Belajar Pajak

Wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha dengan peredaran brutto ( omzet ) dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp 4,8 miliyar sesuai PP no. 46 tahun 2013 jo. PMK 107/PMK.011/2013 dikenakan pajak dengan tarif sebesar 1% bersifat final dari dasar pengenaan pajak (DPP). Dasar pengenaan pajak tersebut adalah jumlah peredaran brutto setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha (cabang).

Jumlah omzet kurang dari Rp 4,8 miliar tersebut ditentukan berdasarkan:
  1. Peredaran brutto tahun pajak sebelumnya, jika tahun pajak sebelumnya tidak 12 bulan maka peredaran brutto tahun pajak sebelumnya tersebut di setahunkan.
  2. Peredaran usaha seluruhnya termasuk peredaran usaha cabang.
  3. Jika wajib pajak baru maka jumlah tersebut berdasarkan omzet bulan pertama yang disetahunkan ( dikali 12 ).
Namun demikian jika peredaran brutto telah melebihi Rp 4,8 miliar maka tahun pajak berikutnya wajib pajak dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif umum pasal 17 UU no. 36 tahun 2008.

Pengecualian lainnya yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah;
  1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha menggunakan sarana / prasarana yang dapat dibongkar pasang 
  2. Wajib pajak tersebut  berbentuk BUT (Bentuk Usaha Tetap).
  3. Penghasilan yang diperolah dari pekerjaan bebas yaitu meliputi;            
    1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
    2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
    3. olahragawan;
    4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
    5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
    6. agen iklan;
    7. pengawas atau pengelola proyek;
    8. perantara;
    9. petugas penjaja barang dagangan;
    10. agen asuransi; dan
    11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Kewajiban Setor dan lapor :
  1. Setiap bulannya wajib pajak harus menyetor pajak yang terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ke bank persepsi menggunakan SSP dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420, sedangkan uraian pembayaran dalam SSP di isi dengan "Penghasilan dari usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu". 
  2. kewajiban lainnya adalah melakukan pelaporan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar menggunakan Surat Pemberitahunan (SPT) masa PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, serta melaporkan SPT Tahunan (pada formulir 1770-III/Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final) paling lambat tiga bulan berikutnya untuk wajib pajak orang pribadi dan empat bulan berikutnya untuk wajib pajak badan (pada formulir 1771-IV, dengan mengisi "Penghasilan usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu) setelah tahun pajak berakhir.
  3. Sepanjang telah mendapatkan validasi NTPN pada saat penyerotan SPP wajib pajak dianggap telah melaporkan SPT masa nya.
Hak mendapatkan pembebasan pemotongan pajak yang bersifat tidak final 
Dalam melakukan usahanya bisa saja wajib pajak kriteria ini adakalanya bertransaksi dengan wajib pajak  lain yang melakukan pemotongan atau pemungutan PPh tidak final. Nah, wajib pajak dapat dibebaskan permohonan pembebasan pemotongan dan atau pemungutan PPh tidak final oleh pihak lain tersebut. Pembebasan tersebut dilakukan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diberikan oleh Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak melalui permohonan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri.