FORUM

Konfirmasi Status Wajib Pajak

User / Member Content
Moderator

30 Jan 2019 | 13:40


Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah

 

Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik tertentu. Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Instansi Pemerintah dilakukan:

  1. melalui sistem informasi pada Instansi Pemerintah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau
  2. melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

                  

Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Keterangan Status Wajib Pajak. Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud memuat status valid atau tidak valid. Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:

  1. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
  2. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid, layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah dapat diberikan. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan di atas, diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

           

Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Instansi Pemerintah tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP. Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

  

Wajib Pajak mengajukan permohonan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah atau KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak.

 

KPP meneliti permohonan tersebut.  Dalam hal hasil penelitian atas permohonan menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan, KPP memberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.

 

Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keterangan Status Wajib Pajak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud. Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan, KPP mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak. Instansi Pemerintah dapat melakukan pengembangan sistem informasi dalam rangka mendukung Konfirmasi Status Wajib Pajak.