FORUM

Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; Aturan Terbaru (PMK-150/PMK.010/2018)

User / Member Content
Moderator

16 Jan 2019 | 18:47


Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan


Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan. Nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pengurangan Pajak Penghasilan badan diberikan sebagai berikut

  1. sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
  2. sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. selama 5 (lima) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
  2. selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
  3. selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan kurang dari Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);
  4. selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan kurang dari Rp30.000.000.000.000.00 (tiga puluh triliun rupiah);
  5. selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan selama 5 (lima) tahun pajak.

Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagai berikut:

  1. sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); atau
  2. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

 

 

Untuk dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan Wajib Pajak badan harus memenuhi kriteria:

  1. merupakan Industri Pionir;
  2. berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
  3. merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
  4. mempunyai nilai rencana penanaman modal baru minimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  5. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan.

Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:

    1. industri logam dasar hulu:
      1. besi baja; atau
      2. bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
    2. industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
    3. industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
    4. industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
    5. industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
    6. industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
    7. industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi;
    8. industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti semiconductor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), electrical driver, atau display;
    9. industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
    10. industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur;
    11. industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
    12. industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
    13. industri pembuatan komponen utama kapal;
    14. industri pembuatan komponen utama kereta api;
    15. industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;
    16. industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya;
    17. infrastruktur ekonomi; atau
    18. ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

Rincian bidang usaha dan jenis produksi dari masing-masing cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal, berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam hal Wajib Pajak dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri, selain memenuhi kriteria sebagaimana di atas, Wajib Pajak harus menunjukkan bahwa seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian, telah memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam hal terjadi perubahan pemegang saham, persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan hanya berlaku untuk pemegang saham yang tercatat dalam akta perubahan terakhir. Pemenuhan kewajiban perpajakan pemegang saham dibuktikan melalui surat keterangan fiskal. Surat keterangan fiskal diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

 

Penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria, dilakukan melalui sistem OSS. Dalam hal penanaman modal baru Wajib Pajak:

  1. memenuhi kriteria,sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa penanaman modal memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
  2. tidak memenuhi kriteria, sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa penanaman modal tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh  fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh pemberitahuan sebagaimana dimaksud, Wajib Pajak dianggap telah mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan apabila Wajib Pajak telah menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa:

  1. softcopy rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal dan besaran perbandingan antara utang dan modal; dan
  2. softcopy atau dokumen elektronik surat keterangan fiskal para pemegang saham, melalui sistem OSS sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial atas penanaman modal baru.

Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan dilakukan:

  1. bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak baru; atau
  2. paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha untuk penanaman modal baru.

Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan yang telah diterima secara lengkap, disampaikan oleh sistem OSS kepada kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai usulan pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan, dan sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan diteruskan kepada Menteri Keuangan.