FORUM

PPN Cabang Wajib Pajak Real Estate

User / Member Content
Moderator

06 Nov 2017 | 17:52


Mekanisme Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Cabang WP Real Estate

 

Sesuai dengan PER-25/PJ/2013 pasal 2:

 
  1. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Jakarta dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  Jakarta Khusus, kewajiban pendaftaran dan/atau pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan pada:

    1. Kantor Pelayanan Pajak Madya di Jakarta dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus bagi Wajib Pajak yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah DKI Jakarta.

    2. Kantor Pelayanan Pajak tempat kegiatan usaha tersebut berada bagi Wajib Pajak yang mempunyai tempat kegiatan usaha di luar wilayah DKI Jakarta.

  2. Bagi Wajib Pajak yang tempat kegiatan usahanya berada di luar wilayah DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha tersebut berada.

 

Sehingga, mekanisme penghitungan PPN yang terutang atas satu cabang WP real estate yang berlokasi di luar wilayah DKI Jakarta adalah sebagaimana mekanisme  penghitungan PPN KB (LB) secara umum yaitu PPN Keluaran dikurangi dengan PPN Masukan atas cabang tersebut. Selanjutnya, kewajiban penyetoran PPN-nya berada di KPP lokasi dengan menggunakan NPWP cabang pada SSP/ SSE. SPT Masa PPN-nya juga dilaporkan di KPP Lokasi.

 

Dengan demikian, seluruh hak dan kewajiban PPN-nya dilakukan di KPP Lokasi.


Penandatangan Efaktur WP Cabang WP Real Estate

 

Sesuai Per-24/PJ/2012 Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3)

  1. PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama PKP atau pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya, dengan melampirkan fotokopi kartu identitas pejabat/pegawai penandatangan Faktur Pajak yang sah yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/pegawai tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

  2. PKP dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) orang pejabat/pegawai untuk menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

Dengan demikian, Pengurus WP dapat menunjuk pejabat atau pegawai (dapat lebih dari satu) sebagai penanda-tangan Faktur Pajak dengan melakukan pemberitahuan tertulis kepada KPP terdaftar.