FORUM

PPh Pasal 25

User / Member Content
ALFIANDI

08 Aug 2017 | 13:46


1. apakah dasar hukum pph pasal 25?

2. bagaimanakah prosedur terbaru pelaporan pph pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan agar tidak terkena sanksi administrasi dan denda?

3. karena diberlakukannya PPh Final PP.46 tahun 2013 apakah masih tetap dikenakan pph pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan?

Moderator

08 Aug 2017 | 21:49


1) Dasar hukum angsuran PPh Pasal 25 adalah UU PPh Pasal 25
UU PPh Pasal 25 ayat 1, antara lain mengatur bahwa:
"Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarsendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

2) Untuk menghindari sanksi administrasi bunga dan denda, WP harus melunasi dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 tepat waktu. Berikut jatuh tempo pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25:
Jatuh Tempo Pembayaran
Sesuai PMK nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat 8:
"PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir."

Jatuh Tempo Pelaporan
Selanjutnya, sesuai PMK nomor 243/PMK.03/2014 Pasal 10 ayat 1:
"Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, wajib melaporkan:...
PPh Pasal 25 dibayar, dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir."

dan ayat 3:
"Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi."

3) PMK nomor 107/PMK.011/2013 Pasal 9, antara lain mengatur bahwa:
"Wajib Pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final ... tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan."
Dengan demikian, apabila WP hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang hanya merupakan objek PPh Final sesuai PP-46/2013, maka WP tersebut tidak diwajibkan melakukan pembayaran PPh Pasal 25.

Referensi
  1. UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
  2. PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak
  3. PMK nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
  4. PMK nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan PajaknPenghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu