Berita

Pajakku.com-Implementasi model pengurangan pajak hingga di atas 100 persen tidak lama lagi akan berlaku.

Aturan yang menjadi payung hukum skema itu telah ditandatangani lima menteri. Tinggal menunggu tandatangan Presiden Joko Widodo.

Kepastian tentang skema insentif pajak super deduction tax itu disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir.

Melansir Merdeka.com, Rabu (19/6/2019), Iskandar menyampaikan sejauh ini aturan tersebut sudah ditandatangani oleh lima kementerian.

Hanya saja tinggal menunggu presiden untuk menandatangani draf aturan tersebut.

"Super deduction lagi ditunggu mau ditandatangani presiden. Belum ditandatangani, sudah di meja. Mungkin enggak terlalu lama lagi karena sudah di paraf oleh lima menteri," kata dia saat ditemui di DPR RI, Jakarta.

Sebagai gambaran, super deduction tax merupakan insentif pajak yang diberikan dengan memperbesar faktor pengurang pajak penghasilan (PPh) agar PPh yang dibayarkan badan usaha lebih kecil.

Insentif fiskal ini rencananya diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi, serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menghasilkan inovasi.

"Intinya super deduction itu untuk vokasi. Jadi sebenernya yang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ada tiga."

"Pertama itu terkait dengan super deduction untuk vokasi, terus untuk litbang, penelitian dan pengembangan, kalau yang vokasi sudah 100 persen on top 100 persen dapat lagi 100 persen ya sebagai kurang biaya jadi dapat 200 persen," ujar dia.

Kendati demikian, Iskandar belum berani memastikan kapan aturan tersebut segera diterbitkan dan ditandatangani oleh Presiden.

"Tidak tahu saya coba tanya sama Menteri Sekretariat Negara," pungkasnya.

Teks: Merdeka.com 
Foto: Pixabay