FORUM

PPN Atas Jasa Perdagangan

User / Member Content
Suprianto

14 Nov 2017 | 15:18


Dear Pajakku,

PT I merupakan perusahaan LN yang berkedudukan di Italia (tidak memiliki BUT di Indonesia.)
PT A perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia (bukan merupakan cabang/ anak perusahaan PT I).
PT I Bekerjasama dengan PT A untuk dibidang pemasaran / marketing.
Pada suatu hari, PT A menawarkan produk PT I, ke PT C dan terjadi transaksi penjualan antara PT C dengan PT I (penjualan antara PT C dan PT I terjadi secara langsung, baik penyerahan barang dan uangnya)
Dari transaksi tersebut PT I melakukan pembayaran kepada PT A atas jasa pemasaran yang telah dilakukan oleh PT A.

Pertanyaan :
1. Apakah atas pendapatan yang diterima oleh PT A (PKP) dari PT I terutang PPN? 
2. Apakah transaksi merupakan yang transaksi yang dimaksud dalam (SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 08/PJ.52/1996 nomor 2.2 point a.  Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan.)?


Mohon pencerahannya

Terimakasih
Moderator

15 Nov 2017 | 23:28


Sesuai kasus di atas, dapat diuraikan:
* PT A = Pengusaha Jasa Perdagangan (berada di dalam Daerah Pabean)
* PT I = Penjual Barang selaku Penerima Jasa Perdagangan (berada di luar Daerah Pabean)
* PT C = Pembeli Barang (berada di dalam Daerah Pabean)
* PT I tidak memiliki BUT di Indonesia
* Pembayaran Jasa Perdangangan dilakukan secara langsung oleh Penjual (PT I)
 
Kondisi di atas telah memenuhi semua kriteria pada Poin 2.2 huruf a SE-08/PJ.52/1996, yaitu:
Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan.
 
Tetapi, harus diperhatikan bahwa Poin 2.2 huruf a SE-08/PJ.52/1996 bertentangan dengan SE-145/PJ/2010.
 
Dalam Angka 3 huruf c SE-145/PJ/2010 diatur bahwa:
Penyerahan jasa perdagangan dikenai Pajak Pertambahan Nilai dalam hal penyerahan jasa perdagangan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:
c. pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean;

Dengan demikian, sesuai kasus yang dikemukakan dan berdasarkan SE-145/PJ/2010, penyerahan Jasa Perdagangan tersebut dikenai PPN.

Catatan:
Sesuai Angka 6 SE-145/PJ/2010:
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan surat-surat penegasan yang bertentangan dengan substansi ketentuan yang ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini [SE-08/PJ.52/1996] dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Referensi:
SE-08/PJ.52/1996 tentang PPN atas Jasa Perdagangan
SE-145/PJ/2010 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Perdagangan
Moderator

16 Nov 2017 | 23:29


Penyerahan jasa di atas dapat dikategorikan sebagai objek PPN sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 huruf c UU PPN, yaitu:
penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UU PPN:

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a atau huruf f dan se ap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.

 
Dengan demikian, jelas Pengusaha Jasa Perdagangan tersebut wajib menerbitkan Faktur Pajak.

Referensi:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Suprianto

16 Nov 2017 | 09:54


Dear Moderator,


Dalam hal ini yang terutang PPN adalah PT. A, PT. A menerbitkan Faktur Pajak dengan lawan transaksi PT. I?


Terimakasih