FORUM

Peraturan PPN dan PPh 23

User / Member Content
Sisilia

05 Jan 2018 | 12:07


Saya mau tanya perusahaan jasa non pkp  mengirimkan barang ke perusahaan pkp dia pot ppn dr 10.000.000* 1% = 100.000 dng mengunakan kode 040 ?
apa bnr untuk pengiriman barang dikenakan 1 % apa 10% ?
bagi perusahaan jasa untuk pot pph 23  bagaimana ya ?
Moderator

06 Jan 2018 | 15:55


Sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf j, k, m PMK-75/PMK.03/2010 stdtd. PMK-121/PMK.03/2015
Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:
j. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
k. untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
m. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.
 
Sehingga, jumlah PPN yang terutang adalah sebesar DPP (10% * Nilai Penggantian) * tarif PPN (10%) atau sebesar 1% dari Nilai Penggantian.

 
Sesuai Pasal 1 PMK-141/PMK.03/2015:
Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 
Dengan demikian DPP PPh Pasal 23 adalah sebesar jumlah bruto (jumlah pembayaran) tidak termasuk PPN.

 
Referensi
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Moderator

30 Jan 2018 | 20:56


Apakah penyedia jasa tersebut disediakan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi?

Hal ini mempengaruhi jenis PPh yang dikenakan dan juga besar nilai PPh-nya.
Faisl Us

26 Jan 2018 | 11:35


Sya mau nanya tentang pembayaran barang yng didalamnya sudah termasuk biaya instalasi..contohnya kami membuat satu bangunan yng membutuhkan intalasi pipa air ..jadi didalamnya barang pipa dan biaya intalasi...conioth 2 batang pipa 2 in + Instalasi Rp 2000.000..  Pajak yg harus kami potong disini apa ja? terimakasih
 
Indri fardian

30 Jan 2019 | 10:08


Mohon dibantu. saya awam mengenai pajak,  Saya mau tanya perihal perusahaan jasa angkutan non PKP memiliki NPWP yang menerima order dari perusahaan produsen PKP. pada saat terima invoice dipotong pph 23, 4 % , perusahaan tersebut mengatakan bahwa karena kami bukan PKP makanya dikenakan 4 %. kalau langsung dibayar sendiri PPH 23nya baru kena 2 %. apakah benar peraturan tersebut ? bukankah seharusnya 2 % jika ada NPWP.   berarti bukti potong pph 23 tsb bisa kita minta dari perusahaan yang memotong ya pak ?