Berita

Geliat investasi di Indonesia semakin bagus. Banyak investor asing, baik langsung maupun tak langsung, menanamkan uangnya di tanah air.

Investasi asing itu biasanya masuk ke Indonesia dengan menggandeng pengusaha lokal. Mereka menjalin perusahaan patungan dengan komposisi saham tertentu. 

Namanya dinamika perusahaan, dalam perjalanan waktu ada keputusan korporasi. Semisal divestasi saham. Tentu saja ada hitung-hitungan pajak yang harus dipenuhi.

Simak ilustrasi berikut:

Ada perseroan terbatas (PT) non-terbuka. Sebut saja namanya PT. Anda. 

Saham PT Anda dimiliki oleh PT. X (WPLN sebesar 75%) dan PT.Y. (WPDN sebesar 25%). WPLN adalah wajib pajak luar negeri; WPDN: wajib pajak dalam negeri.

Saat ini, PT. X akan melepas sebagian kepemilikan sahamnya di PT. Anda kepada PT.Y sebesar 10%. Sehingga komposisi pemilikan saham di PT. Anda akan berubah menjadi PT. X sebesar 65% dan PT. Y sebesar 35%.

Apa saja kewajiban perpajakan yang timbul atas transaksi tersebut?


Untuk menghitungnya, bisa melihat Pasal 26 ayat (2) UU PPh:

"Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto."

 Selanjutnya pada KMK-434/KMK.04/1999 Pasal 2 ayaay (1) dan (3) diatur bahwa:

(1) Atas penghasilan dari penjualan saham Perseroan yang diperoleh WPLN selain Bentuk Usaha

(3) Besarnya perkiraan penghasilan netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari harga jual, sehingga besarnya PPh Pasal 26 adalah 20 % x 25 % atau 5 % (lima persen) dari harga jual.

Berikutnya, pada Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa:

Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat , dipotong pajak oleh pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak dan kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 26.

Kesimpulan

Dengan demikian, atas transaksi dalam ilustrasi, dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 5% dari nilai harga jual saham yang dialihkan. PPh tersebut Wajib dipotong oleh Pihak Pembeli (dalam hal ini PT Y).

Disclaimer

Namun demikian, sesuai dengan kaidah perpajakan internasional yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) PP-94/2010, dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.

Pajakku

Serahkan pengelolaan pajak Anda kepada Pajakku sebagai mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2005. Pajakku bisa mengerjakan urusan pajak end to end, dari mulai proses hitung, setor, dan lapor dengan legalisasi Ditjen Pajak.

Segera efisienkan waktu Anda dengan bergabung bersama ribuan perusahaan dan jutaan individu pengguna Pajakku. (***)

Untuk berdiskusi lebih lanjut silakan kunjungi tautan ini.