Berita

JAKARTA, NNC - Pemerintah Provinsi DKI Jakartamengumumkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk wilayah DKI Jakarta, dimana rata-rata kenaikan NJOP ini mencapai 19,54 persen dari nilai NJOP terakhir. Secara langsung, kebijakan baru ini berimbas pada kenaikan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar warga DKI Jakarta paling lambat setiap 31 Agustus.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Nilai NJOP di Ibukota saat ini berkisar pada Rp4,7juta hingga Rp48 juta per meter persegi. Umumnya, rata-rata pemilik lahan mematok harga lebih tinggi sekitar 30 persen dari NJOP.

Country Manager Rumah.com, Marine Novita mengatakan, kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat adalah kawasan dengan peningkatan tertinggi berdasarkan Rumah.com Property Index. Jakarta Selatan mencatatkan peningkatan sebesar 2,3 persen pada kuartal 2 2018 (q-o-q).

Pada kuartal I 2018, kawasan ini mengalami penurunan sebesar 0,04 persen. Sementara itu, Jakarta Timur mengalami penurunan sebesar 2,1 persen pada kuartal 2 2018 (q-o-q), setelah pada kuartal sebelumnya naik tipis 0,4 persen (q-o-q).

Berdasarkan hasil survei Property Affordability Sentiment Index Semester II 2018 yang dilakukan Rumah.com terhadap 1.000 responden dari seluruh Indonesia, sebanyak 51 persen responden meyakini bahwa kenaikan NJOP ini akan berpengaruh terhadap harga properti di DKI Jakarta. "Sementara itu, 18 persen meyakini kenaikan NJOP tidak akan berpengaruh terhadap harga properti," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Sementara itu, dari sisi pengembang, Direktur PT Bakrie Pangripta Loka (Pengembang Kawasan Sentra Timur Superblok), Andre R Makalam, mengakui bahwa kenaikan NJOP akan menyebabkan kenaikan harga properti secara proporsional, didasarkan pada zonasi.

"Kenaikan akan tergantung dari zona properti. Di Sentra Timur, kenaikan untuk unit baru yang akan diluncurkan akan berada pada kisaran 5 persen. Yang akan merasakan dampak paling besar adalah Jakarta Selatan, terutama untuk properti kelas atas," ujar Andre.

"Konsumen yang menjadi peminat properti di kawasan ini akan lebih memilih wait and see, karena mereka juga harus mempertimbangkan kenaikan pajak dan sebagainya. Dampak terhadap peminat dan harga properti mungkin akan terlihat penurunannya dalam enam bulan ke depan," tambahnya.

Ia optimistis minat properti untuk kelas menengah dan menengah bawah tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini. Kenaikan NJOP sebesar 20 persen ini diyakini masih wajar.

"Saya yakin keputusan ini adalah masukan dari banyak pihak. Dengan kenaikan NJOP ini harapannya Pemerintah DKI Jakarta bisa menggunakannya untuk memperbaiki fasilitas, seperti jalan, sosial, dan lain-lain. Hal ini akan meningkatkan iklim usaha di Jakarta. Nah, masukan-masukan yang ini juga harus diserap oleh Pemprov DKI Jakarta," pungkasnya.


Reporter : Irawan Hadi Prayitno
Editor : Wulandari Saptono


Source: http://www.netralnews.com/news/ekonomi/read/150751/njop-dki-jakarta-naik-ini-dampaknya-bagi-pasar-properti-ibukota