FORUM

Legalisir SKB setelah muncul PP 23 Th 2018 apakah masih diperlukan

User / Member Content
Anggita

20 Jul 2018 | 09:51


Sebelumnya, untuk SKB PP 46 Th 2013 saya berkewajiban datang ke kantor pajak guna melegalisir skb. Apakah setelah muncul peraturan baru PP 23 Th 2018 saya masih harus datang ke kantor pajak untuk meminta legalisir menggunakan format skb yang sudah terbit sebelum tanggal 1 Juli 2018 (dalam hal ini saya sudah menggunakan perhitungan 0,5% setelah ada pemberitahuan pembaharuan) ?
Atau sekarang saya hanya membayar 0,5% lalu bukti potong saya setorkan ke instansi-instasi terkait tanpa meminta legalisir?
Terima kasih
Moderator

23 Jul 2018 | 16:47


Sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-421/PJ.03/2018 tanggal 5 Juli 2018:

 

  1. SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan).
  2. Dalam hal Wajib Pajak yang telah memiliki SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut sepanjang Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
  3. SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKB tersebut.
  4. Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 namun belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.
  5. Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat diproses dan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan.

Dengan demikian apabila WP masih memiliki SKB yang masih berlaku (sebagaimana pada Poin 3), maka SKB tersebut dapat diperlakukan sebagai Surat Keterangan (Poin 1), yang artinya bahwa Pemotong/ Pemungut tidak akan melakukan pemotongan/ pemungutan PPh (Poin 2).

 

Dalam hal SKB tersebut sudah tidak berlaku, maka WP wajib mengajukan permohonan Surat Keterangan (Poin 5) dengan format sebagaimana diatur pada Lampiran S-421/PJ.03/2018.

 

Selanjutnya, pada Pasal 8 ayat (1) PP-23/2018, diatur bahwa:

Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:

  1. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
  2. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Dalam hal ini, karena WP bertransaksi dengan Pemotong/ Pemungut maka PPh Final 0.5% sesuai PP-23/2018 akan dilunasi melalui mekanisme dipotong/ dipungut oleh Pemotong/Pemungut.

Mia Rahmawati

14 Sep 2018 | 10:12


Originally posted by Moderator :

Sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-421/PJ.03/2018 tanggal 5 Juli 2018:

 

  1. SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan).
  2. Dalam hal Wajib Pajak yang telah memiliki SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut sepanjang Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
  3. SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKB tersebut.
  4. Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 namun belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.
  5. Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat diproses dan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan.

Dengan demikian apabila WP masih memiliki SKB yang masih berlaku (sebagaimana pada Poin 3), maka SKB tersebut dapat diperlakukan sebagai Surat Keterangan (Poin 1), yang artinya bahwa Pemotong/ Pemungut tidak akan melakukan pemotongan/ pemungutan PPh (Poin 2).

 

Dalam hal SKB tersebut sudah tidak berlaku, maka WP wajib mengajukan permohonan Surat Keterangan (Poin 5) dengan format sebagaimana diatur pada Lampiran S-421/PJ.03/2018.

 

Selanjutnya, pada Pasal 8 ayat (1) PP-23/2018, diatur bahwa:

Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:

  1. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
  2. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Dalam hal ini, karena WP bertransaksi dengan Pemotong/ Pemungut maka PPh Final 0.5% sesuai PP-23/2018 akan dilunasi melalui mekanisme dipotong/ dipungut oleh Pemotong/Pemungut.


Mohon informasinya,

Untuk Transaksi tidak dilakukan pemotongan sepanjang melampirkan bukti penyetoran pajak atas transaksi tersebut kepada pemungut atau pemotong.

Saya disini sebagai pemotong (pembeli jasa)
Pemahaman saya, bukti penyetoran pajak yang dilampirkan nilainya harus 0.5% dari transaksi tapi ada vendor yang memberikan bukti penyetoran gabungan (1 bukti setor untuk beberapa transaksi) sehingga nilainya tidak sama dengan transaksi kami dengan alasan tidak mungkin dia melakukan pembayaran pajak per customer karena customernya banyak sehingga dia hanya melakukan 1 kali pembayaran saja.

Apakah hal tersebut diperbolehkan?