FORUM

FORM DGT-1

User / Member Content
Nowo

08 Jan 2019 | 17:17


Ada dua pertanyaan terkait hal ini :
1. Mohon informasi nya terkait PER 25/PJ/2018 Form DG-1 baru di 2019
 Bagaiamana cara melaporkannya form tersebut dimana menyebutkan melalui laman DJP online, apakah ada laman khsus di DJP online

2. Terkait form baru, untuk tanggal invoice atas tagihan Luar Negeri tercantum misal November 2018, namun dibayarkan di Januari 2018, apakah masih bisa menggunakan form DG-1 lama / sudah harus menggunakan form DG-1 baru di 2019 ? dan mohon info juga dasar peraturannya

Trims
 
Moderator

10 Jan 2019 | 12:21


Jawaban 1:

Sesuai dengan Pasal 3 PER-01/PJ/2017

Wajib Pajak harus melampirkan keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan dalam SPT Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan cara:
a. menyampaikan dalam format Portable Document Format (PDF) dalam satu file, dalam hal SPT Elektronik disampaikan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau
b. mengunggah, dalam hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

Selanjutnya pada Lampiran PER-01/PJ/2017, bagian Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Melalui Laman Direktorat Jenderal Pajak, dinyatakan bahwa:
f. Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan tidak dapat direkam pada Aplikasi SPT Elektronik, Wajib Pajak harus memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam media penyimpanan elektronik dengan format Portable Document Format (PDF) dalam satu file.
h. Wajib Pajak mengunggah file csv dan lampiran yang dipersyaratkan dalam bentuk file PDF sebagaimana dimaksud pada huruf f .

Dengan demikian, file Form DGT (dalam bentuk file PDF) diunggah sebagai kelengkapan file CSV  SPT PPh Pasal 26.


Jawaban 2:

Perlu diperhatikan bahwa, PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi lebih dahulu. Sehingga, dalam kasus sebagaimana diterangkan di atas, maka saat terutang PPh Pasal 26 adalah pada masa pajak November 2018.

Sesuai dengan Pasal 13 PER-01/PJ/2017:
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:
1. SKD yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, tetap dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Dengan demikian, dalam hal WP masih memiliki SKD yang telah disahkan sesuai PER-10/PJ/2017, maka dokumen tersebut masih dapat digunakan. Namun, dalam hal WP baru mau mengajukan permohonan SKD, maka, per tanggal 1 Januari 2019, wajib mengacu pada PER-25/PJ/2018.
Nowo

08 Jan 2019 | 17:18


Maaf dibayar di Januari 2019