FORUM

Peraturan mengenai PPN atau Undang Undang Mengenai PPN

User / Member Content
Jonathan

30 Jun 2017 | 17:29


Dear Moderator,

saya ada chase:
saya dari PT A. menerbitkan faktur pajak untuk PT B.
untuk nama dan npwp sudah sesuai namun dari faktur yang PT A. terbitkan kurang nomor alamat misalnya (jl kebenaran 16a namun ditulis jl kebenaran 16) kurang huruf a / ada kata yang disingkat misalnya (jakarta menjadi jkt) setelah saya kirimkan ke PT B. PT B menolaknya sehingga saya harus membuat faktur pajak pengganti.

Saya ingin tanya :
1.Apakah faktur pajak yang PT A. terbitkan tidak sah sehingga PT B. menolaknya dan harus dibuat faktur pajak pengganti? Apabila tidak sah, mengapa sampai faktur berserta barcodennya bisa diterbitkan dan dicetak?
2.Apakah alamat yang disingkat misalnya (jakarta menjadi jkt) mempengaruhi ke faktur pajak?
3.Apakah ada Peraturan atau undang-undang pajak yang menyatakan bahwa apabila NPWPnya sudah benar maka faktur pajak yang diterbitkan merupakan faktur pajak yang sah?, sehingga apabila ada alamat yang kurang atau disingkat tidak mempengaruhi faktur pajak yang diterbitkan dan saya tidak perlu lagi membuat faktur pajak pengganti lagi.

Mohon Pencerahannya,


Terima Kasih
Moderator

03 Jul 2017 | 22:32


Dasar Hukum:
PER-24/PJ/2012 stdd. PER-17/PJ/2014 Lampiran VI Bagian A Poin 1, antara lain mengatur bahwa:
"Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan."

PER - 24/PJ/2012 stdd. PER-17/PJ/2014 Pasal 6 ayat 1 sd. 4, antara lain mengatur bahwa:
"1. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya.
2. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
3. Alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b harus diisi sesuai dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya.
4. Dalam hal alamat PKP yang sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan untuk meminta perubahan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya."


UU PPN Penjelasan Pasal 13 Ayat (5), antara lain mengatur bahwa:
"Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya... Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f."

Pembahasan dan Tanggapan:
Untuk menjawab pertanyaan di atas:
1. dalam peraturan PPN tidak dikenal istilah Faktur Pajak (FP) tidak sah. Merujuk ke kasus yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa FP tersebut merupakan FP tidak lengkap, dengan demikian tidak dapat dikreditkan sesuai UU PPN.
2. sesuai PER-24/PJ/2012 stdd. PER-17/PJ/2014 Lampiran VI Bagian A Poin 1 PKP pembeli berhak mengajukan Penggantian FP yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan. Jadi, PKP Pembeli berhak mendapatkan FP yang alamatnya berdasarkan alamat sebenarnya atau sesungguhnya, tentunya sesuai dengan alamat resmi.
3. UU PPN mengatur bahwa Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar dan paling sedikit memuat elemen-elemen yang tercantum dalam UU PPN Pasal 13 ayat 5, dalam hal tersebut tidak dipenuhi maka FP tersebut tidak dapat dikreditkan.

Penutup dan Saran:
Pada akhirnya, pendapat yang saya sampaikan di atas bersifat konservatif artinya berdasarkan pemahaman peraturan secara kaku. Pada praktiknya, beberapa PKP Pembeli tetap dapat mengkreditkan FP yang terdapat kesalahan penulisan yang tidak signifikan. Kedepannya, untuk menghindari kesalahan pada penulisan data PKP Pembeli, sebaiknya PKP Penjual meminta keterangan langsung dari PKP Pembeli atau menyalin data Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP.

Referensi:
PER-24/PJ/2012
PER-17/PJ/2014
UU PPN