Berita

Jakarta – Pemerintah berambisi menggenjot penerimaan pajak pada triwulan II tahun ini setelah pada periode tiga bulan sebelumnya pendapatan fiskal belum maksimal. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah diharapkan memacu reformasi perpajakan melalui upaya ekstensifikasi. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, menargetkan penerimaan pajak pada triwulan II-2017 tumbuh 24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Saya berharap penerimaan triwulan II bagus. Dibanding triwulan I, saya harap lebih besar. Saya targetkan harus tumbuh 24 persen dari realisasi triwulan II tahun lalu,” ujar Ken, di Jakarta, akhir pekan lalu. Berdasarkan data Direktoral Jenderal Pajak (DJP), realisasi penerimaan perpajakan hingga 30 Juni 2016 mencapai 458,2 triliun rupiah. Jika dipatok tumbuh 24 persen, penerimaan hingga triwulan II- 2017 harus mencapai 568,17 triliun rupiah atau sekitar 37,9 persen dari total pendapat pajak.

Sekadar informasi, penerimaan pajak pada triwulan I-2017 belum sesuai harapan meskipun dibantu adanya program Amnesti Pajak. Pada Januari– Maret 2017, realisasi penerimaan pajak sebesar 222,2 triliun rupiah atau sekitar 14,82 persen. Apabila ingin mencapai target penerimaan 100 persen, realisasi penerimaan pajak semestinya sekitar 25 persen terhadap target pajak tiap triwulan.

Pendorong utama realisasi penerimaan pajak pada triwulan I-2017 yakni Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas yang mencapai 122 triliun rupiah, naik 14,9 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (yoy). Namun, secara persentase, penerimaan terbesar justru berasal dari PPh migas yang mencapai 78 persen menjadi 11,8 triliun rupiah dari 6,6 triliun rupiah pada 2016. Sementara itu, realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 85 triliun rupiah, naik 17,5 persen secara yoy.

Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar 457 miliar rupiah, naik 15,8 persen. Adapun pajak lainnya mencapai 1,6 triliun rupiah, naik 9,4 persen. “Realisasi penerimaan triwulan I adalah pertumbuhan pajak terbaik selama sepuluh tahun terakhir. Faktornya adalah WP (wajib pajak) patuh,” ujarnya. Secara keseluruhan, penerimaan negara hingga 31 Maret 2017 mencapai 295 triliun rupiah atau sekitar 16,9 persen dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Di sisi lain, belanja negara hingga 31 Maret 2017 mencapai 400 triliun rupiah atau 19,2 persen dari alokasi pengeluaran di APBN 2017. Dengan demikian, defisit APBN hingga 31 Maret 2017 tercatat sebesar 104,99 triliun rupiah atau 0,77 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah itu turun dari catatan defisit anggaran pada periode sama tahun lalu sebesar 143,4 triliun atau 1,13 persen dari PDB.

Ekstensifikasi Pajak

Ke depan, pemerintah perlu mendorong reformasi struktural fiskal Indonesia melalui ekstensifikasi atau perluasan pemungutan pajak. Sebab, pemungutan pajak untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas berasal dari peningkatan produksi, bukan hanya mengandalkan konsumsi. Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, mengatakan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sebesar lima persen, sekitar 56–60 persen disumbang konsumsi rumah tangga.

Menurut dia, akibat model perekonomian tersebut, sumber penerimaan fiskal hanya mengandalkan pajak konsumsi. Namun, dia memperingatkan komponen pajak bukan hanya berasal dari PPn atau pajak penjualan/ konsumsi semata. Menurut dia, masih banyak potensi pendapatan lainnya, seperti ajak penghasilan (PPh).

Pajak penghasilan dikenal PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. “Kalau semakin banyak orang kerja maka semakin banyak orang juga yang membayar pajak penghasilan. Apalagi di sektor formal yang gajinya langsung dipotong pajak PPh,” ujarnya. 


Sumber: http://www.koran-jakarta.com/paruh-2017--target-realisasi-38-/