FORUM

Tata Cara Pembukaan Faktur Pajak

User / Member Content
dewi

29 Dec 2018 | 11:19


dear rekan, minta info dan peraturan yang menegaskan soal di bawah ini :
perusahaan A ada melakukan penyerahan JKP ( objek pajak : sewa kantor, lokasi kantor di Indonesia) kepada si penyewa yang merupakan perusahaan Luar negri yang belum mempunyai NPWP, SPPKP, dll . Perusahaan luar negri ini sedang melakukan pengurusan dokumen perpajakannya di indonesia, yg membutuhkan waktu +3 bln ( des 2018 -  feb 2019) .Masalahnya adalah kantor akan segera ditempati di bulan januari 2019 dan mereka akan segera melakukan pembayaran untuk sewa 3 bulan pertama (jan sd mar 2019).

1. Untuk pembyrn sewa 3 bln pertama ini, fp berarti hrs segera diterbitkan, tetapi identitas npwp dll blm ada utk identitas ny yg di indonesia
bagaimana menuliskan npwp, nama, alamat untuk kolom efakturnya ?

2. Untuk Fp sewa 3 bln selanjutnya ? identitas penyewa, kita sudah memasukan identitas npwp ny yg sdh diurus di indonesia ? 

terima kasih  
 
Moderator

30 Dec 2018 | 20:43


Sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) PER-31/PJ/2017
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bagi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi wajib diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. nama dan alamat pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau Paspor; dan
b. Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000-000 dan wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing (WNA).

Dengan demikian, dalam hal pembeli tidak mempunyai NPWP maka pada Faktur Pajak diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000-000. Setelah, Subjek pajak luar negeri tersebut itu memiliki NPWP melalui suatu BUT maka untuk selanjutnya Faktur Pajak diisi dengan NPWP tersebut. 
Moderator

01 Jan 2019 | 10:58


Originally posted by dewi :
dear moderator, subjek pajak lawan transaksi adalah badan, maka nama yang kita isikan di kolom identitas  " nama " perusahaan badan luar asing juga kan ?
dan alamat ? alamat perusahaan di luar negri ? atau kita isikan nama negara subjek lawan transaksi saja ?
dan nomor paspor , kalau badan, bukan kah tidak bisa kita isikan ? thks

Sebenarnya tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang Pengisian identitas penerima/ pembeli dalam penyerahan BKP/ JKP kepada Subjek Pajak Luar Negeri di dalam daerah pabean (tax rezim Indonesia). Pasal 4A ayat (2) PER-31/PJ/2017 hanya mengatur identitas bagi pembeli Orang Pribadi.

Sesuai Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN:
Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Maka dari itu, jika dalam keadaan sebenarnya pembeli adalah SP LN berupa badan, maka menggunakan NPWP 00.000.000.0-000-000 dengan identitas diisi sesuai identitas badan tersebut (Nama Perusahaan, alamat, dlsb). Tetapi, dalam hal dalam keadaan sebenarnya pembeli adalah SP LN berupa Orang Pribadi, maka mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) PER-31/PJ/2017.
Moderator

01 Jan 2019 | 10:59


Originally posted by dewi :
dear moderator, subjek pajak lawan transaksi adalah badan, maka nama yang kita isikan di kolom identitas  " nama " perusahaan badan luar asing juga kan ?
dan alamat ? alamat perusahaan di luar negri ? atau kita isikan nama negara subjek lawan transaksi saja ?
dan nomor paspor , kalau badan, bukan kah tidak bisa kita isikan ? thks

Sebenarnya tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang Pengisian identitas penerima/ pembeli dalam penyerahan BKP/ JKP kepada Subjek Pajak Luar Negeri berupa badan di dalam daerah pabean (tax rezim Indonesia). Pasal 4A ayat (2) PER-31/PJ/2017 hanya mengatur identitas bagi pembeli Orang Pribadi.

Sesuai Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN:
Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Maka dari itu, jika dalam keadaan sebenarnya pembeli adalah SP LN berupa badan, maka menggunakan NPWP 00.000.000.0-000-000 dengan identitas diisi sesuai identitas badan tersebut (Nama Perusahaan, alamat, dlsb). Tetapi, dalam hal dalam keadaan sebenarnya pembeli adalah SP LN berupa Orang Pribadi, maka mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) PER-31/PJ/2017.
dewi

31 Dec 2018 | 11:36


Originally posted by Moderator :
Sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) PER-31/PJ/2017
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bagi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi wajib diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. nama dan alamat pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau Paspor; dan
b. Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000-000 dan wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing (WNA).

Dengan demikian, dalam hal pembeli tidak mempunyai NPWP maka pada Faktur Pajak diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000-000. Setelah, Subjek pajak luar negeri tersebut itu memiliki NPWP melalui suatu BUT maka untuk selanjutnya Faktur Pajak diisi dengan NPWP tersebut. 

dear moderator, subjek pajak lawan transaksi adalah badan, maka nama yang kita isikan di kolom identitas  " nama " perusahaan badan luar asing juga kan ?
dan alamat ? alamat perusahaan di luar negri ? atau kita isikan nama negara subjek lawan transaksi saja ?
dan nomor paspor , kalau badan, bukan kah tidak bisa kita isikan ? thks
dewi

28 Feb 2019 | 10:24


dear pajakku, com. Boleh dibantu kembali untuk permasalahan di atas. Terkait pemotongan pph final 4(2) sebesar 10 %. Apakah kita buat ssp setor sendiri ?