Belajar Pajak

PPh pasal 23 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, penghargaan dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. 

PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan yang dibayarkan oleh;
  1. badan pemerintah,
  2. subjek pajak badan dalam negeri,
  3. penyelenggara kegiatan,
  4. bentuk usaha tetap,
  5. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
Selain Wajib pajak badan diatas pada pasal 23 ayat 3 Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuk Orang Pribadi wajib pajak dalam negeri sebagai pemotong PPh pasal 23. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tersebut ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-50/PJ/1994, antara lain;
  1. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; dan
  2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.
Pemotongan oleh Orang Pribadi wajib pajak dalam negeri tersebut hanya memotong PPh pasal 23 atas pembayaran berupa sewa selain tanah dan bangunan saja.
Tarif yang dikenakan dalam pemotongan PPh pasal 23 hanya mengenal 2 jenis tarif  yaitu tarif sebesar 15% dan tarif sebesar 2%.
  1. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
    1. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
    2. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
    3. royalti; dan
    4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
  2. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
    1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2); dan
    2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pasal 21.
(tarif diatas dikenakan 100% lebih besar jika penghasilan diterima oleh wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP).
Saat Terutang dari PPh Pasal 23 adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti untuk dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).
Untuk Pemotongan dari PPh Pasal 23 ini dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Penyetoran PPh pasal 23 dilakukan oleh pemotong paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya, sedangkan pelaporannya menggunakan SPT Masa Pasal 23 paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya.