Berita

AKURAT.CO Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan dalam sambutannya pada seminar Nasional Perpajakan mengungkapkan, masih banyaknya masalah di bidang perpajakan. Contohnya, bagian Administrasi yang kerap dikritik oleh wajib pajak (WP).

Selain itu Insentif perpajakan serta kebijakan yang digulirkan pemerintah melalui kementerian keuangan juga masih terdapat kekurangan yang menurutnya juga perlu dibenahi.

"Persoalan-persoalan yang ada dibidang perpajakan, baik dibidang Administrasi maupun dibidang kebijakan sudah banyak yang muncul diberbagai kesempatan sehingga dampaknya mesinnya patah. Sayangnya dibidang perpajakan, masukan-masukan yang ada khususnya mengenai kebijakan, mengenai Insentif, mengenai tarif dan sebagainya bisa jadi masukkan yang ada itu tidak dilampirkan pada laporan yang netral," katanya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Oleh sebab itu, pihak perpajakan terus memperkaya diri dengan Penelitian-Penelitian yang komplit yang memutuskan ke mana arah kebijakan tersebut. Kemudian, dilengkapi dengan studi yang lengkap, mulai dari implikasi, dampak, serta latarbelakangnya secara komplit supaya implementasi bisa berjalan dengan baik sebagaimana telah direncanakan.

"Kami di pemerintahan, kementerian keuangan khususnya menyampaikan beberapa kali bahwa pajak ini adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan mensejahterakan bagi rakyat Indonesia," ujarnya.

Sebagai instrumen fiskal yang utama bagi negara membuat pemerintah terus mempelajari untuk memperbaiki struktur perpajakan. Begitu halnya dengan pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalam perpajakan.

"Jadi, saya sangat menyambut baik call a papers diberbagai aspek perpajakan. Bahkan, aspek organisasi dan SDM juga perlu diteliti supaya Administrasi itu terus berjalan. Dan mengingat bahwa perbaikan ini bukan sesuatu cepat dilakukan. Yang penting pelan-pelan, setengah progresif, yang penting tidak berhenti. Itu bisa dikerjakan dalam jangka pendek, bisa setahun, ada yang dikerjakan dalam jangka tiga tahun, bahkan ada perbaikan yang direncanakan tujuh tahun. Itu sudah ada diroadmap kami," tuturnya.

Dengan demikian, perkembangan dinamika perpajakan jadi pertimbangan bagi mereka untuk memperbaiki Administrasi.

"Jadi itu yang kita hadapi," ungkapnya kembali. []

Editor: Denny Iswanto

Sumber Berita