FORUM

PPh 21 - Pegawai baru pindahan dari pemberi kerja lain (2)

User / Member Content
Suprianto

25 Jul 2017 | 17:14


Dear Moderator,

Menyambung hal yang pernah saya tanyakan.
Mohon pencerahannya, jika mengikuti petunjuk umum dan contoh perhitungan yang ada pada PER - 15/PJ/2006 (I.6).

Kasus  : Bpk. Amir, resign dari "PT Lama" pada bulan Mei , PT Baru ingin menghitung pph 21 untuk masa Juni. Namun Bpk Amir, belum memberikan 1721A1 ke PT Baru, dikarenakan Bukti Potong belum diberikan oleh "PT Lama" (pada Masa Juni). Pada perhitungan PPh21 masa Juli Bpk Amir, baru memberikan 1721 A1 ke PT Baru dengan penghasilan neto sebesar 50.000.000.
 
  PPh 21 masa Juni PT Baru (Non A1) PPh  21 Masa Juni (+A1 PT Lama)
-gaji         20.000.000                 20.000.000
-Penghasilan  bruto         20.000.000                 20.000.000
-Biaya Jabatan           1.000.000                   1.000.000
-Penghasilan Neto         19.000.000                 19.000.000
-Penghasilan Neto dari perusahaan lama                   47.500.000
-Neto Disetahunkan      133.000.000               180.500.000
-Penghasilan Tidak Kena Pajak         54.000.000                 54.000.000
-Penghasilan Kena Pajak         79.000.000               126.500.000
-PPh 21 Setahun           6.850.000                 13.975.000
-PPh 21 yang telah dipotong / dilunasi                     1.666.667
-PPh 21 yang terutang  di tahun 2017                   12.308.333
-PPh 21 Sebulan               570.833                   1.758.333

1. Apakah PT. Baru wajib untuk menyampaikan pembetulan SPT 21 masa Juni atas SPT 21 yang telah disampaikan?
2. jika wajib untuk menyampaikan pembetulan SPT 21, apakah PT. Baru akan dikenakan sanksi denda bunga atas kurang bayar tersebut?

Terimakasih
 
Moderator

26 Jul 2017 | 17:35


Sesuai dengan kondisi di atas:
1. Pemberi Kerja Baru harus melakukan penghitungan ulang PPh dengan memperhitungkan penghasilan dari Pemberi Kerja lama, dengan demikian dalam hal SPT Masa PPh Normal telah terlanjut dilaporkan maka harus dilakukan pembetulan.
2. Dalam hal terdapat Kurang Bayar Pajak akibat pembetulan, maka WP akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga (pasal 8 ayat 2a UU KUP) sebesar 2% per bulan.