Berita

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati gerah dengan membengkaknya jumlah piutang pajak. Kondisi demikian mengindikasikan surat ketetapan pajak (SKP) yang dikeluarkan pemeriksa pajak tidak dalam sengketa pajak mengalami kenaikan signifikan.
 
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui saat ini administrasi perpajakan masih belum terintegrasi secara menyeluruh. Ia ingin tata kelola sistem piutang pajak terintegrasi dalam satu sistem, tujuannya agar piutang pajak berkurang.
 
"Supaya yang piutangnya lebih akurat dengan yang benar-benar bisa diperhatikan," ujar Sri Mulyani di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2019. 
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengklaim tata kelola perpajakan saat ini terus mengalami perbaikan. Termasuk soal administrasi piutang pajak.
 
"Piutang pajak itu kan statistik daripada SKP yang belum dibayar wajib pajak. Sudah banyak kemajuan dalam tata kelolanya," beber dia.
 
Menurutnya, administrasi piutang pajak dipengaruhi banding, keberatan, pengajuan, hingga rencana pembayaran piutang pajak. Namun administrasi piutang pajak perlu perbaikan menyeluruh agar jumlahnya tak terus naik setiap tahun.
 
"Itu kita upayakan dalam satu sistem integrated sehingga semua yang memengaruhinya masuk dalam satu sistem. Sekarang ini masih terpisah sehingga sekarang ada satu action mengurangi piutang tidak secara umum," tegas Robert.
 
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018, saldo piutang perpajakan bruto sebesar Rp81,4 triliun. Naik 38,99 persen dari saldo piutang tahun sebelumnya senilai Rp58,6 triliun.
 
Pembengkakan saldo piutang itu merupakan kombinasi saldo piutang perpajakan pada Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Masing-masing senilai Rp68,09 triliun dan Rp13,3 triliun.
 
BPK menyebut, penumpukan piutang perpajakan ini merupakan implikasi dari adanya kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dalam proses penatausahaan piutang perpajakan.

sumber