FORUM

Pihak yang berhak menerima manfaat Tax Treaty

User / Member Content
Nick-Nicolaus

11 Sep 2017 | 18:29


Dear Pajakku,

Perusahaan kami menggunakan jasa konsultan dari Belanda. Pertanyaan adalah apakah subjek pajak luar negeri serta merta dapat menggunakan tarif P3B antara Indonesia dan Belanda apabila seluruh persyaratan administratif (Form DGT-1) sudah dilengkapi?

Terima Kasih
Moderator

11 Sep 2017 | 21:41


Selain memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perdirjen nomor PER-10/PJ/2017, Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) penerima manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) juga harus memenuhi persyaratan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf a dan b  Perdirjen nomor PER-10/PJ/2017, antara lain:

 

a.   bagi WPLN yang menggunakan Form DGT-1, WPLN harus menyatakan dalam lembar ke-2 formulir tersebut bahwa WPLN mempunyai:

  1. motif ekonomi yang relevan terkait pendirian entitas;

  2. kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;

  3. aset tetap dan tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk menjalankan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;

  4. pegawai dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan dalam jumlah yang cukup dan memadai; dan

  5. kegiatan atau usaha aktif lainnya selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia;

 

b.    bagi WPLN yang menggunakan Form DGT-1 dan WPLN dipersyaratkan sebagai beneficial owner berdasarkan P3B, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, WPLN harus menyatakan dalam lembar ke-3 formulir tersebut bahwa:

  1. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau

  2. bagi WPLN Badan, tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit, yang harus memenuhi ketentuan:

    1. mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak, yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;

    2. tidak lebih dari 50% penghasilan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;

    3. menanggung risiko atas aset, modal, dan/atau kewajiban yang dimiliki; dan

    4. tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk memberikan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lainnya; dan

 

Jadi, karena penghasilan tersebut berupa jasa konsultasi (tidak dipersyaratkan sebagai beneficial owner), penerapan P3B tersebut harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Poin A.

 

Referensi:

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda