Olah Pajak Kapan Saja di Mana Saja

Batas Akhir Pelaporan SPT Bea Meterai Masa Oktober 2024

Batas Akhir Pelaporan SPT Bea Meterai Masa Oktober 2024

Batas Akhir Pelaporan SPT PPh Masa Oktober 2024

Batas Akhir Pelaporan SPT PPh Masa Oktober 2024

Batas Akhir Penyetoran PPh Pasal 25 &amp; Setor Sendiri Masa Oktober 2024

Batas Akhir Penyetoran PPh Pasal 25 & Setor Sendiri Masa Oktober 2024

Batas Akhir Penyetoran PPh Masa Oktober 2024

Batas Akhir Penyetoran PPh Masa Oktober 2024

Dengan diperkenalkannya Coretax yang merupakan sistem administrasi pajak terbaru oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat perubahan yang penting untuk diketahui terkait cara wajib pajak melaporkan dan mengelola kewajiban perpajakan. Salah satu perubahan utama adalah pengadopsian format file XML sebagai standar dalam impor data perpajakan. Artikel ini akan menjelaskan mengenai perubahan format dokumen, penambahan validasi data, dan panduan penggunaan template XML serta converter Excel ke XML dalam Coretax DJP.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Apa Itu Coretax?</h2>&nbsp;Coretax merupakan sistem administrasi pajak baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan pajak. Sistem ini mengadopsi format file XML (Extensible Markup Language) untuk impor data, menggantikan format yang sebelumnya digunakan seperti CSV dan PDF.&nbsp;Mengapa XML? File XML dikenal lebih fleksibel dan mendukung validasi data yang lebih ketat, sehingga dapat meminimalkan kesalahan input serta mempermudah integrasi data antar sistem. Dengan beralih ke XML, diharapkan proses pelaporan pajak menjadi lebih efisien dan akurat.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/21029ea1-d6e7-47e0-9765-a54795c34c0e/Rangkuman-Isi-PMK-81-2024-tentang-Pelaksanaan-Sistem-Inti-Administrasi-Perpajakan-Coretax-(CTAS)">Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)</a></h3>&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">&nbsp;</h2><h2 style="text-align:justify;">Perubahan Format Dokumen&nbsp;</h2>&nbsp;Implementasi Coretax membawa perubahan pada format dokumen yang digunakan oleh wajib pajak, khususnya dalam pelaporan pajak badan. Berikut beberapa perubahan yang telah diimplementasikan:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Dari CSV ke XML: Beberapa dokumen yang sebelumnya dilaporkan dalam format CSV, kini harus diserahkan dalam bentuk XML, seperti:<ul><li style="text-align:justify;">Bukti Potong (misalnya, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26).</li><li style="text-align:justify;">Faktur Pajak.</li><li style="text-align:justify;">Lampiran SPT Badan, seperti Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal serta Daftar Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa.</li></ul></li></ul>&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Dari PDF ke XML: Beberapa dokumen yang sebelumnya dalam format PDF kini juga dialihkan ke format XML, termasuk:<ul><li style="text-align:justify;">Daftar Biaya Promosi dan Entertainment.</li><li style="text-align:justify;">Daftar Piutang Tak Tertagih.</li></ul></li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Perubahan Struktur Data dan Penambahan Validasi</h2>&nbsp;Dalam skema baru ini, terdapat beberapa penambahan elemen data dan validasi yang lebih ketat. Berikut perubahan penting yang wajib diketahui oleh para pengguna:&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">a. Penambahan Kode NITKU</h3>&nbsp;NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) adalah elemen baru yang harus dicantumkan dalam dokumen XML untuk mengidentifikasi lokasi usaha wajib pajak. Penambahan kode ini bertujuan untuk memperjelas informasi mengenai tempat usaha yang terdaftar.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">b. Validasi Data Tambahan</h3>&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kini harus diisi dan divalidasi dengan lebih ketat.</li><li style="text-align:justify;">Kode Objek Pajak yang sesuai dengan reference code yang ditentukan DJP.</li><li style="text-align:justify;">Tarif Pajak harus disesuaikan dengan Kode Objek Pajak yang relevan.</li><li style="text-align:justify;">Elemen data lain, seperti kode, jenis, dan kelompok harta serta metode penyusutan/amortisasi pada daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, juga harus diisi dengan benar.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Cara Menggunakan Template XML dan Converter Excel ke XML</h2>&nbsp;Untuk mempermudah transisi ke sistem Coretax, DJP telah menyediakan template XML dan converter dari Excel ke XML. Alat ini dapat diunduh secara gratis melalui situs web DJP di <a href="https://www.pajak.go.id/reformdjp/coretax/template-xml-dan-converter-excel-ke-xml">https://www.pajak.go.id/reformdjp/coretax/template-xml-dan-converter-excel-ke-xml</a>. Berikut langkah-langkah yang dapat diikuti oleh wajib pajak:&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">a. Mengunduh Template dan Converter</h3>&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Buka halaman resmi DJP di link yang telah disediakan.</li><li style="text-align:justify;">Unduh template XML yang sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti:<ul><li style="text-align:justify;">Bukti Potong PPh Pasal 21/26: Terdapat berbagai jenis bukti potong, seperti BPMP (Bukti Potong Bulanan Pegawai Tetap), BPA1 (Bukti Potong A1), BPA2 (Bukti Potong A2), dan BP26 (Bukti Potong PPh Pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri).</li><li style="text-align:justify;">Bukti Potong Unifikasi: Terdapat template untuk BPPU (Bukti Potong/Pungut Unifikasi) dan BPNR (Bukti Potong Nonresiden).</li></ul></li></ol>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">b. Konversi Data dari Excel ke XML</h3>&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Masukkan data ke dalam format Excel sesuai template yang telah diunduh.</li><li style="text-align:justify;">Gunakan converter yang disediakan DJP untuk mengonversi file Excel tersebut menjadi file XML.</li><li style="text-align:justify;">Pastikan semua data telah terisi dengan benar dan validasi dilakukan sebelum mengunggahnya ke sistem Coretax.</li></ol>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Manfaat Penggunaan Format XML dalam Coretax</h2>&nbsp;Penggunaan format XML dalam sistem baru Coretax membawa sejumlah manfaat, antara lain:<ul><li style="text-align:justify;">Minimalkan Kesalahan Input: Dengan validasi data yang lebih ketat, peluang kesalahan dalam pelaporan pajak dapat diminimalkan.</li><li style="text-align:justify;">Efisiensi dan Otomatisasi: Data dalam format XML lebih mudah diintegrasikan dengan sistem otomatis, sehingga mempercepat proses pelaporan dan pengolahan data.</li><li style="text-align:justify;">Fleksibilitas Data: XML memungkinkan struktur data yang lebih fleksibel, sehingga lebih mudah untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda-beda.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/e23521de-e84e-4bc3-b0ae-8af83facaeee/Ini-Keuntungan-Menggunakan-XBRL-dalam-Pelaporan-Keuangan-di-Coretax">Ini Keuntungan Menggunakan XBRL dalam Pelaporan Keuangan di Coretax</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Persiapan Wajib Pajak Menghadapi Implementasi Coretax</h2>&nbsp;Untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi transisi ini, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh wajib pajak:<ul><li style="text-align:justify;">Pelatihan Internal: Pastikan tim keuangan dan pajak di perusahaan Anda telah mendapatkan pelatihan terkait penggunaan template XML dan converter Excel ke XML.</li><li style="text-align:justify;">Audit Data: Lakukan audit internal terhadap data yang akan diunggah ke sistem Coretax untuk memastikan kesesuaiannya dengan format baru.</li><li style="text-align:justify;">Integrasi Sistem: Bagi perusahaan yang menggunakan software ERP, pastikan sistem Anda sudah terintegrasi dengan format XML yang dibutuhkan.</li></ul>&nbsp;Implementasi Coretax oleh DJP merupakan langkah maju dalam reformasi administrasi pajak di Indonesia. Dengan beralih ke format XML, diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah dalam melaporkan kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu. Meskipun terdapat beberapa perubahan dalam format dokumen dan validasi data, DJP telah menyediakan alat bantu berupa template dan converter untuk mempermudah transisi.&nbsp;Dengan memahami perubahan ini dan mempersiapkan diri dengan baik, wajib pajak dapat memanfaatkan sistem Coretax secara optimal, sehingga pelaporan pajak menjadi lebih efisien dan akurat.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Artikel ini akan menjelaskan mengenai perubahan format dokumen, penambahan validasi data, dan panduan penggunaan template XML serta converter Excel ke XML dalam Coretax DJP. 

Simak Perubahan Format Pelaporan Pajak dengan XML di Sistem Coretax DJP

Ketentuan terkait pajak natura atau kenikmatan telah tertuang dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/c555a160-20ba-4b90-9425-e85b2471c831/PER_MENKEU/66%20TAHUN%202023">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023</a>. Pada Pasal 2 ayat (6) beleid tersebut disebutkan bahwa pemberi penghasilan wajib melaporkan biaya natura/kenikmatan dalam SPT Tahunan PPh. Akan tetapi, dalam PMK 66/2023 belum terdapat format terkait imbalan natura.&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Ketentuan Daftar Nominatif Natura</h2>&nbsp;Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku regulator telah menerbitkan Nota Dinas Nomor ND-14/PJ/PJ.02/2024 yang mengatur bentuk daftar nominatif biaya pemberian natura serta kenikmatan yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan pemberi kerja. Ada dua jenis daftar nominatif atas biaya pemberian natura dan kenikmatan, yaitu biaya imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan dan biaya imbalan sehubungan dengan pekerja yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/aadc4a5c-dbff-452a-adfc-717d9c8c34e5/Cara-Hitung-Objek-Kena-Pajak-Natura-dan-Kenikmatan">Cara Hitung Objek Kena Pajak Natura dan Kenikmatan</a></h3>&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Format Daftar Nominatif Natura</h2>&nbsp;<figure class="table"><table><tbody><tr><td rowspan="2">No</td><td colspan="7">Data Penerima</td><td colspan="2">Pemotongan PPh</td></tr><tr><td>Nama</td><td>NPWP</td><td>Alamat</td><td>Tanggal</td><td>Bentuk dan Jenis Biaya</td><td>Jumlah (Rp)</td><td>Keterangan</td><td>Jumlah PPh</td><td>Nomor Bukti Potong</td></tr><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td><td>(8)</td><td>(9)</td><td>(10)</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp;&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Nomor 1 diisi dengan nomor urut</li><li style="text-align:justify;">Nomor 2 diisi dengan nama penyedia jasa atau pegawai penerima imbalan berbentuk natura atau kenikmatan&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Nomor 3 diisi dengan NPWP penyedia jasa atau pegawai</li><li style="text-align:justify;">Nomor 4 diisi dengan Alamat penyedia jasa atau pegawai</li><li style="text-align:justify;">Nomor 5 diisi dengan tanggal pengalihan hak naturan atau tanggal penyerahan hak pemanfaatan untuk kenikmatan untuk penerima natura atau kenikmatan adalah penyedia jasa atau pegatai yang naturanya bersifat tidak teratur. Jika imbalan berbentuk natura atau kenikmatan diberikan secara teratur kepada pegawai, diisi dengan tanggal pengalihan hak untuk natura atau tanggal terakhir penyerahan bagian hak pemanfaatan untuk kenikmatan</li><li style="text-align:justify;">Nomor 6 diisi dengan frasa ‘natura dan/atau kenikmatan’</li><li style="text-align:justify;">Nomor 7 diisi dengan nilai natura atau kenikmatan</li><li style="text-align:justify;">Nomor 8 diisi dengan bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan, akun biaya yang digunakan untuk mencatat pemberian natura atau kenikmatan, serta status objek atau nonobjek PPh dari natura atau kenikmatan tersebut</li><li style="text-align:justify;">Nomor 9 diisi dengan nilai pemotongan PPh yang berkaitan dengan penggantian atau imbalan berbentuk natura dan kenikmatan</li><li style="text-align:justify;">Nomor 10 diisi dengan nomor bukti potong PPh yang berkaitan dengan imbalan berbentuk natura atau kenikmatan. Jika penerima natura atau kenikmatan adalah pegawai tetap, diisi dengan nomor bukti pemotongan form 1721-A1</li></ol>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Ketentuan terkait pajak natura atau kenikmatan telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023.

Daftar Nominatif Natura atau Kenikmatan Sesuai Ketentuan DJP

Dalam beberapa waktu terakhir, penipuan dengan modus spoofing yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin marak. Salah satu bentuknya adalah pengiriman email yang seolah-olah berasal dari DJP dengan domain @pajak.go.id.

Waspadai Penipuan Email Spoofing yang Mengatasnamakan DJP

Pemerintah Indonesia kini tengah menghadapi tantangan besar dalam mengejar target penerimaan pajak tahun 2024 di tengah kondisi ekonomi yang melambat, baik di tingkat global maupun domestik. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai serius mengeksplorasi potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi bayangan atau yang lebih dikenal dengan "shadow economy". Penugasan khusus ini kini menjadi tanggung jawab Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, yang ditugasi merumuskan strategi intensif guna mengoptimalkan pajak dari sektor yang selama ini tidak tersentuh oleh negara.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Lesunya Penerimaan Pajak Menjadi Tantangan di Akhir Tahun</h2>&nbsp;Berdasarkan laporan dari Kompas.id, hingga 31 Oktober 2024, penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.517,53 triliun atau sekitar 76,3 persen dari target tahunan sebesar Rp 1.988,9 triliun. Dengan sisa waktu yang tinggal dua bulan, pertumbuhan penerimaan pajak tercatat negatif sebesar minus 0,4 persen. Kondisi ini menunjukkan tantangan besar bagi pemerintah dalam mencapai target APBN di tengah penurunan harga komoditas seperti minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara.&nbsp;Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa tahun 2024 adalah tahun yang sangat berat dalam hal penerimaan pajak. Menurutnya, harga-harga komoditas yang melemah memberikan dampak langsung pada setoran pajak. Penurunan setoran pajak ini terutama dirasakan dari sektor industri pengolahan dan pertambangan yang memperlihatkan kelesuan ekonomi secara keseluruhan. Data dari Kemenkeu menunjukkan, pajak dari sektor pengolahan terkontraksi minus 6,3 persen, sementara sektor pertambangan mengalami kontraksi lebih besar yakni minus 41,4 persen secara neto.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63e329e0b577d80e80090286/Apa-Itu-Shadow-Economy-">Apa Itu Shadow Economy?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Potensi Pajak dari Aktivitas Ilegal</h2>&nbsp;Melihat lesunya kinerja pajak, pemerintah mulai mengarahkan perhatian pada aktivitas ekonomi bayangan sebagai sumber penerimaan pajak yang potensial. Arahan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo, yang meminta agar Kemenkeu dapat mengeksplorasi pajak dari aktivitas ekonomi ilegal dan sektor informal yang belum terpantau.&nbsp;Shadow economy mencakup berbagai aktivitas, termasuk produksi bawah tanah yang sifatnya legal namun disembunyikan dari otoritas, produksi ilegal yang menghasilkan barang atau jasa bertentangan dengan hukum, serta aktivitas informal berskala kecil yang tidak tercatat. Anggito Abimanyu menegaskan bahwa pihaknya tengah menyusun roadmap yang lebih terperinci untuk memetakan potensi pajak dari sektor ini. Ia menyebutkan, strategi baru yang dirancang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan rasio pajak pada tahun 2025.&nbsp;Dalam sebuah kuliah umum di Universitas Gadjah Mada pada akhir Oktober lalu, Anggito menjelaskan bahwa sektor ekonomi bawah tanah yang berpotensi dipajaki termasuk judi daring serta aktivitas ekonomi ekstraktif yang sering lolos dari pengawasan pemerintah. Pihaknya berfokus pada memutakhirkan strategi yang ada dengan memetakan sumber baru dari kegiatan ekonomi tidak tercatat tersebut.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tekanan Ekonomi dan Kebutuhan Belanja Negara yang Ekspansif</h2>&nbsp;Dengan kondisi penerimaan pajak yang seret, rasio pajak hingga akhir Oktober 2024 hanya mencapai 10,02 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rasio pajak tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,31 persen. Menyadari pentingnya memperbaiki kinerja penerimaan, Kemenkeu kini menyiapkan langkah-langkah inovatif untuk memperluas basis pajak tanpa harus menaikkan tarif secara langsung.&nbsp;Anggito menegaskan bahwa strategi memajaki shadow economy ini diharapkan bisa membantu meningkatkan penerimaan pajak, terutama untuk mendukung belanja negara yang semakin ekspansif. Pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya mengejar target jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi penerimaan negara guna memenuhi kebutuhan pembiayaan yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/search?keyword=shadow%20economy&amp;page=0&amp;size=12">Pajak dari Judi Online: Tantangan dan Upaya DJP Menghadapi Shadow Economy</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Kritik DPR</h2>&nbsp;Namun, langkah pemerintah untuk mengejar pajak dari sektor ilegal ini mendapat perhatian serius dari Komisi XI DPR. Dalam rapat dengan Kemenkeu, beberapa anggota dewan, termasuk Muhammad Kholid dari Fraksi PKS, meminta agar pemerintah lebih memperjelas definisi dan objek pajak yang akan dibidik dari sektor shadow economy ini.&nbsp;Kholid mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dan lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan pajak terhadap aktivitas yang kontroversial. Menurutnya, menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada awal tahun 2025 harus dipertimbangkan dengan matang mengingat kondisi daya beli masyarakat yang sedang melemah.&nbsp;Selain itu, para anggota dewan juga mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada perluasan basis pajak ketimbang sekadar menaikkan tarif. Mereka berpendapat bahwa peningkatan tax ratio dapat dicapai dengan cara yang lebih bijak, yaitu dengan memperluas cakupan objek pajak serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang belum terdaftar.<h2 style="text-align:justify;">&nbsp;</h2>&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Pentingnya Membangun Fondasi Pajak yang Berkelanjutan</h2>&nbsp;Upaya Kemenkeu dalam mengejar potensi pajak dari shadow economy menjadi langkah yang berani dan strategis di tengah lesunya perekonomian nasional. Namun, strategi ini harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kontroversi atau dampak negatif terhadap sektor-sektor lain yang telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.&nbsp;Dengan sisa waktu yang terbatas di tahun 2024, Kemenkeu perlu memastikan bahwa strategi baru ini dapat diimplementasikan dengan baik, tanpa membebani masyarakat yang sedang terdampak oleh penurunan daya beli. Pemerintah berharap dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo dan kepemimpinan Anggito Abimanyu, penerimaan pajak pada 2025 akan meningkat secara signifikan, membuka peluang untuk mendukung belanja negara yang lebih ekspansif.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai serius mengeksplorasi potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi bayangan atau yang lebih dikenal dengan "shadow economy". 

Wamenkeu Anggito Ditugaskan Kejar Potensi Pajak dari Aktivitas Ilegal

Polemik pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas susu impor tengah menjadi sorotan di Indonesia. Para peternak dan pengepul susu lokal di Jawa Timur dan Jawa Tengah melakukan aksi protes yang kemudian viral di media sosial dengan membuang susu segar hasil panen mereka. Mereka menuding kebijakan pemerintah yang membebaskan pajak pada susu impor membuat susu lokal kalah bersaing di pasaran.&nbsp;Di tengah meningkatnya protes dari peternak, pemerintah merespon dengan pernyataan bahwa kebijakan tersebut diterapkan atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, kontroversi seputar dampak ekonomi dan kebijakan perpajakan ini terus memanas hingga memicu diskusi yang lebih luas tentang keberlanjutan industri susu lokal.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Kebijakan Pembebasan Pajak Susu Impor</h2>&nbsp;Kebijakan pembebasan PPN atas susu impor diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12724/PP/49-TAHUN-2022">Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022</a>. Aturan tersebut mencantumkan bahwa susu termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pemerintah membebaskan PPN atas produk ini.<h2>&nbsp;</h2>&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/7f81d8e0-6def-4d4e-8c1e-de086250b0c5/Perbedaan-Ketentuan-PPN-Pakan-Ternak-dan-Hewan-Peliharaan">Perbedaan Ketentuan PPN Pakan Ternak dan Hewan Peliharaan</a></h3>&nbsp;&nbsp;Dikutip dari CNN Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 (2) huruf (i) <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12724/PP/49-TAHUN-2022">PP 49/2022</a>, susu dianggap sebagai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan tingkat pemenuhan kebutuhan yang tinggi. Oleh karena itu, demi mendukung akses masyarakat terhadap nutrisi yang lebih terjangkau, pemerintah memutuskan untuk membebaskan pajak pada susu, baik impor maupun lokal.&nbsp;Namun, hal ini justru menuai kritik dari para peternak sapi perah di Indonesia yang merasa dirugikan. Salah satu peternak asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto, mengeluhkan bahwa industri lebih memilih susu impor karena harga yang lebih murah, sehingga berdampak pada penurunan permintaan susu lokal.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Peternak Lokal Merugi, Susu Impor Dominasi Pasar?</h2>&nbsp;Protes dari peternak lokal tidak muncul tanpa alasan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, sekitar 80% konsumsi susu di Indonesia berasal dari produk impor. Dari total kebutuhan susu nasional sebesar 4,4 juta ton per tahun, hanya 20% yang dipenuhi oleh produksi lokal. Dari porsi tersebut, sekitar 71% berasal dari koperasi susu di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat dan Jawa Timur.&nbsp;Budi Arie juga menambahkan bahwa impor susu, terutama dari Australia dan Selandia Baru, tidak dikenakan bea masuk karena adanya perjanjian perdagangan bebas, seperti ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). Kondisi ini membuat harga susu impor setidaknya 5% lebih murah dibandingkan dengan produk lokal.&nbsp;Hal ini berdampak langsung pada para peternak di Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan harga susu impor. Dengan harga jual susu lokal yang lebih tinggi akibat biaya produksi yang juga tinggi, peternak kecil dan koperasi susu menjadi pihak yang paling terdampak.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Pembebasan PPN yang Kontroversial</h2>&nbsp;Meskipun pemerintah menyatakan bahwa baik susu lokal maupun impor dibebaskan dari PPN, para peternak lokal tetap merasa dirugikan. Menurut keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, yang dikutip dari CNBC Indonesia, kebijakan ini diterapkan untuk memastikan bahwa susu sebagai kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.&nbsp;Namun, pembebasan pajak ini dianggap tidak sepenuhnya adil bagi industri susu lokal. Dalam pernyataan terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menegaskan bahwa kebijakan perpajakan berlaku sama untuk produk lokal dan impor. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian perdagangan bebas telah memberikan keuntungan lebih bagi produsen susu impor.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Dilema Antara Kebutuhan Publik dan Keberlanjutan Industri Lokal</h2>&nbsp;Pembebasan PPN untuk susu impor merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya susu yang dianggap penting untuk asupan gizi masyarakat. Namun, kebijakan ini harus ditinjau ulang jika melihat dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan peternak lokal.&nbsp;Sektor peternakan sapi perah di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya produktivitas sapi, hingga tingginya biaya pakan dan operasional. Ketergantungan terhadap impor tidak hanya mengancam keberlanjutan industri susu lokal, tetapi juga berpotensi melemahkan kemandirian pangan Indonesia.&nbsp;Menurut Bayu Aji, salah satu peternak yang memprotes kebijakan ini, pemerintah seharusnya memperketat regulasi impor serta memberikan insentif pajak atau subsidi bagi peternak lokal untuk membantu mereka tetap kompetitif. Ia mengatakan jika kondisi bertahan terus seperti ini, industri susu lokal bisa mati perlahan.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/e89ddd17-d8fc-4c1c-be16-fae12b297216/Pemerintah-Mulai-Susun-Wacana-Insentif-Pajak-Family-Office">Pemerintah Mulai Susun Wacana Insentif Pajak Family Office</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Solusi yang Diperlukan: Revisi Kebijakan Pajak dan Dukungan Bagi Peternak Lokal</h2>&nbsp;Untuk mengatasi polemik ini, para ahli ekonomi dan pelaku industri menyarankan beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Peninjauan Ulang Pembebasan PPN: Pemerintah bisa mempertimbangkan pembebasan PPN yang lebih selektif, misalnya hanya untuk produk susu tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.</li><li style="text-align:justify;">Subsidi dan Insentif Pajak: Memberikan insentif pajak bagi peternak lokal untuk meningkatkan daya saing dengan produk impor, termasuk subsidi untuk pakan dan peralatan produksi.</li><li style="text-align:justify;">Penguatan Koperasi Susu: Meningkatkan dukungan terhadap koperasi-koperasi susu di daerah, termasuk penyediaan fasilitas teknologi yang lebih modern untuk meningkatkan produktivitas.</li><li style="text-align:justify;">Pengawasan Impor yang Lebih Ketat: Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap produk impor agar tidak ada penyalahgunaan kebijakan perdagangan bebas.</li></ol>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Urgensi Menjaga Keseimbangan antara Keterjangkauan dan Kemandirian</h2>&nbsp;Polemik pembebasan PPN atas susu impor menunjukkan dilema antara menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan industri lokal. Di satu sisi, kebijakan ini dapat membantu masyarakat mendapatkan susu dengan harga lebih murah, namun di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi mematikan usaha peternakan lokal yang masih berjuang untuk bertahan.&nbsp;Ke depannya, perlu ada langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan susu dengan harga terjangkau, tetapi juga mempertahankan kemandirian industri susu lokal agar tetap berkontribusi pada perekonomian nasional.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Di tengah meningkatnya protes dari peternak, pemerintah merespon dengan pernyataan bahwa kebijakan tersebut diterapkan atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, kontroversi seputar dampak ekonomi dan kebijakan perpajakan ini terus memanas hingga memicu diskusi yang lebih luas tentang keberlanjutan industri susu lokal.

Polemik Pembebasan Pajak Susu Impor

<h2 style="text-align:justify;">Menghadapi Tantangan Ekonomi pada Industri Padat Karya</h2>&nbsp;Pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi industri padat karya. Langkah ini diambil guna merespons kondisi ekonomi yang menantang di sektor tersebut. Industri padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja sedang berada dalam tekanan berat, terutama setelah melewati pandemi COVID-19. Sektor ini diharapkan bisa mendapatkan insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.&nbsp;Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menjelaskan bahwa pemerintah telah menerima berbagai masukan dari para pelaku industri, terutama dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), terkait kemungkinan pemberian insentif PPh 21 yang akan ditanggung pemerintah (DTP). Pemerintah saat ini sedang membahas usulan tersebut dengan serius untuk menemukan solusi terbaik.<h2 style="text-align:justify;">&nbsp;</h2>&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)</h2>&nbsp;Dalam keterangannya kepada media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024), Anwar Sanusi mengatakan pemerintah telah menerima usulan dari Apindo mengenai pentingnya pembebasan PPh 21 untuk industri padat karya, dengan tujuan membantu perusahaan mempertahankan daya saing dan memberikan angin segar pada perekonomian. Pemerintah akan mempertimbangkan seluruh opsi yang diajukan sebelum menetapkan keputusan akhir.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/5e9f88d3-ffcb-44f8-aa75-ebefb4b69493/Strategi-Mitigasi-Praktik-Transfer-Pricing-dalam-Industri-Logistik-dan-Freight-Forwarding">Strategi Mitigasi Praktik Transfer Pricing dalam Industri Logistik dan Freight Forwarding</a></h3>&nbsp;Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, tidak memberikan pernyataan rinci mengenai rencana ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan terkait PPh 21 masih dalam tahap pembahasan internal dan belum ada keputusan final. Pernyataan Suahasil ini memperlihatkan sikap kehati-hatian pemerintah dalam menentukan arah kebijakan perpajakan bagi industri padat karya.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Harapan Industri Terhadap Insentif PPh 21</h2>&nbsp;Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto, menyatakan bahwa stimulus berupa keringanan atau pembebasan PPh 21 bagi karyawan sektor padat karya dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada ekonomi nasional. Menurutnya, langkah tersebut akan mampu mendorong daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sedang mengalami tekanan.&nbsp;Anne mengingatkan bahwa kebijakan serupa pernah diterapkan selama pandemi COVID-19 dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. Insentif tersebut terbukti memberikan ruang bagi masyarakat untuk memiliki daya beli yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mendukung aktivitas ekonomi. Anne menjelaskan bahwa Apindo telah mengajukan usulan kepada pemerintah, terutama kepada Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian, untuk memberikan kebijakan serupa. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu respon konkret dari pemerintah atas usulan tersebut.<h2 style="text-align:justify;">&nbsp;</h2>&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Pengaruh Pembebasan PPh 21 bagi Ekonomi Nasional</h2>&nbsp;Menurut Anne, pemberian insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah lebih efektif dalam menstimulasi ekonomi dibandingkan dengan bantuan sosial (bansos). Menurutnya, melalui kebijakan ini, pekerja bisa menggunakan penghasilan tanpa potongan PPh 21 untuk kebutuhan sehari-hari, yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan memutar roda ekonomi.&nbsp;Selain itu, Anne berpendapat bahwa pembebasan pajak bagi karyawan sektor padat karya dapat menjadi stimulus yang lebih terarah dibandingkan dengan program bansos. Jika insentif tersebut diberlakukan, industri padat karya akan mendapatkan dukungan tambahan untuk pulih, sehingga diharapkan mampu mempertahankan jumlah pekerja dan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar.<h2 style="text-align:justify;">&nbsp;</h2>&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Pendapat Lainnya: Potensi Peningkatan Pendapatan Negara</h2>&nbsp;Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, turut mendukung gagasan pembebasan PPh 21 sebagai bentuk relaksasi pajak yang bisa meningkatkan pendapatan negara secara tidak langsung. Menurut Bob, kebijakan ini akan mampu memacu daya beli yang kemudian menggerakkan sektor riil, dibandingkan dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.&nbsp;Bob mengingatkan bahwa kenaikan PPN belum tentu akan meningkatkan pendapatan negara. Sebab ada risiko penurunan daya beli yang bisa berimbas pada penurunan penerimaan PPN itu sendiri.&nbsp;&nbsp;Ia mengacu pada data pendapatan negara yang mengalami kenaikan saat pandemi COVID-19, yakni pada tahun 2020 dan 2021, di mana pemerintah memberikan relaksasi pajak bagi beberapa sektor. Bob berpendapat bahwa insentif perpajakan seperti PPh 21 dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dalam mendorong perputaran ekonomi domestik.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Menanti Keputusan Pemerintah</h2>&nbsp;Usulan pembebasan PPh 21 untuk industri padat karya masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah. Langkah ini akan menjadi salah satu kebijakan strategis yang diharapkan mampu memberikan stimulus positif bagi industri padat karya yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu perusahaan menjaga daya saing, menstabilkan lapangan pekerjaan, dan mendukung daya beli masyarakat.&nbsp;Jika pemerintah memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut, maka kebijakan ini akan melanjutkan tren stimulus fiskal yang pernah dilakukan saat pandemi COVID-19. Pembebasan PPh 21 bagi industri padat karya dapat menjadi langkah signifikan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global dan tekanan ekonomi dalam negeri.&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/0855dce1-ee3a-4531-8ab0-60a880096f78/Relaksasi-Impor-Tekan-PMI-Manufaktur-Industri-Dalam-Negeri-Terancam">Relaksasi Impor Tekan PMI Manufaktur, Industri Dalam Negeri Terancam?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Dukungan bagi Ekonomi dan Industri Padat Karya</h2>&nbsp;Dengan mengkaji kebijakan pembebasan PPh 21, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mendukung industri padat karya sebagai salah satu penggerak utama ekonomi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kesejahteraan pekerja. Keputusan terkait kebijakan ini diharapkan dapat segera diambil demi kepentingan bersama dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.&nbsp;Jika kebijakan ini disetujui, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan yang transparan dan berkelanjutan, sehingga dampak positif yang diharapkan dapat tercapai dan industri padat karya mampu pulih dari tekanan ekonomi yang ada.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi industri padat karya. Langkah ini diambil guna merespons kondisi ekonomi yang menantang di sektor tersebut.

Upaya Pemerintah Bangkitkan Industri Padat Karya, PPh 21 Bebas Pajak?

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) merupakan dua inisiatif yang digagas pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi. Meski sama-sama bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, terdapat perbedaan signifikan dalam hal struktur, fasilitas perpajakan, dan dampak ekonomi yang ditawarkan.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)&nbsp;</h2>&nbsp;KEK merupakan kawasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menarik investasi dengan memberikan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal. Tujuan utama KEK adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu. KEK sering kali berfokus pada strategi di sektor-sektor seperti industri, pariwisata, dan teknologi.<h3 style="text-align:justify;">&nbsp;</h3><h3 style="text-align:justify;"> Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/dfad570c-aad2-40ba-bfab-c509492afaa3/Ketahui-BKP-JKP-Tidak-Dipungut-PPN-di-Kawasan-Ekonomi-Khusus-(KEK)">Ketahui BKP JKP Tidak Dipungut PPN di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)&nbsp;</h2>&nbsp;KAPET merupakan kawasan geografis dengan potensi pertumbuhan pesat, yang difokuskan pada sektor-sektor utama yang dapat mendorong pembangunan ekonomi di wilayah sekitarnya. KAPET dirancang untuk mempercepat pembangunan ekonomi dengan melibatkan masyarakat setempat dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Fokus utama KAPET adalah mengembangkan sektor-sektor utama yang dapat berdampak langsung pada ekonomi setempat.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Fasilitas Perpajakan di KEK</h2>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Tax Holiday</h3>&nbsp;Pengusaha di KEK dapat menikmati pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% untuk jangka waktu tertentu, tergantung pada jumlah investasi yang dilakukan. Untuk investasi di atas Rp1 triliun, pengurangan PPh dapat berlangsung selama 10-25 tahun.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Tax Allowance</h3>&nbsp;Selain tax holiday, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan fasilitas Tax Allowance, yang meliputi pengurangan laba bersih sebesar 30% selama enam tahun dan penyusutan/amortisasi yang dipercepat.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Pembebasan PPN</h3>&nbsp;Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dikenakan atas barang impor di dalam kawasan, sehingga memberikan manfaat tambahan bagi pelaku usaha.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Fasilitas Perpajakan di KAPET</h2>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Pengurangan Pajak</h3>&nbsp;KAPET menawarkan fasilitas perpajakan yang lebih terbatas dibandingkan dengan KEK. PPh Pasal 26 mengenakan tarif dividen sebesar 10%, tetapi tidak ada fasilitas tax holiday atau fasilitas tax benefit yang sebanding dengan KEK.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Pengelolaan Terbatas</h3>&nbsp;Fasilitas perpajakan di KEK sering kali tidak dikelola secara efisien, sehingga berpotensi memberikan manfaat yang kurang optimal bagi pelaku usaha dibandingkan dengan KEK.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Pengelolaan dan Infrastruktur&nbsp;</h2>&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Pengelolaan kawasan juga menjadi faktor penting dalam perbandingan ini. KEK dikelola dengan pendekatan yang lebih terpadu, melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta. Hal ini memungkinkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan dukungan regulasi yang lebih kuat untuk menarik investasi.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Sedangkan, KAPET daerah sering kali dikelola dengan anggaran terbatas, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi lambat dan tidak efektif untuk menarik investor.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Dampak Ekonomi</h2>&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan investasi dan lapangan kerja. Hingga kuartal pertama tahun 2024, terdapat 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang aktif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">KAPET yang juga memiliki potensi meningkatkan ekonomi local, sering kali gagal mencapai hasil yang diinginkan karena berbagai tantangan implementasi dan manajemen.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tantangan KEK</h2>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Persaingan Regional</h3>&nbsp;KEK harus bersaing dengan daerah lain untuk menarik investasi, sehingga memerlukan strategi pemasaran yang efektif untuk menonjolkan keunggulan unik masing-masing daerah.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Ketergantungan pada Kebijakan Pemerintah</h3>&nbsp;Keberhasilan KEK sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang dapat bervariasi. Ketidakpastian kebijakan dapat menghambat keputusan investasi.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Meningkatnya Biaya Hidup</h3>&nbsp;Keberadaan KEK sering kali menyebabkan peningkatan biaya hidup di daerah sekitarnya, meskipun peningkatan upah pekerja mungkin tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">4. Manajemen Kompleks</h3>&nbsp;Manajemen Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan secara efektif.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tantangan KAPET</h2>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Fasilitas Pajak Terbatas</h3>&nbsp;KAPET tidak menawarkan insentif pajak yang komprehensif seperti KEK, sehingga kurang menarik bagi investor untuk berinvestasi di area ini.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Manajemen yang Tidak Efisien</h3>&nbsp;Banyak KAPET menghadapi tantangan dalam hal manajemen dan komitmen dari pemerintah daerah, yang dapat mengakibatkan infrastruktur yang tidak memadai dan dukungan bisnis yang tidak konsisten.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/c92e7553-dcb7-4607-8678-da06adee89d0/Fasilitas-Kepabeanan-di-Kawasan-Ekonomi-Khusus-(KEK)">Fasilitas Kepabeanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata</h3>&nbsp;KAPET sering kali mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di wilayahnya; beberapa wilayah dapat berkembang pesat sementara yang lain tetap tertinggal karena kurangnya investasi atau dukungan pemerintah.&nbsp; &nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">4. Kurangnya Daya Tarik bagi Investor Besar</h3>&nbsp;Tanpa insentif perpajakan yang kuat, KAPET mungkin kesulitan untuk menarik investor besar dibandingkan dengan KEK, sehingga membatasi potensi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.&nbsp;Dalam konteks perpajakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menawarkan fasilitas dan insentif yang lebih menarik dibandingkan dengan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Dengan adanya fasilitas tax holiday, tax allowence, dan fasilitas lainnya, KEK menjadi pilihan utama bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Sementara itu, KAPET masih menghadapi tantangan dalam mengelola dan memaksimalkan efektivitas fasilitas perpajakannya. Dengan memahami perbedaan tersebut, pelaku usaha dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah juga perlu terus menjalankan kebijakan ini agar manfaatnya bagi perekonomian nasional dan masyarakat setempat dapat dimaksimalkan.<h3 style="text-align:justify;">&nbsp;</h3><h3 style="text-align:justify;"> Baca Berita dan Artikel Pajakku Lainnya di&nbsp;<a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

KEK & KAPET merupakan dua inisiatif yang digagas pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi. Meski sama-sama bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, terdapat perbedaan signifikan dalam hal struktur, fasilitas perpajakan, dan dampak ekonomi yang ditawarkan. 

Perbedaan antara KEK dan KAPET dalam Konteks Perpajakan 

Pemerintah Indonesia terus memperbaharui regulasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum. Salah satu langkah penting adalah penerbitan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/ac3df254-cd60-4fe7-852d-5aa924d674f8/PER_MENKEU/74-TAHUN-2024 ">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74 Tahun 2024.</a> Aturan ini secara khusus mengatur tentang pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Menggantikan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/9922/PER_MENKEU/219-PMK011-2012">PMK No. 219 Tahun 2012,</a> peraturan ini mulai berlaku sejak 18 Oktober 2024.&nbsp;Melalui aturan ini, pemerintah memberikan panduan yang lebih terperinci terkait pengelolaan piutang macet oleh sektor keuangan seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, koperasi, dan lembaga keuangan mikro. Artikel ini akan membahas secara mendalam latar belakang, isi, serta dampak dari regulasi ini terhadap dunia usaha dan perpajakan.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Latar Belakang dan Tujuan Peraturan</h2>&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/ac3df254-cd60-4fe7-852d-5aa924d674f8/PER_MENKEU/74-TAHUN-2024">PMK No. 74 Tahun 2024</a> diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan administrasi perpajakan. Piutang tak tertagih sering menjadi persoalan kompleks bagi perusahaan, terutama dalam sektor keuangan. Dengan meningkatnya kasus kredit macet, regulasi ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mencatat dan melaporkan cadangan piutang tak tertagih.&nbsp;Regulasi ini merujuk pada Pasal 20 ayat (3) <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12737/PP/55-TAHUN-2022">Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 </a>yang menyatakan perlunya penyelarasan kebijakan pajak penghasilan dengan praktik pengelolaan risiko kredit. Selain itu, aturan ini dirancang untuk mengurangi potensi konflik antara pelaku usaha dengan otoritas pajak terkait pengakuan biaya cadangan.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/a8198a77-3dc1-4e82-babc-99ad18b9da78/4-Golongan-Pembagian-Kualitas-Piutang-Pajak">4 Golongan Pembagian Kualitas Piutang Pajak</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Cakupan dan Entitas yang Diatur</h2>&nbsp;PMK ini mengatur sejumlah entitas yang memiliki hubungan langsung dengan pembiayaan dan risiko kredit. Beberapa entitas yang tercakup dalam aturan ini antara lain:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat, termasuk yang beroperasi dengan prinsip syariah.</li><li style="text-align:justify;">Perusahaan Pembiayaan, seperti leasing, pembiayaan konsumen, dan anjak piutang.</li><li style="text-align:justify;">Koperasi Simpan Pinjam yang menyalurkan kredit atau pembiayaan berbasis syariah.</li><li style="text-align:justify;">Lembaga Keuangan Mikro.</li><li style="text-align:justify;">Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Modal Ventura.</li><li style="text-align:justify;">Entitas lain yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Permodalan Nasional Madani.</li></ol>&nbsp;Entitas-entitas ini dapat mengurangi cadangan piutang tak tertagih dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Ketentuan Utama dalam PMK No. 74/2024</h2>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Pengakuan dan Penghapusan Piutang</h3>&nbsp;Wajib Pajak memiliki dua metode untuk menghapuskan piutang tak tertagih:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Penghapusan langsung, yaitu pada saat piutang dinyatakan tidak dapat ditagih.</li><li style="text-align:justify;">Pembentukan cadangan, yaitu mencadangkan sejumlah dana sejak awal pengakuan piutang untuk mengantisipasi kerugian akibat piutang macet.</li></ul>&nbsp;Khusus untuk pembentukan cadangan, PMK ini menetapkan bahwa pengakuan biaya harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Batasan Cadangan yang Dapat Dikurangkan</h3>&nbsp;PMK ini menetapkan batasan maksimal cadangan piutang tak tertagih yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Besaran ini berbeda tergantung pada kualitas piutang dan entitas usaha:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Untuk piutang dalam tahap baik, maksimal 1,4% dari total nilai piutang.</li><li style="text-align:justify;">Untuk piutang dalam tahap buruk, maksimal 71%.</li><li style="text-align:justify;">Piutang kolektibilitas lancar di beberapa sektor diakui maksimal 1%, sementara piutang macet dapat diakui hingga 100%.</li></ul>&nbsp;Penentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengakuan biaya cadangan tetap proporsional terhadap risiko riil.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Dokumen Pendukung</h3>&nbsp;Wajib Pajak wajib melampirkan dokumen berikut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT):&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.</li><li style="text-align:justify;">Bukti pemenuhan persyaratan, seperti dokumen penyerahan perkara ke pengadilan, perjanjian tertulis penghapusan utang, atau pengakuan tertulis dari debitur.</li></ul>&nbsp;Dokumen ini berfungsi sebagai bukti administrasi untuk menghindari potensi sengketa dengan otoritas pajak.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">4. Pengelompokan Kualitas Piutang</h3>&nbsp;Regulasi ini mengharuskan pengelompokan kualitas piutang menjadi dua metode utama:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Berdasarkan staging, yang meliputi:<ul><li style="text-align:justify;">Tahap Baik</li><li style="text-align:justify;">Tahap Kurang Baik</li><li style="text-align:justify;">Tahap Buruk</li></ul></li><li style="text-align:justify;">Berdasarkan kolektibilitas, yang meliputi:<ul><li style="text-align:justify;">Lancar</li><li style="text-align:justify;">Dalam Perhatian Khusus</li><li style="text-align:justify;">Kurang Lancar</li><li style="text-align:justify;">Diragukan</li><li style="text-align:justify;">Macet</li></ul></li></ol>&nbsp;Setiap kategori memiliki penghitungan nilai cadangan yang berbeda, sesuai dengan tingkat risikonya.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Ketentuan Peralihan</h2>&nbsp;Tahun 2024 sebagai tahun pertama implementasi, menjadi masa transisi penting. Nilai cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun 2023 yang dihitung dengan PMK lama harus disesuaikan dengan aturan baru ini. Penyesuaian tersebut dapat menghasilkan selisih lebih atau kurang yang akan diakui sebagai biaya atau penghasilan pada tahun 2024 dan 2025.&nbsp;Misalnya:&nbsp;Jika cadangan piutang pada akhir tahun 2023 sebesar Rp8,5 miliar (mengacu pada PMK lama) tetapi berdasarkan PMK baru menjadi Rp16 miliar, maka selisih Rp7,5 miliar dapat diakui sebagai biaya tambahan dalam 2 tahun pajak.<h3 style="text-align:justify;">&nbsp;</h3><h3 style="text-align:justify;"> Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/1441cf95-d26a-4b10-a417-77380f0a04fa/Hak-Mendahulu:-Bagaimana-Pajak-Menduduki-Antrian-Pertama-atas-Piutang-Pajak">Hak Mendahulu, Bagaimana Pajak Menduduki Antrian Pertama atas Piutang Pajak</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Dampak PMK No. 74/2024</h2>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Penyelarasan dengan Praktik Akuntansi</h3>&nbsp;Regulasi ini mendorong harmonisasi antara standar akuntansi keuangan dan pengaturan perpajakan, sehingga menciptakan transparansi lebih besar.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Pengelolaan Risiko Kredit</h3>&nbsp;Aturan ini memberikan panduan yang jelas kepada sektor keuangan untuk mengantisipasi kerugian dari piutang macet. Dengan penentuan batasan yang spesifik, entitas dapat lebih berhati-hati dalam mengelola portofolio kredit.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Implikasi Pajak</h3>&nbsp;Dengan pembatasan jumlah cadangan yang dapat dikurangkan, entitas usaha perlu memastikan dokumentasi dan perhitungan yang akurat untuk menghindari koreksi pajak.&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/ac3df254-cd60-4fe7-852d-5aa924d674f8/PER_MENKEU/74-TAHUN-2024">PMK No. 74 Tahun 2024</a> menjadi langkah penting dalam reformasi perpajakan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan cadangan piutang tak tertagih. Regulasi ini menawarkan pendekatan yang lebih sistematis dan adil, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.&nbsp;Namun, keberhasilan implementasi aturan ini sangat bergantung pada pemahaman dan kepatuhan entitas usaha dalam menyesuaikan praktik mereka. Dengan mengikuti panduan yang ada, sektor keuangan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Pemerintah Indonesia terus memperbaharui regulasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum. Salah satu langkah penting adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74 Tahun 2024. 

Aturan Baru Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan PMK 74/2024

Program pengampunan pajak atau tax amnesty kembali menjadi sorotan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui masuknya rancangan perubahan Undang-Undang Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Jika ini terlaksana, Indonesia akan menggelar program tax amnesty ketiga dalam sepuluh tahun terakhir.&nbsp;Rencana ini menuai reaksi beragam, mulai dari antusiasme di kalangan tertentu hingga kritik keras yang menilai langkah ini sebagai kebijakan kontraproduktif. Seiring dengan perubahan pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto, tax amnesty kembali menjadi topik hangat dalam perbincangan kebijakan fiskal nasional.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Usulan Mendadak dalam Prolegnas Prioritas</h2>&nbsp;Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak diajukan secara mendadak dalam rapat Badan Legislasi DPR (Baleg) pada 18 November 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan. Sebelumnya, usulan ini tidak masuk dalam daftar pembahasan. Namun, Komisi XI DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian Keuangan, mengajukan inisiatif tersebut pada rapat malam itu.&nbsp;Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan bahwa inisiatif ini muncul untuk memberikan peluang baru kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya di masa lalu. Meski pada pemerintahan sebelumnya pemerintah berikrar tidak akan lagi menggelar tax amnesty, Misbakhun menegaskan bahwa perubahan pemerintahan memberikan ruang untuk pendekatan kebijakan yang berbeda.&nbsp;Komisi XI berencana membahas lebih lanjut cakupan dan perlindungan yang akan diberikan dalam program ini. Menurutnya, program ini bertujuan untuk menciptakan jalan keluar bagi wajib pajak yang ingin kembali patuh tanpa dihantui kesalahan masa lalu.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: &nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/425d3e5c-2e4f-4a5a-8d65-9e29cad8d1a2/RUU-Pengampunan-Pajak-Jadi-Prioritas-Prolegnas-2025-Apa-Dampaknya">RUU Pengampunan Pajak Jadi Prioritas Prolegnas 2025, Apa Dampaknya?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Sejarah Singkat Pengampunan Pajak di Indonesia</h2>&nbsp;Sejak reformasi, Indonesia telah menggelar dua kali tax amnesty. Program pertama diadakan pada tahun 2016-2017 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Program ini dibagi dalam tiga periode dan berhasil menghimpun uang tebusan sebesar Rp135 triliun dari target Rp165 triliun. Dana repatriasi yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp147 triliun, jauh di bawah target Rp1.000 triliun.&nbsp;Program kedua dilaksanakan pada tahun 2022 dengan nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dibandingkan dengan program pertama, hasil PPS jauh lebih kecil, baik dari segi penerimaan maupun jumlah peserta. PPS juga sempat disebut sebagai program terakhir, dengan pemerintah saat itu berkomitmen mengoptimalkan data yang diperoleh untuk penegakan hukum perpajakan.&nbsp;Namun, jika tax amnesty ketiga kembali digelar pada 2026, Indonesia akan memiliki pola pengampunan pajak setiap sekitar lima tahunan, yaitu pada 2016, 2022, dan 2026. Siklus ini memunculkan asumsi bahwa pelanggaran pajak bisa “dimaafkan” secara berkala.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Kritik dan Tantangan</h2>&nbsp;Rencana ini tidak lepas dari kritik, terutama dari kalangan pakar perpajakan. Melansir Kompas.id, Fajry Akbar, Peneliti Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai bahwa kebijakan tax amnesty yang dilakukan berulang kali justru memperparah ketidakpatuhan wajib pajak. Ia menyebutkan bahwa adanya program pengampunan membuat masyarakat berpikir bahwa tidak ada konsekuensi nyata atas ketidakpatuhan pajak.&nbsp;Lebih jauh, Fajry mempertanyakan tujuan utama dari program ini, mengingat sebagian besar konglomerat sudah mengikuti tax amnesty jilid pertama pada 2016. Pada PPS 2022, jumlah peserta dan penerimaan menurun drastis, menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak dari program serupa sudah sangat terbatas.&nbsp;Hal senada disampaikan oleh Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia. Ia menyatakan bahwa pengampunan pajak berulang kali menciptakan persepsi bahwa pembayaran pajak hanya perlu dilakukan lima tahun sekali. Hal ini diperburuk dengan tarif murah yang ditawarkan dalam program tax amnesty dibandingkan tarif normal pajak penghasilan (PPh).&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Dampak Kebijakan Terhadap Keadilan Pajak</h2>&nbsp;Program tax amnesty juga memunculkan isu keadilan. Di satu sisi, pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025, yang akan berdampak langsung pada masyarakat kelas menengah-bawah. Di sisi lain, pemerintah justru memberikan peluang bagi konglomerat untuk menghapuskan kewajiban pajak masa lalu dengan biaya yang jauh lebih kecil dibandingkan tarif normal.&nbsp;Kebijakan ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap konsistensi pemerintah. Kelas menengah-bawah yang sudah tertekan dengan kenaikan PPN bisa merasa tidak adil karena kelompok super kaya justru mendapat pengampunan pajak.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Efektivitas Program Masih Diragukan</h2>&nbsp;Meski bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, efektivitas tax amnesty masih menjadi tanda tanya besar. Pada program pertama, penerimaan pajak dari deklarasi jauh lebih tinggi dibandingkan repatriasi. Ini menunjukkan bahwa aset besar milik konglomerat masih tetap berada di luar negeri meski pemerintah menawarkan berbagai insentif.&nbsp;Raden Agus menyoroti perlawanan dari negara-negara seperti Singapura, yang menjadi surga pajak bagi banyak pengemplang pajak Indonesia. Beberapa perbankan di Singapura bahkan menawarkan subsidi kepada deposan agar mereka tidak memindahkan asetnya ke Indonesia, cukup mendeklarasikan harta mereka saja.&nbsp;Senada, kepada Kontan.co.id, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyampaikan kritikannya terhadap kebijakan Tax Amnesty yang dinilai tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak, meskipun program ini telah dilaksanakan dua kali sebelumnya. Ia menyoroti bahwa rasio pajak Indonesia tetap stagnan, tanpa peningkatan yang signifikan, meski upaya pengampunan pajak telah dilakukan. Menurutnya, pelaksanaan Tax Amnesty yang berulang justru dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak, terutama di kalangan orang kaya dan korporasi besar, karena menciptakan asumsi bahwa pengampunan akan terus berlanjut di masa depan, yang menimbulkan risiko moral hazard. Selain itu, Bhima mengkritik pemerintah yang lebih fokus pada pelaksanaan Tax Amnesty baru tanpa menyelesaikan pencocokan data aset dari program sebelumnya, yang seharusnya menjadi dasar penguatan sistem perpajakan.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/25b12126-4ffd-41df-907a-48bee57a558a/Ketahui-Sanksi-Berat-Penyalahgunaan-Pembebasan-Cukai-Berdasarkan-PMK-82-2024">Ketahui Sanksi Berat Penyalahgunaan Pembebasan Cukai Berdasarkan PMK 82/2024</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Peluang atau Langkah Mundur?</h2>&nbsp;Rencana pengampunan pajak jilid ketiga menimbulkan dilema. Di satu sisi, program ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Namun, di sisi lain, program ini justru dapat memperburuk ketidakpatuhan pajak dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal.&nbsp;Keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, transparansi, dan strategi komunikasi yang tepat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak memperburuk ketimpangan dan tetap memprioritaskan keadilan pajak untuk seluruh lapisan masyarakat.<h3>&nbsp;</h3><h3> Baca Berita dan Artikel Pajakku Lainnya di&nbsp;<a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Program pengampunan pajak atau tax amnesty kembali menjadi sorotan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui masuknya rancangan perubahan Undang-Undang Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. 

Tax Amnesty 2025: Peluang atau Ancaman Bagi Kepatuhan Pajak?

Hitung, Bayar, dan Lapor PPh Pasal 21 (Payroll) Pegawai Tetap menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) serta PPh Unifikasi secara Aman dan Mudah dengan User Role Access. Lindungi Keamanan dan Kerahasiaan Data Perusahaan Anda dengan Solusi On-Premise dan Private Cloud&nbsp;Pajakku&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Kelola PPh 21 dan Unifikasi dengan Kerahasiaan Data yang Terjamin

Kini, kelola Faktur Pajak dan SPT PPN menjadi lebih mudah. Olah ribuan transaksi faktur Anda dalam seketika. Terkoneksi langsung dengan DJP, proses realtime, dan aman dengan verifikasi otomatis

Kelola Faktur Pajak Tanpa Repot, Ada Tarra e-Faktur Pajakku!

Kini beli e-meterai asli bisa di Pajakku, tanpa antri dan tanpa nunggu. Nikmati kemudahan pembubuhan meterai elektronik, baik single maupun bulk, hanya di Pajakku!

Beli e-Meterai Distributor Resmi Peruri

Kini, lapor PPN tidak lagi perlu file CSV.Gunakan cara baru lapor PPN di Pajakku. Lebih mudah, hemat waktu, dan mengikuti aturan terbarue-Faktur 3.0 di Pajakku.

Lapor SPT PPN, Lebih Mudah di Pajakku

Tim support Pajakku bersertifikat Brevet A &amp; B sehingga solusi terjamin cepat, tepat, dan akurat

Solusi Cepat dari Ahli Perpajakan Bersertifikasi Brevet A & B

Solusi Pajakku lahir berkat insiasi transformasi digital di bidang pengolahan dan pelaporan pajak bersama Direktorat Jenderal Pajak

One Stop Solution in TAXnologies

Jakarta

Bandung

Bali

Windows Server

Pajakku menyediakan solusi aplikasi sesuai Operating System yang digunakan perusahaan Anda

Supported OS

Ubuntu

CentOS

Google Cloud Platform

Pajakku bersama Provider Iaas memberikan layanan komputasi (cloud services) yang dikelola sesuai kebutuhan Anda.

Infrastructure as a Service

Biznet GioCloud

Amazon Web Services

Mitra pembayaran pajak one stop solution in taxnologies

Paylaborate

Bank Negara Indonesia

Bank Rakyat Indonesia

Bank Mandiri

Bank Central Asia

Mitra pemasaran solusi layanan perpajakan

Marketlaborate

Odoo

End-to-end integration solution perpajakan bersama pajakku. Nikmati koneksi ERP sistem Anda secara cepat, mudah, dan akurat melalui sistem API integration. Minimalisir human error dan optimalkan proses bisnis perusahaan Anda.

ERPelaborate

MPlus

Kingdee

Yonyou

Run System

Ellipse EMS

Oracle

PLN Icon Plus

Universitas Hindu Indonesia

Gerakan Nasional Sadar Pajak sebagai landasan Pajakku bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan guna meningkatkan pemahaman bahwa pajak penting untuk membangun Indonesia

Edulaborate

Universitas Bina Nusantara

Politeknik Negeri Bali

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 NOVEMBER 2024 SAMPAI DENGAN 26 NOVEMBER 2024

Undang-Undang

BEA CUKAI

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Bea Masuk

Bea Keluar

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Penghasilan

Keputusan Menteri Keuangan

lamp_per_menkeu_82_tahun_2024 .pdf

Cukai

Peraturan Menteri Keuangan

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 NOVEMBER 2024 SAMPAI DENGAN 19 NOVEMBER 2024

PMK 78 Tahun 2024 Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai Terbaru

Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak PMK 81 2024

BRICS dan Pajak Indonesia

Fokus dan Target APBN 2025

Pada bagian Main Form, terdapat 12 bagian yang keseluruhannya harus diisi sesuai kondisi dan informasi relevan sesuai dengan data wajib pajak. Berikut uraian penjelasan dari bagian-bagian tersebut. 

12 Bagian Main Form atau Formulir Induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Coretax DJP

Cara Membuat Kode Billing Secara Mandiri di Coretax DJP

Ketahui 20 pokok perubahan yang terjadi dalam pelaporan SPT PPh Orang Pribadi sebelum dan sesudah implementasi Coretax berdasarkan rangkuman yang dimuat dalam Modul Ditjen Pajak (DJP). 

20 Pokok Perubahan Pelaporan SPT Tahunan PPh OP Sebelum dan Sesudah Coretax

Salah satu proses bisnis penting dalam administrasi perpajakan adalah registrasi wajib pajak, meliputi identifikasi & pencatatan data untuk membentuk database wajib pajak. Proses ini termasuk penerbitan NPWP, dan NOP untuk PBB. 

14 Pokok Perubahan Bisnis Registrasi Administrasi Wajib Pajak

Pemerintah Indonesia berencana menaikkan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Kebijakan ini turut mempengaruhi aspek perpajakan dalam kegiatan membangun sendiri (KMS). 

Benarkah Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) Naik Jadi 2,4% di Tahun 2025?

Melalui PENG 26/PJ.09/2024, DJP mengumumkan penyesuaian terhadap aturan pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan yang terdapat pada PENG 4/PJ.09/2024. 

Penyesuaian Pemusatan Tempat PPN Terutang secara Jabatan pada PENG 26/PJ.09/2024

Kelas Menengah Jadi Tulang Punggung Negara dalam Kontribusi Pajak Indonesia?

Ketahui cara terhindar dari modus penipuan Spoofing lewat informasi yang telah dirangkum Pajakku berikut. 

Tahun Dalam RAPBN 2025, pemerintah menetapkan target ambisius untuk pendapatan pajak, yakni sebesar Rp 2.490,9 triliun. Angka ini naik sebesar 12,28% dibandingkan dengan proyeksi pendapatan pajak tahun 2024.

Target Penerimaan Pajak tahun 2025

Opsi Pemadanan NIK-NPWP 

Wacana Cukai Makanan Olahan Siap Saji

Fitur Kemudahan Layanan dalam CTAS

Update e-Faktur versi 4.0

HGU Investor di IKN Hingga 190 Tahun

Hari Pajak 2024

PER 6/PJ/202: Relaksasi Penggunaan NPWP 15 Digit Hingga Desember 2024

Kelola perusahan ber-NPWP banyak? Jangan khawatir lagi karena di Pajakku, satu akun dapat mengelola administrasi perpajakkan banyak NPWP. Dengan user role access, Anda bisa atur role pengguna yang bisa mengelola masing-masing NPWP.

Cukup satu akun, Anda sudah bisa mengelola banyak NPWP perusahaan

Dengan fitur multi-user access dan user role matrix, Anda bisa mengelola pajak perusahaan bersama-sama, dengan batasan role sesuai kebutuhan Anda

Pengerjaan cepat, dengan sistem kolaboratif akses multi pengguna dan role

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Support Pajakku

Kebijakan Privasi

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Dokumen Center

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

Fleksibilitas Beli dan Bubuhkan Meterai Online. Kapanpun, Dimanapun

Pembubuhan cerdas, bulk stamping dalam satu waktu

Laporkan SPT Bea Meterai bagi pemungut di satu aplikasi

Reminder sisa kuota, hindari kehabisan keping e-Meterai

Report riwayat penggunaan dan pembubuhan lebih efisien

Pajakku sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak sejak 2005 berkomitmen penuh dalam melayani kebutuhan perpajakan Anda. Dengan proses analisis yang cerdas, teknologi terdepan, serta perlindungan data yang terjamin, Pajakku siap membantu Anda.Temukan berbagai produk layanan pajak terbaik di Pajakku!

USD	15.799,00
AUD	10.271,67
CAD	11.281,85
DKK	2.241,48
HKD	2.030,54

e-PPT

Kelola PPh 21 dan Unifikasi dengan Kerahasiaan Data yang Terjamin

Solusi PPN secara Massal

Kelola Faktur Pajak Tanpa Repot, Ada Tarra e-Faktur Pajakku!

e-Meterai Pajakku

Beli e-Meterai Distributor Resmi Peruri

Tarra Lapor Pajakku

Lapor SPT PPN, Lebih Mudah di Pajakku

Responsive Support

Solusi Cepat dari Ahli Perpajakan Bersertifikasi Brevet A & B

Our Commitment

One Stop Solution in TAXnologies

Bayar Pajak Terintegrasi Dengan

Terintegrasi Dengan

One Stop Solution in TAXnologies

Olah Pajak Kapan Saja di Mana Saja

Pajakku, Solusi Pajak Anda

Kelola perpajakan, mulai dari Daftar, Hitung, Bayar, dan Lapor secara akurat dan terjamin

One Account, Multiple NPWP

Cukup satu akun, Anda sudah bisa mengelola banyak NPWP perusahaan

Collaborative Tax Management

Pengerjaan cepat, dengan sistem kolaboratif akses multi pengguna dan role

e-Meterai

Fleksibilitas Beli dan Bubuhkan Meterai Online. Kapanpun, Dimanapun

Tax Knowledge

Editorial

Info DJP

Berita

Artikel

Dokumen Peraturan Terbaru

Kurs

Langganan Info Terbaru