Berita

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) resmi diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI), GPN diharapkan bisa mendorong interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran di Indonesia.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengomentari pidato Gubernur BI Agus Martowardojo yang menyebutkan ada 10.000 transaksi dalam setiap menitnya. Menurut dia dari jumlah tersebut ada transaksi yang melepas dan menerima dan itu semua terekam dalam data elektronik di GPN.

Sehingga, data transaksi itu bisa lebih mudah dipantau untuk keperluan perpajakan.

"Karena terekam secara elektronik, teorinya saya akan dapat transaksi itu, semua pasti tau kalau saya bicara itu, ya itu database penting untuk perpajakan yang adil," ujar Sri Mulyani dalam acara peluncuran GPN di Gedung BI, Jakarta, Senin (4/12).

Sri menyebutkan, data perpajakan yang adil maksudnya adalah dia bisa melihat mana saja transaksi yang kena atau tidak kena pajak. Hal ini untuk membuat Indonesia menjadi adil dan makmur, karena sumber pendapatan pajak bisa lebih jelas.

"Dari data itu (data GPN), akan terekam mana yang memang jadi objek pajak, subjek pajak dan mana yang tidak harus bayar pajak. Ini juga bisa mengurangi kemungkinan pegawai pajak membuat data sendiri, agar jelas hak dan kewajibannya," ujar dia.

Dia menambahkan, era digitalisasi ini yang harus diwaspadai adalah tantangan baru di dunia cyber, seperti hack hingga fraud. Sri Mulyani mengatakan dia berterima kasih dengan adanya GPN, karena dia tidak lagi pusing ditawari berbagai macam institusi yang menawarkan penjualan data rekaman untuk perpajakan.

"Saya terima kasih, semoga dengan adanya GPN ini saya tidak pusing ditawari berbagai macam untuk rekaman pajak. 'Bu pakai ini untuk rekam pajak' sekarang saya tinggal minta pak Agus saja, jadi kalau ada yang mau tawarkan saya bisnis itu tidak bisa lagi," jelas dia.

 

Dia menjelaskan, GPN ini diharapkan bisa mendorong efisiensi sistem pembayaran di Indonesia. Menurut dia, GPN adalah cerminan berkembangnya infrastruktur di Indonesia. "Ini ada unsur nasionalisme, karena kita bukan negara yang anti asing, kita negara terbuka. GPN ini prasyarat infrastruktur untuk mengembangkan ekonomi agar semakin baik," ujar dia.

Bagi Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara tahun depan akan beroperasi dengan Rp 2.220 triliun belanja yang sepertiganya ditransaksikan ke daerah melalui Kementerian Lembaga dan dikelola oleh negara.

Dia menjelaskan, dalam kegiatan ini Kemenkeu menggunakan sistem pembayaran dari perbankan sebagai operasi keuangan negara hingga 23000 satuan kerja Indonesia. "Saya harap perbankan kita bisa maju lebih baik lagi, saya harap lembaga jasa keuangan tidak perlu lagi charge saya (Kemenkeu) untuk bertransaksi, supaya uangnya bisa digunakan untuk rakyat karena sudah interoperable," jelas dia.

 

Source : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3753919/sri-mulyani-akan-pakai-gerbang-pembayaran-nasional-untuk-rekam-pajak