FORUM

PPh atas Jasa Konstruksi

User / Member Content
Nick-Nicolaus

03 Sep 2017 | 19:32


Dear Pajakku,
Mohon penjelasan atas PPh atas Jasa Konstruksi, antara lain:
1. bilamana dikenakan PPh Final atau PPh Pasal 23/26?
2. berapa tarif PPh atas masing-masing jenis jasa konstruksi?
Terima Kasih
Moderator

08 Sep 2017 | 23:23


Terima kasih mas Handi atas penjelasannya.
Handy Susanto

04 Sep 2017 | 12:13


Definisi Jasa Konstruksi
Sesuai dengan PP-51/2008 stdd. PP-40/2009 jo. PMK-187/2008 stdd. PMK-153/2009
Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

 
Jenis-jenis jasa kontruksi antara lain:
1.       Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
2.       Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
3.       Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
4.       Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

 
Jasa Konstruksi yang Dikenakan PPh Final beserta Tarifnya:
Sesuai dengan PP-51/2008 stdd. PP-40/2009 jo. PMK-187/2008 stdd. PMK-153/2009, Objek Pajak Penghasilan yang bersifat final beserta tarifnya adalah sebagai berikut:
1.       2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;
2.       4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
3.       3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
4.       4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
5.       6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
 

Jasa Konstruksi yang Dikenakan PPh Pasal 23 beserta Tarifnya:
Sesuai dengan PMK-141/2015, Objek Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final dan merupakan Objek PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:
1.       Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
2.       Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
Atas jasa konstruksi tersebut di atas yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2%.
 

Jasa Konstruksi yang Dikenakan PPh Pasal 26 beserta Tarifnya:
Sesuai dengan UU PPh Pasal 26, imbalan sehubungan dengan jasa [termasuk jasa konstruksi], pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
Dengan demikian, atas jasa konstruksi yang diserahkan oleh Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan tarif yang paling rendah sesuai PPh Pasal 26 (20%) atau Tarif P3B (Tax Treaty).


Referensi:
1.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdd. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
2.       Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomo r 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
3.       Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
4.       Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNom or 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008