FORUM

Penerbitan E-Faktur Pajak bagi Pembeli yang Tidak Memiliki NPWP

User / Member Content
Moderator

26 Dec 2017 | 11:25


Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 tanggal 29 November 2017, dengan ini Direktorat Jenderal Pajak memberikan penjelasan sebagai berikut:

 

  1.    Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) wajib mencantumkan informasi identitas pembeli BarangKenaPajak atau penerima Jasa Kena Pajak, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP.
  2.    Dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan Orang Pribadi dan tidak memiliki NPWP,maka identitas pembeli BKP atau penerima JKP tersebut wajib diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000  dan  wajib  mencantumkan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing dalam kolom referensi aplikasi e-Faktur.
  3.    e-Faktur  yang  diterbitkan  bagi  pembeli  BKP  atau  penerima  JKP  yang  merupakan  OrangPribadi yang tidak memiliki NPWP sejak tanggal 1 Desember 2017 dan tidak mencantumkan NomorInduk Kependudukan agar segera dilakukan pembetulan untuk menghindari kemungkinan dikenai sanksi.
  4.    Khusus bagi Pengusaha Kena Pajak yang merupakan pedagang eceran, tetap menggunakan faktur pajak sederhana sehingga tidak perlu mencantumkan NIK atau nomor paspor pembeliBKP/penerimaJKP.

 

Demikian   penegasan   ini   kami   sampaikan,   semoga   memberikan   kejelasan   terkait penerbitan e-Faktur. Bagi masyarakat/Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Ditjen Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi KringPajak di 1500200

 Sumber: Pajak.go.id

 

Moderator

27 Dec 2017 | 19:23


Originally posted by Ferry :
Dear Moderator,

pada paragraf ketiga tertulis "wajib diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000  dan  wajib  mencantumkan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing dalam kolom referensi aplikasi e-Faktur."
pada paragraf keempat tertulis "agar segera dilakukan pembetulan untuk menghindari kemungkinan dikenai sanksi."

pertanyaan :
1. apabila BKP atau JKP merupakan sebuah badan (PT) yang berada diluar negeri, apakah wajib pajak harus mencantumkan pada referensi efaktur nomor paspor direktur utamanya? atau bolehkah orang lain selain direktur utama yang nomor paspornya ditulis dalam kolom referensi efaktur?
2. apakah ada batas waktu tertentu yang menjadi batas PKP tidak dikenakan sanksi tersebut? mohon dijelaskan mengenai sanksinya.

terima kasih

1) Dalam hal pembeli BKP/ JKP adalah Subjek Pajak Luar Negeri (Badan), pertanggungjawaban PPN-nya dilakukan melalui mekanisme Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (bukan dengan Faktur Pajak).
 
Dalam hal penyerahan BKP tersebut ternyata terjadi di dalam negeri (di dalam daerah Pabean) untuk selanjutnya di bawa ke Luar Negeri oleh Subjek Pajak LN (Orang Pribadi) atau dengan kata lain sebenarnya transaksi tersebut adalah penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha (Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN), maka pertanggungjawaban PPN-nya dilakukan melalui penerbitan Faktur Pajak sebagaimana lazimnya dengan data paspor sebagai identitas pembeli (Subjek Pajak Luar Negeri tersebut).
 
2) Ketentuan ini berlaku sejak 1 Desember 2017. Seluruh PKP wajib menerapkannya sejak tanggal tersebut.

Sanksi dan konsekwensi pelanggaran terhadap ketentuan FP diatur pada Pasal 11A ayat (3) dan (4) PER-16/PJ/2014 stdtd. PER-26/PJ/2017, yaitu:
(3) Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
(4) Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya sebagai Pajak Masukan.

 
Adapun yang dimaksud dengan anksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP adalah: sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
 
Referensi:
1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
2. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
 
Ferry

26 Dec 2017 | 16:07


Dear Moderator,

pada paragraf ketiga tertulis "wajib diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000  dan  wajib  mencantumkan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing dalam kolom referensi aplikasi e-Faktur."
pada paragraf keempat tertulis "agar segera dilakukan pembetulan untuk menghindari kemungkinan dikenai sanksi."

pertanyaan :
1. apabila BKP atau JKP merupakan sebuah badan (PT) yang berada diluar negeri, apakah wajib pajak harus mencantumkan pada referensi efaktur nomor paspor direktur utamanya? atau bolehkah orang lain selain direktur utama yang nomor paspornya ditulis dalam kolom referensi efaktur?
2. apakah ada batas waktu tertentu yang menjadi batas PKP tidak dikenakan sanksi tersebut? mohon dijelaskan mengenai sanksinya.

terima kasih
ema

08 Oct 2018 | 15:29


sampai saat ini pembuatan faktur pajak dengan di sertai nik masih belum di wajibkan..
saya mau bertanya jika perusahan sudah PKP dan ada customer tidak mau memberikan ktp / npwp bagimana apakah tetap bisa di terbitkan faktur dengan contoh : Nama : Ma Alamat : Kupang npwp : 00 ?