FORUM

PPh final atas pendapatan bagi hasil lahan parkir

User / Member Content
Ferry

08 Nov 2017 | 12:01


Dear Moderator dan Pajakku,

PT A memiliki lahan dan PT B bergerak dibidang jasa parkir. PT A dan PT B sepakat untuk membuat lahan tersebut menjadi lahan parkir dengan kesepakatan :
- PT B akan mengurus semua operasional perparkiran
- PT A dan PT B akan melakukan bagi hasil atas laba dari pendapatan per bulan dengan proporsi PT A 75% dan PT B 25%

Contoh : perhitungan Laba Bulan Juli
Pendapatan parkir                                  30.000.000
Pajak Parkir (pajak daerah)                    (7.500.000)

Biaya gaji dan operasional                   (10.000.000) +

Laba/Rugi bulan Juli                             12.500.000

Bagi Hasil untuk PT A            75% * 12.500.000   = 9.375.000
Bagi Hasil untuk PT B            25% * 12.500.000   = 3.125.000

Pertanyaan :
PT A menganut PP46 dimana terutang pajak 1% atas pendapatan bruto. Jumlah manakah yang seharusnya terutang di bulan Juli untuk PT A?
a. 30.000.000 * 75% * 1%  = 225.000
b.  9.375.000 * 1%  = 93.750


Terima kasih.
Moderator

08 Nov 2017 | 21:47


Mohon diklarifikasi apakah fungsi PT B menyediakan:
1. Jasa Penyediaan Tempat Parkir (PT A menyewakan lahan ke PT B, selanjutnya PT B menyediakan tempat parkir), atau
2. Jasa Pengelolaan Tempat Parkir (PT A tidak menyewakan lahan tetapi meminta bantuan PT B mengelola parkir)

Hal ini dapat dilihat dalam kontrak kerjasama PT A dan PT B. Misalnya, jika terdapat  jumlah minimum yang harus dibayarkan PT B ke PT A, maka fungsi PT B dapat dikategorikan sebagai Jasa Penyediaan Tempat Parkir, demikian sebaliknya.

 
Moderator

09 Nov 2017 | 22:10


Originally posted by Ferry :
Dear Moderator,

Fungsi PT B disini adalah "2. Jasa Pengelolaan Tempat Parkir (PT A tidak menyewakan lahan tetapi meminta bantuan PT B mengelola parkir)" dimana PT A tidak menyewakan lahannya dan hanya mendapatkan pendapatan dari bagi hasil keuntungan jasa parkir tersebut.

 

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PP-46/2013:

Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
 
Sehingga, yang menjadi DPP adalah Peredaran Bruto.
 
Dalam kasus ini, karena pihak yang menyediakan Jasa Penyediaan Tempat Parkir adalah PT A, maka seluruh penghasilan dari Jasa Penyediaan Tempat Parkir tersebut menjadi Peredaran Bruto A. Dengan demikian, yang menjadi DPP adalah Rp 30.000.000 dan PPh Final sesuai PP-46/2013 adalah sebesar Rp 300.000.
 
Catatan: Pajak Daerah dan Biaya Jasa Pengelolaan Parkir oleh PT B (25% dari omset PT A) merupakan biaya untuk PT A; namun tidak diperhitungkan dalam Pengenaan PPh Final sesuai PP-46/2013.
 
Referensi:
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Moderator

10 Nov 2017 | 21:59


Didalam penerapan ketentuan perpajakan dikenal prinsip substance over form atau substansi mengungguli bentuk. Jadi, apapun bentuk dan nama transaksi, dasar pemajakannya adalah substansi dari transaksi tersebut.
 
Dalam hal ini, substansi dari transaksi adalah PT A menyediakan jasa penyediaan tempat parkir. Hal ini dibuktikan dengan PT A menanggung risiko dari bisnis parkir tersebut (penghasilan jasanya murni berdasarkan jumlah pengguna jasa parkir, tidak ada jumlah minimum yang diterima dari PT B) dan sesuai informasi sebelumnya PT B tidak melakukan penyewaan lahan. Selanjutnya PT A melakukan pengeluaran berupa:
1. Pajak Daerah dan
2. Biaya Jasa Pengelolaan Parkir oleh PT B (Objek PPh Pasal 23)
 
Jadi, secara substansi, seluruh Penghasilan dari Jasa Penyediaan Tempat Parkir merupakan klaim PT A. Metode/ bentuk pembukuan tidak mempengaruhi pemajakannya.
Moderator

20 Nov 2017 | 23:12


https://pajakku.com/page/thread/112/pph-final-atas-pendapatan-bagi-hasil-lahan-parkir
Ferry

09 Nov 2017 | 09:44


Dear Moderator,

Fungsi PT B disini adalah "2. Jasa Pengelolaan Tempat Parkir (PT A tidak menyewakan lahan tetapi meminta bantuan PT B mengelola parkir)" dimana PT A tidak menyewakan lahannya dan hanya mendapatkan pendapatan dari bagi hasil keuntungan jasa parkir tersebut.

 
Ferry

10 Nov 2017 | 11:01


Dear Moderator,

menambahkan informasi, laporan rugi laba yang seperti diatas dibuat oleh PT B khusus untuk pendapatan dan beban perparkiran. Pengelolaan uang dan operasional perparkiran ada di PT B. PT A hanya memberikan ijin lahan untuk dijadikan parkir dan tidak mengurus apapun tentang parkir. Seperti contoh diatas, pada bulan tsb dilaporan keuangan PT A hanya mendapatkan transfer uang sejumlah 9.375.000 dengan jurnal pendapatan parkir pada bank. 

seperti informasi diatas, dalam hal PP46 atas DPP 30.000.000 bukankah yang terutang adalah PT B selaku pihak yang menjalankan operasional? 
Suprianto

16 Nov 2017 | 10:17


Dear Moderator,

Siaran Pers DJP (http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Siaran Pers - PPN Atas Jasa Penyediaan Tempat Parkir.pdf)
Disebutkan bahwa, Dalam paragraf ke -3 sampai 5
Sedangkan untuk penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir akan dikenakan PPN. Pengertian jasa pengelolaan tempat parkir adalah jasa yang dilakukan pengusaha pengelola tempat parkir untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki atau disediakan oleh pemilik tempat parkir, dengan menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil. Yang termasuk pengusaha pengelola tempat parkir adalah orang atau badan yang mengelola tempat parkir yang disediakan oleh pemilik tempat parkir, termasuk pengusaha pengelola valet parking atau sebutan lainnya. Yang menjadi dasar pengenaan pajak atas pengenaan PPN atas penyerahan jasa pengelolaan tempat parkir adalah nilai penggantian berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha pengelola tempat parkir kepada pemilik tempat parkir. Termasuk dalam pengertian nilai penggantian adalah imbalan bagi hasil yang diperoleh oleh Pengusaha Pengelola Tempat Parkir dari Pemilik Tempat Parkir. Dengan terbitnya peraturan tersebut diharapkan mempertegas ketentuan bahwa PPN dikenakan terhadap imbalan atas jasa pengelolaan tempat parkir yang diterima pengelola tempat parkir dari pemilik tempat parkir..

Dari Siaran pers tersebut apakah dapat disimpulkan bahwa yang terutang pajak penghasilan adalah PT. B, selaku yang pihak yang menyerahkan jasa pengelolaan tempat parkir?


Terimakasih