Belajar Pajak

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017, Wajib Pajak (WP) diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud. Pengungkapan ini dapat dilakukan untuk menghindari sanksi administrasi yang lebih besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017. Program ini selanjuttnya dipopulerkan dengan nama Program PASFINAL (Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan menggunakan tarif Final).

Sesuai Pasal 44A ayat (7) PMK 118/PMK.03/2016 stdtd. PMK 165/PMK.03/2017, Pengungkapan Harta tersebut dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final dengan dilampiri bukti pembayaran Pajak Penghasilan atas Harta. Artikel ini akan membahas Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pengungkapan Harta Bersih sebagaimana diatur dalam PER-23/PJ/2017.

Ketentuan umum pengisian dan penyampaian SPT Masa Final

  • ditandatangani oleh:             
  1. Wajib Pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan;
  2. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
  3. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 berhalangan;         

 

  • disampaikan ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar; dan
  • dilampiri dengan: 
  1. bukti pelunasan Pajak Penghasilan Final atas Harta Bersih yang dianggap sebagai penghasilan berupa surat setoran pajak dan/ atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak;
  2. daftar rincian Harta dan Utang dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
  3. dokumen pendukung terkait nilai Harta selain kas/ setara kas berupa:
  • SPPT PBB Tahun Pajak Terakhir, untuk tanah dan/ atau bangunan;
  • dokumen yang memuat Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), untuk kendaraan bermotor;
  • dokumen yang memuat nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
  • dokumen yang memuat nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan warrant yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia;
  • dokumen yang memuat nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk obligasi negara Republik Indonesia dan obligasi perusahaan; dan/ atau
  • dokumen berupa:
  1. lembar hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik; atau
  2. lembar hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, apabila Wajib Pajak meminta penilaian dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak,     

dalam hal nilai Harta tidak terdapat pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka i sampai dengan huruf vi,

  • dokumen pendukung Utang, dalam hal terdapat Utang yang diungkapkan; dan
  • surat kuasa yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai kuasa, dalam hal SPT Masa PPh Final ditandatangani oleh penerima kuasa.

Bentuk Formulir SPT Masa PPh Final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran PER-23/PJ/2017.

Atas SPT Masa PPh Final yang diterbitkan tanda terima, Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dapat melakukan penelitian mengenai:

  1. kesesuaian penghitungan Pajak Penghasilan yang meliputi dasar pengenaan dan penerapan tarif;
  2. kesesuaian antara jumlah pelunasan Pajak Penghasilan dengan penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  3. kesesuaian antara Utang dengan dokumen pendukung Utang.

Harta yang diungkapkan dalam SPT Masa PPh Final yang Pajak Penghasilannya telah dilunasi sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak bukan merupakan data dan/ atau informasi Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Tambahan Harta dan Utang yang membentuk nilai Harta Bersih yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Final yang penghitungan dan pelunasan Pajak Penghasilannya telah sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak diperlakukan sebagai perolehan Harta baru dan perolehan Utang baru Wajib Pajak sesuai tanggal penyampaian SPT Masa PPh Final.

Bagi Wajib Pajak yang berkeinginan untuk mengikuti program PASFINAL sebagaimana dimaksud di atas, agar mengikuti ketentuan formal pengisian dan penyampaian laporan SPT Masa Final sebagaimana diatur dalam lampiran PER-23/PJ/2017.

Referensi:

  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/Pj/2017 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pengungkapan Harta Bersih
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.03/2017