FORUM

Pokok-pokok Perubahan Pada PER-26/PJ/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

User / Member Content
Moderator

27 Dec 2017 | 19:17


Pokok-pokok Perubahan Pada PER-26/PJ/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

 

 

Direktur Jenderal Pajak pada 29 November 2017 menandatangani PER-26/PJ/2017 yang merupakan amandemen terhadap PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Peraturan baru ini menyisipkan beberapa pasal untuk menyempurnakan PER-16/PJ/2014, antara lain terkait dengan:

  1.       Jenis Aplikasi e-Faktur
  2.       Kewajiban pembuatan e-Faktur oleh PT Pertamina (Persero)
  3.       Kewajiban mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pembeli Non-NPWP
  4.       Pemasukan BKP dari TLDDP/ TPB ke Kawasan Bebas/ KEK melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk
  5.     Faktur Pajak yang tidak Sesuai Ketentuan

Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku sejak tanggal 1 Desember 2017.

Artikel ini akan membahas ketentuan-ketentuan terbaru dalam e-Faktur Tersebut.

  1.    Jenis Aplikasi e-Faktur

PER-26/PJ/2017 menambahkan sistem elektronik yang dapat digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak, antara lain yaitu: aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, berupa:

  1.     Aplikasi e-Faktur Client Desktop;
  2.     Aplikasi e-Faktur Web Based; atau
  3.     Aplikasi e-Faktur Host-to-Host (H2H).

Aplikasi e-Faktur Host-to-Host (H2H) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara:

  1.     dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur; atau
  2.     dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur melalui Penyelenggara e-Faktur Host-to-Host (H2H).

Pengusaha Kena Pajak yang menyelenggarakan dan/atau menggunakan Aplikasi e-Faktur Host-to-Host (H2H) harus terlebih dahulu memperoleh surat izin dari Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan demikian, PKP dapat menentukan sistem elektronik yang dapat digunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

  1.    Kewajiban pembuatan e-Faktur oleh PT Pertamina (Persero)

Sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf c, kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yaitu antara lain yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

PER-26/PJ/2017 mengatur pengecualian dari hal yang dikecualikan dari kewajiban pembuatan e-Faktur sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) huruf c PER-16/PJ/2014, yaitu atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero).

Dengan demikian, Faktur Pajak atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) wajib dibuat melalui aplikasi e-Faktur terhitung sejak 1 Januari 2018.

  1.    Kewajiban mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pembeli Non-NPWP

Sesuai PER-26/PJ/2017, bagi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi wajib diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

  1.     nama dan alamat pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau Paspor; dan
  2.     Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing (WNA) dalam kolom referensi aplikasi e-Faktur.

Peraturan baru ini mempertegas kewajiban PKP Penjual untuk mengisi identitas pembeli Non NPWP pada Faktur Pajak. Ketentuan ini merupakan suatu perubahan fundamental terhadap syarat formal suatu Faktur Pajak.

  1.    Pemasukan BKP dari TLDDP/ TPB ke Kawasan Bebas/ KEK melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk

PER-26/PJ/2017 antara lain juga mengatur bahwa atas pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk dan/atau pemasukan Barang Kena Pajak dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk wajib dibuatkan Faktur Pajak yang diisi lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Keterangan berupa jenis barang yang dicantumkan pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud diisi dengan nama Barang Kena Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya berikut kode Pos Tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

  1.     Faktur Pajak yang tidak Sesuai Ketentuan.

PER-26/PJ/2017 menambahkan aturan berupa konsekwesi atas Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya atau dibuat tidak sesuai dengan ketentuan (termasuk ketentuan baru yang di atur dalam PER-26/PJ/2017), antara lain:

  1.     Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya atau dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini bukan merupakan Faktur Pajak.
  2.     Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud merupakan Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat Faktur Pajak.
  3.     Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  4.     Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak sebagaimana dimaksud tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya sebagai Pajak Masukan.

Kesimpulan

Seluruh PKP wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan terbaru terkait e-Faktur sebagaimana pada PER-26/PJ/2017 agar dapat terhindar dari potensi kerugian berupa pengenaan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP dan tidak berhak mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

 

Referensi:

  1.     Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
  2.     Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

 

Moderator

09 Jan 2018 | 21:42


Dalam hal pembeli BKP/ JKP adalah Subjek Pajak Luar Negeri (Badan), pertanggungjawaban PPN-nya dilakukan melalui mekanisme Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (bukan dengan Faktur Pajak).
 
