Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

<p><span style="background-color:transparent;color:#000000;">Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.</span></p>

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

<p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#222222;">Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.</span></p>

Mudah dan Nyaman

<p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#222222;">Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol<i> security platform&nbsp;</i>dan<i> security expert,</i> Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.</span></p>

Protect Plus

<p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#222222;">Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.</span></p>

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Fungsi Integrasi Sobat Buku dan Konsul Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dengan berintegrasi, Anda akan lebih mudah dalam melakukan konsultasi terkait pembukuan Anda dengan agen ahli pajak terpercaya. Sebelumnya, Anda dapat melakukan proses pembukuan, report, hingga penghitungan pada aplikasi Sobat Buku.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, jika Anda mengalami kendala atau masalah pada pembukuan dan perpajakan, Anda dapat segera melakukan konsultasi dengan agen Konsul Pajak. Cukup dengan klik menu Konsul Pajak pada aplikasi Sobat Buku, Anda tidak perlu waktu lama untuk terhubung dengan agen Konsul Pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Keunggulan Integrasi Sobat Buku dan Konsul Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Keunggulan integrasi Sobat Buku dan Konsul Pajak ialah:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Terhubung secara real time</li>
<li>Agen ahli pajak yang bersertifikasi Brevet A dan B</li>
<li>Aman, akurat, dan terpercaya</li>
<li>Konsultasi gratis dan premium kapan saja, dimana saja</li>
<li>Akun aplikasi yang saling terintegrasi</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Login Konsul Pajak Melalui Sobat Buku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Anda dapat melakukan login dengan tahapan berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Buka aplikasi Sobat Buku, isi email/username, dan password Anda. Lalu, Klik Masuk</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img src="https://static.pajakku.com/portal/portal/static/images/51861131999b8584e99043fc5e081496" width="200" height="330" /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Masuk ke beranda, Klik tiga garis di bagian kiri atas</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img src="https://static.pajakku.com/portal/portal/static/images/5246ce5c1ae4d36eb1bf3ea9680996dc" width="200" height="83" /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Klik Menu Konsultan Pajak</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img src="https://static.pajakku.com/portal/portal/static/images/8612aa8f46050fad3db12411d29fe2a9" width="200" height="113" /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Klik Buka</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img src="https://static.pajakku.com/portal/portal/static/images/1f7ad9f541b3dbd7666c4ef5520b81cb" width="200" height="387" /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Silahkan login menggunakan Akun Sobat Buku Anda. Jika Anda belum melakukan aktivasi akun, Anda dapat melakukan verifikasi akun via email Anda. Namun, jika sudah pernah melakukan aktivasi akun, Anda dapat melanjutkan login ke menu Konsul Pajak</li>
<li>Setelah verifikasi, Anda telah terhubung ke akun Konsul Pajak.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/634ce191b577d80e80f727ee/Bagaimana-Cara-Buat-Akun-Sobat-Konsul-(Pengguna)-di-Konsul-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Konsul Pajak: Cara Buat Akun Sobat Konsul (Pengguna) di Konsul Pajak</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/634cf0b6b577d80e80f79004/Bagaimana-Cara-Daftar-sebagai-Mitra-Konsul-(Agen)-di-Konsul-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Konsul Pajak: Tata Cara Pendaftaran Agen Konsul Pajak</a></strong></em></h3>

Integrasi Akun Sobat Buku dan Konsul Pajak

Konsul Pajak: Integrasi Akun Sobat Buku dan Konsul Pajak

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Merujuk pada Pasal 1 angka 21 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12203/PER_MENKEU/18/PMK.03/2021" target="_blank" rel="noopener">PMK 18/2021,</a> Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) merupakan nomor unik tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke kas negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara atau sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.</p>
<p style="text-align: justify;">NTPN akan tertera pada Surat Setoran Pajak (SSP) yang didapatkan setelah membayar pajak dan berupa kombinasi unik angka dan huruf dengan total 16 digit.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Fungsi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) memiliki fungsi sebagai konfirmasi pada sarana administrasi perpajakan, seperti Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Penerimaan Negara (BPN), Surat Setoran Elektronik, atau berkas lain yang memiliki kedudukan setara dan dianggap sah oleh petugas.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain itu, NTPN menjadi salah satu syarat yang harus ada pada setiap pelaporan pajak, maka dari itu pastikan kembali bahwa NTPN yang tercantum dalam SSP sudah benar.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Kendala Terkait Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Biasanya, NTPN yang dicetak mempunyai beberapa kekurangan atau kendala, yaitu kurang jelasnya hasil cetakan sehingga menyebabkan kode tersebut menjadi sulit terbaca. Kendala lain, seperti kertas atau tinta yang digunakan berkualitas buruk sehingga cetakan menjadi cepat pudar dan tidak terbaca dengan jelas.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63453afab577d80e80d69fa2/Apa-itu-Surat-Pemberitahuan-(SPT)-dan-Jenis-Jenis-Formulirnya" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Apa itu Surat Pemberitahuan (SPT) dan Jenis-Jenis Formulirnya</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/633ba7a4b577d80e80abf20f/Bagaimana-Cara-Bayar-Pajak-Secara-Online" target="_blank" rel="noopener">Cara Bayar Pajak Secara Online</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/632c203dfa33631a29de945c/Dokumen-Apa-Saja-yang-Digunakan-Sebagai-Alat-Bukti-Pembayaran-Pajak?-(BPN-dan-SSP)" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Dokumen dalam Pembayaran Pajak</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Surat Keputusan Keberatan?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Surat Keputusan Keberatan atau disingkat SKK merupakan surat yang diajukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotong/pemungutan pajak oleh pihak ketiga.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam mekanismenya, SKK ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana untuk masyarakat yang kurang puas ataupun tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak. Ruang lingkup dalam SKK ini terjadi jika adanya keberatan pajak seperti total jumlah pajak, penetapan jumlah rugi, hingga jumlah potongan pajak yang diputuskan petugas pemeriksa.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ini, wajib pajak terkait hanya diperbolehkan mengajukan keberatan terhadap materi ataupun isi dari SKP yang meliputi jumlah rugi yang disesuaikan atas ketentuan pajak, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Terkait keberatan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas beberapa surat, yakni sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)</li>
<li>Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)</li>
<li>Surat Ketetapan Pajak Kurang Baya Tambahan (SKPKBT)</li>
<li>Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)</li>
<li>Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pengajuan keberatan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan surat keberatan. Adapun, persyaratan yang perlu dipenuhi oleh wajib pajak apabila mengajukan keberatan, antara lain:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia</li>
<li style="text-align: justify;">Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan dan dilampirkan dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan</li>
<li style="text-align: justify;">Surat keberatan diajukan hanya untuk satu Surat Ketetapan Pajak atau untuk satu pemotongan atau pemungutan pajak</li>
<li style="text-align: justify;">Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan disertai fotokopi bukti pelunasannya (persyaratan ini hanya berlaku untuk pengajuan keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan seterusnya)</li>
<li style="text-align: justify;">Diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (<em>force majeur</em>)</li>
<li style="text-align: justify;">Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut wajib dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/5d5140abb5a5a42af9eda9af/Batas-Waktu-Pelaporan-Penyetoran-dan-Pembayaran-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Batas Waktu Pelaporan, Penyetoran dan Pembayaran Pajak</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/62d104bca9ea8709cb18b07a/Bagaimana-Cara-Menghubungi-Pajakku" target="_blank" rel="noopener">TAXnologies: Cara Menghubungi Pajakku</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61adb3bed2e14576d4245436/Bagaimana-Cara-Validasi-Data-Wajib-Pajak-Secara-Single-Maupun-Bulk" target="_blank" rel="noopener">e-KS: Validasi Data Wajib Pajak</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Surat Keputusan Keberatan 

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Membuat Akun Pada e-Bill Pajakku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">e-Bill Pajakku adalah aplikasi berbasis web, untuk menggunakannya Anda perlu membuat akun SSO. Berikut tata caranya:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Silahkan masukan URL melalui link <a href="https://e-billing.pajakku.com/">https://e billing.pajakku.com</a>​</li>
<li>Klik tombol 'Buat Akun'​</li>
<li>Masukan&nbsp;data yang digunakan untuk register​</li>
<li>Klik 'Sign Up'​</li>
<li>Kemudian cek email aktivasi Anda</li>
<li>Lakukan langkah-langkah sesuai dengan panduan pada email tersebut​</li>
<li>Jika akun Anda sudah berhasil diaktifkan, silakan login kembali ke aplikasi menggunakan akun SSO</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Login Pada e-Bill Pajakku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Setelah akun SSO Anda resmi diaktifkan, Anda dapat login dengan mengunjungi alamat url aplikasi e-Bill Pajakku. Masukan username atau email dan password Anda. Akun Anda siap untuk digunakan.</p>

e-Bill: Cara Membuat Akun dan Login 

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Siapa Saja yang Wajib Memiliki NPWP?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Seperti yang kita ketahui, bahwa NPWP merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Dalam pengertian tersebut sudah cukup jelas bahwa kepemilikan NPWP wajib dimiliki oleh semua orang.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal ini tentunya tertuang dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12561/PER_MENKEU/112/PMK.03/2022" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022</a> mengenai landasan kebijakan atas integrasi NIK sebagai NPWP format baru. Selain itu juga dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7%20TAHUN%202021" target="_blank" rel="noopener">UU Nomor 7 Tahun 2021</a> mengenai harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP)</p>
<p style="text-align: justify;">Merujuk dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak dan memiliki NPWP sebagai identitas pelaksanaan kewajiban perpajakan atau dengan kata lain seseorang dapat melaksanakan kewajiban perpajakan ketika sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, jika diteliti lebih dalam, berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/10117/PER_DIRJEN_PJK/PER-20/PJ/2013" target="_blank" rel="noopener">PER-20/PJ/2013</a> yang wajib memiliki NPWP ialah orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah itu, wajib pajak diwajibkan untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai syarat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.</p>

NPWP: Siapa Saja yang Wajib Memiliki NPWP?

<h2 style="text-align:justify;"><strong>Bagaimana Cara Mengecek Keaslian e-Meterai?&nbsp;</strong></h2><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">Keaslian e-Meterai dapat dicek dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen utama, yaitu:&nbsp;</p><ol><li>Kode unik berupa nomor seri&nbsp;</li><li>Gambar Garuda Pancasila selaku lambang negara&nbsp;</li><li>Tulisan ‘Meterai Elektronik’&nbsp;</li><li>Angka dan tulisan yang menunjukan tarif bea meterai yakni ‘10000’ dan ‘SEPULUH RIBU RUPIAH’</li></ol><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><h2 style="text-align:justify;"><strong>Bagaimana Cara Memvalidasi e-Meterai maupun Dokumen yang Dibubuhkan e-Meterai?&nbsp;</strong></h2><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">Terdapat 3 (tiga) metode khusus untuk memvalidasi e-Meterai:&nbsp;</p><ul><li><strong>Overt, </strong><i>barcode </i>unik pada setiap keping e-Meterai</li><li><strong>Covert, </strong>Peruri Seal yang hanya dapat dibaca dengan Peruri Scanner yang tersedia di Playstore maupun Apple store, atau melalui <i>signature panel </i>yang dapat dilihat melali aplikasi PDF Adobe Acrobat Reader</li><li><strong>Pembuktian Forensik </strong>oleh Peruri secara langsung.&nbsp;</li></ul><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><h2 style="text-align:justify;"><strong>Bagaimana Memastikan e-Meterai yang Dibeli Asli?&nbsp;</strong></h2><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">Untuk dapat memastikan e-Meterai yang dibeli merupakan e-Meterai asli, anda dapat membeli atau membubuhkan e-Meterai di platform yang telah ditunjuk oleh Perum Peruri. Salah satunya adalah melalui <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">https://pajakku.e-meterai.co.id/</a> atau silahkan hubungi tim <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a> untuk pembelian dalam jumlah besar.&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><h3 style="text-align:justify;"><strong>Baca Juga </strong><a href="https://www.pajakku.com/read/61dc0a0d1c72eb1eee0cbc67/e-Meterai-Ada-yang-Palsu?-Begini-Cara-Ceknya"><i>e-Meterai Ada yang Palsu? Begini Cara Ceknya!</i></a></h3>

Cek keaslian e-Meterai Perum Peruri dan Pajakku

e-Met: Cek Keaslian e-Meterai 

<h3 style="text-align: justify;"><strong>Apakah Meterai Komputerisasi Akan Dihapuskan?&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Betul, Meterai Komputerisasi akan dimigrasi ke meterai elektronik. Izin Meterai Komputerisasi hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Perusahaan yang memiliki izin Meterai Komputerisasi akan ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Saldo Bea Meterai Komputerisasi yang Masih Ada, Apakah Bisa Dipindahbukukan ke Meterai Elektronik?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Bisa dipindahbukukan ke MAP kode jenis pajak lainnya atau dapat dimintakan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Apakah Pembubuhan Bea Meterai Elektronik dengan Meng</strong><strong><em>upload</em></strong><strong> Dokumen Satu per Satu ke Sistem ?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Proses pembubuhan e-meterai melalui platform Pajakku dapat dilakukan secara </span><em><span style="font-weight: 400;">bulk </span></em><span style="font-weight: 400;">atau massal.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana jika Meterai yang dari Distributor Berlebih/Tersisa?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Sisa kuota dapat digunakan pada periode berikutnya. Jika kuota kurang, pemungut/pengguna dapat melakukan pemesanan kembali ke tim Pajakku.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Apabila terjadi kegagalan sistem pada pembubuhan meterai, apakah perlu meminta kuota tambahan? </strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Tidak, meterai yang mengalami gagal sistem tidak akan mengurangi jatah kuota meterai pengguna, silahkan <em>refresh </em>laman untuk mengecek kembali kuota e-meterai yang tersedia.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Jika bulan ini ada dokumen yang telah dibubuhkan e-meterai, kemudian 2 bulan berikutnya dokumen tersebut direvisi dan ada dokumen penggantinya, bagaimana perlakuannya?&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Meterai Elektronik yang sudah dibubuhkan, tidak dapat direvisi maupun digunakan kembali.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Apakah masih dapat menggunakan Meterai Tempel pada sebagian transaksi yang tidak terakomodir dengan Meterai Elektronik?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Jika sudah ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai, untuk dokumen yang menjadi objek pemungutan selain cek dan bilyet giro harus menggunakan Meterai Elektronik. Apabila sistem belum terintegrasi maka dianggap sebagai kegagalan sistem dan penyetoran dilakukan menggunakan SSP dengan Kode MAP 411611 dan Kode KJS 901.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana kode atau keterangan pelunasan meterai pada dokumen jika dianggap kegagalan sistem?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Untuk pelunasan bea meterai dengan daftar dokumen pada dokumennya minimal ada tanda pelunasan berupa tulisan &lsquo;BEA METERAI LUNAS&rsquo; dan nilai nominal meterainya.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Pelaporan SPT Masa Bea Meterai apakah per NPWP (cabang) atau pusat?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Yang ditetapkan sebagai pemungut bea meterai hanya kantor pusat, sehingga pelaporan semua objek pemungutan yang dilakukan di cabang dilakukan oleh kantor pusat.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Apakah objek bea meterai yang bukan merupakan objek pemungutan bea meterai seperti perjanjian, dilaporkan dalam SPT Masa Bea Meterai?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Tidak.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Apakah ada kode pada Meterai Elektronik?&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Baca Artikel </span><a href="https://www.pajakku.com/read/618285e34c0e791c3760bd34/Kenali-Bea-Materi-Elektronik"><span style="font-weight: 400;">Kenali Bea Meterai Elektronik </span></a><span style="font-weight: 400;">untuk informasi lebih lanjut.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana menggunakan meterai elektronik untuk dokumen yang bukan merupakan objek pemungutan? Apakah menggunakan kuota juga dari Distributor?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Tidak, untuk kasus ini <strong>satu</strong><strong> Wajib Pajak harus memiliki dua akun terkait meterai elektronik, satu akun sebagai pemungut dan akun lainnya sebagai pengguna (pihak terutang)</strong>. Untuk akun meterai elektronik sebagai pengguna (pihak terutang).</p>
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Apakah dokumen elektronik yang merupakan objek pemungutan dapat dicetak dan pelunasan bea meterainya dapat menggunakan meterai tempel?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Tidak, pelunasan tetap dengan meterai elektronik namun jika dokumen tersebut tetap ingin dicetak maka diperbolehkan sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/6336984ffa33631a290fc6d4/Pembubuhan-e-Meterai-Gagal" target="_blank" rel="noopener">e-Met: Pembubuhan e-Meterai Gagal</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61bfec0e1c72eb1eee0cb746/e-Meterai-101:-Pengertian-Fungsi-dan-Objek-Meterai" target="_blank" rel="noopener">e-Meterai 101: Pengertian, Fungsi, dan Objek</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61bfed901c72eb1eee0cb749/-Kode-Akun-dan-Kode-Jenis-Pajak-Bea-Meterai" target="_blank" rel="noopener">e-Met: Kode Akun dan Kode Jenis Pajak Bea Meterai</a></strong></em></h3>
</div>

FAQ teknis penggunaan produk e-Meterai Pajakku

e-Met: Teknis Penggunaan e-Meterai: Meterai Jenis Lain, Sistem Gagal, dan Mekanisme Pembubuhan

kode akun dan kode jenis pajak meterai elektronik, meterai teraan, meterai tempel, dan meterai komputerisasi 

e-Met: Kode Akun dan Kode Jenis Pajak Bea Meterai

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Pengertian Payment Gateway?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Payment Gateway merupakan perantara transaksi jual beli <em>online</em> lewat aplikasi yang bisa melakukan otoritas pembayaran dengan kartu kredit, pembayaran secara langsung, serta transfer antar bank. Payment gateway ini menjadikan sistem enkripsi kode khusus agar menjamin keamanan transaksi. Sehingga, saat menggunakan sistem ini tidak perlu khawatir terkait dengan keamanan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Keuntungan Menggunakan Tax Payment Gateway Pajakku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tax Payment Gateway Pajakku akan mempermudah Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak karena otomatisasi proses terkait. Selain itu, Wajib Pajak tidak perlu repot datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena pembayaran bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, selama Wajib Pajak terhubung ke jaringan internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Keuntungan lainnya adalah Wajib Pajak hanya perlu memasukkan kode billing yang sudah didapatkan sebelumnya, kemudian pilih bank persepsi yang ingin digunakan untuk memproses pembayaran.</p>
<p style="text-align: justify;">Sehingga dapat disimpulkan, Tax Payment Gateway Pajakku memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak dalam hal proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah, efisien, dan dengan sistem keamanan yang terjamin.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Aplikasi-Aplikasi Pajakku Apa Saja yang Menggunakan Tax Payment Gateway Pajakku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tax Payment Gateway Pajakku dapat digunakan dalam aplikasi-aplikasi, seperti e-Bill Pajakku, e-PPT, Tarra e-Faktur Pajakku, dan e-Bunifikasi.</p>

Keuntungan Menggunakan Tax Payment Gateway Pajakku

Tax Payment Gateway: Keuntungan Menggunakan TPG Pajakku

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Bank Yang Sudah Bekerja Sama Dengan TPG Pajakku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Bank yang telah bekerja sama dengan Tax Payment Getaway Pajakku adalah Mandiri, BNI, BRI, dan BCA.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Menggunakan Tax Payment Getaway Pajakku Dengan Bank Yang Telah Bekerja Sama Dengan TPG Pajakku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut cara pembayaran menggunakan TPG Pajakku:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Klik menu e-Billing</li>
<li>Pilih <em>Payment Order</em></li>
<li>Tickmark ESSP yang sudah berhasil dilakukan <em>Payment Order </em>dan Klik tombol "<em>Order</em>&rdquo;</li>
<li>Pilih Metode Pembayaran dan klik <em>Confirm</em></li>
<li>Akan Tampil List ESSP yang akan dipesan, Pilih Akun Pembayaran, dan klik <em>Process</em></li>
<li>Proses <em>approval</em> dan pembayaran akan muncul di aplikasi bank pembayar dan dilakukan di aplikasi bank pembayaran. Pada aplikasi ini user dapat melakukan cek Status Pembayaran pada menu <em>Payment Notification</em></li>
<li>Jika Status Pembayaran pada menu <em>Payment Notification</em> menyatakan &ldquo;Order Selesai&rdquo;, klik Tarik NTPN untuk memasukan ke pada menu Daftar SSP yang sudah dibayar pada SPT masing-masing.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apakah Bisa Membayar Dengan Akun Pembayaran Berbeda Melalui Tax Payment Getaway Pajakku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pembayaran dapat dilakukan dengan akun pembayaran yang berbeda sepanjang telah terdaftar pada bank persepsi.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apakah Proses Pembayaran Menggunakan Aplikasi Bank Yang Bekerja Sama?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Ya, proses approval dan pembayaran tetap menggunakan aplikasi e-banking yang dimiliki oleh bank persepsi yang telah bekerja sama dengan Pajakku.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apakah Dapat Membayar Melalui Bank Yang Tidak Bekerja Sama Dengan Pajakku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pengguna aplikasi hanya dapat membuat kode billing elektronik menggunakan Pajakku. Kemudian, kode billing tersebut dapat diunduh dalam bentuk rekapan kode billing dan disampaikan ke bank persepsi.</p>

Tax Payment Gateway: Pembayaran TPG Melalui Bank 

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Sanksi Yang Dikenakan Jika Meniru Atau Memalsukan e-Meterai?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Pasal 24 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12127/UU/10%20TAHUN%202020" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020</a> tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai), pihak-pihak yang meniru dan memalsukan e-Meterai akan dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 500.000.000.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Sanksi Yang Dikenakan Jika Memakai, Menjual, Menyerahkan, Atau Mempunyai Persediaan e-Meterai Palsu?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai), pihak-pihak yang meniru dan memalsukan e-Meterai akan dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 500.000.000.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Sanksi Yang Dikenakan J</strong><strong>ika Menghilangkan Tanda Meterai Yang Tidak Dapat Dipakai Lagi (Rekondisi) Atau Menggunakan Meterai Bekas?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai), pihak-pihak yang meniru dan memalsukan e-Meterai akan dipidana penjara paling lama 3 (tujuh) tahun dan denda Rp 200.000.000.</p>

e-Met: Sanksi Pelanggaran dalam e-Meterai

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Tax Payment Gateway Pajakku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tax Payment Gateway Pajakku adalah proses pembayaran pajak yang dipermudah dengan menggunakan kode billing via bank persepsi atau <em>internet banking</em> yang bekerja sama.</p>
<p style="text-align: justify;">Tax Payment Gateway Pajakku dapat digunakan dalam produk-produk Pajakku seperti e-PPT. Alur pembayarannya ialah Wajib pajak melakukan pembayaran melalui internet banking perbankan yang sudah bekerja sama dengan Pajakku. Perbankan yang sudah bekerja sama yaitu: mandiri, BNI, BRI, dan BCA.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Keuntungan Menggunakan Tax Payment Gateway Pajakku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dengan menggunakan Tax Payment Gateway Pajakku, Wajib Pajak dapat dimudahkan proses pembayaran pajaknya, karena terhubung dengan aplikasi perpajakkan seperti pembuatan SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain itu, Anda akan merasakan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini lantaran aplikasi perpajakan yang disediakan oleh Pajakku dalam menunjang pembuatan SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN telah terintegrasi langsung oleh beberapa pihak bank seperti Mandiri, BNI, Bank BRI, dan BCA. Sehingga, lebih mudah dalam pembayaran langsung melalui internet banking dan tidak perlu lagi harus datang ke KCU atau KCP Bank dalam membayar pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kapan Saya Dapat Melakukan Pembayaran Melalui Tax Payment Gateway Pajakku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dengan menggunakan Tax Payment Gateway Pajakku, Anda dapat melakukan pembayaran pajak kapan saja dan dimana saja.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Metode Pembayaran di Tax Payment Gateway Pajakku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui internet banking perbankan yang sudah bekerja sama dengan Pajakku.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Bank yang telah bekerja sama di antaranya ialah:</p>
<ul>
<li>Mandiri</li>
<li>BNI</li>
<li>Bank BRI</li>
<li>BCA</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Yang Bisa Saya Bayar Melalui Tax Payment Gateway?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Melalui Tax Payment Gateway, Anda dapat melakukan pembayaran untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</p>

TPG Pajakku: Mengenal Tax Payment Gateway Pajakku

<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Sebelum mengenal e-Bill Pajakku, mari pahami dahulu apa itu e-Billing.</p>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">e-Billing adalah sebuah proses pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing dapat dibuat dengan mengakses website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada laman <a href="http://www.pajak.go.id" target="_blank" rel="noopener">www.pajak.go.id</a> atau melalui layanan Pajakku sebagai mitra strategis DJP.</p>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Pajakku menawarkan berbagai layanan untuk mengurus perpajakan Anda seperti membayar pajak. Adapun cara yang paling mudah dalam membayar pajak dengan menggunakan e-Bill Pajakku. Pada aplikasi ini, Anda dapat membuat surat setoran pajak (SSP) tunggal hingga massal.</p>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Sekedar informasi, e-Billing Pajakku adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat kode billing dan membuat SSP tunggal hingga massal. Ada beragam keuntungan yang bisa didapatkan pengguna dalam menggunakan e-Billing Pajakku yakni efisiensi dalam waktu, serta permintaan kode billing dan pembayaran pajak cukup diurus dengan menggunakan satu aplikasi.</p>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Perlu diketahui, sebelum Anda menggunakan layanan e-Bill Pajakku, Anda perlu menjadi member Pajakku. Dengan demikian, layanan yang ditawarkan Pajakku dapat dinikmati secara lengkap.</p>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Cara daftar e-Bill Pajakku juga mudah, Anda cukup login ke <a href="ebilling.pajakku.com" target="_blank" rel="noopener">ebilling.pajakku.com</a> dan masukkan akun sebagai member Pajakku pada laman tersebut. Bagi pengguna yang belum memiliki akun, Anda dapat klik opsi &ldquo;REGISTRASI&rdquo;.</p>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Setelah itu, isilah dengan lengkap identitas Anda pada laman tersebut. Adapun muatan yang perlu dilengkapi seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama lengkap, email, <em>password</em> dan data pendukung lainnya.</p>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Apabila seluruh data tersebut sudah dilengkapi, jangan lupa untuk melakukan validasi data-data tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna memastikan data yang dimasukkan asli dan bukan fiktif. Waktu yang dibutuhkan dalam validasi pun singkat.</p>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Pada proses pembuatan e-SSP secara tunggal, Anda cukup klik opsi &ldquo;BUAT E-SSP&rdquo; pada <em>sidebar </em>menu e-Billing Pajakku. Selanjutnya, lengkapilah data-data yang diperlukan. Data-data yang dimaksud antara lain NPWP, nama, alamat, kota, jenis pajak, jenis setoran, masa pajak awal, masa pajak akhir, tahun pajak, jumlah setor pajak.</p>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Apabila sudah melengkapi data-data tersebut jangan lupa untuk melakukan validasi data dengan klik Captcha. Setelah itu, klik &ldquo;GENERATE&rdquo; untuk finalisasi data ke ID Billing atau klik &ldquo;SIMPAN&rdquo; tanpa melakukan generate ID Billing.&nbsp;</p>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Sekedar informasi, hasil dari <em>generate</em> kode Billing diproses oleh DJP melalui e-Billing. Pada kolom ID Billing akan tertampan detail data surat setoran pajak, jika kode billing sudah didapatkan.</p>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Pada proses pembuatan e-SSP secara massal, Anda cukup klik opsi &ldquo;BUAT MASAL E-SSP&rdquo; pada <em>sidebar </em>menu e-Billing Pajakku. Selanjutnya, klik &ldquo;UNDUH TEMPLATE&rdquo; untuk mendapatkan file CSV yang digunakan sebagai impor file SSP. Cantumkan data SSP secara lengkap pada file CSV yang sudah diunduh tersebut.</p>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Klik file CSV, lalu centang untuk menggabungkan data E-SSP lalu simpan data tersebut untuk finalisasi proses.</p>

e-Bill Pajakku adalah aplikasi pembuatan kode billing dan SSP, baik tunggal maupun massal. e-Bill menawarkan berbagai keuntungan, seperti efisiensi waktu dan kelengkapan fitur dalam satu aplikasi 

e-Bill: Apa Itu e-Bill Pajakku?

