Belajar Pajak

Resume Ketentuan Perpajakan Terkait Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 15

Artikel ini merupakan resume ketentuan perpajakan terkait kewajiban Pemotongan PPh Pasal 15 sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis, atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang?bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.

  1.     PPh Pasal 15 atas Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter;

Peredaran bruto bagi Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Penghasilan neto bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari peredaran bruto;

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b;

Pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

  1.     PPh Pasal 15 atas Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Peredaran bruto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

Penghasilan neto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri ditetapkan sebesar 4% (empat Persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dan bersifat final.

  1.     PPh Pasal 15 atas Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri

Peredaran bruto bagi Pajak Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Penghasilan neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Besarnya Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

  1.     PPh Pasal 15 atas Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia

Nilai ekspor bruto bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto.

Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final.

Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia dan pengadministrasiannya di Kantor Pelayanan Pajak dilakukan sebagai berikut:

Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib membayar Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu masa Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan satu Surat Setoran Pajak (SSP) Final;

Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib melaporkan pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 (duapuluh) bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada lampiran I dan dilampiri dengan lembar ke-3 SSP Final.

Lembar ke-3 SSP sebagaimana dimaksud pada butir b di atas pada Kantor Pelayanan Pajak diadministrasikan pada seksi PPh Badan.

Atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

  1.     PPh Pasal 15 atas Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contrct Manufacturing) Internasional Di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak Republik Indonesia

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (Contract Manufacturing) internasional adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak, dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto berupa imbalan jasa maklon internasional yang diterima/diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials).

Atas penghasilan neto berupa imbalan jasa maklon internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan dengan menerapkan tarif pajak tertinggi Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan dan bersifat final.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diberlakukan sepanjang Wajib Pajak tidak mengadakan Perjanjian Penentuan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai imbalan jasa maklon internasional.

Atas penghasilan lain selain imbalan jasa maklon internasional yang diterima/diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum yang berlaku.

Pajak Penghasilan yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilunasi dengan cara pembayaran setiap bulan.

Besarnya pembayaran Pajak Penghasilan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah realisasi biaya pembuatan atau perakitan barang setiap bulannya tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct material).

 

No

Subjek PPh

Dasar Pengenaan Pajak

Tarif dan Sifat Pengenaan

Dasar Hukum

1

Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

Peredaran Bruto

1,8% (satu koma delapan persen)

Sifat Pengenaan: Tidak Final

Keputusan Menteri Keuangan 475/KMK.04/1996

SE 35/PJ.4/1996

2

Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Peredaran Bruto

1,2% (satu koma dua persen)

Sifat Pengenaan: Final

Keputusan Menteri Keuangan 416/KMK.04/1996

SE 29/PJ.4/1996

3

Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri

Peredaran Bruto

2,64% (dua koma enam puluh empat persen)

Sifat Pengenaan: Final

KMK 417/KMK.04/1996

SE 32/PJ.4/1996

4

Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia

Nilai ekspor bruto

0,44% (empat puluh empat per seribu)

Sifat Pengenaan: Final

KEP-667/PJ./2001

SE 2/PJ.03/2008

5

Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contrct Manufacturing) Internasional Di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak Republik Indonesia

jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials)

1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen)

Sifat Pengenaan: Final

KMK 543/KMK.03/2002

SE 02/PJ.31/2003