Belajar Pajak

Seusai dengan Pasal 15 ayat (2) UU nomor 11/2016 tentang Amnesti Pajak, Pengalihan hak atas Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan ddibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan apabila dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan kepada para Wajib Pajak (WP) peserta program Amnesti pajak untuk dapat memanfaatkan pembebasan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan antara lain melalui fasilitas sebagaimana diatur dalam Peraruran Menteri Keuangan nomor 165/PMK.03/2017. Artikel ini akan membahas tata cara pembebasan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka Amnesti Pajak.

  1. Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Dibebaskan

Objek Pembebasan PPh Final sebagaimana dimaksud adalah Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak yang diajukan permohonan pengalihan hak paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

 

Pembebasan dari pengenaan Pajak Penghasilan hanya berlaku dalam hal dokumen kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan pengalihan hak masih atas nama:

 

  1. pihak perantara (nominee) yang namanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan selaku pemilik sebenarnya untuk memperoleh tanah dan/atau bangunan;
  2. pemberi hibah;
  3. pewaris; atau salah satu ahli waris, dalam hal tanah dan/atau bangunan tersebut telah terbagi.

Dikecualikan dari pembebasan PPh Final adalah:

  1. telah terjadi pembelian tanah dan/atau bangunan oleh Wajib Pajak dari pengembang (developer); dan
  2. terhadap hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dilakukan balik nama dari pengembang (developer) kepada Wajib Pajak.

 

  1. Mekanisme Pembebasan

Untuk keperluan balik nama atas Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud, Wajib Pajak menyampaikan bukti pembebasan Pajak Penghasilan kepada Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa surat keterangan bebas atau fotokopi Surat Keterangan.

  1. Surat Keterangan Bebas

Dalam hal WP menggunakan fasilitas berupa Surat Keterangan Bebas, maka Permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan diajukan oleh Wajib Pajak ke KPP Tempat Wajib Pajak terdaftar sebelum dilakukan pengalihan hak dengan melampirkan:

  • fotokopi Surat Keterangan
  • fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas Harta yang dibaliknamakan;
  • fotokopi dokumen kepemilikan atas Harta yang masih atas nama pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), dan akan dibaliknamakan menjadi atas nama Wajib Pajak; dan
  • surat pernyataan kepemilikan Harta yang dibaliknamakan yang telah dilegalisasi oleh Notaris.
  1. Fotokopi Surat Keterangan

Selain dengan menggunakan mekanisme Surat Keterangan Bebas (SKB), WP juga dapat menggunakan cukup fotokopi Surat Keterangan (SKET) untuk mendapatkan fasilitas PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka Amnesti Pajak.

Surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atau fotokopi Surat Keterangan sebagaimana dimaksud sepanjang digunakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Referensi:

  1. Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2016 tentang Pengampunan Pajak
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak