Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Dokumen Center

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

Perpajakan-Internasional

Cara Perusahaan Multinasional Mengelola Kewajiban Pajak

Bagaimana perusahaan multinasional mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien dalam konteks perpajakan internasional?

Perusahaan multinasional mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien dalam konteks perpajakan internasional dengan mengadopsi beberapa strategi dan praktik. Berikut adalah beberapa cara yang dapat diambil oleh perusahaan multinasional untuk mengelola kewajiban pajak mereka: 1. Menggunakan manajemen pajak 2. Mengatur pengajuan pajak secara digital 3. Menyesuaikan dengan peraturan lokal dan internasional 4. Menghormati hak asasi manusia dan kebebasan dasar 5. Melakukan kegiatannya terutama dalam hal produksi dan marketing
Dengan menerapkan strategi dan praktik ini, perusahaan multinasional dapat mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien dalam konteks perpajakan internasional.

Dampak Teknologi dan Digitalisasi terhadap Perpajakan Internasional

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa dampak yang signifikan pada perpajakan internasional, terutama dalam hal e-commerce dan bisnis online. Menurut Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur I John Hutagaol, perkembangan teknologi informasi menimbulkan efek yang disruptif terhadap aktivitas perekonomian dan transaksi, termasuk penerimaan pajak. Efek disruptif dari teknologi seperti big data, internet of things, hingga artificial intelligence bisa meminimalisasi peran manusia. Disrupsi yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi menghasilkan model bisnis yang benar-benar baru dan sama sekali berbeda dengan model bisnis konvensional. Teknologi informasi juga memungkinkan munculnya startup, e-commerce, fintech, share economy, hingga aset kripto. Perekonomian antarnegara menjadi makin terhubung. Tiga isu yang muncul dari sisi perpajakan akibat perkembangan teknologi tersebut antara lain tentang pembagian hak pemajakan yang adil antaryurisdiksi, kompleksitas administrasi pajak, dan rendahnya kepatuhan pajak akibat perkembangan teknologi informasi.
&nbsp;
Dalam hal e-commerce dan bisnis online, digitalisasi pajak dapat mendorong masyarakat semakin cakap teknologi sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perpajakan. Sistem perpajakan yang kompleks membuat masyarakat malas untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun. Melalui administrasi pajak berbasis online services atau teknologi digital, otoritas pajak akan memiliki kapabilitas baru yang lebih baik dalam mendukung analisa big tax data dan membantu produktivitas operasi organisasi. Sistem administrasi pajak yang efesien dapat mengubah fundamental dari proses kepatuhan wajib pajak

Bagaimana perubahan teknologi dan digitalisasi berdampak pada perpajakan internasional, terutama dalam hal e-commerce dan bisnis online?

Mekanisme Pemotongan Pajak

Dalam transaksi internasional, terdapat dua macam administrasi yang dihadapi oleh pemilik penghasilan ketika melakukan bisnis antarnegara. Negara domisili penjual dapat memajaki penghasilan yang diperoleh, sedangkan negara sumber penghasilan memerlukan suatu mekanisme pemotongan pajak (withholding tax) yang dilakukan ketika terjadinya transaksi.
Withholding tax adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban atas penghasilan yang telah dibayarkan kepada pihak penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara Indonesia. Pemotongan pajak ini menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan
Desain withholding tax sangat menentukan terlanggar atau tidaknya pilar-pilar kebebasan yang disepakati oleh Uni Eropa dalam Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Keempat pilar kebebasan tersebut dirumuskan dan disepakati agar desain sistem pajak negara anggota Uni Eropa mendukung hal tersebut. Namun, withholding tax berpotensi menimbulkan distorsi terhadap fundamental freedoms tersebut. Distorsi tersebut timbul karena adanya diskriminasi perlakuan baik dalam bentuk beban pajak maupun administrasi dari suatu bisnis sebagai penerima penghasilan

Bagaimana mekanisme pemotongan pajak (withholding tax) beroperasi dalam transaksi internasional, dan bagaimana dampaknya terhadap penerimaan pajak?

Pajak Minimum GLobal

Pajak minimum global (Global Minimum Tax) adalah sistem pajak yang menetapkan tarif pajak minimum yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional. Pajak minimum global bertujuan untuk mencegah perusahaan-perusahaan tersebut menghindari pajak dan mengatasi praktik penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional. Beberapa dampak positif dari penerapan pajak minimum global di Indonesia meliputi: - Memastikan negara menerima hak pajaknya: Penerapan pajak minimum global memastikan bahwa negara menerima hak pajak yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional - Menarik investasi: Penerapan pajak minimum global dapat menarik investasi di negara-negara anggota G20, karena memberikan dampak positif pada keselaratan investasi - Mengatasi praktik penghindaran pajak: Penerapan pajak minimum global bertujuan untuk mengatasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional

Pemerintah Indonesia telah menyatakan dukungannya terhadap penerapan pajak minimum global, yaitu kebijakan yang disepakati oleh negara-negara anggota G20 untuk menetapkan tarif pajak minimum sebesar 15% bagi perusahaan multinasional. dari kebijakan di atas, yang dimaksud tarif minimum itu untuk apa ya rekan? terima kasih

Corresponding Agreement

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan corresponding adjustment dalam hal perpajakan rekan ?

Selamat Malam Rekan,
Corresponding adjustment adalah penyesuaian penghasilan kena pajak Wajib Pajak (WP) oleh otoritas pajak, sebagai akibat koreksi transfer pricing yang dilakukan. Tujuan dari corresponding adjustment adalah untuk menghilangkan pengenaan pajak berganda. Dalam konteks pengajakan, corresponding adjustment dapat menjadi alat untuk menghindarkan WP dari pengenaan pajak berganda, terutama jika perusahaan terlibat dalam transaksi hubungan istimewa dengan WP lainnya

Mutual Agreement Procedure

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, apa yang dimaksud dalam mutual agreement procedure dalam hal perpajakan ?

Hai rekan,
Mutual Agreement Procedure (MAP) merupakan prosedur administratif alternatif bagi Wajib Pajak yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan dalam penerapan P3B sengketa yang menimbulkan pemajakan berganda (double taxation).

Perjanjian Pajak Bilateral & Multilateral

Bagaimana negara-negara menjalin perjanjian pajak bilateral atau multilateral, dan apa tujuan utamanya?

Perjanjian pajak bilateral atau multilateral adalah perjanjian antara dua atau lebih negara yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi antar negara, menghindari pemajakan berganda, mencegah penghindaran dan pengelakan pajak, serta eliminasi perlakuan pemajakan yang diskriminatif. Perjanjian ini juga memfasilitasi kerja sama administrasi antarnegar. Perjanjian bilateral diterapkan hanya untuk mengikat kedua negara saja, sedangkan perjanjian multilateral mengikat lebih dari dua negara. Dalam menjalankan perjanjian tersebut, aturan yang dibuat tidak bersifat universal. Namun dalam situasi tertentu, jika ada banyak perjanjian bilateral dengan sifat dan materi yang sama, bisa dijadikan bukti atau acuan penyusunan hukum kebiasaan internasional yang berlaku secara umum.
Terima kasih

Peran Negara Berkembang dalam Pajak Internasional

Negara-negara berkembang dapat berpartisipasi dalam perundingan dan perjanjian pajak internasional dengan cara yang berbeda-beda. Negara-negara anggota G20, termasuk Indonesia, telah berpartisipasi dalam menyetujui Solusi Dua Pilar perpajakan internasional yang bertujuan untuk merombak arsitektur perpajakan internasional dan memastikan bahwa semua perusahaan multinasional membayar pajak minimum di semua tempat perusahaan tersebut beroperasi atau yang disebut dengan Pilar 2. Selain itu, negara-negara berkembang juga dapat berpasrtisipasi dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan arus investasi antar negara melalui perjanjian perpajakan (tax treaty) yang menghindarkan pengenaan pajak berganda, memberikan pengurangan tarif pajak di negara sumber atas penghasilan tertentu, dan pembagian hak pemajakan.
Terima kasih

Bagaimana negara-negara berkembang berpartisipasi dalam perundingan dan perjanjian pajak internasional untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan?

Outsourcing

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, apakah perusahaan outsourcing di Indonesia yang merekrut jasa di Indonesia untuk bekerja di perusahaan luar negeri secara WFH dikenakan PPN?

Hai rekan,
Dalam konteks perusahaan outsourcing di Indonesia yang merekrut jasa di Indonesia untuk bekerja di perusahaan luar negeri secara work from home (WFH), penerapan PPN tergantung pada jenis jasa yang diberikan oleh perusahaan outsourcing tersebut. Jika jasa yang diberikan termasuk jasa yang dikenakan PPN berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, maka perusahaan outsourcing tersebut harus mengenakan PPN pada jasa yang diberikan. Namun, jika jasa yang diberikan tidak termasuk jasa yang dikenakan PPN, maka perusahaan outsourcing tidak perlu mengenakan PPN pada jasa yang diberikan. Oleh karena itu, perusahaan outsourcing harus memastikan bahwa jasa yang diberikan termasuk dalam jenis jasa yang dikenakan PPN atau tidak, dan mengenakan PPN jika diperlukan berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia.

Fungsi Transfer Pricing Documentation

Transfer Pricing Documentation, termasuk Country-by-Country Reporting (CbCR), memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan pemahaman atas kegiatan perusahaan multinasional di tingkat internasional. CbCR memberikan informasi yang lebih transparan tentang kegiatan perusahaan multinasional, termasuk alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha di berbagai yurisdiksi Dengan adanya laporan ini, pihak berkepentingan seperti pemerintah, otoritas pajak, dan masyarakat umum dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan multinasional beroperasi secara global.

Apa kontribusi Transfer Pricing Documentation seperti Country-by-Country Reporting (CbCR) dalam meningkatkan transparansi dan pemahaman atas kegiatan perusahaan multinasional di tingkat internasional?

Pengaruh Teknologi dan E-Commerce terhadap Pemungutan Pajak Internasional

Penerapan teknologi dan e-commerce memiliki dampak signifikan terhadap pemungutan pajak internasional. Berikut adalah beberapa cara dimana teknologi dan e-commerce memengaruhi pemungutan pajak internasional:
<ol>
<li>
Perubahan Model Bisnis: Teknologi dan e-commerce telah mengubah cara bisnis dilakukan di tingkat internasional. Bisnis digital memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara global tanpa batasan geografis. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam pemungutan pajak, karena transaksi dapat terjadi di berbagai yurisdiksi dengan aturan perpajakan yang berbeda.
</li>
<li>
Penghindaran Pajak: Beberapa perusahaan menggunakan teknologi dan e-commerce untuk menghindari pembayaran pajak yang wajar. Mereka dapat memanfaatkan celah peraturan perpajakan internasional untuk memindahkan keuntungan mereka ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah atau tanpa pajak sama sekali&nbsp;1.
</li>
<li>
Kerjasama Internasional: Negara-negara beradaptasi dengan tantangan yang muncul dengan meningkatkan kerjasama internasional dalam pemungutan pajak. Mereka bekerja sama untuk mengembangkan aturan dan standar yang lebih baik untuk memastikan bahwa perusahaan membayar pajak yang adil berdasarkan kegiatan mereka di berbagai yurisdiksi.
</li>
<li>
Pengembangan Aturan Pajak Baru: Beberapa negara telah mengadopsi aturan pajak baru yang mengakui pengaruh teknologi dan e-commerce. Misalnya, beberapa negara telah memperkenalkan aturan khusus untuk memungut pajak atas transaksi e-commerce
</li>
<li>
Peningkatan Pengawasan: Dalam menghadapi tantangan yang muncul, negara-negara juga meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi secara digital. Mereka menggunakan teknologi dan alat analisis data untuk mengidentifikasi praktik penghindaran pajak dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan internasional.
</li>
</ol>
Dalam rangka mengatasi tantangan yang muncul, negara-negara terus beradaptasi dengan mengembangkan aturan dan kerjasama internasional yang lebih baik dalam pemungutan pajak internasional.

Bagaimana penerapan teknologi dan e-commerce memengaruhi pemungutan pajak internasional, dan bagaimana negara-negara beradaptasi untuk mengatasi tantangan yang muncul?

Peran OECD dalam Perpajakan Internasional

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kerja perpajakan internasional. Salah satu fokus utama mereka adalah mengatasi masalah perpajakan lintas batas, termasuk isu transfer pricing, penghindaran pajak, dan kesenjangan perpajakan antarnegara.
Peran OECD dalam memitigasi masalah perpajakan lintas batas adalah untuk mengembangkan pedoman, standar, dan prinsip-prinsip yang membantu negara-negara untuk menyesuaikan sistem perpajakan mereka dengan kondisi ekonomi global yang terus berubah. Upaya ini diarahkan pada menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil dan transparan, serta mengurangi celah perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara tidak adil.

Apa peran Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam membentuk kerangka kerja perpajakan internasional, dan apa yang menjadi fokus utama mereka dalam memitigasi masalah perpajakan lintas batas?

Transfer Pricing

Prinsip transfer pricing mengacu pada penentuan harga yang digunakan untuk memperdagangkan barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual antara entitas yang terafiliasi (biasanya di berbagai negara) dalam suatu perusahaan multinasional. Ini menjadi isu penting dalam perpajakan internasional karena transfer pricing dapat memengaruhi pendapatan dan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah di berbagai yurisdiksi.
Pemerintah masing-masing negara memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang adil berdasarkan pendapatan yang diperoleh di negara tersebut. Oleh karena itu, transfer pricing menjadi fokus dalam peraturan perpajakan internasional untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang tidak adil atau transfer keuntungan agar dibayar pajak dengan tarif yang lebih rendah.

Bagaimana prinsip transfer pricing beroperasi dalam konteks perpajakan internasional, dan mengapa hal ini menjadi isu penting dalam pemungutan pajak antar negara?

Pengaruh Perusahaan Multinasional terhadap Perpajakan Internasional

Perusahaan multinasional memiliki potensi besar untuk memengaruhi perpajakan internasional karena operasi mereka melintasi batas negara dan seringkali melibatkan transfer keuntungan, transfer pricing, dan penggunaan struktur perusahaan yang kompleks untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Untuk mengatasi tantangan yang muncul dari aktivitas perpajakan internasional oleh perusahaan multinasional, negara-negara berupaya untuk:
<ul>
<li>Mengembangkan Aturan Transfer Pricing: Negara-negara telah mengeluarkan peraturan ketat terkait transfer pricing yang mengikuti prinsip harga pasar untuk memastikan bahwa transaksi antar entitas terafiliasi sebanding dengan transaksi antara entitas independen.</li>
<li>Kerja Sama Internasional: Kerja sama antarnegara dalam pertukaran informasi pajak dan kerja sama untuk mencegah penghindaran pajak semakin penting. Banyak negara telah sepakat untuk berbagi informasi pajak untuk mengidentifikasi praktik penghindaran pajak.</li>
<li>Peningkatan Transparansi: Ada kecenderungan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan multinasional. Misalnya, melalui inisiatif seperti Country-by-Country Reporting (pelaporan berdasarkan negara) yang memungkinkan pemerintah untuk melihat dengan jelas bagaimana keuntungan dan pajak dihitung dan didistribusikan di seluruh dunia.</li>
</ul>

Bagaimana perusahaan multinasional memengaruhi perpajakan internasional dan bagaimana negara-negara berusaha mengatasi tantangan yang muncul dari aktivitas perpajakan internasional?

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) merujuk pada praktik perpindahan laba dan pengurangan basis pajak oleh perusahaan multinasional untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya mereka bayar.&nbsp;BEPS melibatkan berbagai strategi dan taktik yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memanfaatkan perbedaan dalam sistem perpajakan antar negara. Beberapa praktik yang umum dilakukan dalam BEPS termasuk transfer pricing yang tidak wajar, penggunaan perusahaan-perusahaan kerangka (shell companies), penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak ganda, dan penyalahgunaan peraturan perpajakan yang berbeda di berbagai yurisdiksi.

Apa yang dimaksud dengan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dalam perpajakan internasional?

 Automatic Exchange Of Information

Hai rekan,
Automatic Exchange of Information adalah fasilitas sistem pertukaran informasi otomatis yang digunakan untuk mengetahui dan mengawasi potensi pajak dalam dan luar negeri. Adapun negara-negara yang telah mengikuti skema AEoI atau melakukan pertukaran data keuangan antara kedua belah pihak adalah yang tergabung dalam The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) seperti Argentina, Brazil, Cina, India, Malaysia, Singapura dan Afrika Selatan.
cmiiw :)

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, Apa yang dimaksud dengan isitlah automatic exhange of informasion dalam perpajakan internasional rekan ?

Kriteria Tax Haven Country

Ada empat kriteria yang digunakan oleh OECD untuk mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country, yaitu:
<ul>
<li>Menerapkan tarif pajak rendah atau 0%</li>
<li>Tidak adanya pertukaran informasi</li>
<li>Tidak adanya transparansi dalam pemungutan pajak</li>
<li>Tidak adanya persyaratan aktivitas substansial bagi perusahaan</li>
</ul>
<a style="color: #000000; text-decoration: underline;" href="https://news.ddtc.co.id/melihat-data-terkini-tax-haven-20207" data-citatif0a0f626-2e70-5fa4-1b34-834f5994c39d-8-group">Kriteria berdasarkan pada laporan OECD tahun 1998 yang berjudul &lsquo;Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue&rsquo;</a>. Tax haven country adalah negara atau wilayah yang memberikan perlindungan pajak bagi para wajib pajak (WP) sehingga mereka dapat mengurangi atau menghindari kewajiban membayar pajaknya. Tax haven country juga dapat memfasilitasi pengalihan laba dan investasi dari negara-negara bertarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak rendah atau tidak ada sama sekali. Indonesia sendiri tidak termasuk dalam daftar negara tax haven country menurut OECD.&nbsp;

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, apa saja kriteria suatu negara yang termasuk sebagai tax haven country ?

Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP)

Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat bea dan cukai untuk menetapkan tarif dan/atau nilai pabean atas barang impor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor (PPI).
Tarif dan nilai pabean adalah dua komponen penting dalam menentukan besaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). SPTNP berfungsi untuk mengoreksi kesalahan atau ketidaksesuaian antara barang impor yang dibongkar dengan yang diberitahukan, serta untuk menagih kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak serta sanksi administrasi yang terkait. SPTNP juga dapat menjadi dasar untuk mengajukan keberatan atau banding jika ada pihak yang tidak setuju dengan penetapan tarif dan/atau nilai pabean

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, apa yang dimaksud Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) ya rekan ?

Conduit Company

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan istilah conduit company dalam perpajakan internasional ya rekan ? Mohon penjelasannya

Hai rekan,
Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 PMK No.258/PMK.03/2008 conduit company adalah perusahaan antara yang dibentuk dengan tujuan penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Negara yang memberikan perlindungan pajak (Tax Heaven Country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
Perusahaan Conduit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah suatu perusahaan yang memperoleh manfaat dari suatu P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul di negara lain, sementara manfaat ekonomis dari penghasilan tersebut dimiliki oleh orang-orang di negara lain yang tidak akan dapat memperoleh hak pemanfaatan P3B apabila penghasilan tersebut diterima langsung.

Ketentuan Penghindaran Pajak 

Halo kak, Apakah Indonesia sudah memiliki ketentuan tentang penghindaran pajak?
Terima kasih

Selamat malam rekan,
Indonesia sudah memiliki beberapa ketentuan tentang penghindaran pajak, baik yang bersifat khusus maupun umum. Ketentuan khusus adalah aturan yang ditujukan untuk mengatasi praktik-praktik tertentu yang dianggap sebagai penghindaran pajak, seperti thin capitalization, transfer pricing, dan tax haven. Ketentuan umum adalah aturan yang bersifat menyeluruh dan dapat diterapkan untuk berbagai bentuk penghindaran pajak yang tidak diatur secara khusus, seperti General Anti-Avoidance Rule (GAAR) dan Alternative Minimum Tax (AMT).
Beberapa contoh ketentuan khusus yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:
<ul>
<li>Pasal 18 ayat (3) UU PPh mengatur tentang batasan rasio utang dan modal (debt to equity ratio) untuk menghindari praktik thin capitalization, yaitu pemberian pinjaman dari perusahaan induk ke anak perusahaan dengan bunga tinggi untuk mengurangi laba kena pajak.</li>
<li>Pasal 18 ayat (4) UU PPh mengatur tentang kewajiban wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk menggunakan harga pasar (arm&rsquo;s length principle) untuk menghindari praktik transfer pricing, yaitu penentuan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan dalam satu grup yang tidak sesuai dengan kondisi pasar untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah.</li>
<li>Pasal 18A UU PPh mengatur tentang penerapan tarif pajak final sebesar 20% atas pembayaran bunga, royalti, sewa, hadiah, atau imbalan lainnya kepada wajib pajak luar negeri yang berada di negara atau wilayah dengan tarif pajak rendah atau tidak memungut pajak (tax haven) untuk menghindari praktik tax haven utilization, yaitu penggunaan negara atau wilayah dengan fasilitas perpajakan yang menguntungkan untuk menyembunyikan aset atau pendapatan dari otoritas pajak.</li>
</ul>
Beberapa contoh ketentuan umum yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:
<ul>
<li>Pasal 4 ayat (2) UU KUP mengatur tentang kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan atau mengubah objek dan/atau jumlah pajak terutang apabila wajib pajak melakukan tindakan hukum yang bertentangan dengan maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini merupakan dasar hukum bagi penerapan GAAR di Indonesia, yaitu aturan yang memberikan otoritas pajak untuk menolak atau mengubah perlakuan perpajakan atas suatu transaksi atau rangkaian transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan utama untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak.</li>
<li>Pasal 17E UU PPh mengatur tentang penerapan tarif pajak minimum sebesar 1% dari penghasilan bruto bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melaporkan kerugian fiskal selama dua tahun berturut-turut dalam jangka waktu tiga tahun. Ketentuan ini merupakan dasar hukum bagi penerapan AMT di Indonesia, yaitu aturan yang memberikan batasan minimal atas jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa memperhatikan pengurangan-pengurangan fiskal lainnya.</li>
</ul>
Terima kasih

Negara Tax Treaty dengan Indonesia 

Selamat Malam Rekan,
Negara-negara yang telah melakukan tax treaty dengan Indonesia adalah sebagai berikut:
<ul>
<li>Aljazair</li>
<li>Armenia</li>
<li>Australia</li>
<li>Austria</li>
<li>Bangladesh</li>
<li>Belarus</li>
<li>Belgia</li>
<li>Brunei Darussalam</li>
<li>Bulgaria</li>
<li>Ceko</li>
<li>Chili</li>
<li>China</li>
<li>Denmark</li>
<li>Ekuador</li>
<li>Filipina</li>
<li>Finlandia</li>
<li>Hongaria</li>
<li>India</li>
<li>Inggris</li>
<li>Iran</li>
<li>Irlandia</li>
<li>Islandia</li>
<li>Italia</li>
<li>Jepang</li>
<li>Jerman</li>
<li>Kanada</li>
<li>Kazakhstan</li>
<li>Korea Selatan</li>
<li>Kuwait</li>
<li>Kyrgyzstan</li>
<li>Laos</li>
<li>Libya</li>
<li>Luxemburg</li>
<li>Malaysia</li>
<li>Malta</li>
<li>Maroko</li>
<li>Mesir</li>
<li>Meksiko</li>
<li>Mongolia</li>
<li>Myanmar</li>
<li>Nepal</li>
<li>Norwegia</li>
<li>Oman</li>
<li>Pakistan</li>
<li>Papua Nugini</li>
<li>Perancis</li>
<li>Polandia</li>
<li>Portugal</li>
<li>Qatar</li>
</ul>
Terima kasih

Halo kak, Negara apa saja yang telah melakukan tax treaty dengan Indonesia?
Terima kasih

Pengenaan Pajak Impor melalui pembelian E-Commerce

Pengenaan pajak impor melalui pembelian e-commerce adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen. PPN ini dikenakan terhadap pemanfaatan (impor) produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen di dalam negeri.
PPN ini berlaku untuk Non-PKP, karena Non-PKP juga termasuk sebagai konsumen yang memanfaatkan produk digital dari luar negeri. Non-PKP harus membayar PPN ini saat melakukan pembayaran melalui penyedia jasa perantara pembayaran atau e-commerce.

Apakah pengenaan pajak impor yang baru diterapkan berlaku untuk Non-PKP?

