FORUM

Permohonan Pengajuan Dokumen Lain sebagai Faktur Pajak

User / Member Content
Handoyo Nur Rismawan

14 May 2019 | 10:45


Dear Pajakku,

Mohon infonya, Bagaimana prosedur pengajuan ke DJP agar Dokumen lain (Invoice) kami dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak? apakah ada Format bakunya untuk pengajuan tersebut dan dokumen apa saja yang perlu dilengkapi? Dan dasar hukum yang mengaturnya.


Terimakasih
Moderator

16 May 2019 | 12:58


Originally posted by Handoyo Nur Rismawan :
Dear Rekan Salam,

KLU Utana Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)

Terimakasih

Sesuai dengan PER-10/PJ/2010 stdtd. PER-33/PJ/2014:

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah:

  1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
  2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
  3. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
  4. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunlkasi;
  5. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill, atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
  6. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
  7. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan Iistrik;
  8. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
  9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;
  10. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
  11. Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Perusahaan Air Minum;
  12. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perantara efek; dan
  13. Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan;
  14. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang disertai dengan Risalah Lelang.

 

Sesuai dengan informasi yang disampaikan, yaitu bahwa bidang usaha PKP adalah:

Nama KLU           : PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)

Kode KLU            : 52240

Sektor KLU          : Transportasi dan Pergudangan

Uraian KLU         : Kelompok ini mencakup usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan udara atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbongbarang.

 

Dengan demikian Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang paling mungkin/ mendekati usaha sejenis adalah: “Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan.”

 

Namun demikian, KLU untuk jasa kepelabuhan sesuai KEP-233/PJ/2012 stdtd. KEP-321/PJ/2012 adalah:

52221    Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Laut

52222    Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau

52223    Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan

 

Dengan demikian, KLU PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) tidak termasuk pada KLU Jasa Kepelabuhanan; atau dengan kata lain PKP PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) bukan pihak yang berwenang menerbitkan Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan (Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak).

 

 

 

 

Saham

15 May 2019 | 13:45


Dear Rekan Handoyo

apakah kira-kira bisa diinfokan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) nya?


Terima kasih
Handoyo Nur Rismawan

15 May 2019 | 15:16


Dear Rekan Salam,

KLU Utana Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)

Terimakasih