FORUM

PPh Final atas Jasa Konstruksi

User / Member Content
Moderator

25 Oct 2017 | 17:11


PPh Final atas Jasa Konstruksi



Berikut ikhtisar Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Jasa Kontruksi

 
  1. Definisi
     

    1. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

    2. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

    3. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).

    4. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

    5. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang pribadi atau badan termasuk BUT, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

    6. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.


  1. Objek PPh Final

   

    Objek PPh Final adalah penghasilan jasa konstruksi.


  1. Tarif Pajak Penghasilan

 

Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

  1. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;

  2. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

  3. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

  4. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan

  5. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.


  1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Final atas Jasa Kontruksi adalah jumlah pembayaran/ penerimaan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai


  1. Saat Terutang

 

Saat terutangnya PPh atas Jasa Konstruksi adalah pada saat pembayaran


  1. Mekanisme Pembayaran atau penyetoran PPh

 

Mekanisme Pembayaran atau penyetoran PPh Final atas jasa konstruksi:

  1. Dipotong PPh Final, pada saat pembayaran, jika Pengguna Jasa adalah Pemotong Pajak;

  2. Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, jika pengguna Jasa bukan Pemotong Pajak.


  1. Tanggal Penyetoran

 

Tanggal Penyetoran PPh Final atas Jasa Konstruksi:

    1. Jika dipotong oleh Pengguna Jasa (Pemotong Pajak), disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan,

    2. Jika disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke kas negara, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran.


  1. Tanggal Pelaporan

 

SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)  dilaporkan oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.



 

Referensi:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

  3. Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebagaimana telah diubah dengan PMK-153/PMK.03/2009.