Penyebab Double Taxation

Double taxation dapat terjadi karena adanya konflik kepentingan antara suatu negara dan negara lainnya berupa perbedaan sistem atau prinsip pemajakan antara negara tersebut, ada empat jenis konflik yang dapat menyebabkan double taxation, yaitu:
<ul>
<li class="selectable-text copyable-text iq0m558w g0rxnol2" dir="ltr">Konflik antara suatu negara dan negara lainnya untuk menjadi negara sumber dari suatu penghasilan tertentu (source-source conflict)</li>
<li class="selectable-text copyable-text iq0m558w g0rxnol2" dir="ltr">Konflik antara negara domisili dan negara sumber untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan tertentu (source-residence conflict)</li>
<li class="selectable-text copyable-text iq0m558w g0rxnol2" dir="ltr">Konflik antara suatu negara dan negara lainnya untuk menjadi negara domisili bagi subjek pajak tertentu (residence-residence conflict)</li>
<li class="selectable-text copyable-text iq0m558w g0rxnol2" dir="ltr">Konflik antara negara domisili dan negara sumber atas karakterisasi suatu jenis penghasilan tertentu (characterization of income conflict)</li>
</ul>

Selamat sore rekan,
Izin bertanya, apa saja penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya double taxation?

Penyebab Treaty Shopping

Treaty Shopping adalah suatu skema yang dirancang untuk mendapatkan fasilitas perpajakan dari suatu Perjanjian Pajak Berganda (P3B) yang tidak seharusnya diberikan kepada subjek pajak tertentu. Hal ini dapat memicu penggunaan atau pemanfaatan Treaty Shopping oleh subjek pajak yang ingin menghindari pajak atau mengurangi beban pajaknya. Beberapa hal yang dapat memicu penggunaan atau pemanfaatan Treaty Shopping adalah:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Adanya perbedaan tarif pajak antara negara sumber dan negara domisili subjek pajak, sehingga subjek pajak dapat memilih negara domisili yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan nol.</li>
<li>Adanya perbedaan definisi subjek pajak, pendapatan, atau sumber pendapatan antara negara sumber dan negara domisili subjek pajak, sehingga subjek pajak dapat memanfaatkan celah hukum untuk mengklaim fasilitas P3B.</li>
<li>Adanya ketentuan dalam P3B yang memberikan fasilitas penurunan atau pembebasan pemotongan pajak (withholding taxes) atas pendapatan tertentu, seperti bunga, dividen, royalti, atau jasa teknik. Subjek pajak dapat menggunakan entitas perantara (intermediary entity) di negara ketiga yang memiliki P3B yang lebih menguntungkan dengan negara sumber untuk menerima pendapatan tersebut dan kemudian meneruskannya ke negara domisili subjek pajak.</li>
<li>Adanya ketentuan dalam P3B yang memberikan fasilitas pengecualian atau pengurangan pajak atas keuntungan dari penjualan aset tertentu, seperti saham, properti, atau hak intelektual. Subjek pajak dapat menggunakan entitas perantara di negara ketiga yang memiliki P3B yang lebih menguntungkan dengan negara sumber untuk menjual aset tersebut dan kemudian meneruskannya ke negara domisili subjek pajak.</li>
</ol>
Treaty Shopping merupakan bentuk penyalahgunaan P3B yang dapat merugikan penerimaan negara dan mengganggu prinsip keadilan perpajakan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan Treaty Shopping oleh otoritas pajak di masing-masing negara.

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, hal apa saja yang dapat memicu penggunaan atau pemanfaatan Treaty Shopping ?

Double Taxation

Double taxation atau pajak berganda merupakan pengenaan pajak pada satu jenis pajak yang sama dan dalam periode yang sama, terhadap dasar pengenaan pajak yang sama, oleh dua jurisdiksi yang berbeda. Misalnya, A adalah seorang warga negara X yang melakukan transaksi bisnis di negara Y. Dari transaksi tersebut, A memperoleh penghasilan yang dipajaki oleh negara Y. Atas penghasilan yang sama, A juga dipajaki oleh negara asalnya, X. Dengan demikian, atas penghasilan yang sama, A harus membayar pajak sebanyak dua kali, yakni di negara X dan negara Y.

Siang rekan,
Izin bertanya, yang dimaksud dengan double taxation itu apa ya rekan ?