<h3 style="text-align: justify;"><strong>Tidak dapat registrasi pada aplikasi e-Billing</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan pastikan bahwa NPWP yang didaftarkan merupakan NPWP yang valid dan juga pastikan jika NPWP dan email yang di gunakan belum pernah didaftarkan sebelumnya.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ketika login muncul pemberitahuan, &lsquo;Login Gagal! Silahkan periksa kredensial anda dan coba lagi&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Jika terjadi kendala tersebut, silahkan pastikan link aktivasi sudah diterima di email (mohon untuk mengecek inbox ataupun spam) dan sudah diakses untuk proses aktivasi oleh WP. Setelah proses aktivasi berhasil, silahkan masukkan username dan password yang benar dan sesuai.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Saat melakukan registrasi muncul notifikasi, &lsquo;Email sudah terpakai&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Pastikan kembali jika email yang digunakan adalah email yang belum pernah didaftarkan sebelumnya. Apabila masih mengalami kendala, silahkan hubungi tim Support melalui </span><a href="mailto:support@pajakku.com"><span style="font-weight: 400;">support@pajakku.com</span></a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Saat melakukan registrasi muncul notifikasi, &lsquo;NPWP sudah digunakan&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Pastikan kembali jika NPWP yang digunakan adalah NPWP yang belum pernah didaftarkan sebelumnya. Apabila masih mengalami kendala, silahkan hubungi tim Support melalui </span><a href="mailto:support@pajakku.com"><span style="font-weight: 400;">support@pajakku.com</span></a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Tidak bisa login e-billing walaupun sudah reset password</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan pastikan email yang terdaftar sudah menerima email link aktivasi. Pastikan untuk mengecek email pada inbox maupun spam.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>User sudah reset password, tetapi belum mendapatkan email reset password&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Kendala tersebut disebabkan karena email no-reply@pajakku.com di blok oleh email provider, silahkan di cek di spam email.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ketika Log In ke Akun SSO muncul notif, &lsquo;Invalid Client or Client is Not Authorized&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan dapat cek kembali kesesuaian username dan password.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Mengubah nama perusahaan pada daftar organisasi</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan hubungi tim support melalui </span><a href="mailto:support@pajakku.com"><span style="font-weight: 400;">support@pajakku.com</span></a><span style="font-weight: 400;"> dengan melampirkan NPWP</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Tidak bisa masuk ke ID Billing-Pajakku dengan pesan, &lsquo; Maaf - Anda tidak memiliki subscription (langganan) untuk mengelola PT...... Hubungi ADMIN perusahaan atau beli paket produk untuk&nbsp; PT...... terlebih dahulu&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan hubungi tim support melalui </span><a href="mailto:support@pajakku.com"><span style="font-weight: 400;">support@pajakku.com</span></a><span style="font-weight: 400;"> untuk menambahkan akses NPWP pada e-billing.&nbsp;</span></p>

Troubleshoot Login dan Registrasi e-Bill Pajakku

e-Bill: Troubleshoot Login dan Registrasi

<h3 style="text-align: justify;"><strong>Tidak Bisa/Gagal kirim ISO ke DJP</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Hal tersebut disebabkan karena request kode billing ke DJP tidak mendapat respon.Untuk mengatasinya, silahkan klik tombol "Billing" yang berwarna hijau di samping kanan SSP yang gagal.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Muncul status, &lsquo;Nomor Ketetapan Tidak Valid&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Kendala tersebut dikarenakan Nomor Ketetapan tidak ditemukan. Silahkan pastikan Jenis Pajak, Jenis Setoran, NPWP, dan Nomor Ketetapan diinput sudah benar dan masih terdapat sisa tunggakan pajak.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Gagal cetak ID Billing dengan keterangan &lsquo;Data id billing gagal dicetak&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan dipastikan status dari SSP tersebut sudah memiliki Kode Billing, jika SSP belum memiliki kode Billing maka SSP tidak dapat dicetak.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Tidak Bisa/Gagal Load Data</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Hal tersebut terjadi karena proses impor masih berjalan atau dalam antrian. Mohon menunggu hingga proses selesai dan setelah itu silahkan lakukan refresh halaman secara berkala.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Saat input SSP muncul error, &lsquo;Referensi Nomor Ketetapan tidak ditemukan&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Terkait kendala tersebut pastikan bahwa data NPWP, NPWP Penyetor dan Nomor SK tidak ada kesalahan input. Pastikan juga bahwa Nomor SK tersebut merupakan nomor yang valid dan masih berlaku atau belum jatuh tempo.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Saat input SSP muncul error, &lsquo;Primary Bitmap tidak sesuai ketentuan&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Error tersebut disebabkan oleh koneksi pengiriman data ke DJP gagal. Pastikan jika NPWP yang diinput sudah benar dan tidak tertukar antara NPWP perusahaan dengan NPWP lain di subjek pajak.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ketika generate ID Billing muncul keterangan, &lsquo;Duplicate&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Kendala tersebut disebabkan karena sudah pernah melakukan generate ID Billing sebelumnya dengan SSP yang sama. Silahkan melakukan generate ulang ID Billing dengan 2 cara berikut:&nbsp;</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-weight: 400;"> Pilih menu BUAT E-SSP kemudian input data yang benar dan sesuai, setelah data terinput silahkan klik tombol GENERATE</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Pilih menu BUAT MASSAL E-SSP, kemudian klik &lsquo;Unduh Template&rsquo; untuk mengisi data E-SSP&nbsp;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Setelah mengisi data dalam template, silahkan klik tombol Impor kemudian pilih CSV lalu Klik tombol Simpan.&nbsp;</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Data WP Tidak Ditemukan atau muncul kode &lsquo;(WS Exception)&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Kendala tersebut terjadi karena terdapat error dari sisi DJP. Silahkan lakukan proses generate billing kembali.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Data NPWP dan/atau KAP dan/atau KPP tidak terdapat pada tabel referensi</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Untuk memastikan NPWP tersebut valid/tidak, silahkan lakukan cara berikut :</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-weight: 400;"> akses link ebilling.pajakku.com</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> masukkan username dan password untuk akses ke e-billing</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Pilih menu BUAT E-SSP</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> masukkan NPWP tersebut kemudian klik refresh dan mohon tunggu hingga proses inquiry selesai</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> jika muncul pesan &lsquo;Data NPWP dan/atau KAP dan/atau KPP tidak terdapat pada tabel .referensi&rsquo;&nbsp; berarti NPWP tersebut berstatus NE (NON EFEKTIF).</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan pastikan kembali bahwa NPWP yang di input Valid dan berstatus aktif.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Proses Loading yang lama ketika import data ESSP</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Mohon menunggu ketika proses import data ESSP berjalan lama dikarenakan terdapat proses antrian di DJP.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ketika import data SSP error dengan pesan, &lsquo;Proses import selesai, terdapat data yang gagal di generate dengan idfile: xxxx&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Error tersebut disebabkan karena terdapat data SSP yang gagal di generate.Silahkan cek detail dan cek baris yang kemungkinan gagal, pastikan jika data yang di import sudah benar dan sesuai dengan format templatenya.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ketika import data SSP error dengan pesan, &lsquo;File import ssp memiliki karakter bukan alphabet dan numeric&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan cek format file import, pastikan data yang di input sudah sesuai dengan format. Kendala tersebut terjadi karena terdapat karakter yang bukan huruf dan angka sehingga data tidak dapat terkirim ke DJP.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Masa Pajak Tidak Valid</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan pastikan kembali jika Masa pajak yang di input sudah benar dan valid.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Status "REQUEST" pada kolom ID Billing</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan pilih SSP yang statusnya request tersebut, lalu klik tombol generate.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ketika Order SSP muncul error, &lsquo;Terdapat 241 SSP error yang tidak dapat di-order&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Jika ini terkait proses &lsquo;Order All&rsquo;, maka proses tersebut akan memeriksa billing yang sudah ada terlebih dahulu, jika ada error seperti hal tersebut maka silahkan lakukan penghapusan Kode Billing.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Muncul kode error, &lsquo;40 - Setoran Pajak bukan untuk WP Badan&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Kendala tersebut dikarenakan Jenis setoran yang dipilih tidak ditujukan untuk wajib pajak badan, namun ditujukan untuk wajib pajak perorangan. Silahkan pastikan kembali jika NPWP Penyetor merupakan Wajib Pajak (WP) pemungut atau bendahara.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Muncul kode error, &lsquo;51-&nbsp; Nomor Ketetapan tersebut tidak ada kekurangan bayar&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Terkait kendala tersebut pastikan bahwa data NPWP Penyetor dan Nomor SK tidak ada kesalahan input. Pastikan juga bahwa Nomor SK tersebut masih memiliki jumlah yang kurang bayar.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ketika import E-SSP muncul pesan, &lsquo;FORMAT_CSV_TIDAK_SESUAI&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Jika muncul pesan error tersebut, mohon untuk menyesuaikan format import ESSP e-billing Pajakku. Untuk download template ESSP, silahkan lakukan cara berikut:&nbsp;</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-weight: 400;"> Akses link ebilling.pajakku.com</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Masukkan username dan password untuk akses ke e-billing</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Pilih menu BUAT MASSAL E-SSP</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Kemudian klik tombol UNDUH TEMPLATE.</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ketika melakukan reset password muncul error berikut, &lsquo;Password anda gagal di reset. Ingat, permintaan reset password hanya valid sampai 24 jam&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan melakukan reset password kembali di hari berikutnya, karena reset password hanya bisa dilakukan satu kali dalam sehari.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Saat menginput SSP muncul pesan error, &lsquo;Already exists could not execute batch; SQL&hellip;&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Error tersebut terjadi karena NTPN yang sudah terinput di E-PPT kemudian di input kembali sehingga muncul pesan error tersebut. Pastikan kembali jika NTPN yang terinput sudah benar dan sesuai.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Saat membuat SSP muncul kode error, &lsquo;Connection Refused&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan lakukan langkah berikut ini:</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-weight: 400;"> Login menggunakan user pic_monitoring</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Pilih menu Inquiry</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Search NPWP tersebut</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Klik tombol retry data inquiry (Tombol Hijau).</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Muncul status, &lsquo;update NTPN gagal&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Hal ini dikarenakan file NTPN belum dikirim oleh BNI. Untuk mempercepat proses, silahkan export NTPN BNI Direct atau dari tim BNI</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Saat tarik SSP dari bank persepsi pada bagian tanda tangan dan bagian &lsquo;Signature ID&rsquo; hilang&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan cek ulang pada database e-billing Pajakku. Apabila sudah sesuai, silahkan bantu cek secara mandiri ke pihak bank persepsi untuk memunculkan signature ke SSP yang dicetak.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Nama yang tertulis di BPN dengan di faktur pajak berbeda</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Mohon dicek kembali terkait nama yang didaftarkan di DJP.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Saat cetak billing, nama penyetor menjadi &lsquo;Null&rsquo;&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan hubungi tim support melalui </span><a href="mailto:support@pajakku.com"><span style="font-weight: 400;">support@pajakku.com</span></a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Log cetak SSP berhasil, namun tidak muncul notif &lsquo;Invalid Client or Client is not authorized&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan hubungi tim support melalui </span><a href="mailto:support@pajakku.com"><span style="font-weight: 400;">support@pajakku.com</span></a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Kode Billing yang sudah dibuat tidak bisa dicetak</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan coba langkah-langkah berikut:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- Lihat kolom Aksi</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- Klik titik tiga&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- Pilih tombol cetak SSP</span><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Cara mengatasi pembuatan SSP dengan status masih dalam antrian&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan lakukan cetak ulang untuk SSP yang masih dalam antrian.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ketika ingin Hapus Data ESSP, muncul notifikasi, &lsquo;Gagal - Proses Hapus gagal&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan import ulang filenya karena hal ini biasanya terjadi ketika anda berusaha menghapus data log import yang error.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Muncul status,&nbsp; &lsquo;FAILED READ&rsquo; dengan pesan, &lsquo;Baris : 0 lebih dari 14 kolom,.... selain separator&rsquo;&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lampirkan skema impor untuk e-biling tersebut, apabila masih terkendala sarankan ikuti rule jumlah karakter skema impor sesuai dengan aturan yang tertera saat akan import data.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Gagal import dengan pesan, &lsquo;Baris : 1 terdapat karakter yang tidak sesuai (?+&amp;|*)&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan pastikan masa SPT menggunakan dua digit angka.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ketika import statusnya &lsquo;FAILED READ&rsquo; dengan pesan, &lsquo;File berhasil diunggah&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan pastikan nomor SK sudah terisi.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ketika akan membuat kode billing, tampilan untuk field &lsquo;company&rsquo; kosong/blank&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan clear cache browser dan kemudian coba lagi</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Di formulir SSP, nomor NPWP berbeda dengan nomor NPWP yang seharusnya</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan langsung masuk ke tampilan tersebut dengan klik tanda panah ke samping, kemudian pada tampilan formulir SSP dibagian kanan &lsquo;info WP,&rsquo; silahkan input NPWP yang dimaksud dan di atas data SSP terkait.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Muncul kode error, &lsquo;401 Unauthorized Bearer error=""invalid_token"",error_description=""The access token is invalid&rsquo;&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan terlebih dahulu &lsquo;log out&rsquo; lalu &lsquo;log in&rsquo; kembali. Setelah itu, silahkan hard refresh dengan tekan ctrl+shift+r.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ketika membuat billing secara bulk, lalu muncul, &lsquo;File request telah terkirim dengan id file &hellip;.&rsquo;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan sesuaikan template dengan upload info.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Muncul kode error, &lsquo;Warning {"errorMessage":"The service seems to be down. Please come back later!","id":"Layanan tidak dapat diakses. Silahkan kembali lagi nanti!"),"createdAt":"2021-01-07|21:20:54.77|}&rsquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Silahkan hubungi Tim Support Pajakku dengan kirim email ke </span><a href="mailto:support@pajakku.com"><span style="font-weight: 400;">support@pajakku.com</span></a><span style="font-weight: 400;">.</span></p>

Troubleshoot Buat Kode Billing aplikasi e-Bill Pajakku

e-Bill: Troubleshoot Pembuatan Kode Billing

<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan fasilitas pembayaran pajak secara online yang mengganti penggunaan Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi Surat Setoran Elektronik (SSE) ata biasa dikenal dengan e-Billing.</p>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Saat pengisian formulir SSE, terdapat form jenis pajak yang merepresentasikan kode akun pajak (KAP), dan form jenis setoran yang merepresentasikan Kode Jenis Setoran (KJS). Kedua kode ini berguna untuk mengklasifikasikan pembayaran suatu jenis pajak yang sama tetapi memiliki sub-kelas yang berbeda. Satu jenis KAP dapat mencakup beberapa KJS. Sebagai contoh, KAP dengan kode 411313 merupakan kode Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, dimana memiliki 3 jenis KJS dengan kode setoran 100, 300, 310 yang masing-masing merepresentasikan pembayaran SPPT, STP, dan SKP sektor perkebunan.</p>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Adanya KAP dan KJS tentunya memudahkan sistem untuk mengidentifikasi setiap pembayaran pajak. Selain itu, manfaat lain adalah meminimalisir terjadinya kesalahan input kode yang biasa terjadi pada penyetoran pajak manual di KPP. Akan tetap masih ada saja kasus dimana terjadi kesalahan input KAP maupun KJS yang disebabkan oleh kesalahan pihak berwajib pada pemungutan atau pemotongan pajak pada periode sebelumnya, sehingga menyebabkan laporan yang dibuat tidak valid. Jika hal ini terjadi, maka tidak perlu khawatir, karena pajak yang telah dibayarkan tidak akan hangus. Prosedur yang harus dilakukan selanjutnya adalah proses pemindahbukuan. Terdapat tiga dasar hukum terkait dengan proses pemindahbukuan yang diatur dalam;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li class="ql-align-justify">Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 88/KMK.04/191 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak melalui Pemindahbukuan</li>
<li class="ql-align-justify">Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-965/PJ.9/1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan</li>
<li class="ql-align-justify">Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-26/PJ.9/11 tentang Petunjuk Teknis Pemindahbukuan atau Pbk</li>
</ul>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Kesalahan pada berkas laporan pajak, baik kesalahan input KAP, KJS atau yang lain dapat diselesaikan dengan proses pemindahbukuan mengacu pada tiga regulasi diatas. Secara singkat penyetor pajak hanya perlu melakukan revisi pada informasi yang salah dengan persetujuan dan pertimbangan dari pemungut atau pemotong pajak dari pihak yang berwenang. Walaupun setiap permasalahan pada e-Billing bisa diselesaikan dengan mudah, kasus kesalahan input KAP dan KJS ini seharusnya bisa diatasi dengan cara meningkatkan pemahaman terhadap jenis-jenis pajak oleh dua belah pihak yakni pihak yang berwenang melakukan pemungutan pajak maupun penyetor pajak itu sendiri.</p>
<p class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Pajakku.com sebagai mitra pajak dari DJP menyediakan berbagai artikel tentang perpajakan dan berbagai aplikasi untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Berbagai informasi yang ada di Pajakku.com bermanfaat untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat tentang mekanisme pembayaran pajak dan tentunya menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada proses pembayaran dan pelaporan pajak.</p>

DJP melalui ASP menyediakan fasilitas pembayaran pajak secara online surat setoran elektronik (SSE), pengganti surat setoran pajak (SPP) yang disebut e-billing. akan tetapi walaupun sudah diubah secara online akan tetapi kesalahan dalam penginputan masih dapat terjadi, maka itu DJP melalui peraturan sudah melakukan antisipasi.

e-Bill: Solusi Salah Input Kode Billing

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Buat SPT PPh 22</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Untuk membuat SPT, anda dapat pula melakukannya secara manual (tanpa input data) melalui langkah-langkah berikut,&nbsp;</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Silahkan menuju pilihan menu '</span>PPh 22'</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik sub-menu &lsquo;Daftar SPT&rsquo; lalu klik ikon &lsquo;tambah&rsquo; di pojok kanan</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Pada isian organisasi, silahkan pilih NPWP perusahaan yang akan dibuat SPT termasuk masa dan tahun pajak dibuat&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik tombol &lsquo;Buat&rsquo;</span></li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Buat Bukti Potong PPh 22</strong></h2>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-weight: 400;">1.&nbsp; &nbsp;Pilih menu &lsquo;Bukti Potong&rsquo;&nbsp;</span></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-weight: 400;">2.&nbsp; &nbsp;Pilih menu &lsquo;BP 22&rsquo; lalu klik ikon &lsquo;Tambah&rsquo; di pojok kanan atas&nbsp;</span></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-weight: 400;">3.&nbsp; &nbsp;Isi kotak isian pada bagian-bagian yang tertera:&nbsp;</span></p>
<p style="padding-left: 80px;"><span style="font-weight: 400;">-&nbsp; &nbsp;Isi bagian A berupa identitas penerima penghasilan</span></p>
<p style="padding-left: 80px;"><span style="font-weight: 400;">-&nbsp; &nbsp;Isi bagian B untuk detail pemotongan pajak&nbsp;</span></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-weight: 400;">4.&nbsp; &nbsp;Klik &lsquo;Buat&rsquo; untuk menyimpan data yang sudah terekam&nbsp;</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Lapor SPT PPh 22</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Anda dapat pula secara langsung melaporkan SPT di e-PPT. Namun, pastikan sebelum melapor SPT anda telah menyelesaikan proses approval dan release SPT. Berikut langkah-langkah pelaporan SPT PPh 22:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Pilih SPT yang hendak dilaporkan dalam menu &lsquo;Daftar SPT PPh 22&rsquo;</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik ikon &lsquo;Lapor&rsquo; di kanan atas</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Di layar anda nanti akan muncul konfirmasi pelaporan, silahkan klik tombol &lsquo;browse file&rsquo; untuk mengambil lampiran SSP yang akan diupload dalam format pdf.&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik tombol &lsquo;Submit&rsquo;&nbsp; untuk melanjutkan pelaporan</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Status pelaporan dapat dipantau pada menu log e filing.</span></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/61b066cd1c72eb1eee0cb3ed/Kelola-PPh-Pasal-23/26" target="_blank" rel="noopener">e-PPT: Kelola PPh 23/26</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61b068551c72eb1eee0cb3f5/Kelola-PPh-Pasal-4-ayat-(2)" target="_blank" rel="noopener">e-PPT: Kelola PPh Pasal 4 ayat (2)</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61b068d11c72eb1eee0cb3f7/Teknis-Pembayaran-dan-Unduh-BPE" target="_blank" rel="noopener">e-PPT: Teknis Pembayaran dan Unduh BPE</a></strong></em></h3>

Langkah-langkah kelola proses pelaporan dan hitung PPh 22 dalam aplikasi e-PPT.

e-PPT: Kelola PPh 22

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Buat SPT PPh 15</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Akses menu &lsquo;PPh 15&rsquo; laku klik sub-menu &lsquo;Daftar SPT&rsquo;&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik ikon &lsquo;tambah&rsquo; yang ada di pojok kanan atas</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Pada isian organisasi, silahkan pilih NPWP perusahaan yang akan dibuat SPT termasuk masa dan tahun pajak dibuat&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik tombol &lsquo;Buat&rsquo;&nbsp;</span></li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Buat Bukti Potong PPh 22</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Pilih menu &lsquo;Bukti Potong&rsquo;&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Pilih menu &lsquo;BP 15&rsquo; lalu pilih jenis pemotongan&nbsp;&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik ikon &lsquo;tambah&rsquo; di pojok kanan atas&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Isi kotak isian pada bagian-bagian yang tertera:&nbsp;</span></li>
</ol>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-weight: 400;">-&nbsp; Isi bagian A berupa identitas penerima penghasilan</span></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-weight: 400;">-&nbsp; Isi bagian B untuk detail pemotongan pajak&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;5. Klik &lsquo;buat&rsquo; untuk menyimpan data yang sudah terekam&nbsp;</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Lapor SPT PPh 15</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Anda dapat pula secara langsung melaporkan SPT di e-PPT. Namun, pastikan sebelum melapor SPT anda telah menyelesaikan proses approval dan release SPT. Berikut langkah-langkah pelaporan SPT PPh 15:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Pilih SPT yang hendak dilaporkan dalam menu &lsquo;Daftar SPT PPh 15&rsquo;</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik ikon &lsquo;lapor&rsquo; di kanan atas</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Di layar anda nanti akan muncul konfirmasi pelaporan, silahkan klik tombol &lsquo;browse file&rsquo; untuk mengambil lampiran SSP yang akan diupload dalam format pdf.&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik tombol &lsquo;Submit&rsquo;&nbsp; untuk melanjutkan pelaporan</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Status pelaporan dapat dipantau pada menu log e filing.</span></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/61b0662b1c72eb1eee0cb3eb/Kelola-PPh-Pasal-21" target="_blank" rel="noopener">e-PPT: Kelola PPh 21</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61b0674a1c72eb1eee0cb3f0/Kelola-PPh-Pasal-22" target="_blank" rel="noopener">e-PPT: Kelola PPh 22</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61b066cd1c72eb1eee0cb3ed/Kelola-PPh-Pasal-23/26" target="_blank" rel="noopener">e-PPT: Kelola PPh 23/26</a></strong></em></h3>
</div>

Langkah-langkah kelola proses pelaporan dan hitung PPh 15 dalam aplikasi e-PPT.

e-PPT: Kelola PPh 15

<h2><strong>Import data Penyetoran Sendiri PPh 4(2)</strong></h2>
<ol>
<li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Pada bagian kiri, pilih menu &lsquo;Import PPh 4(2)&rsquo;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Pilih submenu &lsquo;BP PPh pasal 4 (2)&rsquo;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Pilih tap &lsquo;Setor Sendiri&rsquo;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Setelah itu pilih &lsquo;Kategori Penghasilan yang Dipotong&rsquo;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Klik tombol &lsquo;Choose File&rsquo; dan pilihlah file data bukti potong PPh 4 (2)</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Klik tombol &lsquo;Open&rsquo;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Lalu klik tombol &lsquo;Import&rsquo;</span></li>
</ol>
<h2><strong>Impor data SSP/PBK PPh ayat 4 ayat (2)</strong></h2>
<ol>
<li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Pada bagian kiri, pilih menu &lsquo;Import PPh 4(2)&rsquo;&nbsp;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Pilih submenu &lsquo;Import PPh 4(2)&rsquo;&nbsp;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Pilih &lsquo;SSP/PBK PPh pasal 4(2)&rsquo;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Klik tombol &lsquo;Choose File&rsquo; dan pilihlah file data SSP PPh 4a2</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Klik tombol &lsquo;Open&rsquo;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Lalu klik tombol &lsquo;Import&rsquo;</span></li>
</ol>
<h2><strong>Buat SPT PPh 4 ayat (2)</strong></h2>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Akses menu &lsquo;PPh 4(2)&rsquo; laku klik sub-menu &lsquo;Daftar SPT&rsquo;&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik ikon &lsquo;tambah&rsquo; yang ada di pojok kanan atas</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Pada isian organisasi, silahkan pilih NPWP perusahaan yang akan dibuat SPT termasuk masa dan tahun pajak dibuat&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik tombol &lsquo;Buat&rsquo;&nbsp;</span></li>
</ol>
<h2><strong>Buat Bukti Potong PPh 4 ayat (2)</strong></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Selain pembuat&nbsp; bukti potong dengan cara import, anda juga dapat membuat bukti potong secara manual dengan cara-cara berikut,</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik menu &lsquo;Bukti Potong&rsquo;&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik sub-menu &lsquo;BP 4a2&rsquo; dan ikon &lsquo;tambah&rsquo; di pojok kanan atas</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Pada isian bukti potong pph 4a2, isilah sesuai dengan bagian yang tertera. Bagian A diisi dengan identitas penerima penghasilan dan bagian B diisi oleh detail pemotongan PPh 23</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik tombol &lsquo;Buat&rsquo; untuk menyimpan data yang sudah direkam&nbsp;</span></li>
</ol>
<h2><strong>Lapor SPT PPh 4 ayat (2)&nbsp;</strong></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Anda dapat pula secara langsung melaporkan SPT di e-PPT. Namun, pastikan sebelum melapor SPT anda telah menyelesaikan proses approval dan release SPT. Berikut langkah-langkah pelaporan SPT PPh 4 ayat 2:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Pilih SPT yang hendak dilaporkan dalam menu &lsquo;Daftar SPT PPh 4 ayat 2&rsquo;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik ikon &lsquo;lapor&rsquo; di kanan atas</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Di layar anda nanti akan muncul konfirmasi pelaporan, silahkan klik tombol &lsquo;browse file&rsquo; untuk mengambil lampiran SSP yang akan diupload dalam format pdf.&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik tombol &lsquo;Submit&rsquo;&nbsp; untuk melanjutkan pelaporan</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Status pelaporan dapat dipantau pada menu log e filing.</span></li>
</ol>

Langkah-langkah kelola proses pelaporan dan hitung PPh 4 ayat (2) dalam aplikasi e-PPT.

e-PPT: Kelola PPh Pasal 4 ayat (2)

<h3><strong>Internal Server Error saat cetak BP</strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Untuk mengatasi masalah ini, mohon pastikan hal-hal berikut ini :</span></p>
<ol>
<li><span style="font-weight: 400;"> Silahkan cek HDD yang digunakan apakah full/tidak (Silahkan koordinasikan dengan Tim IT Internal atau hubungi Tim Support Pajakku).</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Cek signer apakah ada signer yang berlaku sesuai dengan tanggal BP (Silahkan cek pada akses user admin-company).</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Cek signer apakah ada lebih dari 1 signer yang berlaku sesuai dengan tanggal BP (Silahkan cek pada akses user admin-company).</span></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Status pengiriman email bukti potong tertulis: PROCESS, dalam jangka waktu yang lama&nbsp;</strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Silahkan memastikan kembali settingan email (SMTP) yang digunakan dengan cara sebagai berikut :</span></p>
<ol>
<li><span style="font-weight: 400;"> Silahkan login menggunakan user admin_company.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Klik menu pengaturan.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">Pilih Email.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Silahkan melakukan perubahan / memasukan settingan email (SMTP).</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Klik Save. Setelah itu silahkan mencoba untuk mengirimkan email bukti potong tersebut.</span></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Muncul Koder Error, &lsquo;Error pada menu e-Billing -&nbsp; Warning: Bad credentials, Error: request failed with status code 400)&rsquo;&nbsp;</strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Error ini muncul karena ada kesalahan pada username atau password yang digunakan.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Silahkan cek kembali username &amp; password akun e-Billing yang digunakan pada menu e-Billing - Pengaturan.&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Pada eBilling Payment, muncul kode error, &lsquo;Gagal Kirim ISO ke DJP&rsquo;</strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Silahkan lakukan langkah - langkah berikut:&nbsp;</span></p>
<ol>
<li><span style="font-weight: 400;"> Klik menu e-Billing.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Pilih Pengaturan, pastikan status sudah terhubung. Jika belum silahkan masukan username dan password akun e-Billing, lalu klik Save.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Jika sudah terhubung, Klik menu payment order.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Pilih (Tick Mark) SSP yang error Gagal Kirim ISO ke DJP.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Klik tombol Generate.</span></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Hasil Download BPE saat akan dibuka muncul error,&rsquo;The archive is either in unknown format or damaged&rsquo;</strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Silahkan mendownload ulang file BPE tersebut karena file yang BPE yang sebelumnya di download Corrupt.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Muncul Kode Error, &lsquo;Error: Could not connect to host &amp; port mail.pajakku.com&rsquo;</strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Silahkan di cek kembali settingan email (SMTP) yang digunakan karena SMTP tersebut masih gagal dalam pengiriman email.\n\nBerikut langkah - langkah mengecek settingan email (SMTP):&nbsp;</span></p>
<ol>
<li><span style="font-weight: 400;"> Silahkan login menggunakan user admin_company.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Klik menu pengaturan.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Pilih Email.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Silahkan melakukan perubahan / memasukan settingan email (SMTP).</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Klik Save.</span></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Saat melakukan pembayaran menggunakan BNI, NTPA di EPPT belum muncul, sedangkan di e-Filing sudah muncul</strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Untuk mengatasi hal tersebut, silahkan lakukan langkah - langkah berikut:</span></p>
<ol>
<li><span style="font-weight: 400;"> Klik menu Log.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Pilih menu Log e-Filing.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Pilih (Tick Mark) Pelaporan yang belum ada NTPA.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Klik tombol Get NTPA. Namun dipastikan terlebih dahulu bahwa benar NTPA sudah ada pada e-Filing.</span></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Saat hendak mengakses e-Biling muncul kode error, &lsquo;Error e-Billing - Warning:&nbsp; Anda tidak memiliki izin untuk mengakses API ini&rsquo;</strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Silahkan hubungi tim support Pajakku melalui </span><a href="mailto:support@pajakku.com" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-weight: 400;">support@pajakku.com</span></a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p>

Troubleshoot Kode Billing dan Payment aplikasi e-PPT Pajakku 

e-PPT: Troubleshoot Kode Billing dan Payment 

<h2><strong>Input Manual Data Faktur Masukan</strong></h2>
<p style="padding-left: 40px;">1.&nbsp; &nbsp;Tekan ikon tambah '+' pada bagian kanan atas halaman</p>
<p style="padding-left: 40px;">2.&nbsp; &nbsp;Isilah <em>form</em> Dokumen Transaksi</p>
<p style="padding-left: 40px;">3.&nbsp; &nbsp;Setelah lengkap, scroll bagian bawah, lalu isi <em>form </em>Lawan Transaksi</p>
<p style="padding-left: 40px;">4.&nbsp; &nbsp;Jika sebelumnya sudah ada menambahkan data Lawan transaksi, tekan tombol &lsquo;Cari Lawan Transaksi&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">5.&nbsp; &nbsp;Pilih salah satu dari list terkait, lalu tekan tombol &lsquo;Pilih&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">6.&nbsp; &nbsp;Setelah itu, scroll kembali ke bagian bawah dan lanjutkan pengisian nominal transaksi pada <em>form </em>Nilai Faktur Pajak</p>
<p style="padding-left: 40px;">7.&nbsp; &nbsp;Masukkan nilai jumlah DPP serta Jumlah PPnBM apabila ada</p>
<p style="padding-left: 40px;">8.&nbsp; &nbsp;Tekan tombol &lsquo;Save&rsquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<h2><strong>Import Data Faktur Masukan</strong></h2>
<p style="padding-left: 40px;">1.&nbsp; &nbsp;Tekan tombol &lsquo;Import&rsquo; pada bagian kanan atas halaman</p>
<p style="padding-left: 40px;">2.&nbsp; &nbsp;Tekan tombol &lsquo;Choose file,&rsquo; lalu pilih file data Faktur</p>
<p style="padding-left: 40px;">3.&nbsp; &nbsp;Pilih <em>delimiter</em> yang digunakan serta ke cabang mana data akan di-<em>import</em></p>
<p style="padding-left: 40px;">4.&nbsp; &nbsp;Setelah itu, tekan tombol &lsquo;Import&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">5.&nbsp; &nbsp;File yang berhasil diimport, akan terlihat di menu Log Manager.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong> </strong><strong>Scan Data Faktur Masukan</strong></h2>
<p>Anda juga bisa melakukan scan faktur dengan barcode. Berikut langkah-langkahnya:</p>
<p style="padding-left: 40px;">1.&nbsp; &nbsp;Pada bagian kiri, pilih menu &lsquo;Faktur&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">2.&nbsp; &nbsp;Lalu pilih sub-menu &lsquo;Scan Faktur Masukan&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">3.&nbsp; &nbsp;Pastikan alat scanner terpasang pada PC atau <em>Notebook</em></p>
<p style="padding-left: 40px;">4.&nbsp; &nbsp;Pilih branch, aktifkan tombol <em>Creditable</em>, lalu arahkan kursor ke bagian Scanner Input</p>
<p style="padding-left: 40px;">5.&nbsp; &nbsp;Scan Faktur Masukan yang telah disiapkan</p>
<p style="padding-left: 40px;">6.&nbsp; &nbsp;Faktur yang telah discan akan masuk ke table Scan Faktur Masukan, klik tombol &lsquo;Check&rsquo; di pojok kanan atas</p>
<p style="padding-left: 40px;">7.&nbsp; &nbsp;Setelah faktur berstatuskan &ldquo;Valid&rdquo;, tekan tombol &lsquo;Save&rsquo; untuk menyimpan</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Upload Data Faktur Masukan</strong></h2>
<p style="padding-left: 40px;">1.&nbsp; &nbsp;Buka menu &lsquo;Faktur&rsquo; lalu menuju sub-menu &lsquo;Faktur Masukan&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">2.&nbsp; &nbsp;Ceklis data pada list Faktur Masukan lalu upload</p>
<p style="padding-left: 40px;">3.&nbsp; &nbsp;Pilih upload type &ldquo;Berdasarkan Id&rdquo; jika akan mengupload sesuai data faktur yang dipilih, antara lain:</p>
<p style="padding-left: 80px;">-&nbsp; &nbsp;"Berdasarkan Periode&rdquo; jika user akan mengupload faktur berdasarkan masa dan tahun pajak.</p>
<p style="padding-left: 80px;">-&nbsp; &nbsp;&ldquo;Berdasarkan Tanggal&rdquo; jika user akan mengupload faktur berdasarkan Tanggal Faktur Pajak atau Tanggal Rekam Faktur.</p>
<p style="padding-left: 40px;">4.&nbsp; &nbsp;Lalu, tekan &lsquo;Upload&rsquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Pembatalan Data Faktur Masukan</strong></h2>
<p style="padding-left: 40px;">1.&nbsp; &nbsp;Buka menu &lsquo;Faktur&rsquo; lalu pilih sub-menu &lsquo;Faktur Masukan&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">2.&nbsp; &nbsp;Ceklis pada faktur yang akan dibatalkan</p>
<p style="padding-left: 40px;">3.&nbsp; &nbsp;Klik tombol &ldquo;X&rdquo; lalu pilih tipe pembatalan &ldquo;Berdasarkan Id Approve&rdquo;</p>
<p style="padding-left: 80px;">Ada beberapa pilihan tipe pembatalan faktur yaitu:</p>
<p style="padding-left: 80px;">-&nbsp; &nbsp;&ldquo;Berdasarkan Periode&rdquo; jika user akan membatalkan faktur berdasarkan masa dan tahun pajak.</p>
<p style="padding-left: 80px;">-&nbsp; &nbsp;&ldquo;Berdasarkan Tanggal&rdquo; jika user akan membatalkan faktur berdasarkan Tanggal Faktur Pajak atau Tanggal Rekam Faktur</p>
<p style="padding-left: 80px;">Faktur yang berhasil dibatalkan akan berubah statusnya menjadi &ldquo;Batal Sukses&rdquo; dan berwarna hijau muda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Cara Export Data Faktur Masukan</strong></h2>
<p style="padding-left: 40px;">1.&nbsp; &nbsp;Buka menu &lsquo;Log Manager&rsquo; lalu menuju sub-menu &lsquo;Log Export&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">2.&nbsp; &nbsp;Ceklis pada faktur yang ingin dipilih</p>
<p style="padding-left: 40px;">3.&nbsp; &nbsp;Klik tombol &lsquo;Export Data&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">4.&nbsp; &nbsp;Pilih tipe export &lsquo;Berdasarkan Id Approve,&rsquo; kemudian pilih jenis file yang akan di export, antara lain:</p>
<p style="padding-left: 80px;">-&nbsp; &nbsp;&ldquo;Berdasarkan Tanggal&rdquo; jika user jika user akan mengekspor faktur berdasarkan masa dan tahun pajak.</p>
<p style="padding-left: 80px;">-&nbsp; &nbsp;&ldquo;Berdasarkan Periode&rdquo; jika user akan mengekspor faktur berdasarkan Tanggal Faktur Pajak atau Tanggal Rekam Faktur.</p>
<p style="padding-left: 40px;">5.&nbsp; &nbsp;Isi keterangan pada kolom &lsquo;Note&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">6.&nbsp; &nbsp;Klik tombol &lsquo;Export&rsquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Hapus data faktur masukan bulk</strong></h2>
<p style="padding-left: 40px;">1.&nbsp; &nbsp;Buka menu Faktur lalu sub-menu Faktur Masukan</p>
<p style="padding-left: 40px;">2.&nbsp; &nbsp;Pastikan status faktur &ldquo;Belum Approve&rdquo; atau dengan kata lain belum dilakukan upload ke DJP</p>
<p style="padding-left: 40px;">3.&nbsp; &nbsp;Klik tombol Hapus berdasarkan Pencarian, antara lain:</p>
<p style="padding-left: 80px;">-&nbsp; &nbsp;&ldquo;Berdasarkan Id&rdquo; jika user akan menghapus faktur sesuai pilihan ceklis.</p>
<p style="padding-left: 80px;">-&nbsp; &nbsp;&ldquo;Berdasarkan Periode&rdquo; jika user jika user akan menghapus faktur berdasarkan masa dan tahun pajak.</p>
<p style="padding-left: 80px;">-&nbsp; &nbsp;&ldquo;Berdasarkan Tanggal&rdquo; jika user akan menghapus faktur berdasarkan Tanggal Faktur Pajak atau Tanggal Rekam Faktur.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<h2><strong>Kelola Data Retur Faktur Masukan</strong></h2>
<h3 style="padding-left: 40px;"><strong>Input Manual Data Retur Faktur Masukan</strong></h3>
<p style="padding-left: 40px;">1.&nbsp; &nbsp;Tekan tombol berlambangkan tambah &ldquo;+ &ldquo;di bagian kanan atas halaman</p>
<p style="padding-left: 40px;">2.&nbsp; &nbsp;Setelah muncul <em>form </em>input data Retur Faktur Keluaran, isi data Nomor Faktur yang akan di retur</p>
<p style="padding-left: 40px;">3.&nbsp; &nbsp;Tekan tombol &lsquo;Cari Faktur Yang Diretur&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">4.&nbsp; &nbsp;Setelah itu tekan tombol &lsquo;Pilih&rsquo; yang berwarna orange</p>
<p style="padding-left: 40px;">5.&nbsp; &nbsp;Kemudian pada bagian Dokumen Retur, isilah data yang diminta</p>
<p style="padding-left: 40px;">6.&nbsp; &nbsp;Setelah semuanya terisi, tekan tombol &lsquo;Save&rsquo; untuk menyimpan</p>
<p style="padding-left: 40px;">&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3 style="padding-left: 40px;"><strong>Import Data Retur Faktur Masukan</strong></h3>
<p style="padding-left: 40px;">1.&nbsp; &nbsp;Tekan tombol &lsquo;Import&rsquo; pada bagian kanan atas halaman</p>
<p style="padding-left: 40px;">2.&nbsp; &nbsp;Tekan tombol &lsquo;Choose file,&rsquo; lalu pilih file data Faktur</p>
<p style="padding-left: 40px;">3.&nbsp; &nbsp;Pilih <em>delimiter</em> yang digunakan serta ke cabang maan data akan di-<em>import</em></p>
<p style="padding-left: 40px;">4.&nbsp; &nbsp;Setelah itu, tekan tombol &lsquo;Import&rsquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Upload Data Retur Faktur Masukan</strong></h2>
<p style="padding-left: 40px;">1.&nbsp; &nbsp;Buka menu &lsquo;Faktur&rsquo; lalu pilih sub-menu &lsquo;Retur Faktur Masukan&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">2.&nbsp; &nbsp;Ceklis data pada list Retur Faktur Masukan lalu upload</p>
<p style="padding-left: 40px;">3.&nbsp; &nbsp;Pilih upload type &ldquo;<strong>Berdasarkan Id</strong>&rdquo; jika akan mengupload sesuai data faktur yang dipilih, antara lain:</p>
<p style="padding-left: 80px;">-&nbsp; &nbsp;&ldquo;Berdasarkan Periode&rdquo; jika user akan mengupload retur berdasarkan masa dan tahun pajak.</p>
<p style="padding-left: 80px;">-&nbsp; &nbsp;&ldquo;Berdasarkan Tanggal&rdquo; jika user akan mengupload retur berdasarkan Tanggal retur atau Tanggal Rekam retur.</p>
<p style="padding-left: 40px;">4.&nbsp; &nbsp;Lalu, klik &lsquo;Upload&rsquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>&nbsp;Pembatalan Data Retur Faktur Masukan</strong></h2>
<p style="padding-left: 40px;">1.&nbsp; &nbsp;Buka menu &lsquo;Faktur&rsquo; lalu pilih sub-menu &lsquo;Retur Faktur Masukan&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">2.&nbsp; &nbsp;Ceklis pada faktur yang akan dibatalkan</p>
<p style="padding-left: 40px;">3.&nbsp; &nbsp;Klik tombol &lsquo;X&rsquo; lalu pilih tipe pembatalan &lsquo;Berdasarkan Id Approve,&rsquo; antara lain:</p>
<p style="padding-left: 80px;">-&nbsp; &nbsp;&ldquo;Berdasarkan Periode&rdquo; jika user akan membatalkan faktur berdasarkan masa dan tahun pajak.</p>
<p style="padding-left: 80px;">-&nbsp; &nbsp;&ldquo;Berdasarkan Tanggal&rdquo; jika user akan membatalkan faktur berdasarkan Tanggal Faktur Pajak atau Tanggal Rekam Faktur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Export Data Retur Faktur Masukan </strong></h2>
<p style="padding-left: 40px;">1.&nbsp; &nbsp;Pilih atau ceklis faktur yang ingin diekspor</p>
<p style="padding-left: 40px;">2.&nbsp; &nbsp;Tekan tombol &lsquo;Export Data&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">3.&nbsp; &nbsp;Pilih tipe export &lsquo;Berdasarkan Id Approve&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">4.&nbsp; &nbsp;Lalu pilih jenis file yang akan di export</p>
<p style="padding-left: 40px;">5.&nbsp; &nbsp;Isi keterangan pada kolom &lsquo;Note&rsquo; lalu klik tombol &lsquo;Export&rsquo;</p>
<p style="padding-left: 40px;">6.&nbsp; &nbsp;Hasilnya bisa di download dengan mengakses menu Log Manager, lalu sub-menu Log Export, kemudian klik tombol &lsquo;Download File&rsquo;</p>

Tarra: Kelola Data Faktur Pajak Masukan

<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Anda perlu terlebih dahulu mengatur dan memasukan range Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang telah didapatkan dari KPP atau website enofa DJP sekaligus mengatur referensi terkait data perusahaan. Berikut langkah-langkahnya.&nbsp;</span></p>
<h2><strong>Kelola Data NSFP</strong></h2>
<p style="padding-left: 40px;">1. Pada bagian kiri, pilih menu &lsquo;Wajib Pajak (WP)</p>
<p style="padding-left: 40px;">2. Pilih Sub-menu &lsquo;Enofa&rsquo;</p>
<p><strong>A. Menambahkan NSFP</strong></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">Pada bagian kanan atas, tekan ikon tambah &ldquo;+&rdquo;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">Pada </span><em><span style="font-weight: 400;">form </span></em><span style="font-weight: 400;">pengisian NSFP, isi data-data berikut ini:</span><em><span style="font-weight: 400;">-Field&nbsp;</span></em><span style="font-weight: 400;">dimulai dengan nomor rentang awal NSFP</span><em><span style="font-weight: 400;">-Field </span></em><span style="font-weight: 400;">Tanggal Faktur dengan tanggal</span><span style="font-weight: 400;">&nbsp;NSFP</span><em><span style="font-weight: 400;">-Field </span></em><span style="font-weight: 400;">Berakhir dengan nomor rentang akhir NSFP</span></li>
<li>Lalu tekan tombol Save untuk menyimpan data NSFP baru</li>
</ul>
<p><strong>B. Menghapus NSFP yang telah terdaftar</strong></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">Tekan tombol &lsquo;titik tiga&rsquo; yang ada pada samping kiri list data NFSP &ldquo; ⋮ &rdquo;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">Tekan tombol minus untuk mengurangi</span></li>
<li>Pada <em>form </em>pengurangan NSFP isilah berikut ini:</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><em><span style="font-weight: 400;">-&nbsp; Field </span></em><span style="font-weight: 400;">dikurangi dengan jumlah NSFP yang akan dikurangi dari selisih rentang NSFP yang ada</span></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">Tekan tombol &lsquo;Save&rsquo; untuk menyimpan data</span></li>
</ul>
<h2><strong>Kelola Data Referensi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Setelah kelola data NSFP, anda wajib mengelola data Referensi dengan cara berikut ini:</span></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Pilih menu &lsquo;Referensi&rsquo;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Lakukan pengisian pada setiap sub-menu yang terdiri dari pengaturan cabang, lawan transaksi, dan barang/jasa.&nbsp;</span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">Untuk detail pengaturan masing-masing sub-menu dapat dilihat di manual book yang disediakan untuk member.&nbsp;</span></p>

Pengelolaan awal terkait data NSFP dan Referensi untuk aplikasi Tarra Pajakku.

Tarra: Kelola Data NSFP dan Referensi

Troubleshoot  Impor dan Input Data Faktur Tarra E-Faktur Pajakku

Tarra: Troubleshoot  Impor dan Input Data Faktur

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Pembetulan SPT?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto"> Jika terdapat kekeliruan maka data atau informasi yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi tidak tepat. </span><span data-contrast="auto">Oleh karena itu otoritas pajak memberikan kewenangan wajib pajak dalam melakukan pembetulan SPT Tahunan. Pembetulan ini dapat dilakukan oleh seluruh wajib pajak baik orang pribadi ataupun wajib pajak badan.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Disebutkan pula dalam pasal 8 UU KUP wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat DJP belum melakukan tindak pemeriksaan. </span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Mekanisme Pembetulan SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi?</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Bagi WPOP (secara <em>online</em>)</strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span>
<ul>
<li><span data-contrast="auto">Login ke </span><em><span data-contrast="auto">website</span></em><span data-contrast="auto"> DJP online atau </span><a href="https://djponline.pajak.go.id/" target="_blank" rel="noopener">djponline.pajak.go.id</a><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Klik menu </span><em><span data-contrast="auto">e-filling</span></em><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Buat SPT</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Status SPT diisi dengan pembetulan ke-berapa misalkan pembetulan pertama diisi dengan angka 1 begitu pula seterusnya</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Lakukan perbaikan/ubah data yang diketahui keliru</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><em><span data-contrast="auto">Submit</span></em><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Bagi WPOP (secara <em>offline</em>)</strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span>
<ul>
<li><span data-contrast="auto">Siapkan dokumen pendukung untuk melakukan pembetulan</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Menyampaikan pernyataan tertulis</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Datang ke KPP atau KP2KP terdekat</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Informasikan bahwa akan melakukan pembetulan.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Mekanisme Pembetulan SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Badan?</strong></h2>
<ul>
<li><span data-contrast="auto">Bagi WP Badan (secara </span><em><span data-contrast="auto">offline</span></em><span data-contrast="auto">)</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span>
<ul>
<li><span data-contrast="auto">Siapkan dokumen pendukung untuk melakukan pembetulan seperti transkrip laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, SSP, dan SPT sebelumnya</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Menyampaikan pernyataan tertulis</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Datang ke KPP atau KP2KP terdekat</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Informasikan bahwa akan melakukan pembetulan, maka pegawai pajak akan membantu wajib pajak badan dalam melakukan pembetulan dalam hal bukti yang dilampirkan cukup untuk melakukan pembetulan dan belum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li><span data-contrast="auto">Bagi WP Badan (secara </span><em><span data-contrast="auto">online</span></em><span data-contrast="auto">)</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Siapkan dokumen pendukung untuk melakukan pembetulan seperti transkrip laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, SSP, SPT sebelumnya</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Login akun e-Filling pada situs web DJP</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Klik </span><em><span data-contrast="auto">e-Filing</span></em><span data-contrast="auto">&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Pilih Buat SPT</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Status SPT diisi dengan pembetulan ke-berapa misalkan pembetulan pertama diisi dengan angka 1 begitu pula seterusnya</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Lakukan pembetulan pada bagian yang keliru</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><em><span data-contrast="auto">Submit.</span></em></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61b09efb1c72eb1eee0cb429/Kelola-Data-SPT" target="_blank" rel="noopener">Tarra: Kelola Data SPT</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/5da7150ab01c4b456747b79d/Mengapa-Pilih-Pajakku" target="_blank" rel="noopener">Alasan Harus Gabung Pajakku</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/633fe701b577d80e80c1fb31/Siapakah-Wajib-Pajak-yang-Dikecualikan-dari-NPWP" target="_blank" rel="noopener">NPWP: Wajib Pajak yang Dikecualikan dari NPWP</a></strong></em></h3>
</div>

Mekanisme Pembetulan SPT Tahunan OP dan Badan 

Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Mekanisme Pembetulan SPT Tahunan OP dan Badan 

<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Apa Saja Kendala Dalam Membuat SPT Tahunan/Masa?</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Berikut adalah kendala-kendala yang sering terjadi saat membuat SPT Tahunan/Masa dengan e-Filing:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%2." data-font="Times New Roman" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%2.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="2">
<h3><strong>Muncul Kode ERROR 405&nbsp;</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Penyebab:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Gagal membuat SPT karena status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Solusi:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}"> H</span><span data-contrast="auto">ubungi Account Representative di KPP untuk mengurus NPWP.</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%2." data-font="Times New Roman" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%2.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="2">
<h3><strong>NTPN Tidak Valid&nbsp;</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Penyebab:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diisi tidak sesuai dengan sistem.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Solusi:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">NTPN harus diisi menggunakan karakter yang <em>case sensitive</em> dan Kode Jenis Setor&nbsp; (KJS) dan Kode Akun Pajak (KAP) harus sesuai.</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%2." data-font="Times New Roman" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%2.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="2">
<h3><strong>Nomor Pemindahbukuan Tidak Valid&nbsp;</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Penyebab:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Nomor Pemindahbukuan yang diisi tidak sesuai sistem.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Solusi:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Nomor Pemindahbukuan harus diisi menggunakan karakter yang <em>case sensitive </em>dan sesuai format.</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%2." data-font="Times New Roman" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%2.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="2">
<h3><strong>Jenis Pembayaran Tidak Dipilih&nbsp;</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Penyebab:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Tidak memilih memenuhi Kurang Bayar secara NTPN atau Pemindahbukuan (Pbk).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Solusi:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Wajib pajak harus memastikan data yang ingin diisi, apakah NTPN atau Pbk.</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%2." data-font="Times New Roman" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%2.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="2">
<h3><strong>Mengisi Formulir 1770 SS Dengan Penghasilan Lebih Dari Rp60 juta&nbsp;</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Penyebab:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS tidak bisa digunakan bagi WP dengan penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Solusi:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Menggunakan formulir SPT Tahunan Orang Pribadi yang sesuai, yaitu 1770 atau 1770 S.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%2." data-font="Times New Roman" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%2.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="6" data-aria-level="2">
<h3><strong>NPWP Tidak Lengkap&nbsp;</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Penyebab:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">NPWP yang dimasukkan pada bagian Bukti Potong tidak berjumlah 15 digit.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Solusi:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Periksa kembali NPWP Pemotong. WP harus memasukkan NPWP dengan benar, terdiri dari 15 digit dan hanya angka.</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Times New Roman" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">
<h3><strong><span data-contrast="auto">Menyimpan SPT Tahunan</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Berikut masalah yang sering terjadi saat menyimpan SPT Tahunan Pajak dengan e-Filing. </span><span data-contrast="auto">SPT Tahunan tidak lengkap jika:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>Nihil</strong>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Hal ini bisa terjadi, karena <span data-contrast="auto">WP tidak mengisi data bukti pemotongan dari pemberi kerja; </span><span data-contrast="auto">WP tidak mengisi daftar harta dengan lengkap; </span><span data-contrast="auto">Kolom Kode Harta pada Tabel Daftar Harta tidak sesuai; atau </span><span data-contrast="auto">Kolom Kode Utang pada tabel Daftar Utang tidak sesuai.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Solusinya ialah </span><span data-contrast="auto">WP mengisi data bukti potong dengan lengkap; </span><span data-contrast="auto">WP mengisi daftar harta dengan lengkap dan nilai tidak boleh 0, dan keterangan harus diisi; </span><span data-contrast="auto">WP memilih Kode Harta dengan benar; </span><span data-contrast="auto">WP memilih Kode Utang dengan benar.</span></p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>Kurang Bayar&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Hal ini disebabkan, karena </span><span data-contrast="auto">WP belum melakukan pembayaran; </span><span data-contrast="auto">WP sudah melakukan pembayaran, namun nominal yang dibayarkan kurang dari nilai kurang bayar pada SPT; dan </span><span data-contrast="auto">WP tidak mengisi tanggal pelunasan.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Solusi yang dapat dilakukan ialah </span><span data-contrast="auto">WP harus sudah melakukan pembayaran untuk dapat melaporkan SPT; </span><span data-contrast="auto">WP harus melakukan pembayaran sejumlah dengan nilai Kurang Bayar pada SPT; dan </span><span data-contrast="auto">WP harus mengisi tanggal pelunasan.</span></p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>Lebih Bayar&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Penyebabnya ialah </span><span data-contrast="auto">WP belum mengunggah keterangan atau dokumen yang disyaratkan dalam pelaporan SPT.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Solusi yang dapat dilakukan </span><span data-contrast="auto">WP harus mengunggah dokumen pendukung dalam bentuk ekstensi .pdf (maksimal 40 MB).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Apa Saja Kendala Dalam Submit </span></strong><strong><span data-contrast="auto">SPT Tahunan</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">?</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Berikut masalah yang sering terjadi saat <em>submit</em> SPT Tahunan dengan e-Filing:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Times New Roman" data-listid="14" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">
<h3><strong>Aktivasi WP NE&nbsp; tidak berhasil&nbsp;</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Penyebab:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Sistem gagal melakukan aktivasi WP Non Efektif (NE).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Solusi:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Ulangi lagi dan coba kembali.</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Times New Roman" data-listid="14" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">
<h3><strong>Permintaan Token tidak berhasil&nbsp;</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Penyebab:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Token tidak terkirim ke email.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Solusi:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Cek isi data sesuai dengan penyelesaian pada bagian kode error simpan SPT. </span><span data-contrast="auto">Cek email pada aplikasi DJP online.</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Times New Roman" data-listid="14" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">
<h3><strong>Invalid token&nbsp;</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Penyebab:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">WP tidak logout saat terakhir kali menggunakan aplikasi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Solusi:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Tunggu sejenak, lalu login kembali.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63453afab577d80e80d69fa2/Apa-itu-Surat-Pemberitahuan-(SPT)-dan-Jenis-Jenis-Formulirnya" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Apa itu Surat Pemberitahuan (SPT) dan Jenis-Jenis Formulirnya</a></strong></em></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/634d26a8b577d80e80f9491b/Bagaimana-Mekanisme-Pembuatan-dan-Pembayaran-Kode-Billing-di-Pajakku" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Mekanisme Pembuatan dan Pembayaran Kode Billing di Pajakku</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/632c203dfa33631a29de945c/Dokumen-Apa-Saja-yang-Digunakan-Sebagai-Alat-Bukti-Pembayaran-Pajak?-(BPN-dan-SSP)" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Dokumen dalam Pembayaran Pajak</a></strong></em></h3>

Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Kendala Pelaporan SPT Tahunan Online

<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Apakah Bisa Lapor SPT Meskipun Belum Validasi NIK?</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:2,&quot;335551620&quot;:2,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia yang menggunakan sistem </span><em><span data-contrast="auto">self-assessment</span></em><span data-contrast="auto">. Hal ini yang menjadi alasan mengapa Wajib Pajak yang telah membayar kewajiban perpajakannya tetap harus lapor SPT Tahunan. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">SPT Tahunan merupakan surat untuk melakukan pelaporan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak maupun non objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Salah satu hal penting yang diperlukan untuk melapor SPT Tahunan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, NPWP kini akan digantikan dengan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK). Pemadanan data NIK sebagai NPWP ini merupakan amanah berdasarkan pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7%20TAHUN%202021" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 </a>(UU HPP), yang mana aturan turunannya yaitu <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12346/PERPRES/83%20TAHUN%202021" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021</a> dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK. 03/2022.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Ditjen Pajak (DJP) menyatakan, bahwa Wajib Pajak masih tetap dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 walaupun belum melakukan validasi NIK (Nomor Induk Kewarganegaraan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menyebutkan bahwa untuk pelaporan SPT Tahunan 2022 tidak diwajibkan memvalidasi NIK menjadi NPWP, namun ia menambahkan bahwa dengan melakukan validasi data termasuk NIK akan membuat proses lapor SPT Tahunan menjadi lebih nyaman bagi Wajib Pajak.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP ini akan mulai berlaku sepenuhnya pada tanggal 1 Januari 2024, maka Wajib Pajak harus melakukan validasi NIK paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini juga berarti bahwa pelaporan SPT Tahunan 2022 masih dapat dilakukan, meskipun belum melakukan validasi NIK, namun untuk SPT Tahunan 2023 perlu dilakukan validasi NIK terlebih dahulu agar dapat melakukan pelaporan SPT.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Langkah Validasi NIK-NPWP?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Adapun, validasi NIK menjadi NPWP dapat dilakukan secara online melalui website <a href="https://pajak.go.id/" target="_blank" rel="noopener">pajak.go.id,</a> kemudian langkah berikutnya yaitu:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span data-contrast="auto">Login dengan 15 digit NPWP</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Buka menu Profil, masukkan NIK sesuai KTP</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Cek validitas NIK dan klik Ubah Profil</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Logout dari menu Profil untuk menguji keberhasilan validasi</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Login kembali menggunakan NIK 16 digit.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Jika berhasil login, maka hal ini berarti bahwa validasi NIK telah sukses dilaksanakan.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/633ba7a4b577d80e80abf20f/Bagaimana-Cara-Bayar-Pajak-Secara-Online" target="_blank" rel="noopener">Cara Bayar Pajak Secara Online</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/632c203dfa33631a29de945c/Dokumen-Apa-Saja-yang-Digunakan-Sebagai-Alat-Bukti-Pembayaran-Pajak?-(BPN-dan-SSP)" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Dokumen dalam Pembayaran Pajak</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/634680a2b577d80e80dd6a63/Apa-itu-EFIN" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Mengenal Apa itu EFIN</a></strong></em></h3>
</div>

Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Lapor SPT Belum Validasi NIK-NPWP

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Pemindahbukuan (Pbk)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Mengacu pada Pasal 1 angka 28 PMK 242/2014, Pemindahbukuan (Pbk) adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.</p>
<p style="text-align: justify;">Ringkasnya, Pemindahbukuan (Pbk) adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai yang mana proses pemindahbukuan ini dilakukan karena terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Penyebab Terjadinya Pemindahbukuan (Pbk)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Mengacu pada Pasal 16 ayat (2) PMK 242/2014 terdapat 8 penyebab yang membuat diperlukannya proses pemindahbukuan:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Adanya kesalahan dalam pengisian formulir Surat Setoran Pajak (SSP); Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain</li>
<li>Adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN</li>
<li>Adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa/Bank Persepsi Mata Uang Asing</li>
<li>Adanya kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai DJP</li>
<li>Pbk dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek PBB</li>
<li>Jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar dibanding pajak terutang dalam SPT, SKP, STP, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKP atau STP PBB</li>
<li>Jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar dibanding pajak terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan</li>
<li>Pbk karena penyebab lain yang diatur oleh Dirjen Pajak.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Berapa Lama Proses PBK di KPP?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Untuk Proses PBK tidak bisa dalam 1 hari, prosesnya paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh KPP atau dari tanggal terbit Bukti Penerimaan Surat (BPS).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Tujuan Dilakukannya PBK?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tujuan dari proses Pemindahbukuan (PBK) adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Proses pemindahbukuan (PBK) ini dilakukan, karena terjadi kesalahan atau kekeliruan pembayaran atau penyetoran pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Melakukan Pemindahbukuan (Pbk)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut ini cara untuk melakukan Pemindahbukuan(Pbk):</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Mengisi formulir permohonan pemindahbukuan pajak secara lengkap dan benar</li>
<li>Mempersiapkan Surat Setoran Pajak (SSP) asli</li>
<li>Mengajukan surat permohonan pemindahbukuan yang ditujukan kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan cara mengantarkan langsung ke KPP setempat, melalui pos dan jasa pengiriman, atau melalui email KPP terdaftar.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Wajib Pajak wajib mengisi formulir pemindahbukuan Pajak yang ditujukan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kemudian Surat tersebut diajukan dengan datang langsung ke KPP terdaftar atau bisa juga melalui Pos atau ekspedisi pengiriman yang ada bukti pengirimannya, Surat formulir tersebut juga harus dilengkapi dengan Surat pernyataan dan Bukti Pembayaran atau Surat Setoran Pajak yang asli.</p>
<p style="text-align: justify;">Pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak, SSPCP, Bukti Penerimaan Negara (BPN) atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak (STP), surat ketetapan pajak (SKP) dan Surat Pemberitahuan Masa (SPT).</p>
<p style="text-align: justify;">Saat ini, layanan pengajuan pemindahbukuan (PBK) dapat dilakukan secara online melalui Aplikasi e-PBK yang ada pada laman pajak.go.id, tapi untuk penggunaan secara Online melalui e-PBK saat ini masih piloting di 10 KPP yang sudah ditunjuk, antara lain:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">KPP Pratama Tigaraksa</li>
<li style="text-align: justify;">KPP Pratama Semarang Barat</li>
<li style="text-align: justify;">KPP Pratama Kebumen</li>
<li style="text-align: justify;">KPP Pratama Jakarta Pluit</li>
<li style="text-align: justify;">KPP Pratama Serpong</li>
<li style="text-align: justify;">KPP Pratama Kosambi</li>
<li style="text-align: justify;">KPP Pratama Bandung Cibeunying</li>
<li style="text-align: justify;">KPP Pratama Surabaya Rungkut</li>
<li style="text-align: justify;">KPP Pratama Gianyar</li>
<li style="text-align: justify;">KPP Pratama Tangerang Barat.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Dokumen Apa Saja yang Harus Dilampirkan Ketika Mengajukan Pemindahbukuan (Pbk)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pada saat mengajukan pemindahbukuan, ada beberapa dokumen yang harus Anda lampirkan, antara lain:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)</li>
<li style="text-align: justify;">Surat Setoran Pajak (SSP)</li>
<li style="text-align: justify;">Bukti Pemindahbukuan</li>
<li style="text-align: justify;">BPN, bisa diajukan untuk pemindahbukuan jika pembayaran pajak tersebut belum terhitung dalam pajak SPT</li>
<li style="text-align: justify;">Surat Pemberitahuan Pajak Terutang</li>
<li style="text-align: justify;">Surat Tagihan Pajak PBB</li>
<li style="text-align: justify;">Surat Tagihan Pajak (STP)</li>
<li style="text-align: justify;">Pemberitahuan Impor Barang (PIB)</li>
<li style="text-align: justify;">Dokumen cukai atau surat tagihan.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/634ce191b577d80e80f727ee/Bagaimana-Cara-Buat-Akun-Sobat-Konsul-(Pengguna)-di-Konsul-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Konsul Pajak: Cara Buat Akun Sobat Konsul (Pengguna) di Konsul Pajak</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/63622653b577d80e806a2b6f/Penanggung-Pembukuan-dan-Pencatatan-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Penanggung, Pembukuan, dan Pencatatan Pajak</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/634cf0b6b577d80e80f79004/Bagaimana-Cara-Daftar-sebagai-Mitra-Konsul-(Agen)-di-Konsul-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Konsul Pajak: Tata Cara Pendaftaran Agen Konsul Pajak</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Pemindahbukuan

<h2><strong>Apa Itu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)?</strong></h2>
<p>Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.</p>
<p>Adapun, yang dimaksud dengan menghasilkan barang adalah kegiatan merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, dan kegiatan lainnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Apa</strong> <strong>Fungsi</strong> <strong>Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)?</strong></h2>
<p>Berikut ini beberapa fungsi dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM):</p>
<ul>
<li>Agar terciptanya keadilan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi</li>
<li>Mengendalikan konsumi barang mewah</li>
<li>Mengamankan penerimaan negara</li>
<li>Memberikanperlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Barang Kena Pajak Apa Saja yang Tergolong Mewah?</strong></h2>
<p>Pada dasarnya, pajak barang mewah hanya dikenakan pada barang yang memiliki kriteria khusus. Berikut beberapa barang kena pajak yang tergolong mewah:</p>
<ol>
<li>Barang mewah yang bukan termasuk kebutuhan pokok</li>
<li>Barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu</li>
<li>Barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan penghasilan tinggi</li>
<li>Barang mewah yang dikonsumsi untuk menunjukkan status sosialnya.</li>
</ol>
<p>Adapun, beberapa contoh barang yang memenuhi kriteria di atas, seperti:</p>
<ul>
<li>Device atau gadget canggih</li>
<li>Emas atau perhiasan</li>
<li>Batu mulia</li>
<li>Kendaraan mewah</li>
<li>Senjata api.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Kapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dipungut?</strong></h2>
<p>Prinsip pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hanya satu kali saja, yaitu pada saat:</p>
<ul>
<li>Penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang yang tergolong mewah</li>
<li>Impor barang yang tergolong mewah.</li>
</ul>
<p>Kemudian, untuk penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan PPnBM.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Berapa Tarif dan Bagaimana Cara Perhitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)?</strong></h2>
<p>Merujuk pada Pasal 8 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8371/UU/42%20TAHUN%202009" target="_blank" rel="noopener">Undang &ndash; Undang Nomor 42 Tahun 2009, </a>tarif PPnBM ditetapkan paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Namun, jika pengusaha melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah, maka akan dikenakan pajak dengan tarif sebesar 0%.</p>
<p>Pengenaan tarif PPnBM terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu:</p>
<ul>
<li>Tarif 10%: hunian mewah, alat rumah tangga, televisi, alat pendingin, kendaraan umum, dan minuman tanpa alkohol</li>
<li>Tarif 20%: hunian mewah seperti apartemen, kondominium; peralatan olahraga impor; beberapa jenis permadani</li>
<li>Tarif 25%: combi, pick up, dan minibus</li>
<li>Tarif 35%: minuman bebas alkohol, tas mewah, por, bus, batu kristal, dan barang pecah belah</li>
<li>Tarif 40%: balon udara, jenis pesawat tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api milik pribadi</li>
<li>Tarif 50%: pesawat udara dengan tenaga penggerak, helikopter, jet pribadi, senjata api milik pribadi, revolver dan pistol</li>
<li>Tarif 75%: kapal feri, kapal pesiar, yacht.</li>
</ul>
<p>Kemudian, PPnBM dihitung dengan cara mengalikan tarif PPnBM dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau harga barang sebelum dikenakan pajak, termasuk PPN.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Kapan Batas Waktu Pelaporan</strong> <strong>Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)?</strong></h2>
<p>Sementara untuk melaporkan PPnBM, bisa menggunakan formulir Masa PPN 111. PPnBM dapat dilaporkan bersamaan dengan PPN dan PPN Impor selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama. Untuk batas waktu pelaporannya maksimal pada akhir bulan setelah diterbitkannya Faktur Pajak.</p>
<h3>&nbsp;</h3>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63525617b577d80e80154fbb/Masa-Pajak-Tahun-Pajak-dan-Bagian-Tahun-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/6360e3f6b577d80e80603bc4/Kredit-Pajak-PPh-dan-PPN" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Kredit Pajak PPh dan PPN</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/636a06eeb577d80e8092560c/Bukti-Penerimaan-Elektronik-(BPE)" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)</a></strong></em></h3>
</div>

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Glosarium Pajak: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

<h2 style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong><strong>Apa Itu Pajak Penghasilan (PPh)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan atau pendapatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.</p>
<p style="text-align: justify;">Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPh yang dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi, yang meliputi pegawai, bukan pegawai, dan pengusaha</li>
<li>PPh yang dibebankan atas penghasilan Wajib Pajak Badan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa yang Menjadi Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dasar hukum mengenai Pajak Penghasilan tertuang dalam<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/44/UU/7%20TAHUN%201983" target="_blank" rel="noopener"> Undang &ndash; Undang Nomor 7 Tahun 1983</a> tentang Pajak Penghasilan. Undang &ndash; Undang ini mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/1083/UU/7%20TAHUN%201991" target="_blank" rel="noopener">Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1991 </a>tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/1578/UU/10%20TAHUN%201994" target="_blank" rel="noopener">Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1994</a> tentang Perubahan Kedua UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/3791/UU/17%20TAHUN%202000" target="_blank" rel="noopener">Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000</a> tentang Perubahan Ketiga UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7654/UU/36%20TAHUN%202008" target="_blank" rel="noopener">Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008</a> tentang Perubahan Keempat UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Kemudian, peraturan terbaru terkait Pajak Penghasilan (PPh) tertuang dalam&nbsp; UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang &ndash; Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Siapa Saja Subjek Pajak Penghasilan (PPh)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Subjek Pajak Penghasilan (PPh) adalah orang atau pihak yang memiliki tanggung jawab atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Subjek PPh artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai Wajib Pajak serta telah memiliki NPWP. Oleh karena itu, subjek PPh terbagi menjadi:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Subjek PPh Orang Pribadi</li>
<li>Subjek PPh Warisan yang Belum Terbagi</li>
<li>Subjek PPh Badan</li>
<li>Subjek PPh Bentuk Usaha Tetap (BUT).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Objek Pajak Penghasilan?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Secara umum, objek pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) dapat dikelompokkan menjadi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penggantian atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan</li>
<li>Hadiah dari undian</li>
<li>Laba usaha</li>
<li>Keuntungan dari penjualan atau karena pengalihan harta</li>
<li>Bunga, dividen, royalti, sewa</li>
<li>Penerimaan pembayaran secara berkala</li>
<li>Keuntungan pembebasan utang</li>
<li>Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing</li>
<li>Kelebihan selisih dari penilaian aktiva kembali</li>
<li>Premi asuransi, iuran dari perkumpulan</li>
<li>Tambahan kekayaan yang belum dikenakan pajak</li>
<li>Pendapatan dari usaha industri</li>
<li>Imbalan bunga</li>
<li>Surplus Bank Indonesia.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, jenis penghasilan yang bisa dikenai Pajak Penghasilan (PPh) berifat yang sifatnya final, yaitu:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan berupa bunga deposito serta tabungan</li>
<li>Penghasilan berupa hadiah undian</li>
<li>Penghasilan berupa transaksi saham dan sekuritas</li>
<li>Penghasilan dari transaksi pengalihan harta</li>
<li>Penghasilan tertentu lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Jenis Pajak Penghasilan (PPh)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Adapun, beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh), antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal, 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 29, serta PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/6352578cb577d80e801559a7/Pajak-Terutang" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Pajak Terutang</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/635b9baab577d80e8041a1ba/PPh-Final-&amp;-PPh-Non-Final" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: PPh Final &amp; PPh Non-Final</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/634e7c41b577d80e8000959b/Wajib-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Wajib Pajak</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Pajak Penghasilan (PPh)

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Barang Kena Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Seperti yang kita ketahui, bahwa pajak adalah suatu pungutan bersifat wajib yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak. Dimana wajib pajak merupakan warga negara yang memiliki penghasilan serta telah memenuhi syarat, baik secara subjektif maupun objektif. Dalam perpajakan, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, dimana dalam PPN terdapat BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak).&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Barang Kena Pajak atau disingkat BKP dapat diartikan sebagai suatu barang berwujud yang acuannya terdapat pada sifatnya. BKP ini didefinisikan sebagai barang bergerak atau tidak bergerak. Hal ini juga dapat berupa barang tidak berwujud yang mana dapat diketahui pajaknya sesuai dengan ketentuannya. BKP ini meliputi daftar barang yang dikenai pajak sesuai dengan UU PPN yang berlaku. Hal ini dapat dikatakan bahwa barang tersebut dapat dikenai atas PPN atau pajak khusus untuk jenis barang mewah (PPnBM).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Wujud Barang Kena Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, bahwa BKP dapat berupa barang berwujud ataupun tidak berwujud. Untuk BKP berwujud contohnya yaitu mobil, rumah, sepeda motor, alat kesehatan dan sejenis lainnya. Sementara untuk BKP tidak berwujud contohnya yaitu, hak paten, hak cipta, merek dagang, dan sejenis lainnya. Meskipun demikian, terdapat pengecualian atas beberapa jenis barang, antara lain:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah gas bumi dan lainnya</li>
<li>Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat seperti garam beras jagung dan lainnya</li>
<li>Makanan dan minuman yang disajikan di hotel restoran dan sejenisnya</li>
<li>Uang, emas batangan, dan surat berharga.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Jasa Kena Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Jasa Kena Pajak atau disingkat JKP merupakan jasa yang dikenakan atas PPN. Dalam hal ini, jasa kena pajak tersebut mencakup seluruh jasa yang telah ditetapkan atau ditujukan berdasarkan pada UU PPN yang berlaku. Terkait jasa-jasa yang dikenakan PPN, adapun pengecualian dalam beberapa jasa tertentu, di antaranya:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Jasa pelayanan kesehatan</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa pelayanan sosial</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa pengiriman surat dengan prangko</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa keuangan</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa asuransi</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa keagamaan</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa pendidikan</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa kesenian dan hiburan</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa angkutan umum di darat di air serta di udara dalam negeri</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa tenaga kerja</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa perhotelan</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa yang disediakan oleh pemerintah</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa penyediaan tempat parkir</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa telepon umum</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa pengiriman uang dengan wesel pos</li>
<li style="text-align: justify;">Jasa boga atau katering.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63525617b577d80e80154fbb/Masa-Pajak-Tahun-Pajak-dan-Bagian-Tahun-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak</a></strong></em></h3>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/636a05e3b577d80e809247dd/Nomor-Induk-Kependudukan-(NIK)" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Nomor Induk Kependudukan (NIK)</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/636cb9edb577d80e80a3654d/Nota-Retur-Faktur-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Nota Retur Faktur Pajak</a></strong></em></h3>

Glosarium Pajak: Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa itu Bukti Potong 1721-A1 dan 1721-A2?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Bukti Potong &nbsp;1721-A1 merupakan bukti pemotongan pajak PPh 21 yang diperuntukkan kepada pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua secara berkala. Pada umumnya, diberikan kepada pegawai atau karyawan yang bekerja di sektor swasta. Sedangkan, bukti potong 1721-A2 merupakan bukti pemotongan PPh 21 yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Anggota POLRI/Pejabat Negara/Pensiunannya.</p>
<p style="text-align: justify;">Bukti Potong 1721-A1 dan 1721-A2 wajib diberikan oleh pemotong PPh 21 atau pemberi kerja kepada pegawai tetap atau pensiunan berkala selambat-lambatnya 1 bulan setelah 1 tahun kalender pajak berakhir. Pemotong PPh 21 atau pemberi kerja diwajibkan menyerahkan bukti potong 1721-A1 atau 1721-A2 paling lambat bulan Januari di tahun selanjutnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal tersebut tentunya bertujuan agar penerima bukti potong dapat menyampaikan SPT tahunannya tepat waktu, dimana pelaporan SPT tahunan Orang Pribadi (OP) dilakukan paling lambat di akhir bulan Maret di tahun berikutnya. Namun, ada juga kondisi lain terkait keadaan pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum akhir tahun atau sebelum bulan Desember, jadi bukti pemotongan PPh Pasal 21 1721-A1 atau 1721-A2 bisa diberikan setidaknya 1 bulan sesudah pegawai yang bersangkutan telah berhenti bekerja.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Bagian Formulir Bukti Potong 1721-A1 atau 1721-A2?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pemotong PPh 21 atau Pemberi kerja harus mengetahui bagian-bagian dari 1721-A1 ataupun 1721-A2 sebelum membuat bukti potong 1721-A1 atau 1721-A2 . Berikut bagian-bagian dari pengisian formulir bukti potong 1721-A1 atau 1721-A2:</p>
<h3><strong>Nomor Bukti Potong 1721-A1 atau 1721-A2</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Format penulisan: 1.1-mm-yy-xxxxxxx</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>1 : kode default untuk pemotongan PPh 21 bagi karyawan tetap atau pensiun atau tunjangan/jaminan hari tua</li>
<li>mm : masa pajak</li>
<li>yy : dua digit tahun pajak</li>
<li>xxxxxxx : digit untuk nomor urut bukti potong.</li>
</ul>
<h3><strong>Masa Pendapatan Penghasilan </strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Format penulisan: mm-mm</p>
<p style="text-align: justify;">Penginputan masa pendapatan didasarkan pada perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan. Contoh dari masa Januari-Desember maka ditulis dengan format 01-12.</p>
<h3><strong>Identitas Penerima Penghasilan Yang Dipotong </strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bagian 1 : diisi dengan NPWP penerima penghasilan</li>
<li>Bagian 2 : diisi dengan NIK (WP dalam negeri) dan nomor paspor (WP luar negeri)</li>
<li>Bagian 3 : diisi dengan nama penerima penghasilan</li>
<li>Bagian 4 : diisi dengan alamat penerima penghasilan</li>
<li>Bagian 5 : diisi dengan jenis kelamin penerima penghasilan (diisi tanda X)</li>
<li>Bagian 6 : diisi dengan status PTKP penerima penghasilan</li>
<li>bagian 7 : diisi dengan nama jabatan penerima penghasilan</li>
<li>bagian 8 : diisi dengan tanda silang (X) jika WP karyawan asing</li>
<li>Bagian 9 : diisi dengan kode negara domisili jika WP merupakan karyawan asing.</li>
</ul>
<h3><strong>Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh 21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Kode objek pajak diisi tanda silang (X) pada kotak pilihan kode yang sesuai yaitu:</p>
<ul>
<li>21-100-01: digunakan untuk penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap</li>
<li>21-100-02: digunakan untuk penghasilan yang diterima oleh Pegawai Pensiunan.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Kemudian, terdapat poin 1-20 yang dapat diisi dengan hal berikut:</p>
<ul>
<li>Poin 1 - poin 8: jumlah penghasilan yang diterima</li>
<li>Poin 9 - poin 11: jumlah pengurangan penghasilan</li>
<li>Poin 12: penghasilan neto</li>
<li>Poin 13: diisi jika Wajib Pajak merupakan pegawai pindahan</li>
<li>Poin 14: jumlah penghasilan neto yang disetahunkan</li>
<li>Poin 15: jumlah PTKP setahun dengan memperhatikan jumlah tanggungan</li>
<li>Poin 16: penghasilan Kena Pajak Setahun atau disetahunkan</li>
<li>Poin 17: besaran penghitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan</li>
<li>Poin 18: jumlah PPh yang dipotong dari data masa sebelumnya</li>
<li>Poin 19: jumlah PPh 21 terutang</li>
<li>Poin 20: jumlah PPh yang sudah dibayarkan atau dipotong dari pemberi kerja.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Identitas Pemotong </strong></h3>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Bagian 1 diisi dengan NPWP pemotong</li>
<li style="text-align: justify;">Bagian 2 diisi dengan nama pemotong</li>
<li style="text-align: justify;">Bagian 3 diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan dengan format dd &ndash; mm &ndash; yyyy</li>
<li style="text-align: justify;">Bagian Kotak diisi dengan tanda tangan dan stempel perusahaan pemotong.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/636a06eeb577d80e8092560c/Bukti-Penerimaan-Elektronik-(BPE)" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/6364c637b577d80e8079bb23/Nomor-Pokok-Wajib-Pajak-(NPWP)" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/635b9baab577d80e8041a1ba/PPh-Final-&amp;-PPh-Non-Final" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: PPh Final &amp; PPh Non-Final</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Bukti Potong 1721-A1 dan 1721-A2

<h2 style="text-align:justify;"><strong>Apa Itu Opsen Pajak?</strong></h2><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">Opsen pajak diperkenalkan melalui <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12413/UU/1%20Tahun%202022">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 </a>tentang Hubungan keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Merujuk Pasal 1 angka 61 UU HKPD, opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak juga dikenal dengan istilah <i>piggyback tax system.</i> Opsen pajak merupakan suatu cara kewenangan perpajakan yang dimiliki oleh<i> sub national government</i> (SNG) dengan menambah tarif pajak lokal/sendiri pada pajak pusat.&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><h2 style="text-align:justify;"><strong>Pajak Apa Saja Yang Dikenakan Opsen?&nbsp;</strong>&nbsp;</h2><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">Opsen pajak dikenakan pada 3 jenis pajak terutang, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dengan masing-masing tarif sebesar 66% untuk opsen KB dan BBNKB, serta 25% untuk opsen MBLB. Ketentuan ini mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan UU tersebut. Dalam UU HKPD pasal 4 ayat (1) dan (2), pemerintah menetapkan bahwa opsen atas PKB dan BBNKB yang menjadi pungutan pemerintah kabupaten/kota, sementara opsen pajak MBLB menjadi pungutan di level pemerintah provinsi.</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">Pemerintah juga menjelaskan bahwa opsen PKB dan BBNKB sejatinya merupakan bentuk pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi (pasal 94 ayat (1) UU PDRD). Dengan begitu, hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak (WP), karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">Sementara itu, tujuan penambahan opsen pajak MBLB untuk provinsi dapat memperkuat fungsi pengawasan kegiatan pertambangan di daerah dan penerbitan izin pertambangan di daerah tingkat kabupaten/kota, di samping sebagai sumber penerimaan baru.</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">Diharapkan pengelolaan keuangan daerah lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD yang lebih baik. Opsen pajak juga dianggap dapat mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah, baik terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><h2 style="text-align:justify;"><strong>Bagaimana Skema Opsen Pajak?</strong>&nbsp;</h2><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">Dalam UU HKPD, terdapat tiga jenis pajak yang dilakukan opsen, yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Batuan Bukan Logam (MBLB). Opsen akan dipungut bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen. Jumlah opsen dihitung dari besaran pajak terutang. Tarif yang berlaku adalah sebagai berikut: &nbsp;</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><ul><li>Opsen PKB sebesar 66%&nbsp;&nbsp;</li><li>Opsen BBNKB sebesar 66%&nbsp;&nbsp;</li><li>Opsen Pajak MBLB sebesar 25%. &nbsp;</li></ul><p style="text-align:justify;">Sebagai contoh, PKB dikenakan sebesar 1,2% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Opsen PKB dihitung dengan cara:&nbsp;&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">Opsen PKB = 66% x 1,2% x NJKB&nbsp;&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">Sebagai catatan, penerapan opsen akan mulai berlaku 3 tahun sejak UU HKPD diundangkan.&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><h3 style="text-align:justify;"><i><strong>Baca juga </strong></i><a href="https://www.pajakku.com/read/6349281bb577d80e80ebaf59/Apa-itu-Kode-Billing-dan-Bagaimana-Cara-Mendapatkannya"><i><strong>Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Apa itu Kode Billing dan Bagaimana Cara Mendapatkannya?</strong></i></a></h3><h3><i><strong>Baca juga </strong></i><a href="https://www.pajakku.com/read/635f967ab577d80e80525f2c/Kurang/Lebih-Bayar-Dalam-Pajak"><i><strong>Glosarium Pajak: Kurang/Lebih Bayar Dalam Pajak</strong></i></a></h3><h3><i><strong>Baca juga </strong></i><a href="https://www.pajakku.com/read/6364c637b577d80e8079bb23/Nomor-Pokok-Wajib-Pajak-(NPWP)"><i><strong>Glosarium Pajak: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</strong></i></a></h3>

Glosarium Pajak: Opsen Pajak

<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Apa Itu PBB P2?</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Apa Saja Objek PBB P2?</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span data-contrast="auto">Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Jalan tol</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Kolam renang</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Pagar mewah</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Tempat olahraga</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Galangan kapal dan dermaga</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Taman mewah</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, serta pipa minyak</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Menara.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Apa Saja Yang Dikecualikan dari Objek PBB P2?</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span data-contrast="auto">Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Adapun, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000 untuk setiap Wajib Pajak.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Apa Itu DPP?</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Bupati.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Berapa Tarif PBB P2?</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Tarif Pajak PBB P2 ditetapkan sebagai berikut:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="33" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,1 % per tahun</span></li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="33" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,2 % per tahun</span></li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="33" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">Untuk NJOP di atas Rp. 5.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,225 %&nbsp; per tahun.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/6349281bb577d80e80ebaf59/Apa-itu-Kode-Billing-dan-Bagaimana-Cara-Mendapatkannya" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Apa itu Kode Billing dan Bagaimana Cara Mendapatkannya?</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/62d104bca9ea8709cb18b07a/Bagaimana-Cara-Menghubungi-Pajakku" target="_blank" rel="noopener">TAXnologies: Cara Menghubungi Pajakku</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/632c203dfa33631a29de945c/Dokumen-Apa-Saja-yang-Digunakan-Sebagai-Alat-Bukti-Pembayaran-Pajak?-(BPN-dan-SSP)" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Dokumen dalam Pembayaran Pajak</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Penghasilan Kena Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Penghasilan Kena Pajak atau disingkat PKP merupakan penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan atau PPh. Hal ini telah diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7654/UU/36%20TAHUN%202008" target="_blank" rel="noopener">UU Nomor 36 Tahun 2008</a> perihal Pajak Penghasilan (UU PPh).</p>
<p style="text-align: justify;">PKP atau penghasilan kena pajak diperoleh dari menghitung penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Jika dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan didapat kerugian, maka kerugian tersebut akan dikompensasikan mulai dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan berturut-turut kurang lebih selama lima tahun.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ini terdapat tarif penghasilan kena pajak, yang mana tarif tersebut terbagi dalam dua jenis berdasarkan subjek pajaknya, yaitu:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tarif PKP Dikenakan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dalam Negeri</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tarif atau nominal penghasilan kena pajak ini telah diatur dalam pasal 17 UU No. 36 tahun 2008, namun telah mengalami perubahan atas UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 terkait pajak penghasilan, yang mana saat ini tarif penghasilan kena pajak untuk orang pribadi pada lapisan perhitungan menjadi:</p>
<table style="height: 531px; width: 97.6442%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50.1487%; text-align: center;" colspan="2" width="288">
<p><strong>Tarif Lama (UU Pajak Penghasilan)</strong></p>
</td>
<td style="width: 49.8528%; text-align: center;" colspan="2" width="287">
<p><strong>Tarif Baru (RUU HPP)</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 40.3852%;" width="147">
<p>Penghasilan 0-Rp50 Juta</p>
</td>
<td style="width: 9.76346%;" width="141">
<p>5%</p>
</td>
<td style="width: 40.3832%;" width="147">
<p>Penghasilan 0-Rp60 Juta</p>
</td>
<td style="width: 9.46959%;" width="140">
<p>5%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 40.3852%;" width="147">
<p>Penghasilan Rp50 Juta-Rp250 Juta</p>
</td>
<td style="width: 9.76346%;" width="141">
<p>15%</p>
</td>
<td style="width: 40.3832%;" width="147">
<p>Penghasilan Rp60 Juta-Rp250 Juta</p>
</td>
<td style="width: 9.46959%;" width="140">
<p>15%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 40.3852%;" width="147">
<p>Penghasilan Rp250 Juta- Rp500 Juta</p>
</td>
<td style="width: 9.76346%;" width="141">
<p>25%</p>
</td>
<td style="width: 40.3832%;" width="147">
<p>Penghasilan Rp250 Juta-Rp500 Juta</p>
</td>
<td style="width: 9.46959%;" width="140">
<p>25%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 40.3852%;" width="147">
<p>Penghasilan di atas Rp500 Juta</p>
</td>
<td style="width: 9.76346%;" width="141">
<p>30%</p>
</td>
<td style="width: 40.3832%;" width="147">
<p>Penghasilan Rp500 Juta-Rp5 Miliar</p>
</td>
<td style="width: 9.46959%;" width="140">
<p>30%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 40.3852%;" width="147">
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="width: 9.76346%;" width="141">
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="width: 40.3832%;" width="147">
<p>Penghasilan di atas Rp5 Miliar</p>
</td>
<td style="width: 9.46959%;" width="140">
<p>35%</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tarif PKP Dikenakan Pada Wajib Pajak Badan (WP Badan) Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT)</li>
</ul>
<p>Dimana tarifnya juga mengalami perubahan setelah dirilisnya UU HPP:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="208">
<p><strong>Tahun Pajak</strong></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="208">
<p><strong>Tarif UU PPh</strong></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="208">
<p><strong>Tarif UU HPP</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="208">
<p>Tahun 2020-2021</p>
</td>
<td width="208">
<p>22%</p>
</td>
<td width="208">
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="208">
<p>Tahun 2022 dst.</p>
</td>
<td width="208">
<p>20%</p>
</td>
<td width="208">
<p>22%</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/6352578cb577d80e801559a7/Pajak-Terutang" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Pajak Terutang</a></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/636222eeb577d80e80694a06/Pemeriksaan-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Pemeriksaan Pajak</a></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/636cbbdbb577d80e80a3749e/Rekonsiliasi-Fiskal" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Rekonsiliasi Fiskal</a></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Penghasilan Kena Pajak

<h2 style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto"><strong>Apa Itu Pajak?</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Menurut <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/6880/UU/28%20TAHUN%202007" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Pasal 1 No 28 Tahun 2007,</a> pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Apa Itu Retribusi?</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Apa Perbedaan Pajak dan Retribusi?</span></strong></h2>
<ul>
<li data-leveltext="%1." data-font="Times New Roman" data-listid="16" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">
<h3><strong><span data-contrast="auto">Balas Jasa</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Wingdings" data-listid="20" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Wingdings&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">Pajak digunakan sebagai sarana untuk pemerataan ekonomi negara. Oleh karena itu, manfaat pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak belum tentu dapat dirasakan langsung, karena pajak yang dipungut akan dialokasikan untuk maksud yang lebih luas seperti fasilitas umum, perbaikan jalan, subsidi pendidikan, dan lain-lainnya.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></li>
<li data-leveltext="" data-font="Wingdings" data-listid="20" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Wingdings&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">Sementara dalam retribusi, manfaat dapat dirasakan langsung oleh wajib retribusi seperti pembayaran retribusi kebersihan lingkungan. Mereka yang telah membayar retribusi kebersihan lingkungan akan mendapatkan manfaat dalam bentuk pengangkutan sampah setiap harinya.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></li>
</ul>
</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Times New Roman" data-listid="16" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">
<h3><strong><span data-contrast="auto">Objek</span></strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Wingdings" data-listid="19" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Wingdings&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">Objek yang dikenakan pajak merupakan objek yang bersifat umum seperti pajak penghasilan, barang mewah, kendaraan bermotor, hingga bea materai. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></li>
<li data-leveltext="" data-font="Wingdings" data-listid="19" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Wingdings&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">Sedangkan, retribusi berdasarkan dengan badan yang mendapatkan izin dari pemerintahan untuk ditujukan kepada masyarakat.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></li>
</ul>
</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Times New Roman" data-listid="16" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">
<h3><strong><span data-contrast="auto">Sifat</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Wingdings" data-listid="18" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Wingdings&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">Setiap Wajib Pajak wajib untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan dan apabila Wajib Pajak tidak membayarkan dan juga tidak melapor ke kantor pajak, makan akan ada sanksi yang dikenakan.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></li>
<li data-leveltext="" data-font="Wingdings" data-listid="18" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Wingdings&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">Retribusi bersifat tidak wajib, namun dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></li>
</ul>
</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Times New Roman" data-listid="16" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">
<h3><strong><span data-contrast="auto">Tujuan</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></h3>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Pemungutan pajak bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara serta menaikkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Sementara, retribusi bertujuan untuk memberikan jasa atau izin agar wajib retribusi mendapatkan pelayanan dari pemerintah.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>&nbsp;</h3>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63453afab577d80e80d69fa2/Apa-itu-Surat-Pemberitahuan-(SPT)-dan-Jenis-Jenis-Formulirnya" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Apa itu Surat Pemberitahuan (SPT) dan Jenis-Jenis Formulirnya</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/5da7150ab01c4b456747b79d/Mengapa-Pilih-Pajakku" target="_blank" rel="noopener">Alasan Harus Gabung Pajakku</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/6352578cb577d80e801559a7/Pajak-Terutang" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Pajak Terutang</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Pajak dan Retribusi

<p style="text-align: justify;"><strong>Surat Pemberitahuan</strong><span style="font-weight: 400;">: Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Surat Pemberitahuan Masa</strong><span style="font-weight: 400;">: Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Surat Pemberitahuan Tahunan</strong><span style="font-weight: 400;">: Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Surat Setoran Pajak</strong><span style="font-weight: 400;">: Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Surat ketetapan pajak</strong><span style="font-weight: 400;">: Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar</strong><span style="font-weight: 400;">: Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan</strong><span style="font-weight: 400;">: Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Surat Ketetapan Pajak Nihil</strong><span style="font-weight: 400;">: Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar</strong><span style="font-weight: 400;">: Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Surat Tagihan Pajak</strong><span style="font-weight: 400;">: Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Surat Paksa</strong><span style="font-weight: 400;">: Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi (SPT Masa PPh Unifikasi)</strong>: Surat Pemberitahuan masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1(satu) masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)</strong>: Surat yang digunakan wajib pajak saat akan melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara</strong>: Surat yang digunakan wajib pajak untuk saat akan melaporkan data objek pajak sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara ke Direktorat Jenderal Pajak.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)</strong>: Surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)</strong>: Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan:</strong> Surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP)</strong>: F</span><span style="font-weight: 400;">ormulir yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) atau subjek pajak yang berfungsi untuk menyetor pungutan serta pajak-pajak terkait kegiatan impor.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</strong>: B</span><span style="font-weight: 400;">ukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Surat Setoran Retribusi Daerah (SKRD)</strong>: </span><span style="font-weight: 400;">&nbsp;Surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Surat Tagihan Pajak (STP)</strong>: S</span><span style="font-weight: 400;">urat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajak yang diamanatkan oleh Undang-Undang.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)</strong>: </span><span style="font-weight: 400;">&nbsp;Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda terkait pajak daerah.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB)</strong>: S</span><span style="font-weight: 400;">urat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau denda administrasi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Sertifikat elektronik</strong>: S</span><span style="font-weight: 400;">uatu sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat identitas dan tanda tangan secara elektronik sebagai status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>SPT Pembetulan</strong>: B</span><span style="font-weight: 400;">ertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk merevisi atau memperbaiki laporan SPT untuk tahun pajak yang sama. Pembetulan SPT ini juga bermanfaat bagi wajib pajak agar terhindar dari pemeriksaan pajak dan sanksi.</span></p>

Istilah surat-surat dalam proses perpajakan. 

Glosarium Pajak: Surat-Surat dalam Perpajakan 

<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Apa Itu Tax Allowance? </span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Untuk menarik minat investasi di Indonesia, pemerintah memberikan fasilitas atau insentif pajak berupa </span><em><span data-contrast="auto">Tax Allowance</span></em> <span data-contrast="auto">atau fasilitas pajak yang diberikan untuk menstimulus ekonomi. Fasilitas ini merupakan bentuk keringanan pajak yang diberikan dengan berdasarkan atas nilai pengeluaran atas investasi yang memenuhi kualifikasi tertentu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Dengan demikian definisi tax allowance </span><span data-contrast="auto">yaitu insentif yang diberikan pemerintah sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi investor yang dihitung berdasarkan jumlah investasi yang ditanamkan di bidang-bidang usaha daerah.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Tujuan Adanya Tax Allowance?&nbsp;</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Fasilitas </span><em><span data-contrast="auto">Tax Allowance</span></em><span data-contrast="auto"> bertujuan </span><span data-contrast="auto">untuk meningkatkan kegiatan investasi langsung, baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Pemberian tax allowance diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu</span><span data-contrast="auto">.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Apa Dasar Hukum yang Mengatur Tax Allowance?&nbsp;</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Di Indonesia, dasar hukum tax allowance </span><span data-contrast="auto">atau pengurangan pajak ini diatur dalam Pasal 31A <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/44/UU/7%20TAHUN%201983" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 </a>tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7%20TAHUN%202021" target="_blank" rel="noopener">UU Nomor 7 tahun 2021</a> tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), beserta aturan turunannya.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Adapun, aturan turunan tax allowance yang ditetapkan melalui<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11404/PERPU/1%20TAHUN%202017" target="_blank" rel="noopener"> PP 1/2017 </a>telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan itu antara lain tertuang dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7659/PP/62%20TAHUN%202008" target="_blank" rel="noopener">PP 62/2008,</a> <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/9489/PP/52%20TAHUN%202011" target="_blank" rel="noopener">PP 52/2011,</a> <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/10776/PP/18%20TAHUN%202015" target="_blank" rel="noopener">PP 18/2015,</a> <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11116/PP/9%20TAHUN%202016" target="_blank" rel="noopener">PP 9/2016,</a> dan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11893/PP/78%20TAHUN%202019" target="_blank" rel="noopener">PP 78/2019.</a> Saat ini, aturan teknis tax allowance yang masih berlaku dan menjadi rujukan ialah PP 78/2019.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Adanya PP 78/2019 ini untuk memberikan kepastian hukum demi memperbaiki iklim usaha yang lebih kondusif bagi kegiatan penanaman modal langsung pada bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu. Dengan aturan itu, tax allowance diberikan kepada Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal pada kegiatan usaha utama.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Mengacu pada lampiran PP 78/2019, saat ini terdapat 166 bidang usaha tertentu dan 17 bidang usaha tertentu yang terletak di daerah tertentu yang dapat mengajukan diri untuk memperoleh fasilitas tax allowance.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Selain PP 78/2019, aturan teknis mengenai tax allowance yang masih berlaku ialah Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (PMK 96/2020).</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Apa Saja Bentuk Fasilitas Tax Allowance?&nbsp;</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Menurut Pasal 3 Ayat (1) huruf a sampai d PP 78/2019, ada empat bentuk fasilitas tax allowance yang diberikan kepada Wajib Pajak badan yang menanamkan modal di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu yakni sebagai berikut:&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span data-contrast="auto">Pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama. Fasilitas pengurangan penghasilan ini diberikan secara bertahap selama enam tahun. Wajib Pajak badan setiap tahunnya akan memperoleh pengurangan penghasilan neto sebesar 5 persen</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Pengenaan PPh</span><span data-contrast="auto"> atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 persen, atau tarif yang lebih rendah berdasarkan pada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan pemerintah</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Kompensasi kerugian yang lebih dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UU PPh, apabila Wajib Pajak mengalami kerugian fiskal pada suatu tahun pajak, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/636a06eeb577d80e8092560c/Bukti-Penerimaan-Elektronik-(BPE)" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63525617b577d80e80154fbb/Masa-Pajak-Tahun-Pajak-dan-Bagian-Tahun-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/636a09d8b577d80e809275c3/Nomor-Transaksi-Penerimaan-Negara-(NTPN)" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Tax Allowance

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Nomor Tanda Terima Elektronik?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Seperti yang kita ketahui, bahwa DJP telah menyediakan aplikasi e-Filing sebagai penunjang pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara elektronik, real time, multi NPWP, hingga dengan BPE atau Bukti Penerimaan Elektronik yang sah.</p>
<p style="text-align: justify;">Bicara soal BPE, ini sangat berkaitan dengan istilah NTTE atau singkatan dari Nomor Tanda Terima Elektronik, yang mana istilah tersebut merupakan salah satu komponen informasi yang terdapat dalam BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) yang diterima setelah berhasil melaporkan pajak. sementara itu, BPE Pajak memiliki definisi sebagai dokumen digital yang diterbitkan DJP yang berfungsi sebagai bukti terlaksananya e-Filing. Jadi dapat disimpulkan, berdasarkan pemaparan diatas bahwa sebenarnya NTTE sama saja dengan BPE.</p>
<p style="text-align: justify;">NTTE sendiri memiliki fungsi sebagai tanda bukti jika wajib pajak dinyatakan berhasil melaksanakan e-Filing. Perbedaannya dengan BPS (Bukti Penerimaan Surat) atau &lsquo;Bukti Kuning&rsquo; yang diterima jika wajib pajak melaporkan pajak secara manual, BPE akan tersimpan dengan aman dalam sistem database, sehingga terhindar dari risiko rusak atau terselip di antara dokumen lainnya.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ini, adapun cara yang bisa dilakukan wajib pajak untuk mendapatkan NTTE tersebut. Dimana jika dicermati dari penjelasan sebelumnya bahwa NTTE merupakan salah satu bagian penting dalam BPE, maka untuk mendapatkan NTTE setiap wajib pajak perlu menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara online. Pelaporan tersebut dapat dilakukan pada aplikasi e-Filing Pajakku. Setelah wajib pajak telah berhasil menyelesaikan pelaporan/penyetoran pajak, maka wajib pajak akan memperoleh BPE dari DJP beserta dengan sejumlah serial angka atau nomor tanda terima elektronik (NTTE).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/636a06eeb577d80e8092560c/Bukti-Penerimaan-Elektronik-(BPE)" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/636cb71eb577d80e80a34f64/Dokumen-Lain-Faktur-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Dokumen Lain Faktur Pajak</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/62ff3e10a9ea8709cb18bc5b/Bagaimana-Cara-Mendapatkan-Kode-Billing-di-MPN-Pajakku" target="_blank" rel="noopener">MPN Pajakku: Kode Billing Pada MPN Pajakku</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Menggunakan Fitur Toko Pajak di Konsul Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pada aplikasi Konsul Pajak, pengguna juga dapat membeli produk-produk layanan perpajakan yang disediakan oleh ahli-ahli pajak dengan cara berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Klik fitur Toko Pajak</li>
<li>Klik salah satu produk yang diinginkan</li>
<li>Klik Beli Produk</li>
<li>Setelah tergenerate Detail Pembayaran, pilih Metode Pembayaran yang akan digunakan</li>
<li>Klik Bayar Sekarang</li>
<li>Jika sudah melakukan pembayaran, maka layanan dapat dimulai dan bisa melakukan percakapan dengan pihak yang menjual produk layanan jasa tersebut.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Melakukan Percakapan dengan Pemberi Layanan Produk?</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Klik tab Percakapan Aktif</li>
<li>Klik salah satu percakapan yang diinginkan</li>
<li>Silakan melakukan percakapan dengan pemberi layanan</li>
<li>Jika ingin mengakhiri percakapan dapat dilakukan dengan cara klik Akhiri</li>
<li>Setelah mengakhiri percakapan, berikan Rating dan Review lalu klik Submit.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Menggunakan Fitur Rekomendasi Pajak di Konsul Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pada aplikasi Konsul Pajak, disediakan fitur Rekomendasi Pajak yang dapat digunakan oleh member. Fitur Rekomendasi ini dapat diakses dengan cara berikut:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Klik fitur Rekomendasi Pajak</li>
<li style="text-align: justify;">Klik Mulai</li>
<li style="text-align: justify;">Jawab pertanyaaan yang terdapat pada Rekomendasi Pajak, secara otomatis Rekomendasi Pajak akan memberikan jawaban rekomendasi terhadap pengguna.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/634ce191b577d80e80f727ee/Bagaimana-Cara-Buat-Akun-Sobat-Konsul-(Pengguna)-di-Konsul-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Konsul Pajak: Cara Buat Akun Sobat Konsul (Pengguna) di Konsul Pajak</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/634cf0b6b577d80e80f79004/Bagaimana-Cara-Daftar-sebagai-Mitra-Konsul-(Agen)-di-Konsul-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Konsul Pajak: Tata Cara Pendaftaran Agen Konsul Pajak</a></strong></em></h3>

Cara Menggunakan Fitur Toko Pajak dan Rekomendasi Pajak Bagi Pengguna Konsul Pajak

Konsul Pajak: Cara Menggunakan Fitur Toko dan Rekomendasi Pajak Bagi Sobat Konsul

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Nota Retur Faktur Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Nota Retur Faktur Pajak merupakan dokumen yang harus disertakan ketika terjadi pengembalian barang dari pembeli kepada penjual. Nota Retur Faktur Pajak terdiri dari 3 (tiga) rangkap yang masing-masing ditujukan bagi PKP Penjual, PKP Pembeli (dijadikan sebagai arsip), dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa yang Menjadi Alasan Nota Retur Faktur Pajak Dibuat?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Nota Retur Faktur Pajak bisa terjadi karena terdapat pengembalian atau pembatalan barang dari PKP penjual. Berikut ini sejumlah alasan yang menyebabkan Nota Retur Faktur Pajak dibuat:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Barang tidak sesuai standar atau kesepakatan yang sudah didiskusikan sebelumnya</li>
<li>Barang mengalami kerusakan atau cacat</li>
<li>Adanya pembatalan dengan alasan khusus yang sudah didiskusikan</li>
<li>Adanya kesalahan informasi barang yang perlu dikoreksi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Ketentuan Pembuatan Nota Retur Faktur Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Adapun, ketentuan dalam pembuatan Nota Retur Faktur Pajak adalah sebagai berikut:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pembuatan Nota Retur Faktur Pajak dilakukan oleh PKP yang melakukan pembelian</li>
<li>Nota Retur Faktur Pajak dibuat saat bersamaan dengan pengembalian BKP</li>
<li>Nota Retur Faktur Pajak harus membuat beberapa informasi, yaitu nomor urut Nota Retur Faktur Pajak; nomor, kode seri, tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan, identitas PKP yang membeli barang, identitas PKP yang menjual barang, deskripsi BKP dan nilai barang serta nilai PPN atas transaksi tersebut, tanggal pembuatan Nota Retur Faktur Pajak, dan nama serta tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur</li>
</ol>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Nota Retur Faktur Pajak tidak perlu dibuat jika PKP penjual melakukan penggantian atas BKP yang dikembalikan.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Pengaruh Dari Retur Faktur Pajak Masukan dan Keluaran?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Terdapat sejumlah pengaruh dari Retur Faktur Pajak Masukan dan Keluaran, antara lain:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Mengurangi PPN Keluaran PKP Penjual jika sebelumnya PPN Keluaran telah dilaporkan</li>
<li style="text-align: justify;">Diperhitungkan saat nota retur diterima</li>
<li style="text-align: justify;">Akan mengurangi harta/biaya dari PKP Pembeli, namun jika PPN Masukan tidak bisa dikreditkan maka perlu dilakukan pembebasan atau kapitalisasi</li>
<li style="text-align: justify;">Mengurangi PPN Masukan PKP Pembeli jika sebelumnya PPN Masukan telah dikreditkan</li>
<li style="text-align: justify;">Diperhitungkan saat nota retur dibuat</li>
<li style="text-align: justify;">Jika sebelumnya sudah dilakukan kapitalisasi, maka faktur tersebut akan mengurangi harta/biaya dari pembeli non PKP.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/61b0a1481c72eb1eee0cb42d/Kelola-Data-Faktur-Pajak-Keluaran" target="_blank" rel="noopener">Tarra: Kelola Data Faktur Pajak Keluaran</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/630c7787767ce5265ee93756/Bagaimana-Cara-Aktivasi-Membership-Tarra" target="_blank" rel="noopener">Tarra e-Faktur: Cara Aktivasi Membership</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/6230555ca9ea8709cb189749/Kelola-Data-Faktur-Pajak-Masukan" target="_blank" rel="noopener">Tarra: Kelola Data Faktur Pajak Masukan</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Nota Retur Faktur Pajak 

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Faktur Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pengertian Faktur Pajak ini tercantum dalam<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/43/UU/8%20TAHUN%201983" target="_blank" rel="noopener"> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983</a> tentang Pajak PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Perlu diketahui, Faktur Pajak harus dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Fungsi Faktur Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP Penjual atau Pengusaha Jasa. Selain itu, Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak kepada PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP. Serta, Faktur Pajak juga berfungsi sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Faktur Pajak Masukan?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Faktur Pajak Masukan adalah Faktur Pajak yang dibayar oleh PKP pada saat:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perolehan BKP dan/atau JKP</li>
<li>Pemanfaatan BKP dan/atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean</li>
<li>Impor BKP telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian BKP dan/atau JKP dalam masa pajak tertentu.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dari pembelian barang atau jasa kena PPN yang dipotong oleh PKP Penjual tersebut, PKP Pembeli akan memperoleh Faktur Pajak yang diterbitkan PKP Penjual, dan transaksi tersebut menjadi Faktur Pajak Masukan (PPN Masukan) bagi PKP Pembeli.</p>
<p style="text-align: justify;">PPN Masukan ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak oleh PKP Pembeli atau pengurang pajak dari sisa pajak terutang, apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran. Selain itu, PPN Masukan yang lebih besar tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Faktur Pajak Keluaran?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Faktur Pajak Keluaran adalah Faktur Pajak yang dipungut oleh PKP pada saat:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Penyerahan atau penjualan BKP dan/atau JKP</li>
<li>Ekspor BKP berwujud</li>
<li>Ekspor BKP dan/atau JKP tidak berwujud.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Artinya, jika PKP Penjual melakukan menjual barang atau jasa kena PPN, maka PKP Penjual tersebut wajib membuat Faktur Pajak dan memberikannya ke PKP Pembeli. Faktur Pajak yang dibuat dan diserahkan pada PKP Pembeli inilah dinamakan Faktur Pajak Keluaran.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebab, PKP Penjual harus memungut/memotong PPN atas transaksi tersebut dan menyetorkan pemungutan/pemotongan tersebut apabila PPN Terutang lebih besar dibanding Pajak Masukan.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Contoh Perhitungan Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">PT X (PKP) adalah salah satu pabrik pakaian di daerah Jakarta. PT X membeli kain bahan dari pabrik kain PT Y senilai Rp 300 juta. PPN yang dikenakan 11% dari Rp 300 juta adalah Rp 33 juta. Jadi, total pembelian kain oleh PT X menjadi Rp 333 juta.</p>
<p style="text-align: justify;">PPN senilai Rp 33 juta tersebut dipotong oleh PT Y sebagai PKP Penjual dan disetorkan ke kas negara, karena telah memotong PPN 11%, maka PT Y menerbitkan bukti potong berupa Faktur Pajak Keluaran yang diberikan kepada PT .</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan demikian, PT X memiliki bukti sah bahwa telah membayar PPN saat membeli kain tersebut. Dari sebuah bukti potong dalam Faktur Pajak Keluaran yang diberikan pabrik kain PT Y inilah, bagi PT X menjadi Faktur Pajak Masukan.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/61b0a1481c72eb1eee0cb42d/Kelola-Data-Faktur-Pajak-Keluaran" target="_blank" rel="noopener">Tarra: Kelola Data Faktur Pajak Keluaran</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/630c7787767ce5265ee93756/Bagaimana-Cara-Aktivasi-Membership-Tarra" target="_blank" rel="noopener">Tarra e-Faktur: Cara Aktivasi Membership</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/6230555ca9ea8709cb189749/Kelola-Data-Faktur-Pajak-Masukan" target="_blank" rel="noopener">Tarra: Kelola Data Faktur Pajak Masukan</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Faktur Pajak

<h2 style="text-align: justify;">Apa Itu Bukti Potong?</h2>
<p style="text-align: justify;">Bukti Potong atau yang disingkat bupot merupakan sebuah dokumen lain atau formulir yang diperuntukkan sebagai bukti pemotongan oleh pemotong pajak. Bukti potong tersebut dibuat atas pemungutan yang terjadi dalam pasal PPh 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh pasal 15, hingga PPh pasal 4 ayat 2. Masing-masing dari pemotongan tersebut akan memiliki formulir berbeda-beda sesuai dengan pemotongan atas pasal berapa.</p>
<p style="text-align: justify;">Secara umum, bukti potong (bupot) berfungsi sebagai dokumen resmi guna mengawasi pajak yang telah dipungut dan disetorkan oleh pengusaha kena pajak (PKP) ke kas negara. Tidak adanya bukti potong, tentunya membuat PKP tidak bisa melaporkan SPT Tahunan atas Pajak Penghasilan (PPh). Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya bukti potong ini merupakan aspek vital dalam pelaporan pajak. Secara spesifik, bukti potong memiliki dua fungsi yang dapat dilihat dari dua sisi sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Bukti Potong Dari Sisi Penerima Bupot</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Bukti potong bagi penerima adalah formulir atau dokumen lain yang berfungsi sebagai bukti bahwa PPhnya telah dipotong oleh pengusaha kena pajak.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Bukti Potong Dari Sisi Pembuat Bupot</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Bukti potong dari pemotong adalah formulir atau dokumen lain yang berfungsi sebagai bukti bahwa pihaknya sebagai pengusaha kena pajak telah memungut dan menyetorkan pajaknya ke kas negara.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain fungsinya, adapula beberapa jenis bukti potong yang perlu diketahui oleh setiap wajib pajak, di antaranya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bupot PPh Pasal 21: Pemotongan ini dilakukan pemberi kerja kepada karyawan maupun non karyawan</li>
<li>Bupot PPh Pasal 22: Bukti pemotongan pajak penghasilan ini dipungut oleh bendahara pemerintah pusat dan daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya terkait pembayaran atas penyerahan barang</li>
<li>Bupot PPh Pasal 23/26: pemotongan pajak in dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (deviden, bunga, royalti, dan lainnya), penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21</li>
<li>Bupot PPh Pasal 15: Ini adalah bukti pemotongan dari pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak tertentu. Misalnya seperti perusahaan penerbangan atau pelayaran internasional, perusahaan dalam negeri, perusahaan luar negeri, perusahaan pengeboran migas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk <em>Build &ndash; Operate &ndash; Transfer</em> (BOT)</li>
<li>Bupot PPh Pasal 4 ayat (2): Bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atau dikenal juga dengan PPh Final merupakan bukti pemotongan pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang sifatnya final dan tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Bukti Potong (Bupot) Unifikasi?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Secara umum, bukti potong unifikasi merupakan sebuah dokumen dengan format standar atau dokumen lain yang dipersamakan ataupun yang dibuat oleh pemotong dan/atau pemungut PPh sebagai bukti atas potongan atau pungutan PPh, serta menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut, yang mana definisi tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 8 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12151/PER_DIRJEN_PJK/PER%20-%2023/PJ/2020" target="_blank" rel="noopener">PER-23/PJ/2020.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Sebagaimana yang didefinisikan dalam peraturan tersebut, pemotong atau pemungut PPh tersebut merupakan pemotong atau pemungut PPh yang memang sudah memiliki kewajiban dalam membuat bukti potong/pungut unifikasi dan SPT masa PPh Unifikasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Merujuk pada Pasal 1 angka 4 PER-23/PJ/2020, pemotong/pemungut PPh yang telah memiliki kewajiban merupakan wajib pajak selain instansi pemerintah yang berdasarkan ketentuan dari peraturan perpajakan yang mewajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh serta telah ditetapkan oleh pihak DJP.</p>
<p style="text-align: justify;">Terkait hal tersebut, adapun pemotong/pemungut PPh yang membuat bukti potong unifikasi dalam 2 bentuk, di antaranya ialah formulir kertas ataupun dokumen berbentuk elektronik yang dibuat dan disampaikan melalui aplikasi yang disediakan DJP, e-bupot unifikasi. Secara lebih terperinci, berikut penjelasannya mengenai kedua jenis dokumen tersebut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dengan format standar, yaitu bukti pemotongan/pemungutan unifikasi yang berbentuk formulir kertas atau dokumen elektronik dalam format standar sebagaimana diatur dalam PER-23/PJ/2020. Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar ini dapat disusun berdasarkan contoh format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran huruf A PER-23/PJ/2020. Selain itu, Lampiran huruf B PER-23/PJ/2020 juga telah menjabarkan tata cara pembuatannya</li>
<li>Dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi, yaitu dokumen berupa formulir kertas ataupun dokumen elektronik yang memuat data atau informasi pemotongan atau pemungutan PPh tertentu dan kedudukannya dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sebagai tambahan, berdasarkan Pasal 11 PER-23/PJ/2020 bukti pemotongan/pemungutan unifikasi yang telah berhasil terlapor dalam SPT Masa PPh Unifikasi dapat dilakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan, kesalahan transaksi retur, hingga pembatalan jika ada transaksi yang dibatalkan. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dapat dilihat dan dicermati dalam PER-23/PJ/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/61b031ae1c72eb1eee0cb3c8/Kelola-SPT-PPh-Unifikasi" target="_blank" rel="noopener">e-Bunifikasi e-PPT: Kelola SPT PPh Unifikasi</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61b032921c72eb1eee0cb3cc/Kirim-Bukti-Potong-(e-Bunifikasi-e-PPT)" target="_blank" rel="noopener">e-Bunifikasi e-PPT: Kirim Bukti Potong</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/630dd36d767ce5265ee937df/Bagaimana-Cara-Membuat-Akun-dan-Login" target="_blank" rel="noopener">e-Bunifikasi: Cara Membuat Akun dan Login</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Bukti Potong dan Bukti Potong Unifikasi

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Sertifikat Elektronik?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pada dasarnya, Sertifikat Elektronik atau disingkat Sertel bukanlah sesuatu yang bersifat khusus lagi, melainkan sudah menjadi hal yang umum bagi seluruh wajib pajak. Lantaran seluruh wajib pajak, baik yang telah dikukuhkan sebagai PKP ataupun non-PKP membutuhkan sertel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.</p>
<p style="text-align: justify;">Merujuk pada Pasal 1 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11384/PER_DIRJEN_PJK/PER-04/PJ/2017" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-04/PJ/2017</a> disebutkan bahwasanya sertifikat elektronik atau sertel merupakan surat yang bersifat elektronik, yang mana dalam sertifikat tersebut terdapat tanda tangan elektronik dari penyelenggara sertel tersebut atau DJP.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ini, tanda tangan yang terdapat dalam sertel merupakan informasi yang telah terlekat ataupun terasosiasi sebagai informasi elektronik yang diperuntukkan sebagai alat verifikasi maupun otentifikasi atau dengan kata lain, sertel ini merupakan otentikasi identitas dari pengguna layanan perpajakan secara elektronik dimana dalam sertifikat tersebut meliputi tanda tangan dan identitas wajib pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ini, terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi setiap wajib pajak untuk mendapatkan sertifikat elektronik (sertel). Terkait syarat tersebut juga telah tertuang dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, yang mana syarat tersebut berisi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Memberikan dan Menyerahkan dokumen yang asli dan fotokopi, seperti:
<ul>
<li>Bagi WNI : KTP bagi WNI</li>
<li>Bagi WNA : Paspor serta Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)</li>
<li>Nomor Pengguna Wajib Pajak atau SKT (surat Keterangan Terdaftar.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Menunjukkan surat penunjukan dari wajib pajak orang pribadi apabila diwakilkan.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Selain ada persyaratan yang perlu dipenuhi dalam mendapatkan sertel, para wajib pajak juga perlu mencermati bahwa sertifikat elektronik (sertel) memiliki masa aktif atau masa berlaku. Berikut penjelasannya mengenai masa aktif atau masa berlaku sertel:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Setiap wajib pajak akan mendapatkan masa berlaku sertifikat elektronik pajak selama 2 (dua) tahun. Apabila sudah terlewat, maka setiap wajib pajak harus memperpanjangnya lagi dan masa berlaku sertel pajak akan dihitung berdasarkan tanggal dari sertel pajak yang diterbitkan/diberikan oleh pihak DJP.</li>
<li>Apabila sertel pajak tidak dilakukan perpanjang, maka otentifikasi sertifikat elektronik pada aplikasi e-Faktur sudah tidak dapat berjalan dan wajib pajak otomatis tidak bisa melakukan upload faktur pajaknya.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/631710f57ba9355d9e56cb6d/-Unggah-Pembayaran-Untuk-Beberapa-NPWP-Sekaligus" target="_blank" rel="noopener">Tax Payment Getaway: Unggah Pembayaran Untuk Beberapa NPWP Sekaligus</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/633ba7a4b577d80e80abf20f/Bagaimana-Cara-Bayar-Pajak-Secara-Online" target="_blank" rel="noopener">Cara Bayar Pajak Secara Online</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61aed44b1c72eb1eee0cb375/Bagaimana-Mekanisme-Scan-e-Bupot-Unifikasi-Hardcopy-Maupun-Softcopy?-" target="_blank" rel="noopener">Scan Bupot: Mekanisme Scan e-Bupot Unifikasi</a></strong></em></h3>

Glosarium Pajak: Sertifikat Elektronik 

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Tarif Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tarif pajak merupakan sebuah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak ini biasanya berupa persentase (%). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Jika dicermati secara struktural, pengenaan tarif pajak terbagi menjadi atas 4 jenis tarif, antara lain:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Tarif Proporsional (<em>a proportional tax rate structure</em>)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tarif ini merupakan tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terdapat perubahan pada dasar pengenaan pajak (DPP). Sebagai contoh, dalam perhitungan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang persentasenya 10% dan tarif PBB dengan tarif 0,5%.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Tarif Regresif/Tetap (<em>a regresive tax rate structure</em>)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tarif ini merupakan tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, pengenaan Bea Meterai dikenakan Rp3000 dan Rp6000. Namun, tarif bea meterai mengalami perubahan mulai 2021 berlaku meterai elektronik. Bea meterai terbaru menjadi Rp10.000 (<em>single </em>tarif).</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Tarif Progresif (a progresive tax rate structure)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tarif ini merupakan tarif pajak yang akan semakin naik dan sebanding dengan naiknya DPP (dasar pengenaan pajak). Sebagai contoh, pada perhitungan PPh (Pajak Penghasilan) dimana tarif tersebut adalah (UU HPP):</p>
<p style="text-align: justify;">Lapisan I &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Penghasilan Rp0 s.d. Rp 60.000.000 dikenakan 5%</p>
<p style="text-align: justify;">Lapisan II &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Penghasilan lebih dari Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000 dikenakan 15%</p>
<p style="text-align: justify;">Lapisan III &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Penghasilan lebih dari Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 dikenakan 25%</p>
<p style="text-align: justify;">Lapisan IV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Penghasilan lebih dari Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000 dikenakan 30%</p>
<p style="text-align: justify;">Lapisan V &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Penghasilan lebih dari Rp 5.000.000.000 dikenakan 35%.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Tarif Degresif (<em>a degresive tax rate structure</em>)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tarif ini merupakan tarif pajak yang kenaikan pada persentase tarifnya akan semakin rendah apabila dalam dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.</p>
<p style="padding-left: 80px;"><strong>Tarif Pajak Degresif-Proporsional</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="156">
<p><strong>DPP</strong></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="156">
<p><strong>Tarif Pajak</strong></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="156">
<p><strong>Penurunan Tarif</strong></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="156">
<p><strong>Jumlah Pajak</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="156">
<p>Rp. 10 Juta</p>
</td>
<td width="156">
<p>25%</p>
</td>
<td width="156">
<p>-</p>
</td>
<td width="156">
<p>Rp. 2,5 Juta</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="156">
<p>Rp. 20 Juta</p>
</td>
<td width="156">
<p>20%</p>
</td>
<td width="156">
<p>5%</p>
</td>
<td width="156">
<p>Rp. 4 Juta</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="156">
<p>Rp. 30 Juta</p>
</td>
<td width="156">
<p>15%</p>
</td>
<td width="156">
<p>5%</p>
</td>
<td width="156">
<p>Rp. 4,5 Juta</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="156">
<p>Rp. 40 Juta</p>
</td>
<td width="156">
<p>10%</p>
</td>
<td width="156">
<p>5%</p>
</td>
<td width="156">
<p>Rp. 4 Juta</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="padding-left: 80px;"><strong>Tarif Pajak Degresif-Degresif</strong></p>
<table style="width: 98.0769%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 25.0368%; text-align: center;" width="156">
<p><strong>DPP</strong></p>
</td>
<td style="width: 25.0368%; text-align: center;" width="156">
<p><strong>Tarif Pajak</strong></p>
</td>
<td style="width: 25.0368%; text-align: center;" width="156">
<p><strong>Penurunan Tarif</strong></p>
</td>
<td style="width: 25.0368%; text-align: center;" width="156">
<p><strong>Jumlah Pajak</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>Rp. 10 Juta</p>
</td>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>25%</p>
</td>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>-</p>
</td>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>Rp. 2,5 Juta</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>Rp. 20 Juta</p>
</td>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>20%</p>
</td>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>5%</p>
</td>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>Rp. 4 Juta</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>Rp. 30 Juta</p>
</td>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>15%</p>
</td>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>5%</p>
</td>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>Rp. 4,5 Juta</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>Rp. 40 Juta</p>
</td>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>10%</p>
</td>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>5%</p>
</td>
<td style="width: 25.0368%;" width="156">
<p>Rp. 4 Juta</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="padding-left: 80px;"><strong>Tarif Pajak Degresif-Progresif</strong></p>
<table style="width: 98.0769%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 25.0372%; text-align: center;" width="156">
<p><strong>DPP</strong></p>
</td>
<td style="width: 25.0372%; text-align: center;" width="156">
<p><strong>Tarif Pajak</strong></p>
</td>
<td style="width: 25.0372%; text-align: center;" width="156">
<p><strong>Penurunan Tarif</strong></p>
</td>
<td style="width: 24.8899%; text-align: center;" width="156">
<p><strong>Jumlah Pajak</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.0372%;" width="156">
<p>Rp. 10 Juta</p>
</td>
<td style="width: 25.0372%;" width="156">
<p>40%</p>
</td>
<td style="width: 25.0372%;" width="156">
<p>-</p>
</td>
<td style="width: 24.8899%;" width="156">
<p>Rp. 4 Juta</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.0372%;" width="156">
<p>Rp. 20 Juta</p>
</td>
<td style="width: 25.0372%;" width="156">
<p>35%</p>
</td>
<td style="width: 25.0372%;" width="156">
<p>5%</p>
</td>
<td style="width: 24.8899%;" width="156">
<p>Rp. 5 Juta</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.0372%;" width="156">
<p>Rp. 30 Juta</p>
</td>
<td style="width: 25.0372%;" width="156">
<p>25%</p>
</td>
<td style="width: 25.0372%;" width="156">
<p>10%</p>
</td>
<td style="width: 24.8899%;" width="156">
<p>Rp. 4,5 Juta</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.0372%;" width="156">
<p>Rp. 40 Juta</p>
</td>
<td style="width: 25.0372%;" width="156">
<p>10%</p>
</td>
<td style="width: 25.0372%;" width="156">
<p>15%</p>
</td>
<td style="width: 24.8899%;" width="156">
<p>Rp. 4 Juta</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Dari keempat struktur atau jenis pajak yang disebutkan di atas, tentunya memiliki persentase yang berbeda-beda. Seperti, tarif Pajak yang berlaku untuk PPh di Indonesia ialah tarif progresif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 UU PPh.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, tarif tersebut telah diperbaharui sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP). Selanjutnya, untuk PPN berlaku tarif pajak proporsional juga telah diperbarui menjadi 11%. Sedangkan, untuk bea meterai berlaku tarif Regresif/tetap yang saat ini juga telah diperbarui tarifnya menjadi Rp. 10.000.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/632d7402fa33631a29e5dbb9/Apakah-Tarif-Pajak-Lebih-Tinggi-bagi-Wajib-Pajak-Tanpa-NPWP" target="_blank" rel="noopener">NPWP: Tarif Lebih Tinggi bagi Wajib Pajak Tanpa NPWP</a></strong></em></p>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/62ff2a1aa9ea8709cb18bc51/Sanksi-Apa-Saja-yang-Dikenakan-Jika-Telat-Bayar-dan-Lapor-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Kalender Pajak: Sanksi Telat Bayar dan Lapor Pajak</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/633ba7a4b577d80e80abf20f/Bagaimana-Cara-Bayar-Pajak-Secara-Online" target="_blank" rel="noopener">Cara Bayar Pajak Secara Online</a></strong></em></h3>
</div>

Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Mengenal Tarif Pajak di Indonesia

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Siapa Saja Wajib Pajak Yang Dikecualikan Dari NPWP?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ini, kita kenal dengan sebutan NPWP Non-Efektif (NE). Ada beberapa kondisi yang bisa membuat Wajib Pajak berstatus NE sebagai Wajib Pajak. Kondisi tersebut berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/10117/PER_DIRJEN_PJK/PER-20/PJ/2013" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013,</a> Wajib Pajak dapat dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas.</li>
<li>Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).</li>
<li>Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.</li>
<li>Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan sebagai wajib pajak.</li>
<li>Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif, tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. Contohnya wajib pajak yang merupakan bendahara pemerintah, namun tidak lagi melakukan pembayaran dan belum melakukan penghapusan NPWP.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Jika Wajib Pajak sudah benar-benar tidak lagi melakukan kewajiban perpajakan atau sudah tidak memenuhi syarat secara subjektif maupun objektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, maka Wajib Pajak dapat memilih 2 cara sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Melakukan pengajuan status NPWP Aktif menjadi NE (Non-Efektif); dan/atau</li>
<li>Melakukan pengajuan penghapusan NPWP.</li>
</ul>

NPWP: Wajib Pajak yang Dikecualikan dari NPWP

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Masa Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Merujuk dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/42/UU/6%20TAHUN%201983" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983</a> mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/6880/UU/28%20TAHUN%202007" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP).</a></p>
<p style="text-align: justify;">Pada Pasal 1 angka 7 dalam UU KUP, masa pajak didefinisikan sebagai jangka waktu yang menjadi dasar&nbsp; dalam menghitung, menyetor, hingga melaporkan pajak terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Selanjutnya, dalam Pasal 2A UU KUP telah dijelaskan juga bahwa masa pajak memiliki pengertian sebagai jangka waktu yang sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) paling lama 3 bulan kalender. Sebagai contoh:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Masa Pajak Januari</li>
<li>Masa Pajak Februari</li>
<li>Masa Pajak Maret</li>
<li>Masa Pajak April</li>
<li>Masa Pajak Mei</li>
<li>Masa Pajak Juni</li>
<li>Masa Pajak Juli</li>
<li>Masa Pajak Agustus</li>
<li>Masa Pajak September</li>
<li>Masa Pajak Oktober</li>
<li>Masa Pajak November</li>
<li>Masa Pajak Desember</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Tahun Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Merujuk dalam Pasal 1 angka 8 UU KUP, tahun pajak didefinisikan sebagai penghitungan atau jangka waktu dalam 1 tahun kalender, kecuali terdapat wajib pajak yang menggunakan tahun buku yang mengikuti tahun buku wajib pajak terkait atau dengan kata lain menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun pajak</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam penggunaan jangka waktu dalam perpajakan, setiap wajib pajak diperbolehkan menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender dengan syarat harus konsisten penggunaannya selama 12 bulan&nbsp; serta melapor kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Adapun, contoh cara menentukan suatu tahun pajak, yaitu sebagai berikut:</p>
<h3 style="padding-left: 40px;"><strong>Tahun Pajak Sama Dengan Tahun Kalender</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Pembukaan akan dimulai dari 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Desember 2015, disebut tahun pajak 2015.</p>
<h3 style="padding-left: 40px;"><strong>Tahun Pajak Tidak Sama Dengan Tahun Kalender</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Pembukuan dimulai 1 Juli 2014 dan berakhir 30 Juni 2015.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Bagian Tahun Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Ketentuan mengenai bagian tahun pajak ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU KUP, dimana dalam aturan tersebut bagian tahun pajak didefinisikan sebagai jangka waktu 1 (satu) tahun pajak atas 1 (satu) bulan kalender dan/atau 1 (satu) bulan kalender atau beberapa bulan kalender.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ini, adapun contoh penerapan pada bagian tahun pajak yaitu sebagai berikut:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Pemeriksaan SPT Masa PPN dengan status SPT yang Lebih Bayar untuk Masa Pajak Maret 2020, maka pemeriksaan dilakukan terhadap SPT Masa PPN dan dokumen pendukungnya untuk Masa Pajak Januari hingga dengan Maret 2020</li>
<li style="text-align: justify;">Pemeriksaan SPT Masa PPN dengan status SPT yang Lebih Bayar untuk Masa Pajak November 2020, maka pemeriksaan dilakukan terhadap SPT Masa PPN dan dokumen pendukungnya untuk Masa Pajak Januari hingga dengan November 2020.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/5d5140abb5a5a42af9eda9af/Batas-Waktu-Pelaporan-Penyetoran-dan-Pembayaran-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Batas Waktu Pelaporan, Penyetoran dan Pembayaran Pajak</a></strong></em></h3>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62ff2a1aa9ea8709cb18bc51/Sanksi-Apa-Saja-yang-Dikenakan-Jika-Telat-Bayar-dan-Lapor-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Kalender Pajak: Sanksi Telat Bayar dan Lapor Pajak</a></strong></em></h3>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/633ba7a4b577d80e80abf20f/Bagaimana-Cara-Bayar-Pajak-Secara-Online" target="_blank" rel="noopener">Cara Bayar Pajak Secara Online</a></strong></em></h3>

Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak

Glosarium Pajak: Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Memperbaiki Captcha Salah Yang Muncul Saat Login?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Apabila Anda mengalami kendala captcha salah saat melakukan login ke aplikasi Konsul Pajak, Anda dapat memperbaikinya dengan melakukan &lsquo;Clear cache&rsquo; pada device yang Anda gunakan. Penghapusan Clear cache berbeda-beda pada setiap perangkat. Secara umum, Anda dapat menghapus Clear cache dengan cara berikut:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Buka pengaturan perangkat</li>
<li style="text-align: justify;">Pilih aplikasi dan klik Konsul Pajak</li>
<li style="text-align: justify;">Pilih storage atau penyimpanan</li>
<li style="text-align: justify;">Pilih clear cache dan clear data</li>
<li style="text-align: justify;">Buka aplikasi Konsul Pajak kembali</li>
<li style="text-align: justify;">Anda sudah bisa login aplikasi Konsul Pajak dengan normal.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/634ce191b577d80e80f727ee/Bagaimana-Cara-Buat-Akun-Sobat-Konsul-(Pengguna)-di-Konsul-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Konsul Pajak: Cara Buat Akun Sobat Konsul (Pengguna) di Konsul Pajak</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/62ff2a1aa9ea8709cb18bc51/Sanksi-Apa-Saja-yang-Dikenakan-Jika-Telat-Bayar-dan-Lapor-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Kalender Pajak: Sanksi Telat Bayar dan Lapor Pajak</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/634cf0b6b577d80e80f79004/Bagaimana-Cara-Daftar-sebagai-Mitra-Konsul-(Agen)-di-Konsul-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Konsul Pajak: Tata Cara Pendaftaran Agen Konsul Pajak</a></strong></em></h3>
</div>

Konsul Pajak: Kendala Captcha Salah Saat Login

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Kantor Pelayanan Pajak (KPP)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah salah satu unit kerja yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak sebagai instansi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Jenis Kantor Pelayanan Pajak (KPP)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Merujuk pada Pasal 53 ayat (1) PMK 184/2020 terdapat 4 (empat) jenis Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Besar</li>
<li>Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya</li>
<li>Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama</li>
<li>Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Khusus.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Jumlah jenis KPP tersebut mengalami penambahan. Sebelumnya, pada Pasal 53 PMK 210/2017 membagi KPP hanya menjadi 3 (tiga) jenis, yakni KPP Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. Sementara, KPP Khusus sebelumnya merupakan bagian dari KPP Madya.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Besar?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Besar mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPP Besar ini terdiri dari 4 (empat jenis), yaitu:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>KPP WP Besar Satu (untuk sektor pertambangan, jasa penunjang pertambangan, dan jasa keuangan)</li>
<li>KPP WP Besar Dua (untuk sektor industri, perdagangan, dan jasa selain jasa penunjang pertambangan dan jasa keuangan)</li>
<li>KPP WP Besar Tiga (untuk Wajib Pajak BUMN di sektor industri, pertambangan, dan perdagangan)</li>
<li>KPP WP Besar Empat (untuk Wajib Pajak BUMN di sektor jasa dan Wajib Pajak orang pribadi tertentu).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Besar?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Besar memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP)</li>
<li>Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan</li>
<li>Memberikan bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensi perpajakan serta memberikan dukungan teknis komputer.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madaya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya sesuai dengan wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya memiliki 4 (empat) fungsi utama, yaitu:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan</li>
<li>Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, serta menyajikan informasi perpajakan</li>
<li>Melakukan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)</li>
<li>Melakukan penyuluhan perpajakan</li>
<li>Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Besar memiliki 3 (tiga) beberapa fungsi, yaitu:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan</li>
<li>Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek pajak dan subjek pajak, serta melakukan penilaian terhadap objek PBB</li>
<li>Melakukan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)</li>
<li>Melakukan penyuluhan perpajakan</li>
<li>Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Khusus?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Khusus merupakan KPP yang melakukan pengadministrasian Wajib Pajak khusus, yang terdiri dari badan dan orang asing, perusahaan penanaman modal asing, serta perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Fungsi KPP Khusus sama seperti jenis KPP lainnya, hanya saja KPP ini merupakan KPP Khusus untuk Wajib Pajak Badan tertentu.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62ff2cb7a9ea8709cb18bc55/Apa-Saja-Kewajiban-Wajib-Pajak-Badan" target="_blank" rel="noopener">Kalender Pajak: Kewajiban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/5d5140abb5a5a42af9eda9af/Batas-Waktu-Pelaporan-Penyetoran-dan-Pembayaran-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Batas Waktu Pelaporan, Penyetoran dan Pembayaran Pajak</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/62ff2a1aa9ea8709cb18bc51/Sanksi-Apa-Saja-yang-Dikenakan-Jika-Telat-Bayar-dan-Lapor-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Kalender Pajak: Sanksi Telat Bayar dan Lapor Pajak</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Icon-Icon Pada Scan Faktur Masukan Tarra e-Faktur?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut icon-icon pada Scan Faktur Masukan:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Branch</strong>: untuk memilih Branch yang akan menerima hasil scan faktur masukan tersebut</li>
<li><strong>Creditable</strong>: untuk memilih status kredit faktur masukan tersebut</li>
<li><strong>Referensi</strong>: untuk memilih Referensi yang akan digunakan oleh faktur masukan tersebut. Proses ini tidak mandatory untuk dilakukan.</li>
<li><strong>Masa</strong>: untuk memilih masa atas scan faktur masukan tersebut</li>
<li><strong>Tahun</strong>: untuk memilih tahun atas scan faktur masukan tersebut</li>
<li><strong>Quick Scan</strong>: untuk melakukan scan secara cepat menggunakan format dokumen PDF</li>
<li><strong>Detail Scan</strong>: untuk melakukan scan secara lebih detail menggunakan format dokumen PDF</li>
<li><strong>Read From Image</strong>: untuk melakukan scan menggunakan format dokumen JPG</li>
<li><strong>Read From Webcam</strong>: untuk melakukan scan menggunakan webcam</li>
<li><strong>Clear</strong>: untuk menghapus hasil scan faktur masukan</li>
<li><strong>Recheck</strong> <strong>All</strong>: untuk melakukan cek kembali pada hasil scan faktur masukan</li>
<li><strong>Save</strong> <strong>Selected</strong>: untuk menyimpan hasil scan faktur masukan yang dipilih ke menu Faktur Masukan bagian Belum Approve</li>
<li><strong>Scan</strong>: untuk melakukan scan menggunakan hardware atau alat bantu scan</li>
<li><strong>Save</strong> <strong>All</strong>: untuk menyimpan hasil scan faktur masukan secara keseluruhan ke menu Faktur Masukan bagian Belum Approve.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Scan Faktur Masukan Melalui Quick Scan?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut cara scan faktur masukan melalui Quick Scan:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Klik menu Faktur</li>
<li>Pilih sub menu Scan Faktur Masukan</li>
<li>Pilih icon Quick Scan. Icon ini untuk melakukan scan secara lebih cepat</li>
<li>Pilih faktur yang akan discan. Pastikan faktur tersebut dalam format PDF</li>
<li>Selanjutnya, Anda akan melihat top up notifikasi proses scan</li>
<li>Apabila scan berhasil, maka faktur tersebut akan muncul pada menu Scan Faktur Masukan dengan status Valid</li>
<li>Centang hasil scan tersebut</li>
<li>Pilih Branch yang sesuai</li>
<li>Plih Status kredit faktur</li>
<li>Pilih Masa dan Tahun yang akan menerima faktur tersebut</li>
<li>Terakhir, klik Save Selected.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Scan Faktur Masukan Melalui Detail Scan?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut cara scan faktur masukan melalui Detail Scan:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Klik menu Faktur</li>
<li style="text-align: justify;">Pilih sub menu Scan Faktur Masukan</li>
<li style="text-align: justify;">Pilih icon Detail Scan. Icon ini berfungsi untuk melakukan scan secara lebih detail</li>
<li style="text-align: justify;">Pilih faktur yang akan discan. Pastikan faktur tersebut dalam format PDF</li>
<li style="text-align: justify;">Lalu, Anda akan melihat top up notifikasi proses scan</li>
<li style="text-align: justify;">Apabila scan berhasil, maka faktur tersebut akan muncul pada menu Scan Faktur Masukan dengan status Valid</li>
<li style="text-align: justify;">Centang hasil scan tersebut</li>
<li style="text-align: justify;">Pilih Branch yang sesuai</li>
<li style="text-align: justify;">Plih Status kredit faktur</li>
<li style="text-align: justify;">Pilih Masa dan Tahun yang akan menerima faktur tersebut</li>
<li style="text-align: justify;">Terakhir, klik Save Selected.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3>&nbsp;</h3>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/630c7787767ce5265ee93756/Bagaimana-Cara-Aktivasi-Membership-Tarra" target="_blank" rel="noopener">Tarra e-Faktur: Cara Aktivasi Membership</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61b09efb1c72eb1eee0cb429/Kelola-Data-SPT" target="_blank" rel="noopener">Tarra: Kelola Data SPT</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61c0518f1c72eb1eee0cb786/Troubleshoot-Pelaporan-dan-Pembayaran" target="_blank" rel="noopener">Tarra: Troubleshoot Pelaporan dan Pembayaran</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Scan Faktur Masukan

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut ini adalah objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN):</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha</li>
<li>Impor BKP</li>
<li>Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean</li>
<li>Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean</li>
<li>Ekspor BKP Berwujud atau Tidak Berwujud serta ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja yang Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tidak semua jenis usaha dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beberapa barang dan jasa yang bukan objek PPN, seperti barang hasil pertambangan atau pengeboran (minyak mentah, batu bara, gas bumi, dan lain-lain), barang kebutuhan pokok (beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lain-lain).</p>
<p style="text-align: justify;">Selain itu, ada makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran, uang, emas batangan, jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan lain sebagainya.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Berapa Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Merujuk pada Pasal 7 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8371/UU/42%20TAHUN%202009" target="_blank" rel="noopener">Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009</a> disebutkan bahwa tarif PPN adalah sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tarif PPN sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri</li>
<li>Tarif sebesar 0% untuk ekspor BKP Berwujud maupun Tidak berwujud, dan ekspor JKP</li>
<li>Tarif sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sesuai dengan Peraturan Pemerintah</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adapun, ketentuan terbaru dalam UU HPP, tarif PPN menjadi 11%. Sedangkan, tarif sebesar 0% dikenakan atas ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan ekspor JKP.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Rumus PPN dan Dasar Pengenaan Pajaknya?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Perhitungan PPN terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). ​</p>
<p style="text-align: justify;">Rumus perhitungan Pajak Pertambahan Nilai = Tarif PPN &times; Dasar Pengenaan Pajak (DPP).</p>
<p style="text-align: justify;">Adapun, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Harga jual</li>
<li>Penggantian</li>
<li>Nilai impor</li>
<li>Nilai ekspor</li>
<li>Nilai lain.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Siapa yang Menjadi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang diwajibkan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. PKP sendiri adalah orang pribadi atau badan usaha yang mempunyai jumlah penjualan barang atau jasa melebihi Rp 4,8 miliar.</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, batas pelaporan PPN dilakukan paling lambat adalah akhir bulan setelah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/634e7c41b577d80e8000959b/Wajib-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Wajib Pajak</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/6352543ab577d80e801542e1/Pengusaha-Kena-Pajak-dan-Pemungut-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Pengusaha Kena Pajak dan Pemungut Pajak</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/636a09d8b577d80e809275c3/Nomor-Transaksi-Penerimaan-Negara-(NTPN)" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

<h2 style="text-align: justify;"><em>Apa Itu Bea Cukai?</em></h2>
<p style="text-align: justify;">Pendapatan atau penerimaan dapat diwujudkan dengan bentuk apa saja, salah satunya adalah pemungutan atau pengenaan bea cukai. Istilah bea cukai itu sendiri merupakan penggabungan dua kata antara bea dan cukai, dimana bea memiliki arti suatu prosedur <span style="font-weight: 400;">kepabeanan</span>, baik bea masuk maupun bea keluar.</p>
<p style="text-align: justify;">Sedangkan, cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan sesuai dengan yang tertuang dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/6916/UU/39%20TAHUN%202007" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang 39 Tahun 2007. </a></p>
<p style="text-align: justify;">Dengan begitu, bea cukai dapat diartikan sebagai biaya tambahan atas barang-barang yang sifat dan karakteristiknya berpotensi sebagai penerimaan kas negara. Sebagai contoh, produk <span style="font-weight: 400;">turunan </span>tembakau atau rokok.</p>
<p style="text-align: justify;">Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pemungutan bea cukai ini dilakukan atas barang yang dikategorikan sebagai barang mewah dan bernilai tinggi namun bukan termasuk dalam kebutuhan pokok.</p>
<p style="text-align: justify;">Pengenaan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan pembebanan pungutan produk bea cukai antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen berpenghasilan rendah. Selain itu, pemungutan bea cukai juga termasuk jaminan kerugian bagi konsumen, jika terjadi dampak dari barang yang dikonsumsi atau digunakan.</p>
<p style="text-align: justify;">Adapun, beberapa jenis barang yang masuk dalam pengenaan bea cukai berdasarkan ketentuan perundang-undangan, berikut adalah beberapa jenis barang yang terdiri dari:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya</li>
<li style="text-align: justify;">Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol</li>
<li style="text-align: justify;">Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil olahan tembakau lainnya. Dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/636a06eeb577d80e8092560c/Bukti-Penerimaan-Elektronik-(BPE)" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/6352578cb577d80e801559a7/Pajak-Terutang" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Pajak Terutang</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/62ff2a1aa9ea8709cb18bc51/Sanksi-Apa-Saja-yang-Dikenakan-Jika-Telat-Bayar-dan-Lapor-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Kalender Pajak: Sanksi Telat Bayar dan Lapor Pajak</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Bea Cukai

<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Apa Itu Faktur Pajak (FP) Batal dan Pengganti?</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Sesuai namanya, faktur pajak batal adalah faktur pajak yang transaksinya dibatalkan. Sedangkan, faktur pajak pengganti, biasanya akan diterbitkan atau dibuat oleh PKP jika ada kesalahan dalam proses penginputan alamat, jumlah, maupun barang, sehingga diperlukan adanya pembuatan faktur pajak pengganti.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Apa Perbedaan FP Batal dan Pengganti?</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Faktur pajak batal artinya transaksi dianggap tidak pernah terjadi karena transaksi dibatalkan. Sedangkan, faktur pajak pengganti transaksinya masih dianggap terjadi, tetapi ada beberapa yang harus diganti dari faktur pajak awal, maka perlu dilakukan pembetulan di faktur pajak pengganti tersebut</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Pembuatan faktur pajak batal dikarenakan kesalahan memasukkan NPWP, terjadi bencana, atau adanya kerusakan barang, sedangkan pembuatan faktur pajak pengganti dibuat karena adanya kesalahan pada penginputan keterangan jenis barang, harga, dan jumlah barang</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Faktur pajak yang sudah dibatalkan, nomor seri fakturnya sudah tidak bisa digunakan lagi, sedangkan untuk nomor seri faktur pajak pengganti masih bisa digunakan dengan nomor seri faktur yang sama. Namun, kode faktur pajak akan berubah dari faktur pajak normal (010) menjadi kode faktur pajak pengganti (011).</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/636a06eeb577d80e8092560c/Bukti-Penerimaan-Elektronik-(BPE)" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)</a></strong></em></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/636cb52cb577d80e80a33e65/Faktur-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Faktur Pajak</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/63525617b577d80e80154fbb/Masa-Pajak-Tahun-Pajak-dan-Bagian-Tahun-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak</a></strong></em></h3>

Glosarium Pajak: Faktur Pajak Batal dan Pengganti

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu PSIAP?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">PSIAP atau singkatan dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sistem ini merupakan sebuah program yang dirancang ulang dalam proses bisnis administrasi perpajakan, yang mana pembangunan sistem informasinya berbasis <em>Commercial Off-the-Shelf</em> atau singkatnya COTS.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain itu, program ini juga akan mengembangkan basis data dalam perpajakan, sebagai tujuan utama dari pada pembaruan pada sistem perpajakan di Indonesia yakni menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, hingga pasti.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai salah satu bentuk dari reformasi pajak saat ini yang dilakukan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) ialah pengembangan pada proses bisnis yang terintegrasi oleh PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan) atau dengan sebutan lain yaitu Core Tax System.</p>
<p style="text-align: justify;">Pengembangan ini dilakukan atas dasar<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11647/PERPRES/40%20TAHUN%202018" target="_blank" rel="noopener"> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018</a> mengenai pembaruan sistem administrasi perpajakan dengan visi untuk mewujudkan SIAP-MANTAP atau sistem informasi administrasi perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti guna mengoptimalisasikan pelayanan serta pengawasan sebagai bagian dari pengembangan reformasi perpajakan yang sedang berlangsung hingga saat ini.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Tujuan Coretax?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Adapun, tujuan atas dibangun core tax system ini, yaitu untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien. Selain itu, terdapat tujuan lain, yakni dalam membangun sinergi yang semakin optimal antar lembaga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan penerimaan negara.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya core tax system ini ke depannya sudah tidak akan ada lagi perekaman administrasi pajak yang dilakukan secara manual atau diperiksa oleh manusia. Otoritas pajak juga terus beriringan dalam membangun ekosistem yang kolaboratif serta integratif.</p>
<p style="text-align: justify;">Sehingga, data yang ada disajikan pada core tax system ini nantinya akan berasal dari berbagai sumber, setidaknya terdapat 39 bisnis proses yang akan terhubung dengan core tax system tersebut. Tak hanya itu, DJP juga akan menggandeng PJAP (Penyedia Jasa Administrasi Perpajakan) yang mana pada core tax system DJP dapat diakses oleh seluruh PJAP yang telah terintegrasi oleh DJP.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/634e7a9fb577d80e80008abe/Kategori-Pajak:-Golongan-Sifat-dan-Pemungut" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Kategori Pajak: Golongan, Sifat, dan Pemungut</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/6360e3f6b577d80e80603bc4/Kredit-Pajak-PPh-dan-PPN" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Kredit Pajak PPh dan PPN</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/636cb52cb577d80e80a33e65/Faktur-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Faktur Pajak</a></strong></em></h3>
</div>

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax

Glosarium Pajak: Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Dasar Pengenaan Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pada dasarnya, Dasar Pengenaan Pajak atau disingkat DPP merupakan sebuah pedoman dalam menghitung nilai suatu pajak yang akan dikenakan, baik pada perorangan (individu) maupun badan usaha. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pajak adalah suatu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh setiap wajib pajak sebagai pendapatan bagi kas negara. Dalam memenuhi kewajiban tersebut, tentunya terdapat DPP dalam perhitungan pajak setiap wajib pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Terkait hal tersebut, DPP meliputi jumlah dari harga jual, nilai pada impor dan ekspor, penggantian, hingga nilai lainnya yang digunakan sebagai perhitungan pajak terutang, yang mana pajak terutang tersebut terdiri dari, PPN atau PPh 22, PPh 23, dan juga PPh pasal 4 ayat 2. Hal tersebut tentunya sudah diatur atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam peraturan tersebut juga terdapat beberapa jenis DPP, dimana dalam setiap jenis DPP memiliki berbagai jenis dasar untuk bisa menghitung pajak terutang. Berikut adalah jenis-jenis DPP yang telah dikelompokan berdasarkan jenis pajaknya:</p>
<ul>
<li>PPh (Pajak Penghasilan)
<ul>
<li>PPh 21</li>
<li>PPh 22 atau Nilai Impor</li>
<li>PPh 23</li>
<li>PPh 15</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
<ul>
<li>Harga Jual</li>
<li>Penggantian</li>
<li>Nilai Ekspor</li>
<li>Nilai Lainnya</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Dasar Pengenaan Pajak Dari PPh</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPh 21</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dasar pengenaan dan pemotongan pajak PPh 21 adalah bagian dari penghasilan wajib pajak yang dikenakan tarif pajak PPh 21. Dengan kata lain, besaran pajak adalah hasil kali DPP dengan tarif pajak.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPh 22 atau Nilai Impor</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nilai impor merupakan nilai uang yang menjadi dasar untuk penghitungan bea masuk, ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang Pabean untuk impor Barang Kena Pajak. Nilai impor ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPh 23</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">DPP PPh 23 adalah nilai atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang dipotong dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPh 26</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dasar Pengenaan Pajak Pasal 26 ini terbagi menjadi tiga jenis DPP PPh 26, yakni yang didasarkan pada jumlah penghasilan bruto dan penghasilan neto.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPh 15</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dasar pengenaan pajak PPh 15 adalah norma penghitungan khusus penghasilan neto, yakni 4% dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>PPh 4 Ayat (2)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">DPP Pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan atas jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Jadi, DPP PPh pasal 4 ayat 2 adalah dari jumlah penghasilan atas jasa atau sewa tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Dasar Pengenaan Pajak Dari PPN</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Harga Jual</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Harga jual merupakan nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerapan suatu Barang Kena Pajak (BKP). Harga jual ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang (UU) PPN dan potongan harga yang dituliskan pada Faktur Pajak.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penggantian</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Penggantian yang dimaksud adalah nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai penggantian ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN serta potongan harga yang dituliskan pada Faktur Pajak.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Nilai Ekspor</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nilai ekspor merupakan nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Nilai Lainnya</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nilai lain menjadi suatu nilai uang yang dipakai sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Secara umum DPP nilai lain ini diatur dalam Pasal 8A ayat (2) UU PPN, yang ketentuan detail pelaksanaannya ditetapkan melalui <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/10854/T/121/PMK.03/tmp" target="_blank" rel="noopener">PMK No. 121/PMK.03/2015</a> tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 75/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/630c7787767ce5265ee93756/Bagaimana-Cara-Aktivasi-Membership-Tarra" target="_blank" rel="noopener">Tarra e-Faktur: Cara Aktivasi Membership</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61b09efb1c72eb1eee0cb429/Kelola-Data-SPT" target="_blank" rel="noopener">Tarra: Kelola Data SPT</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61c0518f1c72eb1eee0cb786/Troubleshoot-Pelaporan-dan-Pembayaran" target="_blank" rel="noopener">Tarra: Troubleshoot Pelaporan dan Pembayaran</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Dasar Pengenaan Pajak 

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Fitur Konsultasi </strong><strong>Gratis di Konsul </strong><strong>Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Konsultasi Gratis adalah kegiatan konsultasi yang dapat direquest oleh pengguna secara gratis, namun pada kegiatan konsultasinya terdapat pembatasan pada fitur-fiturnya.</p>
<h4 style="text-align: justify;">&nbsp;</h4>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Request Konsultasi Gratis</strong><strong>?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sebelum melakukan request Konsultasi Gratis, perlu diketahui bahwa setiap akun hanya mempunyai kuota 3&times; untuk melakukan Konsultasi Gratis dan durasi percakapan per kuota hanya sebesar 15 menit. Jika kuota habis, maka pengguna sudah tidak dapat melakukan konsultasi gratis dan harus melakukan konsultasi berbayar. Untuk Melakukan Request Konsultasi Gratis, pengguna dapat melakukannya dengan cara berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Buka fitur Konsultasi Pajak</li>
<li>Pilih salah satu Ahli Pajak untuk melakukan Konsultasi</li>
<li>Pilih Konsultasi Gratis</li>
<li>Jika request sudah berhasil, maka status pada tab Transaksi akan berubah menjadi &ldquo;Belum Dikonfirmasi&rdquo;</li>
<li>Jika sudah Request, maka transaksi akan dibuat dan Ahli Pajak akan segera melakukan konfirmasi untuk menerima atau membatalkan request konsultasi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Apabila Ahli Pajak menerima, maka kuota Konsultasi Gratis akan berkurang dan konsultasi sudah bisa dilakukan. Namun, apabila Ahli Pajak membatalkan, maka kuota Konsultasi Gratis tidak akan berkurang dan pengguna dapat melakukan request kembali Konsultasi Gratis Tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Memulai Percakapan Pada Konsultasi Gratis?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Apabila Agen mengkonfirmasi request pengguna untuk melakukan Konsultasi Gratis, maka pengguna dapat memulai percakapan dengan cara berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Buka Percakapan Aktif dan pilih percakapan yang dapat dilakukan</li>
<li>Lakukan percakapan seputar permasalahan pajak yang dihadapi</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Notes Fitur dan Restriksi Pada Percakapan Konsultasi Gratis:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Waktu percakapan baru akan mulai berjalan apabila pengguna maupun Ahli Pajak sama-sama berstatus online</li>
<li>Pada Konsultasi Gratis, pengguna maupun Ahli Pajak tidak dapat mengirimkan gambar ataupun dokumen</li>
<li>Histori percakapan Konsultasi Gratis apabila diakhiri tidak akan tersimpan pada fitur Histori Chat yang ada pada menu Histori Aktivitas</li>
<li>Durasi percakapan hanya selama 15 menit, dan untuk memperpanjang percakapan tersebut pengguna harus melakukan pembayaran untuk melakukan perpanjangan durasi konsultasi</li>
<li>Jika ingin mengakhiri percakapan, klik tombol &lsquo;Akhiri Percakapan&rsquo;</li>
<li>Jika percakapan diakhiri dapat memberikan rating dan review Ahli Pajak terhadap konsultasi yang dilakukan.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Memperpanjang Durasi Konsultasi Gratis?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Apabila durasi konsultasi sudah habis, maka secara otomatis notifikasi perpanjangan durasi konsultasi akan muncul, untuk melakukan perpanjangan durasi konsultasi tersebut pengguna dapat melakukannya dengan cara berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Notifikasi perpanjangan durasi konsultasi muncul</li>
<li>Pilih Tambah Waktu</li>
<li>Pilih durasi sesi yang diinginkan lalu Klik Bayar</li>
<li>Masukkan Kode Promo jika ada lalu Klik Bayar</li>
<li>Pilih Metode Pembayaran yang ingin digunakan</li>
<li>Setelah memilih Metode Pembayaran yang diinginkan, pilih Bayar Sekarang untuk melakukan pembayaran</li>
<li>Jika sudah melakukan pembayaran, maka status akan menjadi &ldquo;Belum Dikonfirmasi&rdquo;. Tunggu Agen Pajak melakukan konfirmasi kembali, jika sudah dikonfirmasi kembali, maka percakapan dapat dilanjutkan kembali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Fitur </strong><strong>Konsultasi Berbayar di Konsul </strong><strong>Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Konsultasi Berbayar adalah kegiatan konsultasi yang dapat direquest oleh pengguna untuk memecahkan permasalahan seputar perpajakan yang dialami oleh pengguna.</p>
<h4 style="text-align: justify;">&nbsp;</h4>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Request Konsultasi Berbayar?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Untuk Melakukan Request Konsultasi Gratis, pengguna dapat melakukannya dengan cara berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Buka fitur Konsultasi Pajak</li>
<li>Pilih salah satu Ahli Pajak untuk melakukan Konsultasi Berbayar</li>
<li>Pilih Durasi Sesi yang diinginkan</li>
<li>Masukkan kode promo jika ada lalu Klik Bayar</li>
<li>Pilih Metode Pembayaran yang ingin digunakan</li>
<li>Setelah memilih Metode Pembayaran yang diinginkan, pilih Bayar Sekarang untuk melakukan pembayaran</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Memulai Percakapan Pada Konsultasi Berbayar?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Jika Ahli Pajak sudah mengkonfirmasi/menerima request pengguna untuk melakukan konsultasi, maka pengguna sudah dapat memulai percakapan dengan cara:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Klik tab Percakapan Aktif</li>
<li>Klik percakapan dengan Ahli Pajak terkait</li>
<li>Waktu percakapan akan berjalan apabila pengguna maupun Ahli Pajak sama-sama berstatus online</li>
<li>Jika ingin mengakhiri percakapan, klik Akhiri Percakapan</li>
<li>Setelah mengakhiri percakapan, berikan rating dan review atas jasa konsultasi yang telah dilakukan, lalu jika sudah klik Submit.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Melakukan Pengiriman Dokumen dan Foto Pada Percakapan yang Sedang Berlangsung?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pada Konsultasi Berbayar, pengguna dapat melakukan pengiriman dokumen dan foto pada percakapan yang sedang berlangsung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Klik &ldquo;Attachment&rdquo; dan Pilih File Manager untuk menambahkan dokumen</li>
<li>Klik &ldquo;Attachment&rdquo; dan Pilih &ldquo;Camera&rdquo; untuk menambahkan foto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Melihat Histori Aktivitas dan Histori Chat?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pada aplikasi Konsul Pajak juga, pengguna dapat melihat histori aktivitas dan histori chat yang telah dilakukan dengan cara berikut:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Klik menu Konsultasi</li>
<li style="text-align: justify;">Klik History Button</li>
<li style="text-align: justify;">Klik salah satu Aktivitas Transaksi yang ingin dibuka detailnya</li>
<li style="text-align: justify;">Jika ingin melihat histori chat klik Histori Chat.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/634ce191b577d80e80f727ee/Bagaimana-Cara-Buat-Akun-Sobat-Konsul-(Pengguna)-di-Konsul-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Konsul Pajak: Cara Buat Akun Sobat Konsul (Pengguna) di Konsul Pajak</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/634cf0b6b577d80e80f79004/Bagaimana-Cara-Daftar-sebagai-Mitra-Konsul-(Agen)-di-Konsul-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Konsul Pajak: Tata Cara Pendaftaran Agen Konsul Pajak</a></strong></em></h3>

Cara Menggunakan Fitur Konsultasi Bagi Pengguna Konsul Pajak

Konsul Pajak: Cara Menggunakan Fitur Konsultasi Bagi Sobat Konsul

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ada 2 (dua) jenis SPT, yakni SPT Masa dan SPT Tahunan:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>SPT Masa</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam satu masa pajak atau bulan. SPT Masa secara umum dibagi menjadi SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>SPT Tahunan</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. SPT Tahunan terdiri atas SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">SPT Masa PPh adalah surat pemberitahuan masa untuk Pajak Penghasilan (PPh). SPT Masa PPh terdiri dari beberapa jenis SPT Masa PPh yang diantaranya ialah:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>SPT Masa PPh Pasal 23/26</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Jenis SPT Masa PPh Pasal 23/26 adalah jenis SPT atas pajak yang dikenakan atas modal, hadiah, penghargaan, dan penyerahan jasa, selain yang dipotong oleh PPh Pasal 21. SPT Masal PPh 23/26 memiliki batas akhir pembayaran pada tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan pada tanggal 20.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>SPT Masal PPh Pasal 21/26</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Jenis SPT Masa PPh Pasal 23/26 adalah surat pemberitahuan atas pemotongan/pemungutan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan yang dijalankan oleh orang pribadi.</p>
<p style="text-align: justify;">Batas akhir pembayaran PPh Pasal 21/26 adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan adalah tanggal 20. SPT Masa jenis ini berbentuk formulir SPT PPh 1721 yang mana terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1721 A1 untuk karyawan swasta dan 1721 A2 untuk pegawai negeri</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>SPT Masa PPh Pasal 22</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Jenis SPT Masa PPh Pasal 22 adalah surat pemberitahuan atas potongan pajak penghasilan pada Wajib Pajak badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang menjalankan kegiatan perdagangan impor, ekspor, dan re-impor.</p>
<p style="text-align: justify;">Batas waktu pelaporan adalah hari kerja akhir minggu berikutnya. Batas akhir pembayaran PPh Pasal 22 adalah hari berikutnya setelah pajak dipungut.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Jenis SPT Masal PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pembayaran PPh Final yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajak bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Batas akhir pembayaran pada tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan pada tanggal 20.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>SPT Masa PPh Pasal 15</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">SPT Masa PPh Pasal 15 adalah surat pemberitahuan atas pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak di bidang industri tertentu sesuai UU PPh. Batas akhir pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan pada tanggal 20.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>SPT Masa PPh sesuai PP No.23 Tahun 2018</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">SPT jenis ini adalah surat pemberitahuan atas pembayaran pajak penghasilan final bagi UMKM yang dikenakan tarif Pajak Penghasilan 0,5% dari peredaran bruto.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>SPT Masa PPh Pasal 25</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">SPT Masa PPh Pasal 25 adalah jenis SPT angsuran pembayaran pajak penghasilan yang berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan. Batas akhir pembayaran angsurannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya, serta batas pelaporan setiap tanggal 20.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Jenis SPT Masa PPN adalah surat pemberitahuan masa untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). SPT Masa PPh terdiri dari beberapa jenis SPT Masa PPh yang di antaranya ialah:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>SPT Masa PPN dan PPnBM</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Jenis SPT Masa ini berlaku untuk kegiatan barang dan/atau jasa kena PPN dan PPnBM. Pelaporan SPT Masa PPN ini berbentuk Formulir SPT Masa PPN 1111.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>SPT Masa PPN PKP Pedagang Eceran</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Jenis SPT Masa ini berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pedagang Eceran. SPT Masa PPN ini berbentuk Formulir SPT Masa PPN 1111 DM.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>SPT Masa PPN Bagi Pemungut</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Jenis SPT Masa PPN bagi pemungut adalah surat pemberitahuan yang diperuntukkan bagi pemungut PPN. Jenis SPT Masa PPN ini berbentuk Formulir SPT Masa PPN 1107.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">SPT Tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT Tahunan sendiri dibagi atas 2 (dua) jenis, yaitu:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>SPT Tahunan Orang Pribadi</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Memiliki batas pelaporan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak atau pada akhir bulan Maret. Jenis SPT Tahunan ini berbentuk Formulir SPT Tahunan 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>SPT Tahunan Badan</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Memiliki batas pelaporan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak atau pada akhir bulan April. Jenis SPT Tahunan ini berbentuk Formulir SPT Tahunan 1771.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63453afab577d80e80d69fa2/Apa-itu-Surat-Pemberitahuan-(SPT)-dan-Jenis-Jenis-Formulirnya" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Apa itu Surat Pemberitahuan (SPT) dan Jenis-Jenis Formulirnya</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61b031ae1c72eb1eee0cb3c8/Kelola-SPT-PPh-Unifikasi" target="_blank" rel="noopener">e-Bunifikasi e-PPT: Kelola SPT PPh Unifikasi</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61e151001c72eb1eee0cbd67/Troubleshoot-Approval-dan-Pelaporan-SPT" target="_blank" rel="noopener">e-PPT: Troubleshoot Approval dan Pelaporan SPT</a></strong></em></h3>
</div>

Surat Pemberitahuan (SPT Masa dan Tahunan, PPh dan PPN)

Glosarium Pajak: Surat Pemberitahuan (SPT Masa dan Tahunan, PPh dan PPN)

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Surat Ketetapan Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).</p>
<p style="text-align: justify;">Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut akan dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa, yakni Kantor Pajak Pratama (KPP) berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan DJP.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Fungsi Surat Ketetapan Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Secara umum, Surat Ketetapan Pajak (SKP) memiliki fungsi sebagai berikut:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban formal atau material</li>
<li>Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak</li>
<li>Saranan untuk mengembalikan kelebihan pajak</li>
<li>Sarana untuk menginformasikan jumlah pajak yang terutang.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Jenis Surat Ketetapan Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Bagi DJP sendiri, Surat Ketetapan Pajak (SKP) berfungsi sebagai dasar hukum untu memahami atas adanya hak dan kewajiban setiap Wajib Pajak. Berikut ini jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP) menurut peraturan perundang-undangan perpajakan:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Surat Tagihan Pajak (STP)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Surat yang diterbitkan untuk menagih pajak dan pemberian sanksi administrasi berupa bunga atau denda.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">SKPKB dikeluarkan oleh DJP karena Wajib Pajak kurang atau tidak membayar pajak terutang, telah menyampaikan SPT Masa dari batas waktu yang sudah ditetapkan, adanya salah hitung terkait PPN dan PPnBM yang dikenai tarif 0%, dan tidak diketahui besarnya pajak terutang.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">SKBLB dikeluarkan oleh DJP karena Wajib Pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Dalam SKPLB akan dicantumkan berapa jumlah kelebihan pembayaran pajak.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">SKPN dikeluarkan oleh DJP sebagai bukti bahwa jumlah pokok pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sama dengan jumlah kredit pajak.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">SKBKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p>

Glosarium Pajak: Surat Ketetapan Pajak

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Surat Tagihan Pajak (STP)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Merujuk pada Pasal 1<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/6880/UU/28%20TAHUN%202007" target="_blank" rel="noopener"> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, </a>Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Surat Tagihan Pajak (STP) ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. STP ini diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Syarat Diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Alasan diterbitkannya STP, karena Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pembayaran dan pelaporan pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Adapun, STP diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>PPh dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar</li>
<li>SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung</li>
<li>Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga</li>
<li>Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP</li>
<li>Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP, tetapi membuat faktur pajak</li>
<li>Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak</li>
<li>PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Fungsi Surat Tagihan Pajak (STP)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Adapun, fungsi dari diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) adalah sebagai berikut:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Sebagai koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT Wajib Pajak</li>
<li>Sarana untuk mengenakan sanksi berupa denda atau bunga</li>
<li>Sarana untuk menagih pajak terutang.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Saja Sanksi yang Diberlakukan?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sanksi yang akan diberlakukan bagi penerima STP juga sudah termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:</p>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;">1. Sanksi administrasi berupa denda Rp 50.000 jika Wajib Pajak tidak/terlambat menyampaikan SPT Masa</p>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;">2. Sanksi administrasi berupa denda Rp 100.000 jika Wajib Pajak tida/terlambat menyampaikan SPT Tahunan</p>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;">3. Sanksi berupa denda sebesar 2% dari DPP dalam hal:</p>
<p style="padding-left: 80px; text-align: justify;">Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP</p>
<p style="padding-left: 80px; text-align: justify;">Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP, tetapi membuat faktur pajak</p>
<p style="padding-left: 80px; text-align: justify;">Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak</p>
<p style="padding-left: 80px; text-align: justify;">PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.</p>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;">4. Sanksi administrasi berupa bunga, jika Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut ternyata kurang bayar</p>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;">5. Sanksi administrasi berupa bunga, jika Wajib Pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Penomoran Dalam Surat Tagihan Pajak (STP)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Nomor kohir merupakan nomor unik yang tertera pada STP yang sama dengan penomoran SKP di mana format urutannya ialah AAAAA/BBB/CC/DDD/EE. Berikut ini penjelasannya:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>AAAA menunjukkan nomor urut dalam lima digit, sebagai contoh 00303</li>
<li>BBB adalah kode jenis pajak, misalnya 105 untuk PPh Badan atau 106 untuk PPN</li>
<li>CC menunjukkan tahun pajak, sebagai contoh 18 untuk tahun pajak 2018</li>
<li>DDD adalah kode KPP yang menerbitkan, sebagai contoh angkat 060 menunjukkan KPP PMA Enam</li>
<li>EE menunjukkan tahun diterbitkannya STP tersebut, misalnya STP diterbitkan tahun 2019 maka kodenya adalah 19.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sehingga, jika seluruh kode di atas diurutkan maka penomoran STP tersebut adalah 00303/105/18/060/19.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Melunasi Surat Tagihan Pajak (STP)?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Melunasi STP dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan membayarnya ke bank-bank yang menerima pembayaran pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Wajib Pajak harus mencantumkan nomor STP dalam SSP pada bagian Nomor Ketetapan.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebab, jika Wajib Pajak lupa mencantumkan nomor STP ini biasanya akan mengakibatkan permasalahan nantinya, karena Wajib Pajak akan dianggap belum membayar STP tersebut. Kemudian, jika masalah ini terjadi, maka Wajib Pajak harus menyelesaikannya melalui proses pemindahbukuan yang memerlukan waktu yang tidak sedikit.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62ff2a1aa9ea8709cb18bc51/Sanksi-Apa-Saja-yang-Dikenakan-Jika-Telat-Bayar-dan-Lapor-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Kalender Pajak: Sanksi Telat Bayar dan Lapor Pajak</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/62fdf5c7a9ea8709cb18bbc8/Proses-Transaksi-Pembayaran" target="_blank" rel="noopener">MPN Pajakku: Proses Transaksi Pembayaran</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom" style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/62ff3e10a9ea8709cb18bc5b/Bagaimana-Cara-Mendapatkan-Kode-Billing-di-MPN-Pajakku" target="_blank" rel="noopener">MPN Pajakku: Kode Billing Pada MPN Pajakku</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Surat Tagihan Pajak

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Penanggung Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Setiap wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya, tentunya memiliki hak dalam menghitung, membayar, hingga melapor pajak dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pajak merupakan sesuatu hal yang sifatnya memaksa, namun dengan sistem <em>self-assessment. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Dalam artian lain, setiap orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat baik secara subjektif dan objektif wajib melakukan kewajiban perpajakan, dalam melapor para wajib pajak memiliki kebebasan dalam melaporkan besaran pajak yang disetorkan.</p>
<p style="text-align: justify;">Merujuk dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/3790/UU/19%20TAHUN%202000" target="_blank" rel="noopener">UU Nomor 19 Tahun 2000</a> atas perubahan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/2401/UU/19%20TAHUN%201997" target="_blank" rel="noopener">UU Nomor 19 Tahun 1997,</a> istilah dari penanggung pajak sama halnya dengan wajib pajak atau dengan artian lain, penanggung pajak merupakan orang pribadi ataupun badan yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, terkait penanggung pajak wajib pajak orang pribadi yang sudah meninggal masih belum jelas bagaimana praktiknya. Sedangkan untuk wajib pajak badan, sebagai penanggung pajaknya ialah perseroan terbatas, BUT (bentuk usaha tetap), persekutuan komanditer, persekutuan perdata dan firma, koperasi, yayasan, hingga <em>joint operation</em> (kerja sama operasi), termasuk satuan kerja instansi pemerintah.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Pembukuan dan Pencatatan Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Merujuk dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/42/UU/6%20TAHUN%201983" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 </a>mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yang telah beberapa kali mengalami perubahan hingga pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8071/UU/16%20TAHUN%202009" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009. </a></p>
<p style="text-align: justify;">Dalam peraturan tersebut, tepatnya dalam Pasal 28 ayat (9), pencatatan merupakan suatu kegiatan yang meliputi data-data yang terkumpul atas peredaran, penerimaan, atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk juga atas penghasilan yang berasal bukan dari objek pajak serta penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.</p>
<p style="text-align: justify;">Sedangkan, dalam Undang-Undang (UU) yang sama mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), lebih tepatnya dalam Pasal 1 ayat (29), dimana disebutkan bahwa pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dengan pengumpulan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta total perolehan dan penyerahan atas barang/jasa. Data-data yang terkempul tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca ataupun laporan rugi untuk periode tahun pajak tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Adapun, tujuan dari penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, yakni sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pengisian SPT</li>
<li>Penghitungan Penghasilan Kena Pajak</li>
<li>Penghitungan PPN dan PPnBM</li>
<li>Penyelenggaraan pembukuan untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Meski memiliki peranan yang sama-sama penting, dimana pencatatan dan pembukuan menjadi dasar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak dalam proses bayar-hitung-lapor. Dalam hal pembukuan dan pencatatan, terdapat kewajiban penyelenggaraan yang sedikit memiliki perbedaan, antara lain:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan</li>
</ul>
<p style="padding-left: 80px;">Wajib Pajak (WP) Badan</p>
<p style="padding-left: 80px;">Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah).</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan</li>
</ul>
<p style="padding-left: 80px;">Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan</p>
<p style="padding-left: 80px;">Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62ff2cb7a9ea8709cb18bc55/Apa-Saja-Kewajiban-Wajib-Pajak-Orang-Pribadi" target="_blank" rel="noopener">Kalender Pajak: Kewajiban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/63453afab577d80e80d69fa2/Apa-itu-Surat-Pemberitahuan-(SPT)-dan-Jenis-Jenis-Formulirnya" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Apa itu Surat Pemberitahuan (SPT) dan Jenis-Jenis Formulirnya</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/63468545b577d80e80dd8c30/Bagaimana-Mekanisme-Pelaporan-SPT-Melalui-e-Filing-Pajakku" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Mekanisme Pelaporan SPT Melalui e-Filing Pajakku</a></strong></em></h3>
</div>

Penanggung Pajak, Pembukuan, dan Pencatatan Pajak

Glosarium Pajak: Penanggung, Pembukuan, dan Pencatatan Pajak

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Penyidikan Tindak Pidana?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Penyidikan didefinisikan sebagai sebuah proses dari penyelesaian perkara atau kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu. Dalam hukum pidana, penyidikan dilakukan setelah terjadinya tindakan mencari ataupun menemukan sebuah kegiatan/tindakan yang mengarah pada tindak pidana atau dengan kata lain penyelidikan.</p>
<p style="text-align: justify;">Pada kegiatan ini, yang menjadi benang merahnya ialah pada tindakan pencarian dan mengumpulkan barang bukti. Yang nantinya bukti-bukti tersebut dapat menjadikan sebuah tindak pidana dalam bidang perpajakan menjadi lebih jelas atau menemukan titik terangnya, sehingga dapat membantu dalam menemukan tersangka atau pelaku dari kasus tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika kita lihat dalam UU KUP, khususnya pada Pasal 1 angka 31 dimana disebutkan bahwa penyidikan tindak pidana dalam pajak merupakan salah satu rangkaian tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh penyidik sebagai sarana dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang tepat serta akurat dan tentunya harus sesuai degan ketentuan yang berlaku.</p>
<p style="text-align: justify;">Adapun, tujuan dari kegiatan penyidikan tindak pajak yang dilakukan DJP selaku penegakan hukum dalam bidang perpajakan dengan menjadikan proses penegakan hukum ini sebagai sarana dan/atau upaya terakhir, yakni sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Agar aktivitas penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik dan lancar</li>
<li>Memulihkan kerugian atas pendapatan negara</li>
<li>Memberikan efek jera kepada pelaku penyelewengan pajak dan efek gentar kepada calon pelaku penyelewengan pajak</li>
<li>Memberikan keadilan dan kepastian hukum dengan menjunjung tinggi nilai integritas.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62ff2a1aa9ea8709cb18bc51/Sanksi-Apa-Saja-yang-Dikenakan-Jika-Telat-Bayar-dan-Lapor-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Kalender Pajak: Sanksi Telat Bayar dan Lapor Pajak</a></strong></em></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/5d5140abb5a5a42af9eda9af/Batas-Waktu-Pelaporan-Penyetoran-dan-Pembayaran-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Batas Waktu Pelaporan, Penyetoran dan Pembayaran Pajak</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/62fdf5c7a9ea8709cb18bbc8/Proses-Transaksi-Pembayaran" target="_blank" rel="noopener">MPN Pajakku: Proses Transaksi Pembayaran</a></strong></em></h3>

Glosarium Pajak: Penyidikan Tindak Pidana

<p style="text-align: justify;">Merujuk dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/6880/UU/28%20TAHUN%202007" target="_blank" rel="noopener">UU Nomor 28 Tahun 2007,</a> surat keputusan pembetulan didefinisikan sebagai surat keputusan yang membetulkan kesalahan baik dalam tulis maupun kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat-surat yang terkait. Dengan diterimanya SKP, maka wajib pajak tersebut dapat melakukan pembetulan atas SPT yang sebelumnya telah dilaporkan dengan syarat DJP belum melakukan pemeriksaan atas SPT tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Terkait surat keputusan pembetulan (SKP) terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi oleh wajib pajak, antara lain:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Satu permohonan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak atau surat keputusan</li>
<li>Permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan</li>
<li>Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan sesuai contoh</li>
<li>Surat permohonan sebagaimana tersebut ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Apabila permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan seperti yang dijelaskan di atas, permohonan pembetulan tersebut akan dikembalikan dan disertai dengan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu sebelum 6 bulan sejak permohonan diterima. Kendati demikian, permohonan pembetulan yang telah dikembalikan dapat diajukan kembali oleh wajib pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara, apabila surat permohonan pembetulan tersebut diterima, maka Surat Keputusan Pembetulan harus diterbitkan, yang mana isi dari Surat keputusan tersebut ialah:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang</li>
<li style="text-align: justify;">Menolak permohonan Wajib Pajak</li>
<li style="text-align: justify;">Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, namun Surat Keputusan Pembetulan belum diterbitkan atau permohonan pembetulan tidak dikembalikan, permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan sesuai permohonan.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62ff2cb7a9ea8709cb18bc55/Apa-Saja-Kewajiban-Wajib-Pajak-Badan" target="_blank" rel="noopener">Kalender Pajak: Kewajiban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan</a></strong></em></h3>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63453969b577d80e80d6954a/Apa-Perbedaan-NPWP-Orang-Pribadi-dan-Badan" target="_blank" rel="noopener">NPWP: Perbedaan NPWP Badan dan Orang Pribadi</a></strong></em></h3>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/5d075b78f9852949fdd34184/Bagaimana-Cara-Daftar-EFIN-Secara-Online" target="_blank" rel="noopener">Cara Daftar EFIN secara Online</a></strong></em></h3>

Glosarium Pajak: Surat Keputusan Pembetulan

<p style="text-align: justify;">Istilah dari peninjauan kembali dalam perpajakan merupakah suatu proses hukum yang berkaitan dengan sengketa pajak. secara umum, peninjauan kembali di definisikan sebagai kondisi dimana wajib pajak masih kurang puas atau tidak setuju dengan hasil putusan banding yang telah ditetapkan. Ketidakpuasan akan hasil tersebut dapat diajukan peninjauan kembali oleh wajib pajak sebagai haknya kepada Mahkamah Agung.</p>
<p style="text-align: justify;">Ketentuan mengenai peninjauan kembali telah tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak, tetapnya pada Pasal 77 ayat (3) dimana dikatakan bahwa pihak-pihak yang mengalami sengketa pajak dapat mengajukan haknya untuk melakukan peninjauan kembali atas hasil keputusan pada putusan pengadilan pajak sebelumnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Meskipun, putusan pengadilan pajak ini merupakan putusan terakhir dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan undang-undang, namun para wajib pajak masih memiliki hak atas putusan akhir tersebut untuk melakukan peninjauan kembali sekiranya hasil daripada putusan akhir tersebut masih terdapat ketidakadilan.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam putusan peninjauan kembali tentunya terdapat jangka waktu, berikut rincian dari jangka waktu keputusan peninjauan kembali:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Setelah Wajib Pajak yang bersangkutan mengirimkan permohonan untuk peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutuskan permohonan atas peninjauan kembali dengan ketentuan sebagai berikut:</li>
</ul>
<p style="padding-left: 80px;">Dalam jangka waktu 6 bulan, Mahkamah Agung telah mengambil keputusan sejak permohonan yang diajukan diterima oleh Mahkamah Agung. Sedangkan, dalam hal pengadilan pajak akan mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa</p>
<p style="padding-left: 80px;">Dalam jangka waktu 1 bulan, Mahkamah Agung telah mengambil keputusan sejak permohonan yang diajukan diterima oleh Mahkamah Agung. Sedangkan, dalam hal pengadilan pajak, akan mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat</p>
<p style="padding-left: 80px;">Putusan atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/6319a7f2fa33631a297086e9/Sanksi-Pelanggaran-dalam-e-Meterai" target="_blank" rel="noopener">e-Met: Sanksi Pelanggaran dalam e-Meterai</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61adb3bed2e14576d4245436/Bagaimana-Cara-Validasi-Data-Wajib-Pajak-Secara-Single-Maupun-Bulk" target="_blank" rel="noopener">e-KS: Validasi Data Wajib Pajak</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61b031ae1c72eb1eee0cb3c8/Kelola-SPT-PPh-Unifikasi" target="_blank" rel="noopener">e-Bunifikasi e-PPT: Kelola SPT PPh Unifikasi</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Putusan Peninjauan Kembali

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu Surat Keputusan?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pada dasarnya, surat kepu atau surat keputusan merupakan surat yang kerap kali digunakan oleh pekerja atau karyawan perusahaan pada saat bergabung dengan organisasi atau asosiasi lain. Bagi instansi atau perusahaan tentunya memiliki kemudahan dalam membuat surat keputusan.</p>
<p style="text-align: justify;">Secara umum, keputusan memiliki fungsi dalam menentukan status resmi dan hukumnya seseorang atau organisasi dalam hal status atau status para pihak dalam keputusan atau organisasi yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: justify;">Kendati demikian, sebenarnya pihak-pihak tersebut bisa mengambil keputusan secara lisan. Namun, hal tersebut tentunya tidak diperbolehkan dilakukan melalui keputusan formal dan penting. Selain itu, putusan lisan juga tidak memiliki bentuk pembuktian secara sah, sehingga tidak memiliki pengaruh atau kekuatan hukum yang kuat dan mudah untuk disalahgunakan. Dalam surat kepu mengandung beberapa unsur sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kata Pengantar: Dasar hukum atau dasar pengambilan keputusan. Bagian ini biasanya berisi hukum yang terkait dengan masalah yang menunggu keputusan</li>
<li>Desiseratum: Tujuan dari keputusan tersebut</li>
<li>Diktum: isi keputusan ditandai dengan kata-kata &ldquo;memutuskan&rdquo;.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebuah keputusan memiliki fungsi begitu juga dengan surat kepu (keputusan). Berikut fungsi atau kegunaan surat kepu:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pemberian kepastian atau keputusan sebagai solusi permasalahan</li>
<li>Mendapatkan penetapan tertulis secara resmi dari instansi atau badan terkait</li>
<li>Memperoleh tindakan hukum perundang-undangan</li>
<li>Memiliki jaminan legalitas hukum secara tertulis.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61af369e1c72eb1eee0cb394/Perhitungan-dan-Pembayaran-PPh-Terutang-(On-Premise)" target="_blank" rel="noopener">e-Bunifikasi OP: Perhitungan dan Pembayaran PPh Terutang</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/61af362f1c72eb1eee0cb392/Email-Bukti-Potong/Pungut-(On-Premise)" target="_blank" rel="noopener">e-Bunifikasi OP: Email Bukti Potong/Pungut</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/631710f57ba9355d9e56cb6d/-Unggah-Pembayaran-Untuk-Beberapa-NPWP-Sekaligus" target="_blank" rel="noopener">Tax Payment Getaway: Unggah Pembayaran Untuk Beberapa NPWP Sekaligus</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: Surat Keputusan

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Membuat Akun Pada e-Bunifikasi Pajakku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">e-Bunifikasi Pajakku adalah aplikasi berbasis web, untuk menggunakannya Anda perlu membuat akun SSO. Berikut tata caranya:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Silahkan masukan URL melalui link <a href="https://bunifikasi.pajakku.com">https://bunifikasi.pajakku.com</a></li>
<li>Klik tombol 'Buat Akun'​</li>
<li>Masukan&nbsp;data yang digunakan untuk register​</li>
<li>Klik 'Sign Up'​</li>
<li>Kemudian cek email aktivasi Anda</li>
<li>Lakukan langkah-langkah sesuai dengan panduan pada email tersebut​</li>
<li>Jika akun Anda sudah berhasil diaktifkan, silakan login kembali ke aplikasi menggunakan akun SSO</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Login Pada e-Bunifikasi Pajakku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Setelah akun SSO Anda resmi diaktifkan, Anda dapat login dengan mengunjungi alamat url aplikasi e-Bunifikasi Pajakku. Masukan username atau email dan password Anda. Akun Anda siap untuk digunakan.</p>

bagaimana cara login dan membuat akun di e-Bunifikasi Pajakku

e-Bunifikasi: Cara Membuat Akun dan Login 

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Membuat NPWP Pribadi di e-KS Pajakku?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Anda dapat membuat NPWP wajib pajak orang pribadi, melalui cara berikut:</span></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Buka menu &lsquo;Buat NPWP&rsquo;</span></li>
<li style="text-align: justify;">Pilih kode negara sebagaimana tertera dalam layar</li>
<li style="text-align: justify;">Upload foto identitas dari komputer anda masing-masing</li>
<li style="text-align: justify;">Cek kembali identitas yang telah anda upload dan verifikasi email yang dimasukan</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah memverifikasi email, silahkan lengkapi data-data pribadi lain yang diminta dalam aplikasi</li>
<li style="text-align: justify;">Untuk wajib pajak kategori WP 3-PH dan 4-MT, silahkan dapat melakukan validasi NPWP suami</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah semua data telah lengkap, termasuk alamat, silahkan klik tombol 'selanjutnya'</li>
<li style="text-align: justify;">Lakukan validasi biometrik berupa rekaman video yang menunjukan kebenaran data</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah memvalidasi biometrik, silahkan klik &lsquo;selanjutnya&rsquo; dan lengkapi data jenis penghasilan, data domisili, dan alamat usaha</li>
<li style="text-align: justify;">Upload dan lengkapi persyaratan lain yang tertera dalam aplikasi</li>
<li style="text-align: justify;">Checklist syarat dan ketentuan yang tertera dan klik tombol &lsquo;lanjut'</li>
<li style="text-align: justify;">Klik tombol aksi dan download NPWP yang sudah berhasil dibuat.</li>
</ol>

Pembuatan NPWP Orang Pribadi Melalui aplikasi e-KS

e-KS: Pembuatan NPWP Orang Pribadi

<h2><strong>Registrasi Aplikasi Pajakku OSS</strong></h2>
<p>Untuk registrasi di seluruh aplikasi Pajakku, anda dapat melakukan dengan langkah-langkah berikut ini:&nbsp;</p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Silahkan menuju </span><a href="https://www.pajakku.com/"><span style="font-weight: 400;">https://www.pajakku.com/</span></a><span style="font-weight: 400;"> untuk melakukan registrasi&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Isi username, email, nama lengkap user, nomor handphone, password, dan konfirmasi password</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Setelah mengisi semua data yang diperlukan, klik tombol verifikasi Captcha lalu klik &lsquo;Sign Up&rsquo;&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cek email anda, klik tombol &lsquo;confirm email addres&rsquo; lalu anda akan diarahkan ke halaman login&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Di halaman login, masukan ulang username/email serta password anda</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik tombol &lsquo;Sign in&rsquo; dan </span><strong>klik nama perusahaan </strong><span style="font-weight: 400;">yang ada kelola untuk masuk ke aplikasi&nbsp;</span></li>
</ol>

Registrasi akun OSS di aplikasi Pajakku. 

Registrasi Aplikasi Pajakku

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pajakku itu apa sih?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pajakku adalah mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak sebagai <a href="https://pajak.go.id/id/pt-mitra-pajakku" target="_blank" rel="noopener">PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan)</a> sejak tahun 2005.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Sejak kapan Pajakku berdiri?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pajakku berdiri sejak 2004 dan ditunjuk sebagai Aplication Service Provider/Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan pada tahun 2005 dengan <a href="https://www.pajakku.com/pdf?file=/static/sk/KEP-20-PJ-2005.pdf" target="_blank" rel="noopener">SK KEP-20/PJ/2005</a> dan terus diperbaharui dengan lisensi terbaru melalui <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022" target="_blank" rel="noopener">SK KEP-211/PJ/2022</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Produk Pajakku apa saja?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pajakku menyediakan aplikasi <em>end-to-end</em> perpajakan dengan <a href="https://bit.ly/PajakkuProfile" target="_blank" rel="noopener">layanan One Stop Solution in TAXnologies</a> yang meliputi proses Daftar-Hitung-Bayar-Lapor.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Solusi Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Tarra e-Faktur</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sebagai solusi PPN, Pajakku menyediakan layanan aplikasi <strong><a href="https://www.pajakku.com/product/5d4a77112ec8d72673b1171c/tarra-e-faktur-h2h-pajakku" target="_blank" rel="noopener">Tarra e-Faktur</a> </strong>untuk pengelolaan e-NoFa, Faktur Pajak, serta e-SPT PPN yang aman, teratur, dan lengkap.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.pajakku.com/product/5d4a77112ec8d72673b1171c/tarra-e-faktur-h2h-pajakku" target="_blank" rel="noopener">Tarra</a> hadir dengan fitur scan barcode dan SPT 1111 dan 1107 PUT, serta <em>request</em> kode billing dan pembayaran melalui berbagai metode.&nbsp;</p>
<h2 class="ql-indent-2" style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 class="ql-indent-2" style="text-align: justify;"><strong>Solusi Pengolahan Pajak Penghasilan (PPh): e-PPT</strong></h2>
<p class="ql-indent-1" style="text-align: justify;">Sebagai solusi PPh terpadu, Pajakku menyediakan layanan aplikasi <a href="https://www.pajakku.com/product/5d4a74d72ec8d72673b1170d/e-ppt-pajakku" target="_blank" rel="noopener">e-PPT</a> (elektronik pengolahan pajak terpadu) yang juga meliputi proses Hitung-Bayar-Lapor secara cepat, akurat, dan aman.</p>
<h2 class="ql-indent-2" style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 class="ql-indent-2" style="text-align: justify;"><strong>Solusi Pengolahan PPh Unifikasi: e-Bunifikasi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Seiring dengan perkembangan DJP dan digitalisasi sistem perpajakan, Pajakku terus berupaya untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan beradaptasi terhadap peraturan perpajakan terbaru.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai solusi pengolahan PPh Unifikasi, Pajakku menyediakan layanan aplikasi <a href="https://www.pajakku.com/product/607e31e9eb01ba1922cca81d/e-Bunifikasi" target="_blank" rel="noopener">e-Bunifikasi</a> untuk pembuatan bukti potong unifikasi PPh Pasal 15, 22, 23/26, dan 4 ayat (2) sesuai dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12151/PER_DIRJEN_PJK/PER%20-%2023/PJ/2020" target="_blank" rel="noopener">PER 23/PJ/2020</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Solusi Layanan Teknologi Perpajakan Lainnya</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="https://www.pajakku.com/product/5aaf69b752df93883623c21f/e-Filing" target="_blank" rel="noopener">e-Filing</a> untuk pelaporan SPT Elektronik secara&nbsp;<em>real-time</em></li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/product/5f059748271287758223819c/ID-Billing" target="_blank" rel="noopener">ID-Billing</a> untuk pembuatan kode billing (bulk) dan pembayaran pajak</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/product/5d9bf9d17e611d3330c581ca/e-Bupot" target="_blank" rel="noopener">e-Bupot</a> untuk pembuatan dan pelaporan bukti potong PPh Pasal 23 dan 26</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/product/5f6424202712877582238fd6/Buat-dan-Konfirmasi-Wajib-Pajak" target="_blank" rel="noopener">BKWP</a> untuk pembuatan NPWP serta validasi dan konfirmasi wajib pajak</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/product/5f6424202712877582238fd6/Buat-dan-Konfirmasi-Wajib-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Halonasoft</a> untuk mengolah data penggajian dan PPh 21</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/product/5d75dd9b74135e0390823a43/Sistem-Informasi-Perpajakan" target="_blank" rel="noopener">Sistem Informasi Perpajakan</a> sebagai middleware yang mengintegrasikan core system perusahaan dengan layanan Pajakku</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Layanan bagi Komunitas Pajakku</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="https://www.pajakku.com/tax-guide-types" target="_blank" rel="noopener">Tax Guide</a> | Katalog peraturan perpajakan Indonesia</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/forum-categories" target="_blank" rel="noopener">Forum Pajakku</a> | Forum diskusi seputar perpajakan dan aplikasi Pajakku</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/calendar" target="_blank" rel="noopener">Kalender Pajak</a> | Kalender pajak bulanan dan tahunan dengan peringatan batas akhir pelaporan SPT Masa dan Tahuanan, PPh maupun PPN. &nbsp;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa itu e-PPT dan Tarra host to host?</strong></h2>
<p class="ql-indent-1" style="text-align: justify;">e-PPT (elektronik pengolahan pajak terpadu) atau lebih dikenal dengan e-SPT Advance. Platform ini memiliki fitur hitung, bayar, lapor pajak hanya dalam satu aplikasi.</p>
<p class="ql-indent-1" style="text-align: justify;">tarra e-faktur host to host Pajakku, dengan fitur dapat scan barcode dan SPT 1107 PUT serta rekues kode biling dan pembayaran ke bank persepsi</p>
<p class="ql-indent-1" style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa keuntungan menggunakan layanan aplikasi Pajakku?</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Support yang responsif, perpengalaman, dan bersertifikati Brevet A dan B</li>
<li>Multi-user, Multi-NPWP, Multi-Pasal, Multi-PKP</li>
<li>Monitoring dan report</li>
<li>Kemampuan&nbsp;<em>bulk-processing&nbsp;</em>(pengerjaan massal)</li>
<li>Berlisensi resmi sebagai penyedia layanan aplikasi perpajakan</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Untuk pembayaran pajak, bank persepsi apa saja yang sudah bekerja sama dengan Pajakku?</strong></h2>
<p class="ql-indent-1" style="text-align: justify;">Pajakku telah bekerja sama dengan Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BCA untuk melayani pembayaran pajak.</p>
<p class="ql-indent-1" style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana jika sudah&nbsp;terdaftar di PJAP lain?</strong></h2>
<p class="ql-indent-1" style="text-align: justify;">Pajakku akan membantu untuk malakukan proses <em>revoke </em>ke DJP. <em>Revoke </em>adalah surat yang menyatakan untuk pindah PJAP. Hubungi kami di 0804-1-501-501 atau <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a> untuk mendapatkan harga yang seusai dengan kebutuhan Anda.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Berdiri sejak 2004 dan ditunjuk sebagai Aplication Service Provicer/Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan pada tahun 2005 dengan SK KEP-20/PJ/2005 dan terus diperbaharui dengan SK KEP-529/PJ/2019 dan SK KEP-617/PJ/2019.

Alasan Harus Gabung Pajakku

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Menambahkan dan Mengatur User di Aplikasi Pajakku&nbsp;</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Salah satu fitur unggulan Pajakku sendiri adalah adanya multi-user dengan </span><em><span style="font-weight: 400;">role</span></em><span style="font-weight: 400;"> (peran) yang berbeda-beda. Berikut cara menambahkan dan mengatur peran </span><em><span style="font-weight: 400;">user </span></em><span style="font-weight: 400;">di aplikasi Pajakku.&nbsp;</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Silahkan menuju menu Perusahaan dan pilih sub-menu &lsquo;pengguna&rsquo;</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik ikon tambah &lsquo;+&rsquo;&nbsp; dan isi sesuai dengan email yang akan ditambahkan&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Klik tombol &lsquo;search&rsquo;, nantinya sistem akan melakukan pencarian atas email tersebut&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Apabila email belum teregistrasi sebagai user di Pajakku maka sistem akan mengirimkan link </span><em><span style="font-weight: 400;">invitation&nbsp;</span></em></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Pilih peran diantara </span><em><span style="font-weight: 400;">basic user company, sub admin company, </span></em><span style="font-weight: 400;">dan </span><em><span style="font-weight: 400;">admin company </span></em><span style="font-weight: 400;">untuk user email yang akan didaftarkan</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Lalu pilih &lsquo;Manager&rsquo; atas user yang didaftarkan dan klik &lsquo;Undang&rsquo;&nbsp;</span></li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cek email untuk registrasi akun&nbsp; didaftarkan</span></li>
</ol>

Menambahkan dan Mengatur User Role di Pajakku

Menambahkan dan Mengatur User di Aplikasi Pajakku 

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Mendaftar Sebagai Agen di Konsul Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sebelum mulai menggunakan aplikasi Konsul Pajak, User harus membuat akun Konsul Pajak terlebih dahulu, dengan cara berikut.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Unduh aplikasi Konsul Pajak melalui link berikut <a href="http://bit.ly/AppKonsulPajak" target="_blank" rel="noopener">http://bit.ly/AppKonsulPajak</a></li>
<li>Buka Aplikasi Konsul Pajak, Klik tombol Daftar</li>
</ul>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://static.pajakku.com/portal/portal/static/images/14543cb86d54a790ab78204952ad33ec" width="200" height="361" /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Masukkan semua data yang diperlukan</li>
</ul>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://static.pajakku.com/portal/portal/static/images/e6fb99afee152c3ac2e492c212a594b5" width="200" height="198" /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jika sudah, Klik Daftar lalu Cek Email Agen dan Klik link Verifikasi untuk mengaktifkan akun Konsul Pajak</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Setelah melakukan pendaftaran akun Konsul Pajak, User telah dapat melakukan login, Login dapat dilakukan dengan cara:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Buka aplikasi Konsul Pajak</li>
<li>Masukkan Email dan Password</li>
<li>Klik Tombol &ldquo;Login&rdquo;</li>
</ul>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://static.pajakku.com/portal/portal/static/images/218888c837681052684b88b744d2527c" width="200" height="362" /></p>
<p style="text-align: justify;">Setelah melakukan login, User diwajibkan untuk memilih Role terlebih dahulu, dimana jika User mendaftarkan diri menjadi Agen, maka pendaftaran dan pengisian form dilakukan dengan cara:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pilih Role &ldquo;Agen&rdquo; pada pilihan Role</li>
</ul>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://static.pajakku.com/portal/portal/static/images/20a63be6c1a1fd53513ef59683bb2e81" width="200" height="60" /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>User isi Form Pengajuan Agen berisikan tahun pengalaman, alumni, Nomor KIP, Jenis Kelamin, dan Role</li>
</ul>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://static.pajakku.com/portal/portal/static/images/5f08152893a0786dc72122872cf8d490" width="200" height="215" /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Unggah dokumen persyaratan yaitu, scan KTP dan scan persyaratan ahli</li>
<li>Pilih Layanan yang disediakan oleh Agen seperti konsultasi, toko pajak, dan buat janji</li>
</ul>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://static.pajakku.com/portal/portal/static/images/85db5a1464cf713870c86d5988893d5d" width="200" height="138" /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Klik Submit, muncul notikasi untuk menunggu konfirmasi</li>
<li>Login kembali dan refresh beranda Anda</li>
</ul>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://static.pajakku.com/portal/portal/static/images/218888c837681052684b88b744d2527c" width="200" height="362" /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jika notifikasi menunggu konfirmasi telah hilang, maka akun Anda telah resmi menjadi Agen Konsul Pajak.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Data Apa Saja Yang Diperlukan Untuk Menggunakan Konsul Pajak Sebagai Agen?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Anda membutuhkan aplikasi Konsul Pajak yang dapat Anda unduh di Playstore. Setelah itu, Anda membutuhkan akun Konsul Pajak CMS yang akan dibuat ketika Anda mendaftarkan diri sebagai agen Konsul Pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Kemudian, data pribadi yang dibutuhkan untuk menggunakan konsul pajak sebagai agen ialah seperti Alamat, e-mail dan Nomor Telepon.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Cara Menentukan Harga Konsultasi di Konsul Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Anda dapat menentukannya dengan cara berikut:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Buka menu Konsultasi</li>
<li style="text-align: justify;">Klik tanda pengaturan</li>
</ul>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://static.pajakku.com/portal/portal/static/images/3f703dc58e052c440bd6ba7ebdfb1f7a" width="200" height="149" /></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Masukkan harga yang Anda ingin berikan pada kolom Biaya Konsultan. Harga yang ditentukan ialah harga per 30 menit waktu konsultasi</li>
</ul>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://static.pajakku.com/portal/portal/static/images/299fdc8f1a1cfa909ae4fc962018e972" width="250" height="396" /></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Pilih durasi sesi yang ingin Anda berikan</li>
<li style="text-align: justify;">Pilih bahasa</li>
</ul>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://static.pajakku.com/portal/portal/static/images/c97ad55362797e80b04c90a8016e9192" width="250" height="176" /></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Klik simpan</li>
<li style="text-align: justify;">Anda telah berhasil memasang harga konsultasi.</li>
</ul>

Tata Cara Daftar Sebagai Agen Konsul Pajak