FORUM

Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS)

User / Member Content
Moderator

01 Jan 2019 | 11:11


Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS)

 

DASAR HUKUM :

  1. Pasal 16C UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
  2. PMK-163/PMK.03/2012 (berlaku setelah 30 hari sejak tanggal diundangkan (diundangkan tanggal 22 Oktober 2012) tentang batasan dan tata cara pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (PMK ini mencabut PMK-39/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang batasan dan tata cara pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
  3. PER-25/PJ/2012 ((berlaku sejak PMK-163/PMK.03/2012 diberlakukan) tentang perubahan atas PER-23/PJ/2012 tentang  tata cara penetapan secara jabatan atas jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan dalam rangka Kegiatan Membangun Sendiri (PER ini mencabut PER-27/PJ/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang tata cara pengisian SSP, pelaporan & pengawasan pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
  4. PMK-9/PMK.03/2018 (berlaku sejak 26 Januari 2018) tentang perubahan PMK-243/PMK.03/2014 tentang SPT

 

DEFENISI TERKAIT

  1. Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh OP atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. (Pasal 2 ayat (3) PMK-163/PMK.03/2012)
  2. Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) PMK-163/PMK.03/2012 berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:
    1. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
    2. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
    3. luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi
    4. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
  3. Termasuk kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut PPN, dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan PKP.

 

 

SAAT TERUTANG PPN

Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai.

 

 

TEMPAT PPN TERUTANG

Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan. (Pasal 4 ayat (3) PMK-163/PMK.03/2012)

 

 

TARIF

  1. PPN = 10 % X DPP
  2. DPP = 20% X jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

 

CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN

  1. Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan 20% puluh persen) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkandan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya.
  2. Dalam hal OP atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak atau kurang menyetorkan PPN terutang ke kas negara, DJP dapat menerbitkan SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi.
  3. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi, OP atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri:
    1. tidak memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/ atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan; atau
    2. memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan / atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, namun tidak benar atau tidak lengkap,

jumlah biaya yang dikeluarkan dan / atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, ditetapkan secara jabatan berdasarkan nilai terendah dari data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) masing-masing daerah sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan perubahannya. (Pasal 2 PER-23/PJ/2012)

 

PPN wajib disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.