Berita

JAKARTA, DDTCNews – Merespons mulai masifnya pertukaran data dan informasi untuk kepentingan perpajakan, Ditjen Pajak (DJP) akan membentuk direktorat baru yang khusus menangani hal tersebut.

Hal ini diungkapkan Dirjen Pajak Robert Pakpahan dalam Kick-Off Meeting Tim Reformasi Perpajakan di Kantor Pusat DJP, pekan lalu. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, sambungnya, menjadi direktorat yang khusus mengerjakan manajemen data.

“Arah ke depannya memang data itu menjadi sesuatu yang besar sekali sehingga harus ada direktorat yang mengerjakan itu. Direncanakan Juli [2019] akan berjalan,” jelas Robert, seperti dikutip dari laman resmi DJP, Selasa (7/5/2019).

Pembentukan direktorat baru tersebut merupakan bagian dari reformasi perpajakan dalam aspek penataan di bidang organisasi. Terlebih, DJP sudah mulai mengimplementasikan automatic exchange of information (AEoI) mulai akhir tahun lalu.

Tahun lalu, Indonesia sudah menerapkan AEoI dengan 66 yurisdiksi partisipan dan 54 yurisdiksi tujuan pelaporan. Dalam pertukaran informasi tersebut, otoritas sudah mengantongi data aset keuangan warga Indonesia di yurisdiksi lain senilai Rp1.300 triliun.

Pada tahun ini, DJP bakal mendapatkan informasi keuangan warga Indonesia yang berada di 94 yurisdiksi. Selain 94 yurisdiksi partisipan yang akan mengirimkan informasi ke otoritas di Indonesia, ada 81 yurisdiksi yang akan mendapatkan informasi mengenai akun warganya di Tanah Air.

Selain Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, sambung Robert, DJP akan membentuk irektorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Direktorat ini merupakan penggabungan dua direktorat sebelumnya yaitu Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Menurut Robert,  Tim Reformasi Perpajakan telah menyiapkan segala aspek administrasi Reformasi perpajakan agar semua siap dilaksanakan. “Di tahun 2018, sambil mengerjakan itu juga kami melakukan reformasi penyederhanaan layanan di berbagai aspek,” tambah Robert. (kaw)

sumber