FORUM

Perlakuan terhadap pembuatan pagar

User / Member Content
Suprianto

04 Sep 2017 | 15:29


Dear Pajakku,

PT.A menyewa bangunan milik Tuan Anton untuk dijadikan Kantor. Atas Ijin Tuan Anton, pada Bulan Mei 2017 PT.A melakukan renovasi sebesar 15 jta untuk pembuatan pagar baru.
Pertanyaan :
1. Secara perpajakan apakah PT. A dapat mengakui pagar baru tersebut sebagai asset? Jika ya, apakah masuk dalam kelompok bangunan?
2. Jika tidak, apakah biaya pembuatan pagar tersebut dapat dibeban oleh PT A?

Mohon Pencerahannya

Terimakasih

 
Moderator

05 Sep 2017 | 23:38


Terkait dengan hal tersebut di atas, harus diperhatikan perjanjian terkait dengan pembangunan pagar tersebut. Terdapat beberapa kemungkinan antara lain:
A. Terjadi Penyerahan dari Pihak Penyewa kepada Pihak yang menyewakan
   A.1. Pembangunan Pagar tersebut merupakan bagian dari biaya sewa
   A.2. Pembangunan Pagar tersebut merupakan Pemberian cuma-cuma
B. Tidak terjadi Penyerahan dari Pihak Penyewa kepada Pihak yang menyewakan, Pagar tersebut tetap milik Pihak Penyewa

Sesuai dengan prinsip akuntansi Pihak yang melakukan Penyusutan adalah pihak yang memiliki Aktiva Tetap. Dalam hal terjadi Penyerahan Pagar dari Pihak Penyewa kepada pihak yang menyewakan (kondisi A.1 atau A.2) maka Pihak yang menyewakan berhak menyusutkan, demikian sebaliknya.

Menjawab pertanyaan nomor 1, PT A berhak mengakui Pagar tersebut sebagai asset sepanjang tidak terjadi Penyerahan dari Pihak Penyewa kepada Pihak yang menyewakan (kondisi B).

Sesuai dengan UU PPB, Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai. Sehingga Pagar dapat dikategorikan sebagai bangunan.
 
Menjawab pertanyaan nomor 2, biaya pembangunan pagar dapat dibiayakan oleh sepanjang memenuhi ketentuan UU PPh Pasal 6 ayat 1, antara lain bahwa biaya tersebut mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Sehingga,  biaya pembangunan pagar dapat dibiayakan oleh Pihak Penyewa apabila memenuhi kondisi A.1.
 
Moderator

06 Sep 2017 | 08:18


Sesuai dengan Pasal 11 UU PPh ayat (6), yang dimaksud dengan “bangunan tidak permanen” adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindahpindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan. Sementara itu, Bangunan Permanen adalah bangunan selain Bangunan Tidak Permanen.

 

Berdasarkan kriteria di atas, WP dapat mengevaluasi kelompok bangunan mana yang paling sesuai dengan pagar tersebut.

Nick-Nicolaus

05 Sep 2017 | 23:45


Originally posted by Moderator :
Terkait dengan hal tersebut di atas, harus diperhatikan perjanjian terkait dengan pembangunan pagar tersebut. Terdapat beberapa kemungkinan antara lain:
A. Terjadi Penyerahan dari Pihak Penyewa kepada Pihak yang menyewakan
   A.1. Pembangunan Pagar tersebut merupakan bagian dari biaya sewa
   A.2. Pembangunan Pagar tersebut merupakan Pemberian cuma-cuma
B. Tidak terjadi Penyerahan dari Pihak Penyewa kepada Pihak yang menyewakan, Pagar tersebut tetap milik Pihak Penyewa

Sesuai dengan prinsip akuntansi Pihak yang melakukan Penyusutan adalah pihak yang memiliki Aktiva Tetap. Dalam hal terjadi Penyerahan Pagar dari Pihak Penyewa kepada pihak yang menyewakan (kondisi A.1 atau A.2) maka Pihak yang menyewakan berhak menyusutkan, demikian sebaliknya.

Menjawab pertanyaan nomor 1, PT A berhak mengakui Pagar tersebut sebagai asset sepanjang tidak terjadi Penyerahan dari Pihak Penyewa kepada Pihak yang menyewakan (kondisi B).

Sesuai dengan UU PPB, Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai. Sehingga Pagar dapat dikategorikan sebagai bangunan.
 
Menjawab pertanyaan nomor 2, biaya pembangunan pagar dapat dibiayakan oleh sepanjang memenuhi ketentuan UU PPh Pasal 6 ayat 1, antara lain bahwa biaya tersebut mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Sehingga,  biaya pembangunan pagar dapat dibiayakan oleh Pihak Penyewa apabila memenuhi kondisi A.1.
 

Apakah pagar tersebut dapat dikategorikan Bangunan Permanen atau Bangunan Tidak Permanen?