FORUM

Aset perusahaan atas Nama Direksi dan Penarikan Modal

User / Member Content
Suprianto

23 Oct 2017 | 12:41


Dear Pajakku,


1. PT A, membeli aset (tanah dan bangungan) pada tahun 2015, namun pada akte pembelian dan kepemilikan tanah atas nama Direksi (pemegang saham) (aset tersebut kemudian dilaporkan pada SPT Tahunan PT A tahun 2015 dam 2016). Secara perpajakan. apakah PT A telah menyalahi peraturan, dan apakah ada aturan yang mengatur / berkaitan dengan kasus ini?

2. Pemegang Saham PT A, bermaksud untuk menarik sejumlah modal yang telah disetorkan, apakah penarikan modal yang telah disetorkan termasuk dalam objek pph?

Terimakasih



 
Moderator

24 Oct 2017 | 00:05


Dalam hal ini, pada tahun 2015 telah terjadi penyertaan modal pada suatu badan berupa pengalihan harta.

Tanggapan atas pertanyaan no 1:

Untuk mengetahui apakah WP menyalahi/ mematuhi peraturan perpajakan, dapat dilakukan evaluasi apakah Pihak-pihak tersebut telah melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait transaksi tersebut, sebagai berikut:
 
1. membukukan penyertaan modal sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (5) UU PPh, yaitu:
"Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c [harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal], maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut."
 
2. Badan (PT) yang menerima setoran modal berupa aktiva tetap melakukan pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf angka 6) UU BPHTB beserta penjelasannya:
"Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. Pemindahan hak karena:...
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;"

 
"Penjelasan: Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut."
 
3. Dilakukan balik nama atas aktiva tersebut dari semula atas nama pemegang saham menjadi ke atas nama WP Badan, dan membuat akta perubahan anggaran dasar Perseroan (perubahan setoran modal).
 
Tanggapan atas pertanyaan no 2:

Kami memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait kondisi penarikan penyertaan modal, apakah yang dimaksud adalah mekanisme treasury stock? Jika demikian, sedikitnya diperlukan informasi:
1. nilai par saham yang ditarik
2. nilai penarikan kembali saham tersebut
3. nilai investasi pemegang saham
 
Referensi:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000.
Moderator

25 Oct 2017 | 17:27


Dalam hal saham yang ditarik senilai harga parm, maka tidak ada PPh terhutang.
Moderator

22 Nov 2017 | 22:17


1. Pajak Penghasilan (PPh)
Sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf D UU PPh:
Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;

 
Dengan demikian, transaksi tersebut dikenakan PPh Final.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPN
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Dengan demikian, transaksi tersebut dikenakan PPN.
 
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU BPHTB:
Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
Dengan demikian, transaksi tersebut dikenakan BPHTB.
 
Suprianto

24 Oct 2017 | 17:45


Dear Moderatror,

Bukan, yang dimaksud disini "PT A mempunyai modal 5M terdiri dari Tuan B 2,5 M, dan Tuan C 2,5M. Kemudian, Tuan B ingin menarik modal sejumlah 1M dan telah mandapat persetujuan dari pemegang saham lainnya, dengan merubah anggaran dasar menjadi 4 M pada PT tersebut pada akte"?


Terimakasih