FORUM

Pengkreditan Faktur Masukan (Dokumen Lain)

User / Member Content
Hartanto

08 Nov 2017 | 14:51


Dear Rekan,

Mau tanya, jika saya terima Dokumen Lain Pajak Masukan, misalnya Pemberitahuan Impor Barang (PIB)  dengan tanggal faktur pajak 7 Januari 2017 dan baru diterima di tanggal 10 November 2017. Dokumen Lain Pajak Masukan tersebut belum dikreditkan di SPT PPN,  apabila akan dikreditkan, apakah Dokumen Lain Pajak Masukan tersebut tetap dikreditkan di masa pajak Januari 2017 dan membuat SPT pembetulan (apabila telah dilapor) Sesuai Pasal 9 ayat (9) UU PPN?

Terima kasih
 
Moderator

08 Nov 2017 | 22:07


Sesuai PER-10/PJ/2010 stdd. PER - 33/PJ/2014, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) merupakan Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Selanjutnya, pada Pasal 5 diatur bahwa:
 
Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal ....
 
Sesuai hal di atas, maka aturan pengkreditannya mengacu pada Pasal 9 ayat (9) UU PPN yaitu:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
 
Dengan demikian, pengkreditan hanya dapat dilakukan melalui pelaporan/ pembetulan masa bersangkutan apabila lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.
 
Dalam kasus di atas, WP hanya dapat mengkrediktan melalui pelaporan/ pembetulan SPT Masa Januari 2017.

Referensi:
  1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/Pj/2010 Tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak stdd. PER - 33/PJ/2014
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000