FORUM

Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

User / Member Content
Moderator

06 Sep 2017 | 08:26


Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 yang mengadili Pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memutuskan bahwa Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 tersebut tidak terbatas pada 11 (sebelas) jenis yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 Tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. PMK ini mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001 yang sebelumnya mengatur kriteria Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak .

 

Selain memperluas kriteria masing-masing Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, PMK ini juga sekaligus menambah daftar Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai antara lain: Ubi-ubian, Bumbu-bumbuan dan Gula konsumsi.

 

Berikut pokok-pokok perubahan dari Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

 
  1. Beras dan Gabah

Kriteria Baru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017)

Beras dan Gabah yang berkulit, dikuliti, Gabah setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, pecah, menir, selain yang cocok untuk disemai

 

Kriteria Lama (Penjelasan UU PPN Pasal 4A jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001)

Beras Berkulit (padi atau gabah) selain untuk Benih; Digiling; Beras Setengan giling atau digiling seluruhnya,disosoh, dikilapkan maupun tidak; Beras Pecah; Menir (groats) dari beras

 
  1. Jagung

Kriteria Baru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017)

Jagung yang telah dikupas maupun belum, termasuk pipilan, pecah, menir, tidak termasuk bibit

 

Kriteria Lama (Penjelasan UU PPN Pasal 4A jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001)
Jagung, baik yang telah dikupas maupun belum; Jagung yang telah dikupas/jagung tongkol dan biji jagung/jagung pipilan Menir (groats)/beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk butiran.


  1. Sagu

Kriteria Baru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017)

empulur sagu (sari sagu), tepung, tepung kasar dan bubuk

 

Kriteria Lama (Penjelasan UU PPN Pasal 4A jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001)

Empulur Sagu, Tepung, tepung kasar dan bubuk dari sagu.


  1. Kedelai

Kriteria Baru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017)

Kedelai berkulit, utuh dan pecah, selain benih

 

Kriteria Lama (Penjelasan UU PPN Pasal 4A jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001)

Kacang Kedelai, pecah atau utuh Kuning; Lain-lain.


  1. Garam

Kriteria Baru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017)

Garam beryodium maupun konsumsi tidak (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) untuk konsumsi/ kebutuhan pokok masyarakat)

 

Kriteria Lama (Penjelasan UU PPN Pasal 4A jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001)

Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) untuk konsumsi/kebutuhan pokok masyarakat Garam meja; Garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 Kg atau lebih dengan kadar NaCl minimum 94,7% (dry basis), Lain-lain termasuk garam briket.


  1. Daging

Kriteria Baru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017)

Daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, baik yang didinginkan, dibekukan, digarami, dikapur, diasamkan, atau diawetkan dengan cara lain.

 

Kriteria Lama (Penjelasan UU PPN Pasal 4A jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001)

daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus.



 
  1. Telur

Kriteria Baru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017)

tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau diawetkan dengan cara lain, tidak termasuk bibit;

 

Kriteria Lama (Penjelasan UU PPN Pasal 4A jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001)

telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas.

 
  1. Susu

Kriteria Baru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017)

susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan ( pasteurisasi), tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya.

 

Kriteria Lama (Penjelasan UU PPN Pasal 4A jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001)

susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.


  1. Buah-buahan

Kriteria Baru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017)

buah-buahan segar yang di petik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading, selain yang dikeringkan

 

Kriteria Lama (Penjelasan UU PPN Pasal 4A jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001)

Buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
 

 
  1. Sayur-sayuran

Kriteria Baru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017)

sayuran segar, yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah atau dibekukan, termasuk sayuran segar yang dicacah.

 

Kriteria Lama (Penjelasan UU PPN Pasal 4A jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001)

Sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.


  1. Ubi-ubian

Kriteria Baru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017)

Ubi segar, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading.

 

Kriteria Lama (Penjelasan UU PPN Pasal 4A jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001)

Tidak diatur (dikenai Pajak Pertambahan Nilai)


  1. Bumbu-bumbuan

Kriteria Baru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017)

Bumbu-bumbuan segar, dikeringkan tetapi bumbuan tidak dihancurkan atau ditumbuk

 

Kriteria Lama (Penjelasan UU PPN Pasal 4A jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001)

Tidak diatur (dikenai Pajak Pertambahan Nilai)


  1. Gula konsumsi

Kriteria Baru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017)

Gula kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna.

 

Kriteria Lama (Penjelasan UU PPN Pasal 4A jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001)

Tidak diatur (dikenai Pajak Pertambahan Nilai)

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan (16 Agustus 2017).


Referensi:

  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016

  2. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 TAHUN 2009

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 tentang Barang-Barang Kebutuhan Pokok yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001 tentang Penyerahan Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai