FORUM

PMK NO. 213/PMK.03/2016 (TRANSFER PRICING)

User / Member Content
Saham

22 May 2017 | 10:56


Selamat Pagi,..

Mohon pencerahannya terkait transfer pricing (PMK NO. 213/PMK.03/2016), yang memberikan dana disini adalah orang indonesia (dalam negeri).
Bagaimana cara perhitungan perpajakannya?

Terima kasih

Moderator

29 May 2017 | 09:24


Mas Saham,
PMK nomor 213/PMK.03/2016 antara lain mengatur Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. Jenis dokumen yang dimaksud terdiri dari:
  1. dokumen induk;
  2. dokumen lokal; dan/ atau
  3. laporan per negara
Sesuai Pasal 2, dokumen yang perlu disiapkan oleh WP diatur dengan ketentuan bahwa:

Wajib menyiapkan (1) dokumen induk dan (2) dokumen lokal

Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan:
  1. nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ;
  2. nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:
  3. lebih dari Rp20.000 000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; atau
  4. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau
  5. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh

Wajib menyiapkan (1) dokumen induk, (2) dokumen lokal dan (3) laporan per negara

Wajib Pajak yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah).
 
Jadi, untuk menjawab pertanyaan di atas (perlakuan pajak atas transaksi afiliasi) diperlukan sedikitnya informasi sebagai berikut:
1. nilai peredaran bruto WP pada Tahun Pajak sebelumnya
2. nilai Transaksi Afiliasi WP pada Tahun Pajak sebelumnya (transaksi barang berwujud; atau transaksi selain barang berwujud)
3. negara tempat kedudukan afiliasi WP
4. posisi WP apakah Entitas induk dari grup usaha atau tidak.