FORUM

Penjelasan mengenai Denda Pasal 14 (4) KUP

User / Member Content
BUDHI YANTO HALIMAN

29 Jan 2019 | 21:54


Dear Moderator,

Saya minta pencerahannya mengenai Denda Pasal 14 (4).
Contoh kasus:
1. Faktur Pajak diterbitkan pada bulan Desember 2014
2. Faktur pajak tersebut di input di dalam SPM PPN bulan Desember 2014.
3. Nilai Kurang Bayar PPN di lakukan pembayaran pada tanggal 10 Januari 2015.
4. Pelaporan PPN Desember 2014, di lakukan pada bulan Februari 2015.

Pertanyaan saya :

1. Disebabkan atas adanya Telat dalam Melaporkan PPN Desember 2014  tersebut berapa denda yang harus dibayar oleh PKP?
2. Apakah denda 2 % dari DPP juga berlaku atas Kasus tersebut diatas? karena telat melaporkan

Terimakasih atas bantuannya

Regards
Budhi
 
Moderator

30 Jan 2019 | 08:51


Sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) KUP:
    
Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Sementara itu yang dimaksud dengan ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f adalah:
d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
     1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
     2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau

Jadi, 3 (jenis) kesalahan di atas dapat mengakibatkan denda sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Menjawab pertanyaan di atas:
1. Sesuai dengan informasi dalam pertanyaan, maka kesalahan yang terjadi adalah keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN, sehingga sesuai Pasal 7 ayat (1) KUP, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak dapat juga dikenakan atas kesalahan sebagaimana disebutkan pada pertanyaan, dalam hal terjadi juga:
1. PKP Penjual menerbitkan FP tidak tepat waktu (Pasal 14 ayat 1 huruf d UU KUP); atau
2. PKP Penjual menerbitkan FP tetapi tidak lengkap (Pasal 14 ayat 1 huruf e UU KUP); atau
3. PKP Penjual melaporkan FP pada SPT Masa PPN tidak sesuai masa penerbitan FP (Pasal 14 ayat 1 huruf f UU KUP).

Dalam hal kesalahan yang terjadi hanya adalah keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN, sanksi yang dikenakan hanya berupa sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).