FORUM

Peraturan Pengkreditan Bukti Potong

User / Member Content
Suprianto

05 Aug 2017 | 10:39


Dear Moderator,

Apakah ada aturan yang mengatur tentang tata cara pengkreditan Bukti Potong?
Cth: PT.A mempunyai pendapatan sehubungan dengan jasa yang diakui pada Bulan Desember 2016 ke PT.B, PT B baru memotong dan menyerahkan bukti pemotongan pada masa Januari, dengan tanggal pemotongan (dibukti potong) 9 januari 2017, apakah bukti potong tersebut masih dapat dikreditkan pada tahun 2017 atau harus dikreditkan pada tahun 2016?

Mohon pencerahannya

Terimakasih
Moderator

06 Aug 2017 | 10:36


Kasus di atas dapat dibagi 2 sub kasus, antara lain:
1. Tanggal Bukti Potong PPh Pasal 23
2. Tahun Pajak pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23

1. Tanggal Bukti Potong PPh Pasal 23
PP-96/2010 Pasal 15 ayat 3, antara lain mengatur bahwa:
"Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
a. dibayarkannya penghasilan;
b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu."


selanjutnya, dalam penjelasan dijelaskan bahwa:
"Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya)." 

Dalam kasus di atas, harus ditentukan mana yang terjadi lebih dahulu antara dibayarkannya penghasilan atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan (waktu disediakan untuk dibayarkannya penghasilan tidak relevan, karena ini pada umummnya berlaku untuk kasus pembayaran dividen). Apabila salah satu dari kondisi tersebut terjadi pada tahun 2016, maka bukti potong harus diterbitkan pada tahun 2016; demikian sebaliknya.

2. Tahun Pajak pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23
PP-96/2010 Pasal 16, antara lain mengatur bahwa:
"Dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 ... dilakukan pada tahun pajak yang berbeda dengan tahun pajak pengakuan penghasilan, maka atas Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan pada tahun pajak dilakukan pemotongan."

Berdasarkan hal tersebut, PPh Pasal 23 dikreditkan pada tahun pajak sesuai tanggal Bukti Potong. Sehingga, apabila Bukti Potong tertanggal 31 Januari 2017, maka pengkreditannya dilakukan pada tahun pajak 2017; demikian sebaliknya jika Bukti Potong tertanggal 31 Desember 2016, maka pengkreditannya dilakukan pada tahun pajak 2016.

Referensi:
PP-96/2010 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan