FORUM

Penerimaan Pendapatan Komisi dari Perusahaan Luar negeri

User / Member Content
Ferry

27 Oct 2017 | 16:17


Dear Pajakku,

PT. A pada tahun 2016 memiliki pendapatan tahunan dibawah 4,8 Milyar sehingga pada tahun 2016 PT. A menganut PP 46. Pada tahun 2017 PT. A juga masih menganut PP 46. Namun pada tahun 2017 PT A mendapatkan pendapatan berupa pendapatan komisi dari PT B yang perusahaannya berada diluar negeri. 

pertanyaan :
- dalam kasus ini PPh apakah yang terutang oleh PT A? apakah 4 ayat 2 bruto yang bertarif 1% atau PPh 25?

Terimakasih
Moderator

29 Oct 2017 | 21:31


1. Sesuai Huruf E angka 3 SE-42/PJ/2013:

"Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada butir 2 huruf b ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:...
b. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;... "

 
Dengan demikian Pengenaan PPh atas Penghasilan Luar Negeri dikecualikan dari pengenaan PPh Final sesuai PP-46/2013 atau dengan kata lain, pengenaan pajaknya sesuai mekanisme PPh Pasal 25/29.
 
Referensi:
  • SE-42/Pj/2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Moderator

30 Oct 2017 | 22:03


1. Dalam menghitung PPh Pasal 25/29 terhutang yang menjadi Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah Penghasilan Neto Fiskal dikurangi Kompensasi Kerugian. Penghasilan Neto Fiskal adalah Penghasilan Bruto dikurangi Biaya-biaya yang dapat dikurangkan (termasuk biaya operasional tetapi kecuali yang berkaitan dengan penghasilan yang merupakan objek PPh Final (cth: PP-46/2013) dan penghasilan yang bukan merupakan Objek PPh.
 
2. Tarif penghitungan PPh Pasal 25/29 antara lain:
a. Jika Perusahaan Tbk, tarif sesuai pasal 17 ayat (2b) UU PPh = 20%
b. Jika non Tbk, dan omset dibawah Rp 50 milyar, tarif sesuai pasal 31E UU PPh = 12.5% dikalikan dengan PKP atas Penghasilan Bruto sampai dengan Rp 4,8 milyar, dan 25% dikalikan dengan PKP atas Penghasilan Bruto di atas Rp 4,8 milyar
c. Jika Badan tidak memenuhi persyaratan a dan b, maka tarif sesuai pasal 17 ayat (2a) UU PPh = 25%.
 
3. Sesuai Pasal 3 ayat (2) KEP-537/PJ./2000:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan [PPh Pasal 25] adalah jumlah penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut.

Sementara pada Pasal 1 huruf d, diatur bahwa:
Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/ piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.
 
Jadi, untuk menjawab pertanyaan apakah Penghasilan dari LN itu membawa konsekwensi setoran angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya, tergantung apakah penghasilan itu teratur atau tidak. Silahkan dievaluasi sesuai dengan kriteria di atas.

Referensi:
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu
Moderator

01 Nov 2017 | 16:03


Penghitungan yang benar adalah Opsi B:
b. 4,8 Milyar / 5 Milyar * 1 milyar = 960.000.000 (yang mendapat fasilitas 12,5%)
    960.000.000 * 12,5% = 120.000.000
    40.000.000 * 25%      =  10.000.000  +
                                          130.000.000
Moderator

03 Nov 2017 | 21:13


Originally posted by Ferry :
Dear Moderator,

Bila seperti contoh kasus sebelumnya dimana pendapatan operasional sebesar 4 Milyar dan pendapatan luar negeri sebesar 1 Milyar (secara total sudah melebihi 4,8 Milyar), apakah ditahun depan PT A masih menggunakan PP 46 atau harus menggunakan PPh 25/29 ?

Terima kasih 

Secara umum, pada tahun berikutnya menggunakan mekanisme PP-46/2013. Akan tetapi, apabila penghasilan dari LN dianggap teratur (diasumsikan berulang di tahun akan datang), tetap dilakukan angsuran PPh Pasal 25.
Ferry

30 Oct 2017 | 16:56


Dear Moderator,

Dalam kasus ini misalnya pendapatan komisi PT. A adalah 5,2 Milyar dan pendapatan bruto PT. A adalah 2 Milyar

Pertanyaan :
- apakah dasar pengenaan perhitungan PPh 29 menggunakan angka 5,2 Milyar atau setelah dikurangi beban - beban operasional ?
- bagaimanakah peraturan tarif untuk perhitungan PPh pasal 29 ?
- apakah PT. A perlu untuk melakukan angsuran PPh 25 untuk tahun pajak berikutnya?

Terima kasih
Ferry

01 Nov 2017 | 12:38


Dear Moderator,

Apabila PT A memiliki Pendapatan dalam negeri sebesar 4 Milyar dan Pendapatan Luar Negeri 1 Milyar. Pendapatan dalam negeri tersebut sudah melakukan kewajiban penyetoran PPh 4ayat2 bruto 1% secara berkala. untuk mempermudah perhitungan beban operasional dan kredit pajak luar negeri ditiadakan. Bagaimanakah seharusnya PPh 29 atas pendapatan luar negeri yang harus dibayar oleh PT A?

a. 1 milyar x 12,5% = 125.000.000 
b. 4,8 Milyar / 5 Milyar * 1 milyar = 960.000.000 (yang mendapat fasilitas 12,5%)
    960.000.000 * 12,5% = 120.000.000
    40.000.000 * 25%      =  10.000.000  +
                                          130.000.000

Terima kasih
Ferry

03 Nov 2017 | 14:45


Dear Moderator,

Bila seperti contoh kasus sebelumnya dimana pendapatan operasional sebesar 4 Milyar dan pendapatan luar negeri sebesar 1 Milyar (secara total sudah melebihi 4,8 Milyar), apakah ditahun depan PT A masih menggunakan PP 46 atau harus menggunakan PPh 25/29 ?

Terima kasih 
Septy Hadi

11 Aug 2018 | 15:08


Dear Moderator,

Apabila komisi penjualan yang diterima dari perusahaan di Luar Negeri merupakan hasil dari kegiatan usaha di Indonesia, contohnya adalah membantu menjual produk di Indonesia, Apakah bisa dikategorikan sebagai penghasilan dalam negeri ?