FORUM

Perpajakan untuk Pekerja WNI di Luar Negeri

User / Member Content
aripipin

11 Jan 2018 | 15:50


Selamat Pagi, 

Saya seorang pekerja proyek konstruksi, kadang saya mendapat pekerjaan/penghasilan, tetapi kadang saya tidak bekerja (tidak mendapatkan penghasilan sama sekali). 

Sebelumnya saya bekerja di Batam dan rutin membayar pajak (dipotong oleh perusahaan) dan melaporkan SPT setiap akhir tahun. Namun, sejak Juli 2016 sampai Agustus 2017 saya tidak mendapat pekerjaan/penghasilan sama sekali (proyek sudah selesai dan tidak ada proyek baru, jadi semua karyawan di putus kontraknya). 

Sejak September 2017, saya mendapatkan pekerjaan di Malaysia. Jadi di tahun 2017, saya tinggal di Indonesia selama 8 bulan (lebih dari 183 hari pada tahun 2017) dan di Malaysia 4 bulan. Dan hanya memperoleh pendapatan selama 4 bulan dari perusahaan di Malaysia. Melalui perusahaan di Malaysia, gaji saya sudah dipotong pajak di Malaysia. 

  1. Apakah saya tetap berkewajiban membayar pajak di Indonesia untuk tahun 2017, karena saya tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari? Yang berarti pada tahun 2017, saya akan membayar pajak ganda.
  2. Pada 2018 ini, kontrak saya akan berakhir pada bulan Agustus dan akan kembali ke Indonesia. Yang berarti saya akan tinggal di Indonesia selama 4 bulan pada tahun 2018 (kurang dari 183 hari pada tahun 2018). Lalu apakah pada tahun 2018 nanti saya juga berkewajiban membayar pajak Indonesia di akhir tahun 2018? 
  3. Saya pernah mendengar istilah Wajib Pajak Non Efektif. Apakah saya termasuk WP NE? Apa yang harus saya lakukan dan dokumen apa yang diperlukan untuk mendapatkan status WP NE ?
  4. Apakah pengajuan WP NE tersebut dapat dilakukan dengan cara online / pos, karena sekarang saya ada di Malaysia?

Terima kasih. 

Moderator

11 Jan 2018 | 22:19


Jawaban a:
Sesuai Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh
Subjek pajak dalam negeri adalah:
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

Sesuai dengan kondisi yang disampaikan di atas, pada tahun pajak 2017, Saudara masih merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dengan terikat dengan hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia antara lain membayar dan melaporkan SPT PPh Orang Pribadi.

Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU PPh:
(1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun pajak yang sama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Saudara diberikan hak untuk mengkreditkan PPh yang Saudara bayar (dipotong) di LN. Dengan demikian Saudara terhindar dari Pajak Berganda. Dengan kata lain, PPh yang Saudara bayar di LN diperhitungkan sebagai pengurang atas pembayaran PPh yang  terutang di Indonesia (sepanjang sesuai dengan penghitungan yang diatur pada Pasal 24 UU PPh). Kesimpulannya: tidak ada Pajak Berganda.


Jawaban b:
Sesuai Pasal 1 dan 2 PER-02/PJ/2009:
1. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah orang pribadi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
2. Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Subjek Pajak Luar Negeri.

Sehingga, Sejak Saudara berada di Luar Negeri > 183 hari sd. sebelum kembali ke Indonesia, Saudara merupakan SP LN yang tidak memiliki hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Namun, sejak saat kembali ke Indonesia (setelah kontrak habis), Saudara sudah memenuhi kriteria "mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia" sehingga sesuai Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh, status Saudara berubah menjadi SPDN dan terikat dengan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia.


Jawaban c:
Sesuai Pasal 40 ayat (1) huruf c PER-20/PJ/2013 stdtd. PER-36/PJ/2013
(1) Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
...
c. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

Dengan demikian, Saudara berhak mengajukan penetapan WP Non Efektif (NE) agar dibebaskan dari kewajiban perpajakan di Indonesia untuk sementara waktu.

Jawaban d:
Sesuai Pasal 42 ayat (5) PER-20/PJ/2013 stdtd. PER-36/PJ/2013
(5) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) [Permohonan WP NE] disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan cara:
a. langsung ke KPP atau melalui KP2KP;
b. melalui pos; atau
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa.

Sehingga jelas, permohonan WP NE dapat dilakukan melalui pos.


Pada akhirnya, dengan berkembangnya fasilitas teknologi di bidang perpajakan yang memudahkan WP untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, antara lain melalui SPT online, dan untuk tujuan kepraktisan, maka menimbang kondisi-kondisi di atas (khususnya durasi di LN hanya satu tahun), menurut pendapat kami, sebaiknya tidak perlu mengajukan penetapan WP NE, dan tetap memenuhi seluruh hak dan kewajiban perpajakan melalui fasilitas-fasilitas online.
 

Referensi:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 02/PJ/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia Di Luar Negeri
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Stdtd. Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-38/PJ/2013.