Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

NIK, NPWP, & NITKU

punya penghasilan, bayar pajak tapi NPWP statusnya NE?

min aku mau nanya, aku punya penghasilan gaji, bayar pajak, tapi status NPWP nya NE, tahun kemaren gak lapor SPT. apakah ada dendanya, dan kalo ada kira2 berapa?

Jika status NPWP NE berarti penghasilan tidak lebih dari 5 juta dalam artian lainnya tidak wajib lapor. Tidak akan terkena denda jika lapornya tidak telat pada tahun ini.

NIK jadi NPWP, Semua orang menjadi WP?

Selamat malam rekan,
Bagaimana pengaruh perubahan ini terhadap trader/investor crypto/saham?
<ol>
<li>Semua trader/investor yang melakukan transaksi melalui bursa saham atau platform crypto akan diwajibkan memiliki NPWP. Ini berlaku terlepas dari nilai transaksi yang dilakukan. Jadi, baik trader/investor dengan nilai transaksi besar maupun kecil akan diberikan NPWP.</li>
<li>Pendaftaran NPWP ini akan memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh trader/investor dapat dipantau dan dikenakan pajak sesuai ketentuan.</li>
</ol>
Bagaimana dengan transaksi perbankan seperti transfer dan kartu kredit?
<ol>
<li>Semua jenis transaksi perbankan, termasuk transfer dan penggunaan kartu kredit, juga akan menjadi subjek pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini berlaku untuk transaksi apa pun, tanpa memandang nilai transaksi.</li>
<li>NIK akan digunakan sebagai NPWP dalam hal ini.</li>
</ol>
Apakah ada risiko sanksi bagi investor yang tidak tahu apa-apa?
<ol>
<li>Ya, ada potensi sanksi administratif jika investor tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Namun, DJP biasanya memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelum memberlakukan sanksi massal.</li>
<li>Sanksi yang mungkin dikenakan termasuk denda administratif dan kewajiban mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu, penting bagi semua investor untuk memahami kewajiban perpajakan dan memastikan mereka memiliki NPWP yang valid.</li>
</ol>
Terima kasih

Ketika nanti peraturan NIK jadi NPWP di pertengahan 2024 berlaku, bagi yang waktu registrasi di sekuritas tanpa NPWP. Apa itu artinya semua trader/investor crypto/saham yang lewat bursa, bakal semuanya dibuatkan NPWP jabatan oleh DJP terlepas berapapun nilainya? Atau semua investor/trader bakal dijadikan WP/wajib pajak secara otomatis?
Begitu juga dengan segala jenis transaksi di perbankan (transfer/kartu kredit) menjadi subjek pajak oleh DJP, berapapun nilainya?
Jika ya, apakah mungkin pada akhirnya bisa terjadi pengenaan sanksi massal bagi investor yang tidak tahu apa2, kemudian diminta membuat SPT beserta dikenakan sanksi administratif seperti denda?

PEMBERITAHUAN NPPN 

<ol>
<li>
Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang merupakan pegawai swasta dan memiliki penghasilan di bawah Rp. 4,8 juta per tahun wajib menyampaikan NPPN sebelum akhir Maret 2024 ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berlaku untuk penghasilan dari pekerjaan yang telah dikenakan pajak final.
</li>
<li>
Penghasilan dari gaji pegawai termasuk kategori penghasilan dari pekerjaan yang telah dikenakan pajak final, bukan termasuk kategori pekerjaan bebas.
</li>
<li>
WP OP yang melakukan kegiatan usaha UMKM dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas Pemotongan (SKB) untuk PPh Pasal 21, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SKB ini dapat digunakan untuk meminta kepada pihak pemotong pajak untuk tidak melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh WP OP tersebut.
</li>
</ol>

Selamat pagi,bapak,ibu. izin bertanya:
Sesuai dgn pmk 54/pmk.03/2021 tgl 31/5/2021 pasal 5, wp op yg melakukan kegiatan usaha dan / atau pekerjaan bebas dgn peredaran bruto di bawah Rp. 4,8 M setahun dapat melakukan pencatatan tanpa pemberitahuan NPPN. tanya :
1. apakah wp op semata-mata dgn status hanya PEGAWAI SWASTA, WAJIB menyampaikan NPPN sebelum akhir maret 2024 ini.(penghasilan dari gaji di bawah Rp. 4,8 M setahun)
2. apakah penghasilan dari gaji pegawai termasuk kategori pekerjaan bebas?
3. wp op yg melakukan kegiatan usaha UMKM, apakah bisa mengajukan surat keterangan bebas pemotong (SKB) untuk PPh pasal 21 ?
mohon pencerahannya. Terima kasih.🙏
&nbsp;
&nbsp;

baik, bapak/ibu Reviarmana
terima kasih atas pencerahannya🙏

Aldi Ardiansah

Pengecekan NPWP juga dapat dilakukan dengan KTP ataupun KK, hal ini bisa anda lakukan apabila kartu NPWP anda hilang atau sulit ditemukan. Pengecekan dengan KTP dapat dilakukan karena saat membuat NPWP anda pun menggunakan KTP, selain itu data terkait NIK KTP dengan NPWP terhubung. Berikut cara pengecekannya
Buka web ereg.pajak.go.id/ceknpwp Masukkan NIK KTP dan nomor KK.
Informasi nama WP akan disamarkan demi keamanan, namun anda tetap dapat melihat status NPWP anda masih aktif atau tidak.
Validasi dan konfirmasi data wajib pajak juga dapat dilakukan di aplikasi e-Konfirmasi Status Wajib Pajak (e-KS) Pajakku. Selain itu, dengan aplikasi e-KS, calon wajib pajak dapat membuat NPWP. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi tim kami di marketing@pajakku.com.

Perbarui Informasi pada NPWP

Untuk memperbarui informasi pada NPWP jika ada perubahan alamat atau data lainnya, Anda dapat mengajukan perubahan data alamat secara online melalui layanan telepon Kring Pajak 1500200 atau live chat pajak.go.id.
Selain itu, perubahan data alamat juga bisa diajukan secara tertulis ke KPP/KP2KP terdaftar menggunakan formulir perubahan data dan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan alamat . Formulir perubahan data dapat diunduh pada laman. Jika alamat baru masih berada di wilayah kerja KPP yang sama, maka wajib pajak dapat mengajukan perubahan data alamat.
Namun, jika alamat baru menyebabkan perpindahan ke wilayah kerja KPP lain, maka wajib pajak perlu mengajukan permohonan pemindahan wajib pajak. Permohonan tersebut dapat diajukan di KPP lama atau KPP baru dengan cara mengirimkan permohonan tersebut secara langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

<blockquote>
System said in Perbarui Informasi pada NPWP
Bagaimana cara memperbarui informasi pada NPWP jika ada perubahan alamat atau data lainnya?
</blockquote>

Bagaimana cara memperbarui informasi pada NPWP jika ada perubahan alamat atau data lainnya?

Terlambat melakukan Pemadanan NIK-NPWP

Jika proses pemadanan tidak dilakukan tentunya nantinya akan terhalang dari sisi administrasi atau penginputan data ke sistem Pak/Bu, karena nantinya semua data akan berbasis format 16 digit bukan lagi 15 digit Terkait nantinya ada pemadanan susulan atau tidak belum bisa dipastikan Pak/Bu, tergantung nantinya kebijakan dari sisi pemerintah atau DJP.

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan seorang Wajib Pajak tidak melakukan pemadanan NIK-NPWP, bagaimana perlakuannya ya rekan ? Apakah tetap masih bisa melakukan pemadanan susulan atau gimana ya rekan ?

Pemadanan NIK

Selamat Malam Rekan,
Izin bertanya, jika tidak pernah memiliki NPWP sebelumnya, apakah perlu melakukan proses pemadanan juga rekan ?

Untuk proses pemadanan NPWP, diperlukan bagi mereka yang sudah memiliki NPWP. Sehingga, jika rekan belum pernah memiliki NPWP sebelumnya, Anda tidak perlu melakukan proses pemadanan. Proses pemadanan NPWP dilakukan untuk memadankan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP yang sudah ada, sesuai dengan amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.
Jika rekan ingin mendaftar NPWP untuk pertama kalinya, Anda dapat mengunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak dan mengikuti prosedur pendaftaran NPWP yang disediakan. Setelah memiliki NPWP, barulah Anda dapat melakukan pemadanan NIK dengan NPWP Anda jika diperlukan.
Perlu diingat bahwa batas waktu untuk pemadanan NIK dan NPWP adalah sebelum 1 Januari 2024. Jadi, jika rekan sudah memiliki NPWP, sebaiknya segera lakukan pemadanan untuk memastikan data Anda valid dan terpadu dengan baik

Perlakuan NPWP Cabang

Halo kak
Bagaimana perlakuan NPWP Cabang ketika sudah menggunakan NITKU?
Terima kasih

Selamat sore Rekan,
NPWP Cabang akan diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) secara jabatan. NITKU adalah nomor identitas yang diberikan untuk tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Penggunaan NITKU sebagai NPWP untuk cabang ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Sebelum tahun 2024, NPWP Cabang masih dapat digunakan. Dengan NITKU atau NIK yang sudah terintegrasi dengan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), wajib pajak tidak perlu lagi mengurus pembuatan NPWP
&nbsp;

Cara mengetahui pemadanan NPWP-NIK sudah berhasil

Untuk mengetahui apakah pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda sudah berhasil dilakukan atau belum, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut:
<ol>
<li>Kunjungi Situs Resmi DJP Online : Buka situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia, yaitu <a href="https://www.pajak.go.id/" target="_new">https://www.pajak.go.id/</a>.</li>
<li>Login ke Akun DJP Online : Jika Anda telah memiliki akun DJP Online, login ke akun tersebut. Jika belum, Anda mungkin perlu mendaftar terlebih dahulu.</li>
<li>Cek Informasi Akun : Setelah login, cari opsi atau bagian yang menyediakan informasi tentang NPWP dan NIK Anda. Biasanya, informasi ini dapat ditemukan di dalam profil atau dashboard akun Anda.</li>
<li>Hubungi Layanan Pajak : Jika tidak dapat menemukan informasi yang Anda butuhkan secara online, Anda dapat menghubungi layanan pajak melalui call center atau kantor pajak terdekat. Mereka dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang status pemadanan NPWP-NIK Anda.</li>
<li>Cek Bukti Pemadanan : Jika Anda telah melakukan proses pemadanan secara fisik di kantor pajak atau melalui proses tertentu, pastikan Anda menyimpan bukti atau konfirmasi pemadanan yang diberikan oleh petugas pajak.</li>
<li>Cek Surat Pemberitahuan Pajak : Jika Anda telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) atau dokumen pajak lainnya, periksa apakah NPWP dan NIK Anda tertera dengan benar. Dokumen ini dapat memberikan indikasi bahwa pemadanan sudah berhasil dilakukan.</li>
</ol>

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, bagaimana ya rekan cara saya mengetahui bahwa pemadanan NPWP-NIK saya sudah berhasil dilakukan atau belum ?

<a href="Selamat Sore Rekan, Izin bertanya, bagaimana ya rekan cara saya mengetahui bahwa pemadanan NPWP-NIK saya sudah berhasil dilakukan atau belum ">Selamat Sore Rekan, Izin bertanya, bagaimana ya rekan cara saya mengetahui bahwa pemadanan NPWP-NIK saya sudah berhasil dilakukan atau belum ?</a>

Penghasilan Dibawah PTKP

Orang pribadi wajib untuk mendaftar NPWP apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu sudah dewasa (berusia 18 tahun ke atas atau sudah menikah) dan berpenghasilan di atas PTKP. Jika belum memenuhi kedua syarat tersebut maka belum diwajibkan memiliki NPWP. Namun, jika sudah memiliki NPWP, maka tetap harus melaporkan SPT Tahunan PPh, meskipun penghasilannya di bawah PTKP atau tidak ada sama sekali. Jika tidak ingin lagi melaporkan SPT, maka bisa mengajukan penetapan NPWP nonefektif (NE) melalui KPP terdaftar atau kanal contact center Kring Pajak

halo kak, jika menjadi karyawan swasta dengan penghasilan dibawah PTKP apakah wajib juga untuk memiliki NPWP?

Pembuatan NITKU

Pada umumnya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang dan Nomor Identifikasi Transaksi Kena Pajak (NITKU) adalah dua hal yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda. NPWP diberikan kepada entitas atau individu sebagai identifikasi untuk keperluan perpajakan, sedangkan NITKU digunakan khusus untuk keperluan transaksi kena pajak tertentu.
Jika Anda telah memiliki NPWP cabang, itu biasanya mencakup entitas atau cabang yang sama untuk keperluan perpajakan. NPWP cabang mencakup seluruh entitas atau cabang, dan NITKU mungkin tidak selalu diperlukan kecuali jika ada kebutuhan khusus yang memerlukan identifikasi tambahan untuk transaksi tertentu.
Namun, ada beberapa kasus di mana NITKU dapat diperlukan, terutama jika Anda terlibat dalam transaksi khusus yang mengharuskan identifikasi tambahan selain NPWP. Contohnya, dalam beberapa transaksi properti atau transaksi besar lainnya, pihak bertransaksi mungkin meminta NITKU sebagai bagian dari persyaratan administratif.

Halo kak, jika sudah memiliki NPWP cabang apakah perlu untuk membuat NITKU lagi?
terima kasih

Fungsi NPWP

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, KTP dapat digunakan sebagai identitas perpajakan menggantikan NPWP. Mulai 1 Januari 2023, NPWP format lama tidak digunakan, dan KTP bisa digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi.
Dalam hal ini, KTP berfungsi sebagai dokumen identitas perpajakan yang harus dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Selain itu, NPWP juga menjadi dokumen yang harus ada ketika ingin mengajukan pinjaman ke bank. Melalui NPWP, pihak bank dapat mengetahui apakah calon debiturnya taat pajak atau tidak.
KTP dapat digunakan sebagai identitas perpajakan menggantikan NPWP, tetapi bukan berarti NPWP tidak diperlukan lagi. NPWP masih diperlukan untuk keperluan tertentu seperti pengajuan kredit di bank.

Apa sebenarnya fungsi NPWP jika sudah ada KTP yang bisa menjadi nomor WP dalam melakukan kewajiban perpajakan?

Pemadanan NIK dan NPWP

bagaimana jika saya tidak melakukan pemadanan NIK dan NPWP?

Apabila sampai dengan batas waktu pemadanan NIK-NPWP wajib pajak belum melakukan pemadanan,&nbsp;wajib pajak akan mengalami kesulitan akses layanan perpajakan

EFIN untuk akun DJP

Cara mengetahui nomor EFIN untuk melakukan pelaporan SPT yaitu
<ol>
<li>Mendatangi KPP terdekat</li>
<li>Menelpon nomor telepon resmi KKP. Nomor kontak KKP tempat masyarakat terdaftar bisa dilihat pada link www.pajak.go.id./unit-kerja.</li>
<li>Mengirimkan email ke KPP dengan alamat <a href="mailto:informasi@pajak.go.id">informasi@pajak.go.id</a></li>
<li>Menghubungi akun twitter @kring_pajak</li>
<li>Menghubungi media sosial KKP Tempat WP Terdaftar.</li>
</ol>

Bagaimana caranya mengetahui nomor EFIN untuk melakukan pelaporan SPT?