Dengan demikian, kewajiban PPN-nya dilakukan melalui penerbitan dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak berupa PEB mengikuti tatacara Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor PER-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor stdtd. PER-34/BC/2016.
 
Ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-26/PJ/2017 tidak relevan dalam hal ini.
Moderator

15 Jan 2018 | 21:46


Originally posted by Suprianto :
Dear Moderator,

Jika "Penyerahan BKP tersebut ternyata terjadi di dalam negeri (di dalam daerah Pabean) untuk selanjutnya di bawa ke Luar Negeri oleh Subjek Pajak LN (Orang Pribadi) atau dengan kata lain sebenarnya transaksi tersebut adalah penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha (Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN), maka pertanggungjawaban PPN-nya dilakukan melalui penerbitan Faktur Pajak sebagaimana lazimnya dengan data paspor sebagai identitas pembeli (Subjek Pajak Luar Negeri tersebut)."(seperti yang pernah rekan moderator jelaskan sebelumnya)

Pertanyaan:

1. Apakah aturan ini mengatur WP Badan (Pembeli) ?
2. Jika ada kewajiban untuk mencantumkan Nomor Paspor, bagi WP LN (Badan) (pembeli), maka Nomor Paspor siapa yang wajib dicantumkan?

Mohon pencerahannya 


Terimakasih

Jawaban 1
Jika Pembelinya adalah SPLN berupa Badan, maka PKP Penjual wajib menggunakan dokumen PEB (bukan FP). Karena SPLN Badan tersebut tidak berkedudukan di Indonesia sehingga konsumsinya dianggap dilakukan di Luar Negeri, dengan demikian bentuk Penyerahannya adalah penyerahan ke Luar Daerah Pabean (ekspor).

Namun apabila Pembelinya adalah SPLN berupa Orang Pribadi yang sedang berkunjung ke Indonesia (penyerahan terjadi di dalam Daerah Pabean), maka PPN-nya dipungut dengan menerbitkan FP sesuai ketentuan di atas (Identitas Pembeli diisi dengan data Paspor).

Jawaban 2
Jika pembelinya adalah SPLN Badan, maka yang berlaku adalah tatacara Pemberitahuan Ekspor Barang (Ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-26/PJ/2017 ini tidak relevan).
Ferry

09 Jan 2018 | 09:51


Dear Moderator,

Pada bagian C tentang Kewajiban mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pembeli Non-NPWP, tertulis pada baris 7 sampai 9
"Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing (WNA) dalam kolom referensi aplikasi e-Faktur."

Pertanyaannya
1. apabila lawan transaksi adalah berbentuk badan yang ada diluar negeri, apakah tetap harus mencantumkan nomor paspor?
2. jika harus mencantumkan nama paspor, mengingat sebuah badan tidak memiliki paspor, apakah pada faktur pajak transaksi tersebut harus dicantumkan nomor paspor Direktur perusahaannya? atau bolehkan mencantumkan nomor paspor karyawan yang ditunjuk oleh Direkturnya?

terima kasih
Suprianto

11 Jan 2018 | 16:29


Dear Moderator,

Jika "Penyerahan BKP tersebut ternyata terjadi di dalam negeri (di dalam daerah Pabean) untuk selanjutnya di bawa ke Luar Negeri oleh Subjek Pajak LN (Orang Pribadi) atau dengan kata lain sebenarnya transaksi tersebut adalah penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha (Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN), maka pertanggungjawaban PPN-nya dilakukan melalui penerbitan Faktur Pajak sebagaimana lazimnya dengan data paspor sebagai identitas pembeli (Subjek Pajak Luar Negeri tersebut)."(seperti yang pernah rekan moderator jelaskan sebelumnya)

Pertanyaan:

1. Apakah aturan ini mengatur WP Badan (Pembeli) ?
2. Jika ada kewajiban untuk mencantumkan Nomor Paspor, bagi WP LN (Badan) (pembeli), maka Nomor Paspor siapa yang wajib dicantumkan?

Mohon pencerahannya 


Terimakasih