Berita

Pajakku.com-Guna meraih investasi dan meningkatkan ekspor sebanyak-banyaknya, pemerintah melakukan pemangkasan pajak besar-besaran dalam beberapa sektor usaha.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta supaya Kementerian Keuangan memberikan lebih banyak fasilitas yang tidak hanya sekedar instrumen, namun juga bisa berjalan di lapangan.

PPh turun jadi 20 persen

Menkeu menyebut tengah mempercepat kajian untuk penurunan pajak PPh (Pajak Penghasilan) supaya tarifnya lebih rendah menjadi 20 persen.

"Itu seberapa cepat dan berapa risiko fiskalnya bisa ditanggung dan bagaimana implementasinya,” kata Sri Mulyani.

Tarif PPh badan selama ini berlaku sebesar 25%. "Kita masih exercise-lah. Tapi arahnya ke sana dan RUU PPh kan dijadikan prioritas," jelas dia.

Kemudian mengenai super deduction tax yang sudah diselesaikan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati berharap Peraturan Pemerintah (PP)-nya segera keluar.

Pajak kendaraan

Kemudian mengenai super deduction tax yang sudah diselesaikan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati berharap Peraturan Pemerintah (PP)nya segera keluar.

Ia menunjuk contoh kendaraan bermotor. Diharapkan aturannya sudah akan selesai harmonisasinya, dan bisa keluar dalam minggu ini atau awal minggu depan.

“Karena ini sudah selesai jadi kita bisa berharap segera keluar,” ujarnya.

PPN sewa pesawat

Menkeu merinci, juga ada pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk sewa pesawat dari luar negeri yang selama ini dikenakan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban kepada maskapai penerbangan.

PPh Obligasi

Selain itu juga ada penurunan tarif PPH untuk bunga obligasi untuk infrastruktur, dimana pemerintah akan menurunkan  dari 15 persen menjadi 5 persen.

Rumah mewah dan sederhana

Mengenai sektor properti, menurut Menkeu, setelah menaikkan batas harga rumah/apartemen sebesar Rp30 miliar yang kena PPnBM 20 persen dari sebelumnya Rp20 miliar dan Rp10 miliar.

Pemerintah juga akan melakukan peningkatan batas tidak kena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk rumah sederhana sesuai daerahnya masing-masing.

Selanjutnya, tarif PPh pasal 22 hunian mewah juga turun dari 5 persen menjadi 1 persen, dan validasi PPH penjualan tanah juga akan disederhanakan.

“Itu semuanya supaya sektor sektor properti menggeliat secara lebih bagus,” terang Menkeu.

Sumber: setkab.go.id