FORUM

Tatacara Penerapan Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

User / Member Content
Moderator

13 Sep 2017 | 08:30


Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty adalah:

  1. terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh dan ketentuan yang diatur dalam P3B;

  2. penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia;

  3. penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;

  4. WPLN menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya;

  5. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan

  6. penerima penghasilan merupakan beneficial owner, dalam hal dipersyaratkan dalam P3B.

 

Tata Cara Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Dan Pelaporan Pajak

 
  1. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan.

  2. Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong dan/atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak tetap harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak

  3. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan tertentu lainnya sebagai lampiran dalam SPT Masa untuk masa terutangnya pajak penghasilan.

  4. Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut Pajak tidak menyampaikan SKD WPLN, berlaku ketentuan sebagai berikut:

    1. Manfaat P3B tidak diberikan kepada WPLN; dan

    2. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.

  5. Penyampaian SKD WPLN dapat dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku


Persyaratan Administratif Surat Keterangan Domisili (SKD), antara lain:

  1. menggunakan Form DGT-1 atau Form DGT-2;

  2. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;

  3. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;

  4. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;

  5. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN; dan

  6. disampaikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT Masa, paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

 

Penandasahan oleh Pejabat yang Berwenang dituangkan dalam Part III Form DGT-1 atau Part III Form DGT-2 atau dapat digantikan dengan Certificate of Residence yang harus memenuhi ketentuan:

  1. menggunakan bahasa Inggris;

  2. berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong dan/atau Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;

  3. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya Certificate of Residence; dan

  4. mencantumkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

 

Penggunaan Form DGT-1 dan DGT-2

  1. Form DGT-1 digunakan oleh WPLN selain WPLN yang menggunakan Form DGT-2.

  2. Form DGT-2 digunakan oleh:

    1. WPLN yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen;

    2. WPLN bank; atau

    3. WPLN berbentuk dana pensiun



 

Referensi:

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda