Berita

Pemerintah terus menggaungkan integrasi data perpajakan milik perusahaan. Untuk menstimulasi perusahaan swasta, pemerintah lebih dulu mendorong Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan integrasi perpajakan.

Saat ini lima BUMN sudah mengintegrasikan data dengan DJP. Adapun kelima BUMN tersebut adalah PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT PLN (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II, dan PT Pegadaian (Persero).

Hingga akhir tahun ini, pemerintah menargetkan ada 30 entitas bisnis yang melakukan integrasi data.

Integrasi data perpajakan ini penting dilakukan karena sangat menguntungkan. Salah satunya, mendukung good corporate governance (GCG) dalam kaitan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan. Di sisi lain, integrasi juga diharapkan turut mendongkrak penerimaan pajak.

Sebab, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat vital. Hasil pungutan pajak dipergunakan untuk seluas-luasnya kemakmuran rakyat.

Kelola pajak masih manual?

Semua wajib pajak baik perorangan maupun badan (perusahaan) diharapkan memiliki kepatuhan untuk membayar sekaligus melaporkan pajak.

Akan tetapi, masih banyak kasus perusahaan maupun perorangan yang kurang bayar pajak. Kasus ini terjadi bukan karena wajib pajak menolak untuk membayar. 

Kasus kurang bayar terjadi karena wajib pajak kurang cermat dalam mengelola perpajakan. Ini seringnya karena tidak ada sistem yang mumpuni dalam pengelolaan pajak.

Wajib pajak masih masih mengelola pajaknya secara manual tanpa digitaliasi atau otomatisasi. Kasus salah hitung hingga kurang bayar tak akan terjadi bila pajak dikelola secara otomatis.  

Nah, sampai di sini semoga Anda punya gambaran tentang pentingnya integrasi data perpajakan. Karena dasar dari integrasi data perpajakan adalah sistem otomatisasi pengelolaan pajak.

Pengertian

Sebelum membahas tata cara dan tahapan integrasi data perpajakan, kita cari tahu dulu definisinya.

Integrasi data perpajakan merupakan konektivitas host to host antara platform ERP wajib pajak dengan server penyelenggara pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan kata lain sistem perpajakan milik perusahaan sudah terintegrasi langsung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Keuntungan integrasi perpajakan

Integrasi data perpajakan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Baik pemerintah (DJP) maupun perusahaan itu sendiri. 

Bagi otoritas

Dari sisi DJP, akan ada penurunan biaya kepatuhan (cost of compliance). Integrasi data akan memudahkan otoritas untuk memeriksa kondisi keuangan suatu badan usaha. Pemeriksaan akan bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

Aspek ini yang dinilai krusial karena bila secara manual, pemeriksaan baru rampung 3—4 tahun setelah penyampaian laporan.

Ini akan memudahkan audit. Kemudian, juga bisa dilhat jenis pajak apa saja yang harus dibayar atau yang belum dibayar oleh BUMN.

Untuk Wajib Pajak

Dari sisi perusahaan alias wajib pajak akan ada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Utamanya dalam aspek perpajakan.

Adanya transparansi dapat menekan biaya untuk mematuhi segala regulasi perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung, operasional perusahaan wajib pajak akan menjadi lebih efektif. Sebab, beban dan risiko dalam urusan perpajakan relatif bisa diselesaikan melalui pemanfaatan sistem informasi.

Cara integrasi data perpajakan

Proses integrasi data perpajakan tidak bisa dilakukan secara serampangan karena perpajakan sangat berkaitan erat dengan berbagai aspek hukum.

Lisensi resmi DJP

Proses integrasi ini HANYA dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan lisensi dari pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Satu-satu perusahaan swasta yang mendapat lisensi resmi untuk menyelenggarakan host to host atau integrasi data perpajakan adalah PT Mitra Pajakku (Pajakku.com). Lisensi ini tertuang dalam Surat Keputusan No.19/PJ/2018.  

Sistem kerja

Arsitektur e-Faktur host-to-host yang dirancang dalam produk Pajakku memberikan manfaat yang terintegrasi bagi badan atau perusahaan, serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Untuk korporasi, memudahkan integrasi disesuaikan dengan ERP yang dimiliki korporasi (SAP, Oracle, Ms. Dynamic) sehingga pelaporan pajak dalam jumlah besar menjadi lebih mudah.

Kemudian, melalui bantuan micro-services dan queueing management yang telah terintegrasi dapat menjamin kecepatan, akurasi, dan kemudahan proses.

Realtime dan efisien

Proses ini akan memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan Wajib Pajak dalam memonitor, mengelola, dan menyimpan data perpajakan. Lebih penting lagi, proses Hitung–Bayar (juga pembuatan kode billing)–Lapor secara terintegrasi. 

Semua proses di atas dilakukan secara akuntabel, transparan dan dapat meminimalisasi kesalahan manusia (zero human error). Semua tahapan dilakukan secara cepat, aman, akurat, dan realtime.

Pajakku

Serahkan pengelolaan pajak Anda kepada Pajakku sebagai mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2005. Pajakku bisa mengerjakan urusan pajak end to end, dari mulai proses hitung, setor, dan lapor dengan legalisasi Ditjen Pajak.

Segera efisienkan waktu Anda dengan bergabung bersama ribuan perusahaan dan jutaan individu pengguna Pajakku.