Berita

Jakarta - Pemerintah akan bekerja sama dengan Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dalam menyusun skema pajak untuk perdagangan online atau ecommerce. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, mengatakan otoritas mesti berhati hati agar aturan pajak tidak menghambat perkembangan bisnis e-commerce.

Menurut Robert, pemerintah harus menyiapkan sistem yang lengkap sebelum memungut pajak e-commerce. Kesulitannya, kata dia, skema dan pertumbuhan bisnis perniagaan online amat dinamis. Di satu sisi, sulit untuk meminta para pelaku e-commerce secara sukarela membuka data pajaknya. "Karena itu, kami bekerja sama dengan OECD membuat struktur pajak e-commerce," kata dia kemarin. Kerja sama dengan lembaga internasional memungkinkan pemerintah belajar dari pengalaman negara lain.

Robert mengatakan diskusi bersama OECD berlangsung di sela sidang tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, pekan ini. OECD, yang juga menangani kebijakan pertukaran data pajak dunia (AEoI), bakal memberi masukan ihwal teknis dan rangkaian rangcangan regulasi yang pas. "Intinya agar perlakuan e-commerce dengan pedagang konvensional setara," ujar dia.

Dalam peta jalan ecommerce yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017, aturan perpajakan ditargetkan rampung pada Februari 2018. Dari tiga poin aturan, hanya insentif diskon pajak bagi perusahaan modal ventura yang sudah berlaku. Aturan tentang tata cara dan penyusunan reguasi masih belum tercipta.

Selain bersama OECD, pemerintah berkonsultasi dengan bos Alibaba Group, Jack Ma, yang kini menjadi penasihat e-commerce. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan Jack ma akan dimintai pendapatnya untuk merampungkan peta jalan -commerce. Pemerintah juga menindaklanjuti kesempatan yang diberikan Alibaba untuk menjual produk dalam negeri dalam perhelatan pesta belanja online di Cina bulan depan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan bakal mengevaluasi draf peta jalan e-commerce. Dia mengatakan ada poin dalam peta jalan yang sudah tak relevan dengan situasi terkini. "Ada juga usulan baru seperti perlindungan data, transaksi lintas batas, barang dan jasa digital, serta penguatan daya saing produk UMKM," ujar Rudy. CAESAR AKBAR | ANDI IBNU

https://koran.tempo.co/read/435911/pemerintah-gandeng-oecd-susun-aturan-pajak-e-commerce