FORUM

Karywan yang mau ber Usaha UKM

User / Member Content
BUDHI YANTO HALIMAN

27 Feb 2019 | 17:55


Dear Moderator,

Saya mau menanyakan kasus dibawah ini:

Karyawan yang sudah ber NPWP; dan mau berusaha jualan barang dagangan juga.

Pertanyaannya:

1. Apakah Orang Pribadi tersebut harus melaporkan ke Kantor Pajak untuk merubah KLU ybs?
   atau tidak perlu melakukan apa apa, langsung saja berusaha dan membayar pajak final 0.5 %

Mohon sarannya

Terimakasih
Budhi
Moderator

27 Feb 2019 | 18:34


Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2)  PER-20/PJ/2013 stdtd. PER-02/PJ/2018:

(1)          Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak menurut keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak baru dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak baru.

(2)          Termasuk dalam perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

  1. Perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi;
  2. perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan masih dalam wilayah kerja KPP yang sama;
  3. perubahan kategori Wajib Pajak orang pribadi;
  4. perubahan sumber penghasilan utama Wajib Pajak orang pribadi;
  5. perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti CV MAKMUR TANJUNG berubah namanya menjadi CV TANJUNG MULIA atau PT ABADI JAYA berubah nama menjadi PT ABADI JAYA MAKMUR; dan/atau
  6. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti PT ALAM JAYA semula status permodalannya sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT ALAM JAYA dengan permodalan sebagai Penanaman Modal Asing.

Dengan demikian, dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami perubahan sumber utama penghasilan maka wajib mengajukan permohonan perubahan data Wajib Pajak. Perlu dipahami bahwa Kelompok Lapangan Usaha (KLU) harus mencerminkan sumber utama penghasilan.

Tata cara Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dapat dibaca pada Pasal 28 sd. 32 PER-20/PJ/2013 stdtd. PER-02/PJ/2018.

 

Dengan atau tidak mengajukan permohonan perubahan data, Wajib Pajak tersebut langsung dapat menggunakan tarif PPh 0,5% atas peredaran bruto sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada PP-23/PJ/2018.